Tahun 2022 Fraksi PKS Usulkan 10 Peraturan Daerah

  

Jakarta – Pentingnya wakil rakyat mendengarkan suara dan aspirasi warga yang diwakilinya, diwujudkan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dalam usulan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang berjumlah 10 usulan. Hal ini diutarakan Ketua Fraksi PKS Achmad Yani saat hadir dalam rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Jum’at (29/10/2021) yang dipimpin Dedi Supriadi secara hybrid.

Lebih lanjut Yani mengatakan, 10 usulan pembentukan Perda ini berdasarkan masukan masyarakat melalui hari serap aspirasi, masa reses dan penyebarluasan sosialisasi perda. Kemudian dikaji Tim Ahli serta menerima masukan dari anggota Fraksi PKS lainnya.

“Mana yang memang betul-betul terkait langsung dan membawa dampak kebaikan di masyarakat dari hasil Perda yang diusulkan,” jelas Yani yang berasal dari dapil Jakarta Selatan VIII ini.

Perda-perda tersebut, kata Yani, ada yang baru, ada juga yang lama diusulkan untuk direvisi. Perda baru yang diusulkan diantaranya, Pembangunan Keluarga, Kawasan Tanpa Rokok, Corporate Social Responsibility (CSR), Ketahanan Pangan, BUMD Migas, Perlindungan UMKM, Pelayanan Umum Pemda, sementara untuk Perda yang diusulkan direvisi antara lain, Sistem Pendidikan, Transjakarta dan Sistem Kesehatan Daerah.

“Semua usulan Perda tersebut sebagai bentuk komitmen Fraksi PKS untuk warga masyarakat,” pungkasnya.

Diketahui, Rapat Bapemperda ini dihadiri oleh sejumlah anggotanya, antara lain Muhammad Taufik Zoelkifli dan Ismail dari Fraksi PKS dan juga dari Fraksi lain mengikuti via online. Sementara itu dari eksekutif pun ikut hadir dan menyampaikan penjelasan kesiapan usulan program pembentukan daerah tahun 2022.

Jakarta Sadar Sampah, Cara Pemprov DKI Menata Kota Lebih Bersih

  

Jakarta, CNN Indonesia -- Salah satu permasalahan DKI Jakarta adalah pengelolaan sampah. Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melibatkan ribuan RW di Jakarta hingga perkantoran dalam gerakan kurangi, pilah dan olah sampah.

Pemprov DKI Jakarta menyebut, bank sampah dan budidaya maggot terbukti mampu mengurangi volume sampah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, Pemprov sendiri tidak sekadar mengajak masyarakat terlibat dalam gerakan Jakarta Sadar Sampah. Sebab Gubernur Anies Baswedan pada akhir tahun nanti akan memberikan penghargaan terhadap kelompok masyarakat maupun RW yang dinilai peduli terhadap lingkungan dan sukses mengelola sampah.

Ada kategori Bidang Pengelolaan Sampah (BPS) RW terbaik. Hingga saat ini, masih dalam proses verifikasi lapangan. Ini menjadi wujud apresiasi keterlibatan warga karena dapat membuat Jakarta bersih dan sehat," kata Asep.

Program Jakarta Sadar Sampah telah dicanangkan Pemprov DKI sejak Juni silam. Gerakan ini menjadi wadah kolaborasi mewujudkan Jakarta yang lebih bersih dan hijau lewat kesadaran memanfaatkan sampah lebih baik.

"Jakarta Sadar Sampah mengajak semua pihak untuk bekerja sama dan turut terlibat melalui tiga aksi nyata: mengurangi, memilah dan mengola sampah," ujar Asep.

Pemprov DKI menargetkan seluruh RW di Ibu Kota dapat terlibat aktif dalam program tersebut selama tiga tahun ke depan. Saat ini, uji coba pemilahan dan pengangkutan sampah terjadwal sudah dilaksanakan di 147 RW Percontohan. Untuk pemilahan sampah di apartemen gateway masih dalam proses sosialisasi.

Sementara, pemilahan sampah di perkantoran sudah melibatkan 22 kantor. Pemilahan dilakukan berdasarkan wadah yang disiapkan dan setiap perkantoran memiliki sistem Pengelolaan Kawasan Mandiri. Pelaksanaannya akan diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

Asep melanjutkan, bank sampah dan budidaya maggot (larva lalat Black Soldier Fly) yang selama ini juga digencarkan oleh Pemprov DKI Jakarta, terbukti mampu mengurangi volume sampah Ibu Kota.

"Jumlah bank sampah di Jakarta saat ini ada sebanyak 3.015 unit. Untuk jumlah sampah yang terkelola di bank sampah, rata-rata selama tujuh bulan di tahun 2021, mencapai 654.430,76 kg per bulan," ujarnya.

Sementara itu, budidaya maggot dilakukan sebagai solusi mengurangi sampah organik. Satu kilogram maggot dapat menghabiskan 2-5 kilogram sampah organik per hari. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI telah membangun 226 unit Biokonversi Maggot dengan kemampuan mereduksi sampah organik mencapai 69.532,91 kg per bulan.

"Target tahun ini, kami akan membangun 66 rumah maggot lagi di seluruh DKI Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu," kata Asep.

Maggot yang sudah menjadi prepupa atau bangkai juga dapat digunakan sebagai pakan ternak karena kaya protein. Kepompongnya pun dapat digunakan sebagai pupuk, sehingga tidak menimbulkan sampah baru. Ada pula nilai ekonomisnya seperti 100 gram maggot kering bisa dijual dengan harga 15.000 - 30.000 rupiah.

Budidaya maggot yang melibatkan masyarakat juga menggandeng stakeholder terkait. OJK membantu pendanaan, sedangkan pelaksanaannya melibatkan pegiat maggot sebagai UMKM yang menjadi binaan Jakpreneur.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta terus mengajak masyarakat di tingkat RT dan RW dapat mempraktikkan metode pengelolaan sampah ini di lingkungan rumah.

Ancaman Resiko Ekonomi Hantui Indonesia, PKS Tegaskan Pemerintah Harus Sigap Mengantisipasi

  

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan perekonomian dalam negeri memiliki ancaman yang beragam, mulai dari jangka pendek, menengah dan panjang. Risiko yang harus dihadapi ini sebelumnya disampaikan oleh World Economic Forum (WEF).

Beberapa ancaman yang dimaksud berupa ketidakpastian harga hingga krisis utang sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Sedangkan untuk ancaman risiko jangka menengah yakni lima sampai 10 tahun ke depan, ada krisis perubahan iklim. Sehingga saat ini dalam berbagai forum internasional selalu dibahas mengenai kebijakan untuk memitigasinya. Selain itu, muncul juga _digital power concentration dan cyber security failure_  yang harus diwaspadai.

Menanggapi statemen Menteri keuangan tersebut, anggota komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, mengatakan di Jakarta, Kamis (28/10/2021) bahwa perubahan iklim tentu bisa berdampak bagi kondisi makro ekonomi.

“Ini dapat ditinjau baik dari sisi penawaran (supply) maupun permintaan (demand), tetapi dari sisi penawaran bisa menjadi pemicu dari dampak secara keseluruhan,” ungkapnya. Kondisi naiknya suhu, perubahan cuaca ekstrim, tekanan udara bisa berkaitan dengan penurunan produktivitas ekonomi yang secara langsung akan mempengaruhi pertanian, perkebunan, kehutanan, industri, pariwisata dan sebagainya,” tutur Anis.

“Hal ini akan sangat tergantung dengan kemampuan masing-masing negara untuk beradaptasi dalam menghadapi perubahan iklim. Dan iklim awal di setiap negara yang berbeda juga seharusnya akan menentukan besarnya dampak perubahan iklim terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi masing-masing negara,” lanjutnya.

Anis menekankan bahwa Negara seharusnya sudah siap dengan melakukan antisipasi karena kerentanan terhadap perubahan iklim berbeda di setiap negara. Untuk itu, tanggapan kebijakan yang lebih kuat terhadap ancaman perubahan iklim, termasuk upaya mitigasi dan adaptasi harus disiapkan secara matang, sehingga tidak ada efek semakin bertambah parah jika ditambah dengan masalah simultan, seperti kesehatan dan menurunnya kualitas gizi akibat perubahan iklim tersebut.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga menegaskan bahwa teknologi digital, sudah bukan lagi perkara masa depan, namun sudah menjadi realita bagi dunia secara keseluruhan. Perkembangan teknologi yang terus meningkat tajam pun sebenarnya demi mengimbangi kebutuhan manusia akan teknologi yang semakin besar. Di setiap aspek kehidupan akan selalu ada teknologi digital yang membantu aktivitas sehari-hari sehingga menjadikan lebih efisien. “Bahkan dalam kondisi seperti sekarang ini, sektor komunikasi menjadi bukti nyata bahwa pandemi mendorong masyarakat Indonesia untuk segera melakukan transisi dari manual ke era teknologi digital. Justru kita harus bisa meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan teknologi digital ini,” jelasnya.

Pandemi mau tidak mau merupakan satu faktor yang memicu pergeseran aktivitas dari offline menuju online karena keterbatasan ruang gerak selama pandemi. Kondisi ini menjadi hal baru bagi para pelajar dan pekerja yang harus beradaptasi dengan beraktivitas secara online di rumah, baik itu untuk bekerja maupun untuk mengikuti pembelajaran. Sedangkan bagi masyarakat dan bisnis yang tadinya belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital, saat ini “dipaksa” untuk segera hidup berdampingan bersama teknologi digital itu sendiri. “Sebagaimana kita tahu bahwa di masa pandemi ini e-learning, video conference, e-health, dan online fitness pun tercatat mengalami kenaikan 50%-90% dari segi _user growth_. Sementara aplikasi seperti _online pickup_ di restoran, _grocery delivery_, sampai dengan _online streaming_ juga mengalami pertumbuhan hingga 44%,” tambahnya.

Dan transisi dari aktivitas offline ke online pasti menyebabkan kebutuhan akan pekerja digital meningkat. Sebagai contoh, e-commerce dan media sosial selama beraktivitas di rumah. Hal ini sangat baik karena menjadi peluang bagi para job seekers untuk aktif berbisnis dan berkarya di dunia maya.

Adapun tentang prediksi tingginya harga minyak, politisi senior PKS ini menyatakan harus ada antisipasi dini dari Pemerintah. Jangan sampai hal ini menjadi salah satu faktor terhambatnya pemulihan ekonomi karena harga minyak yang mahal bisa membuat inflasi ikut naik. “Hal ini dapat berpengaruh pada menurunnya daya beli masyarakat. Tentu pemerintah harus segera melakukan mitigasi risiko sehingga hal ini tidak terjadi di tengah proses pemulihan ekonomi dampak pandemic,” pungkasnya.

Pesan Anies Baswedan ke Dai HDMI di Momentum Sumpah Pemuda

 

 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Sejumlah Pengurus Pusat Himpunan Dai Muda Indonesia (HDMI) berkunjung ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balaikota, Jumat (29/10). Rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum HDMI Habib Idrus Salim Al Jufri dan Ketua Dewan Pembina KH Fahmi Rusydi ini juga diikuti oleh Pengurus Wilayah HDMI DKI Jakarta.

Insya Allah kami akan menggelar Rakornas HDMI. Pusat acara di Jakarta, dan pengurus wilayah se-Indonesia mengikuti secara daring dengan berkumpul di wilayahnya masing-masing," kata Habib Idrus menginfokan agenda nasional HDMI yang akan dihelat selama dua hari, 30 - 31 Oktober 2021.

Menanggapi informasi dari Habib Idrus, Anies memberikan pesan. 

"Terima kasih atas kunjungannya. Semoga para dai muda yang berhimpun di HDMI bisa melihat dan memahami perubahan mekanisme dakwah di era digital, karena tantangannya berbeda," ujar Gubernur yang pernah merintis gerakan Indonesia Mengajar hingga pelosok negeri tersebut.

Sesuai namanya, HDMI sesungguhnya menjadi tempat berhimpunnya para da'i muda. Sebagaimana Indonesia Mengajar yang mengkoordinasikan para pengajar muda, segenap dai muda di HDMI juga menjalankan peran pendidikan umat hingga pelosok negeri.

"Tema Rakornas tahun ini menekankan kesadaran para da'i muda sebagai penerus ulama bangsa. Kesadaran inilah yang menjadi titik tolak semua da'i muda di HDMI untuk terus menjadi bagian dari pembangunan bangsa," ungkap Kiai Fahmi Rusydi, sosok yang terus membersamai tumbuhnya ulama-ulama muda penjaga NKRI.

Kunjungan HDMI kali ini ditutup dengan penyerahan seragam HDMI kepada Anies Baswedan. Sosok yang telah menorehkan banyak prestasi selama memimpin Jakarta tersebut pun langsung mengenakan seragam yang baru diterimanya. Tampak serasi bersama Himpunan Dai Muda Indonesia.

Fraksi PKS DPR Kembali Borong Dua Penghargaan Bergengsi Teropong Democracy Award 2021

 

 Jakarta (30/10) — Fraksi PKS DPR RI kembali memborong penghargaan dari Media Nasional Teropong Senayan dalam 2 Kategori bergengsi yaitu (1) Kategori Voice of Democracy untuk Fraksi PKS DPR RI dan (2) Kategori Rising Star of Democracy untuk Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini.

Penghargaan tahunan Teropong Senayan ini selalu menempatkan Fraksi PKS sebagai penerima penghargaan dalam kategori yang bergengsi sejak pertama dihelat beberapa tahun silam.

Fraksi PKS DPR RI dipilih sebagai penerima Voice of Democracy karena dinilai aktif menyuarakan aspirasi rakyat di Parlemen, memiliki kedekatan dengan media, terbuka atas informasi, dan tanggap atas isu-isu aktual nasional dan daerah.

Sementara Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini terpilih memperoleh penghargaan Rising Star of Democracy  karena dinilai menjadi figur tokoh politik yang aktif melakukan advokasi dan menunjukkan keberpihakan yang kuat kepada rakyat di lembaga legislatif, aspiratif dan komunikatif kepada masyarakat luas dan media massa sebagai pilar demokrasi.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengucap rasa syukur dan terima kasih karena Fraksi PKS mendapatkan penghargaan dalam dua nominasi sekaligus. Ia berharap penghargaan ini bisa meningkatkan kinerja Fraksi PKS dalam memperkuat demokrasi di Indonesia yang berdampak langsung pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Penghargaan terhadap legislator ini sekaligus diharapkan juga dapat mengokohkan kinerja DPR sebagai wakil rakyat.

“Penghargaan ini untuk seluruh anggota Fraksi PKS di seluruh Indonesia dari pusat hingga daerah agar semakin kokoh dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, kepentingan umat, dan mengokohkan nasionalisme Indonesia,” tandas Jazuli.

Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini menegaskan komitmen Fraksi PKS untuk menghadirkan demokrasi yang berkualitas dan subtantif dengan memerankan peran kontrol dan penyeimbang (checks and balances) yang kritis dan konstruktif kepada Pemerintah di Parlemen.

“Fraksi PKS konsisten menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif terhadap pemerintah agar setiap kebijakan yang diambil tegak lurus terhadap Pancasila dan UUD 1945 serta berpihak kepada kepentingan rakyat,” pungkas Jazuli.

Waspada La Nina, Anies Umumkan Banjir Jakarta Kini Bisa Kering Sehari

  

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedanmengatakan banjir atau genangan yang terjadi di Ibu Kota sejak awal tahun ini bisa kering dalam waktu satu hari. Hal itu ia sampaikan dalam Rakornas Antisipasi La Nina bersama BMKG dan beberapa kementerian.

Anies menyatakan banjir yang terjadi di Jakarta selama 2021 bisa kering lebih cepat dari biasanya karena DKI memiliki target untuk menyelesaikan masalah banjir dalam waktu 6 jam.

Seluruh pemangku kepentingan mulai dari camat, lurah, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diklaim sudah saling berkoordinasi untuk bisa mencapai target tersebut.

"Di awal tahun ini, terasa daerah-daerah yang biasanya banjir tergenang 3-4 hari, sekarang kurang dari sehari sudah kering. Kenapa [bisa kering] karena sekarang petugas lurah, camat, BPBD, itu semua punya target 6 jam kering, apapun kondisinya," kata Anies dalam Rakornas BMKG yang diselenggarakan virtual, Jumat (29/10).

Pihaknya juga menjelaskan perihal prinsip kerja yang menjadi kunci penanganan banjir di DKI yakni 'Siaga-Tanggap-Galang'. Anies mengaku seluruh petugas terkait sudah memahami betul tindakan apa saja yang harus dilakukan saat muncul hujan deras yang berpotensi banjir.

"Ketika kabar dari BMKG datang, maka ini akan meningkatkan unsur kesiagaan kita, lalu 'tanggap' respon cepat kemudian 'galang' jangan kerjakan sendiri, tapi galang seluruh unsur kekuatan, ini prinsip kerja yang kita gunakan di Jakarta," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati memprediksi peningkatan curah hujan 70-100 persen akan terjadi mulai Desember tahun ini karena La Nina.

Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu daerah di Pulau Jawa yang juga diprediksi akan terkena dampak La Nina berupa peningkatan curah hujan mencapai 100 persen.

Legislator PKS Bikin Hitung-hitungan Kasar Cuan Gurita Bisnis PCR

 

Jakarta - Pemerintah mengeluarkan aturan wajib tes PCR dan vaksin untuk penerbangan pesawat. Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta menyebut adanya muatan bisnis di balik kebijakan itu.

"Kebijakan ini aneh dan terlalu jelas motifnya. Data Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat nilai impor alat tes PCR hingga 23 Oktober 2021 mencapai Rp2,27 triliun melonjak drastis dibandingkan dengan bulan Juni senilai Rp 523 miliar," kata Sukamta, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/10/2024).

"Para importir kit tes PCR ini luar biasa. Berani dan punya terawangan jitu bisa menduga bahwa kebutuhan kit PCR akan meningkat. Padahal bulan lalu belum ada kebijakan soal kewajiban tes PCR dikeluarkan oleh pemerintah," imbuhnya.

Dalam keterangan resminya ini, Anggota Badan Anggaran DPR RI itu kemudian memberikan perhitungan kasar gurita bisnis tes PCR. Dari perhitungan yang dibuat, Sukamta menilai bisnis tes PCR itu memang menggiurkan.

"Kebutuhan alat tes PCR per hari sekitar 100 ribu-200 ribu kit. Artinya, sebulan bisa mencapai 2,8-5,6 juta kit. Jika harga tes PCR Rp 300.000,- saja potensinya mencapai 800 milliar sampai 1,6 triliun per bulan. Bahkan sejak pandemi Covid-19 telah dilakukan tes Covid-19 mencapai 45,52 juta dengan total estimasi nilai pasar bisnis tes Covid-19 sudah menembus angka Rp 15 triliun. Ini jelas bisnis menggiurkan di tengah pandemi yang bikin ekonomi lesu," ujarnya.

Sukamta kemudian membeberkan data bahwa perusahaan swasta yang paling banyak menikmati bisnis ini. Pertama yang diuntungkan menurutnya, negara eksportir.

Dia lantas mengacu pada data BPS impor reagent untuk tes PCR. Pada periode Januari-Agustus 2021 mencapai 4.315.634 kg (4.315 ton) dengan nilai 516,09 juta dolar AS atau setara Rp 7,3 triliun. China dan Korea, dalam keterangan Sukamta, disebut menjadi negara eksportir terbesar senilai masing masing USD 174 juta dollar dan USD 181 juta dollar, disusul AS sebesar USD 45 juta dollar, Jerman USD 33 juta dollar.

Pihak lain yang diuntungkan, kata Sukamta, yakni perusahaan importir swasta dalam negeri. Data Bea dan Cukai, perusahaan swasta--menurutnya--entitas yang mendominasi kegiatan impor PCR mencapai 88,16 persen, lembaga non profit hanya 6,04 persen, dan pemerintah 5,81 persen.

Oleh karena itulah, anggota Komisi I DPR ini menilai kebijakan mewajibkan PCR karena motif bisnis lebih kuat dibandingkan dengan motif kesehatan.

"Persyaratan perjalanan dalam negeri khususnya wilayah Jawa Bali dengan mewajibkan test PCR dan sudah vaksin menjadi kebijakan aneh dan di duga motif ekonomi lebih kuat dibandingkan alasan kesehatan," ujarnya.

Sukamta lalu membeberkan kejanggalan di balik kebijakan ini. Pertama, kondisi di Indonesia status Covid telah menjadi pandemi. Kasusnya menyebar merata di semua wilayah.

"Test PCR juga bukan jaminan bahwa penumpang benar-benar terbebas dari virus Covid-19. Maka mewajibkan PCR dengan kondisi persebaran massif tidak akan berdampak signifikan," ujarnya.

Kejanggalan lain, menurut Sukamta, syarat PCR dibarengi dengan syarat sudah vaksinasi. Kebijakan dinilai kontraproduktif dengan kebijakan vaksinasi.

"Syarat PCR tes membuat rakyat berpikir ulang ikut vaksinasi yang harus susah payah, panas-panasan, antrian panjang. Namun setelah vaksin tetap saja harus PCR untuk melakukan perjalanan dan kegiatan secara normal. Setelah edaran ini dijalankan rakyat menjadi malas untuk ikut vaksinasi," ujarnya.

"Vaksin telah terbukti membuat resiko kematian lebih rendah bagi orang yang terpapar Covid-19 namun vaksinasi masih jauh dari target. Seharusnya pemerintah lebih gencar mendorong pencapaian target vaksinasi bukan membuat kegaduhan

Lapangan Latih Jakarta International Stadium Resmi Dibuka untuk Umum

  

Jakarta - Fasilitas lapangan latih di Jakarta International Stadium (JIS) telah resmi dibuka untuk umum. Pertandingan pembuka di lapangan latih JIS mempertemukan tim Pemprov DKI Jakarta melawan tim DPRD DKI.

Pembukaan lapangan latih JIS ini dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Anies Baswedan semalam. Anies kut menjajal rumput lapangan berstandar FIFA tersebut.

"Kita bersyukur, kita menggelar pertandingan pembuka sebagai persyaratan sebuah fasilitas stadion berstandar FIFA. Dengan adanya dua lapangan latih ini, maka resmi JIS kita adalah lapangan berstandar FIFA, dan pertandingan perdananya adalah Pemprov DKI lawan DPRD," kata Anies dalam keterangan tertulis, Jumat (29/10/2021).

Anies mengatakan pertandingan eksibisi antara kedua instansi ini merupakan wujud dari kerja sama antara eksekutif dan legislatif. Pemprov bersama DPRD DKI bersinergi dalam perencanaan pembangunan JIS.

"Mengapa pertandingan pertamanya Pemprov vs DPRD? Karena stadion ini hasil kerja sama keduanya. Ini adalah kolaborasi. Yang melaksanakan Jakpro (BUMD PT Jakarta Propertindo), tetapi yang melaksanakan sebagai program adalah Pemprov DKI dan DPRD. Persetujuan itu menjadi kunci, sehingga kita bisa laksanakan project bersejarah ini," papar Anies.

Anies menyebut Stadion JIS dirancang juga untuk generasi yang akan datang. JIS memiliki standar green building dengan tingkat platinum atau standar tertinggi.

Adapun JIS meraih skor 63 greenship platinum level untuk desain dan bangunan dari lembaga sertifikasi Green Building Council Indonesia (GBCI). GBCI merupakan anggota dari World Green Building Council (WGBC) yang berpusat di Toronto, Kanada, beranggotakan 102 negara di seluruh dunia.

"Saya menggarisbawahi, ketika dulu kita rancang stadion ini, kita tak membayangkan tahunnya 2021 atau 2022, tetapi tahunnya 2041-2061. Kita ingin generasi selanjutnya yang datang ke stadion ini bisa menengok ke belakang dan mereka bisa berkata, 'syukur alhamdulillah generasi pendiri stadion ini sudah memikirkan gedung berwawasan masa depan'," tutur Anies.

Gedung dengan konsep ramah lingkungan dengan level platinum. Kenapa? Kita ingin kirimkan pesan bahwa Jakarta siap menjadi kota ramah lingkungan. Semua yang dibangun menjadi simbol dari itu," sambungnya.

Selain laga eksibisi antara tim sepak bola dari Pemprov DKI melawan DPRD DKI, ada pula laga eksibisi lanjutan di mana Persija Legend menghadapi Indonesia All Star.

Dengan adanya pertandingan perdana di lapangan latih JIS yang diisi berbagai komunitas ini, menandakan bahwa JIS merupakan stadion berstandar internasional milik publik yang perlu dijaga dan rawat bersama sebagai salah satu ikon kota sekaligus pemersatu bangsa.

PKS Ajak Generasi Muda untuk Berjuang Bersama

  

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meluncurkan gerakan pendaftaran bakal caleg muda, Kamis (28/10/2021). Acara yang digelar secara daring dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda itu juga sekaligus pembukaan PKS Muda Institute.

Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Al Jufri menjelaskan kegiatan tersebut sesuai dengan semangat sumpah pemuda yang mengedepankan kolaborasi dan semangat persatuan. Salim menambahkan, PKS mengajak generasi muda Indonesia untuk menjadi pegiat politik.

“Peluncuran The Next Leader Project dan PKS Muda Institute dilaksanakan bertepatan Sumpah Pemuda juga memberi pesan agar kita selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan semangat untuk terus membangun kolaborasi,” kata Salim, menteri sosial di era Kabinet Indonesia Bersatu II itu.

Dia mengatakan PKS memberi ruang besar bagi generasi muda untuk bergabung dan berkiprah di dunia politik tanpa memandang latar belakang. “PKS mengajak generasi muda untuk berjuang bersama, bergandengan tangan merupakan kunci kesuksesan dalam memberikan kontribusi membangun Indonesia yang lebih baik, PKS memberi ruang bagi seluruh generasi muda Indonesia, dari berbagai latar belakang sosial budaya, profesi dan kompetensi umtuk berkiprah dalam dunia politik,” kata Salim.

Ketua Bidang Kepemudaan DPP PKS Gamal Albinsaid mengatakan hadirnya kaum muda bukan hanya memenangkan konstelasi politik, tapi memberi inspirasi dan nilai positif bagi generasi muda. “Oleh karena itu saya Gamal Albinsaid mewakili Bidang Kepemudaan Partai Keadilan Sejahtera mengajak generasi muda Indonesia untuk bergabung bersama kami, bersama-sama memperjuangkan sebuah perubahan,” ujar Gamal.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengapresiasi PKS yang telah memberikan kesempatan bagi anak muda untuk berkiprah di dunia politik. Menurut dia, tidak terlibatnya anak muda dalam politik praktis bukan berarti karena apatis.

“Dan ini kesempatan bagi PKS, oleh karena itu saya ucapkan selamat kepada PKS yang baru saja melaunchng satu program yakni The Next Leader Project, itu suatu terobosan untuk membuka kanal yang selama menyumbat aspirasi anak muda, yang dianggap politik secara mainstream kurang menyerap aspirasi anak muda,” katanya.

Dia menilai anak muda tidak tepat jika dikatakan abai terhadap politik. Kaum muda diyakininya cukup kritis dalam menyikapi berbagai macam isu terkini. Meningkatnya sikap kritis anak muda, kata dia, harus diantisipasi partai politik untuk menarik mereka ikut aktif dalam kancah perpolitikan.

“Kalau partai gagal menarik minat pemuda untuk politically engaged, maka partai sebagai garda terdepan dalam demokrasi akan sulit melakukan regenerasi dan partai akan dikuasai oleh elite-elite tua,” imbuhnya.

Dia menilai PKS sebagai partai politik harus mendengar aspirasi dari kaum muda dan memberi ruang khusus untuk berkiprah di kancah politik praktis. “PKS juga harus menyerap sebanyak mungkin generasi muda, dan di saat yang sama kebijakan institusional bukan hanya 30 persen caleg perempuan tapi juga dari anak muda,” pungkasnya.

Hujan Deras di Jakarta, Wagub DKI: Tak Ada Genangan yang Berarti

 

 Hujan deras di Jakarta belakangan ini tak membuat gusar Pemprov DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menegaskan hujan yang mengguyur wilayah Jakarta tidak menyebabkan banjir. 

"Berdasarkan pemantauan, tidak ada genangan yang berarti. Belum ada pelaporan sampai hari ini terkait genangan, bahkan banjir," ujar Riza, Kamis (28/10/2021).

Menurut dia, itu karena kebijakan antisipasi banjir telah dilakukan dan efektivitas program tersebut sejauh ini sudah terbukti. "Mudah-mudahan ke depan dengan program-program yang ada seperti pengerukan, gerebek lumpur, pengerukan waduk sumur resapan dan lain-lain kita bisa mengurangi genangan dan terhindar dari banjir," ungkapnya.

Diketahui, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem. Ini akibat dampak tidak langsung Siklon Tropis Malou yang terdeteksi di utara wilayah Indonesia.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan, Siklon Tropis Malou saat ini memiliki kecepatan angin maksimum di sekitar sistemnya mencapai 45 knot (83 km/jam). Tekanan di pusatnya mencapai 994 hPa dengan pergerakan sistem ke arah utara dan keluar dari wilayah monitoring TCWC Jakarta dalam 24 jam ke depan dengan intensitas yang menguat.

Adapun isu yang dikhawatirkan oleh masyarakat setelah isu maling uang rakyat, yakni isu kerusakan lingkungan, selanjutnya isu kesehatan.

  

PIKIRAN RAKYAT - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Gamal Albinsaid menilai performa pemerintah Indonesia dalam konteks pemberantasan maling uang rakyat (koruptor) mengalami kemunduran.

Gamal Albinsaid juga menyoroti turunnya peringkat Indonesia dalam persepsi memberantas maling uang rakyat.

“Peringkat soal persepsi korupsi, kita turun mulai peringkat kemarin 85 sekarang turun peringkat 102, skor turun dari 40 ke 37,” kata Gamal Albinsaid.

Bahkan menurut politisi PKS tersebut, Indonesia kalah dari Timor Leste dalam hal persepsi tersebut.

Gamal Albinsaid bahkan menuturkan bahwa performa kepemimpinan dan pemerintahan mundur ke belakang.

“Artinya, performa kepemimpinan dan pemerintahan kali ini dalam konteks hari ini mendukung pemberantasan korupsi, ternyata mundur ke belakang, satu itu,” kata dia, seperti dikutip dari kanal YouTube Najwa Shihab pada 28 Oktober 2021..

“Dan yang kedua, kepercayaan masyarakat, pandangan masyarakat sekarang disurvei indikator itu menyatakan bahwa, masyarakat menganggap selama dua tahun terakhir, 49 persen masyarakat mengatakan terjadi peningkatan,” ujarnya menambahkan.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut dia juga menuturkan bahwa, ada pelbagai hal yang menjadi krusial.

Kalau kita berbicara solusinya sekarang, dan semoga sekarang menjadi masukan yang konstruktif, satu adalah memperkuat peran dan fungsi lembaga pengawas korupsi dalam hal ini KPK, itu saya pikir concern yang penting,” ucapnya.

“Dan saya pikir, Undang-Undang kemarin (terbaru) tidak menjalankan fungsi untuk menjalankan penguatan itu,” kata dia menerangkan.

Diberitakan sebelumnya, maling uang rakyatsebagaimana dalam survei nasional pada bulan September 2021 yang dilaporkan Indikator Politik menjadi isu yang paling dikhawatirkan oleh masyarakat.

Adapun isu yang dikhawatirkan oleh masyarakat setelah isu maling uang rakyat, yakni isu kerusakan lingkungan, selanjutnya isu kesehatan.

DPRD DKI Jakarta Harap Transjakarta Cek Kesehatan Sopir Sebelum Beroperasi

  

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengimbau agar PT Transportasi Jakarta memeriksa kesehatan sopir Transjakarta sebelum bertugas. Selama ini, kata dia, sopir Transjakarta hanya mengisi sejumlah dokumen yang menyatakan sehat tanpa adanya pemeriksaan fisik.

"Ketika ingin beroperasi, dikontrol dulu, bukan sekadar mengisi form, saya sehat. Sekalian mengecek, ini mengantuk apa enggak, tekanan darahnya normal atau tidak. Jadi bisa dicegah kondisi yang memungkinkan dia sakit atau tidak," ujar Aziz, Jakarta, Rabu (27/10/2021).

Menurut politikus PKS itu, formulir yang diisi sendiri oleh sopir sebelum beroperasi itu, tidak menunjukkan kondisi kesehatannya yang sebenarnya. Jika dilakukan pemeriksaan kesehatan, minimal 15 menit sebelumnya, dia optimistis kecelakaan dapat diminimalisasi.

Sementara soal hasil klarifikasi Komisi B terhadap Transjakarta dan Dinas Perhubungan, dia enggan menyimpulkan. Sebab, lanjut dia, hal itu merupakan kewenangan polisi. Komisi B hanya sebagai mitra kerja Transjakarta.

"Yang penting, ini tidak terjadi lagi seperti apa. Kalau yang sudah terjadi kan menjadi tugas kepolisian menyelidiki, kita sebagai dewan bagaimana supaya tidak terjadi lagi, kegiatannya apa, usulan kami ada klinik di setiap depo," harap Aziz.

Sebelumnya, dua Transjakarta tabrakan beruntun di MT Haryono, Jakarta Timur, pada Senin 25 Oktober 2021. Ada dua korban meninggal dalam kecelakaan di jalur Transjakarta itu.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, satu dari korban meninggal dunia teridentifikasi sebagai sopir Transjakarta.

"Yang jelas salah satu korban yang meninggal adalah sopir dari kendaraan yang menabrak dari belakang," kata Sambodo di Kantor Subdit Bin Gakkum.

Dia menerangkan, sopir tersebut sebelumnya sempat terjepit. Jenazahnya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

"Yang sempat tergencet dan terakhir bisa kita evakuasi," ujar Sambodo.

Selain sopir, satu orang korban lain dalam tabrakan beruntun itu adalah penumpang bus. "Satu lagi korbannya adalah penumpang. Kedua korban berjenis kelamin laki-laki," ucap dia.

Sambodo menerangkan, kecelakaan terjadi saat salah satu bus Transjakarta sedang berhenti di salah satu halte dekat Terminal Cawang.

Pada saat bersamaan, melaju bus Transjakarta lain. Kecelakaan pun tidak terhindarkan.

"Di mana ada kendaraan Transjakarta sedang berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang kemudian dari belakang ditabrak oleh kendaraan Transjakarta lainnya," ujar dia.

Sambodo menerangkan, kecelakaan merenggut dua korban jiwa. Sementara, 37 lain luka-luka.

"Korban ada 39 orang, dua meninggal dunia, 37 luka. Nah 37 luka ini sedang kita data berapa yang luka berat dan luka ringan," ucap dia.

Kapal China Lagi-lagi Berkeliaran di Laut Natuna, Politisi PKS Menilai Jokowi Tak Serius Atasi Masalah Ini

  

PR DEPOK – Mengenai laporan bahwa kapal China lagi-lagi berkeliaran di Laut Natuna, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lantas memberikan tanggapan yang kritis.

Menurut Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono, Jokowi tidak serius dalam mengurus kapal China yang berlayar bebas di Laut Natuna.

"PKS menilai Presiden Jokowi tidak serius dan enggan menyelesaikan kasus laut natuna mulai urusan perbatasan, pelanggaran kapal ikan, kegiatan survei illegal kapal asing,” kata Riyono seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs resmi PKS.

Sebaliknya, ia mendesak agar Jokowi dapat lebih serius dalam mengatur kapal China yang masih berkeliaran di Laut Natuna.

Harusnya Jokowi kalau perlu datang dan berada di kapal AL atau Bakamla untuk show of force kepada kapal China yang sering melanggar teritorial Indonesia," kata Riyono.

Pasalnya, Riyono menilai bahwa kasus ini sangat serius karena menyangkut kedaulatan Indonesia di wilayah ZEE dan juga mengganggu kenyamanan nelayan dalam menangkap ikan di Laut Natuna.

Selama ini, tidak jarang banyak nelayan yang ketakutan saat menangkap ikan di Laut Natuna karena ada kapal cost guard China yang mondar-mandir dan bisa membahayakan nelayan.

Sebagai informasi, berdasarkan pantauan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), kapalriset China diketahui berada bebas di teritorial Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

IOJI lantas meminta klarifikasi terkait aktivitas dua kapal survei yakni Hai Yang Di Zhi 10 dan Yuan Wang 6 pada ZEE di Laut Natuna Utara.

Mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Tiongkok untuk meminta klarifikasi terkait aktivitas Kapal Survei Hai Yang Di Zhi 10 dan Kapal Survei Yuan Wang 6 di ZEE Indonesia," tulis IOJI.

Adapun aktivitas riset ilmiah kelautan atau bahkan survei pemetaan sumber daya non-hayati yang mampu dan diduga kuat dilakukan oleh kedua kapal survei tersebut di ZEE dan Landas Kontinen Indonesia sama sekali tidak sesuai dengan kebebasan pelayaran (freedom of navigation) yang tercantum dalam Pasal 58 (1) jo. Pasal 87 UNCLOS dan melanggar kewajiban due regards negara bendera yang tercantum dalam Pasal 58 (3) UNCLOS.

Maka dari itu, menurut Riyono, Jokowi harus serius karena banyak kapal asing yang sering melanggar ZEE.

Kapal-kapal Cina ini jelas melakukan dengan sengaja aktivitas ilegal masuk ke LNU dengan berbagai tujuan. Ini harus menjadi perhatian Jokowi, sekaligus ini mengkonfirmasi pernyataan Bakamla bahwa ada ribuan kapalasing salah satunya China yang sering melanggar batas teritorial Indonesia," ujar Riyono.

Pasalnya, respons yang selama ini dilakukan oleh KKP, Bakamla, AL dan Kemenlu sering terlambat, sehingga tidak memiliki dampak serius terhadap pelanggaran kapal China.

"Harusnya presiden yang turun langsung melakukan protes kepada China, PKSmendorong penguatan Bakamla agar mampu melindungi area rawan pelanggaran teritorial," ujar Riyono.

Anies Baswedan Bersyukur Pemprov DKI Jakarta Raih Penghargaan Dari KIP 4 Tahun Berturut-turut

  

SEPUTARTANGSEL.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali meraih penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Berkualifikasi Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia.

 

Penghargaan dalam hal Keterbukaan Informasi Publik yang diraih Pemprov DKI Jakarta ini merupakan yang ke-4, berturut-turut sejak tahun 2018.

 

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui unggahan akun Instagram pribadinya pada Selasa, 26 Oktober 2021.

 

Penghargaan tersebut diterima Anies Baswedan selaku secara virtual pada Selasa pagi dalam acara Penganugerahan KIP tahun 2021.

 

"Alhamdulillah, menerima penghargaan tersebut secara virtual dari Wakil Presiden RI, Bpk. Ma'ruf Amin dalam acara Penganugerahan KIP tahun 2021 tadi pagi," kata Anies Baswedan, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Instagram @aniesbaswedan pada Rabu, 27 Oktober 2021.

 

Penghargaan sebagai Pemda Berkualifikasi Informatif yang diraih oleh Pemprov DKI Jakarta dinilai berdasarkan beberapa indikator. Di antaranya yaitu pengembangan website, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, dan penyediaan informasi publik.

 

"Pemprov DKI Jakarta berhasil mempertahankan prestasi dalam hal Keterbukaan Informasi Publik sejak tahun 2018," ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta meraih penghargaan sebagai Pemda Berkualifikasi Informatif berdasarkan sejumlah indikator, yaitu pengembangan website, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, dan penyediaan informasi publik," sambungnya.

 

Orang nomor satu di DKI Jakarta itu mengungkapkan, kolaborasi yang baik antara Pemprov DKI Jakarta dengan Komisi Informasi dan masyarakat adalah faktor yang penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik.

 

"Kolaborasi yang baik antarbadan publik, yaitu Pemprov DKI Jakarta, Komisi Informasi, dan masyarakat ini sangat krusial untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, serta menjadi bagian dari upaya memberikan jaminan informasi publik kepada seluruh warga Jakarta," papar Anies.

 

Pemprov DKI Jakarta selama tahun 2021 terus meningkatkan kualitas informasi untuk masyarakat sebagai upaya mengendalikan penyebaran Covid-19.

 

Pemprov DKI Jakarta juga mengembangkan website dan aplikasi untuk memberikan data kepada masyarakat terkait Covid-19 dan informasi penting lainnya.

 

"Sepanjang tahun 2021, Pemprov DKI Jakarta terus mengembangkan inovasi dan kolaborasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat dan akurat sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19," ungkapnya.

 

"Selain itu juga memaksimalkan inovasi teknologi informasi berbasis website yaitu corona.jakarta.go.id aplikasi berbasis mobile, serta aplikasi PPID dan super apps JAKI yang terus dikembangkan untuk menyajikan data terbaru terkait perkembangan Covid-19 dan informasi penting lainnya," lanjutnya.

 

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan saluran aduan dan klarifikasi untuk melawan beredarnya informasi Hlhoaks atau informasi yang tidak benar.

Inovasi lainnya adalah menyediakan kanal aduan dan klarifikasi melalui kanal Jakarta Lawan Hoaks (JalaHoaks) pada website : jalahoaks.jakarta.go.id dan akun media sosial Instagram dengan ID: Jalahoaks," ucap Anies.

 

"Pemprov DKI Jakarta juga tetap menyediakan data terbuka melalui Portal Jakarta Open Data pada alamat data.jakarta.go.id, serta data berbasis geospasial yang dapat diakses di website Jakarta satu.jakarta.go.id," imbuhnya.

 

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Komisi Informasi Pusat dan Daerah Provinsi DKI Jakarta karena berperan dalam memberikan informasi dengan cepat dan tepat kepada masyarakat.

 

"Terima kasih dan apresiasi atas peran dari Komisi Informasi Pusat dan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang berkolaborasi dalam membantu Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan informasi dengan cepat, dengan tepat kepada masyarakat," pungkasnya.

PKS Desak Menag Minta Maaf, Anggap Saja Sedang Keseleo Lidah

  

JawaPos.com – Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto kecewa dengan pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut Kementerian Agama merupakan hadiah bagi Nahlatul Ulama (NU).

Hal itu menurut Mulyano, pernyataan Menag Yaqut bisa menimbulkan perpecahan. Pasalnya Kementerian Agama merupakan milik semuanya tidak terkhusus satu organisasi masyarakat (ormas) saja.

Jangan malah membangun sentimen yang mengarah pada perpecahan ummat.  Ini kontraproduktif,” ujar Mulyanto kepada wartawan, Selasa (26/10).

Anggota Komisi VII DPR ini menuturkan, Menag Yaqut terkesan menihilkan komponen umat Islam seperti Masyumi, Muhammadiyah, Persis, dan Syarikat Islam yang telah membantu Indonesia berjuang dalam meraihk kemerdekaan

“Menag terkesan tidak menghayati sejarah dinamika relasi Islam dan negara,” katanya.

Oleh sebab itu, Mulyanto meminta kepada Menag Yaqut untuk meminta maaf kepada masyarakat terkait ucapannya yang telah menimbulkan polemik ini.

Menag harus minta maaf kepada umat Islam dan mencabut pernyataannya tersebut. Anggap saja keseleo lidah, lalu minta maaf. Insya Allah, umat akan memaafkan,” ungkapnya.

Sebelumnyan Menag Yaqut Cholil Qoumas mengundang kritik karena menyatakan Kemenag adalah hadiah negara untuk NU.

Ia mengaitkan hal itu dengan peran perwakilan NU, Wahab Chasbullah, dalam mendamaikan tokoh-tokoh bangsa saat penghapusan tujuh kata Piagam Jakarta.

Kemenag itu hadiah untuk NU, bukan umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Saya rasa wajar kalau sekarang NU memanfaatkan banyak peluang di Kemenag karena hadiahnya untuk NU,” ungkap politikus PKB itu, disiarkan kanal YouTube TVNU.