Rapat Bersama Jakpro, MTZ Dorong Tiga Aksi

  

Jajaran direksi PT Jakarta Propertindo atau Jakpro mengikuti rapat kerja yang diselenggarakan oleh Komisi B DPRD DKI Jakarta. Rapat ini digelar pada Selasa, 31/01 di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Dalam rapat itu, hadir juga M Taufik Zoelkifli, Anggota Komisi B dari Fraksi PKS. Politisi Jakarta yang akrab disapa MTZ itu mendorong tiga hal untuk dilakukan jajaran direksi Jakpro.

“Pertama, saya berharap aset-aset Jakpro maupun anak perusahaannya dapat digunakan secara maksimal, bukan hanya mencari keuntungan melalui dividen akan tetap kebermanfaatan juga untuk masyarakat,” katanya.

Kedua, “saya juga mendorong agar kasus-kasus hukum yang diterima, maupun yang hanya menyangkut baik pengurus maupun aset Jakpro dipercepat penanganannya. Sebab, hal ini dapat mempengaruhi kinerja bisnis Jakpro sebagai sebuah entitas bisnis.”

“Ketiga,” kata MTZ lagi, “saya juga menyarankan agar jajaran direksi lebih aktif lagi menyosialisasikan program-program maupun aset yang jadi simbol DKI, sepertu Formula E dan sirkuitnya, Stadion JIS, dan lain-lain.”

Dalam rapat ini, direksi Jakpro yang diwakili Iwan Takwin memaparkan, penerimaan dari sejumlah venue dan acara masih terhitung baik. Misalnya, Stadion JIS menghasilkan revenue sebesal 6,6 miliar Rupiah. Formula E atau Jakarta International E Prix, menghasilkan 137 miliar Rupiah.

Menanggapi itu, MTZ sendiri menekankan jika pengelolaan aset-aset Jakpro dan anak perusahaannya bisa lebih disiplin dan terukur, maka revenue dapat lebih dimaksimalkan.

“Jakpro adalah salah satu BUMD yang mengelola PMD paling besar. Semoga direksi dapat memperbaiki kinerja perusahaan yang sekarang banyak jadi sorotan.” tutupnya.

Dalam kesempatan ini, Iwan Takwin selaku Direktur Utama memperkenalkan seluruh jajaran direksi anak perusahaan Jakpro, yaitu PT Jakarta Konsultindo, PT Pulomas Jaya, PT PMJ Land, PT Jakarta Utilitas Propertindo, PT Jakarta OSES Energi, PT LRT Jakarta, dan PT Jakarta Solusi Lestari.

Macetnya Jakarta Kian Menjadi-jadi Persis Seperti Sebelum Pandemi

  

Jakarta - Lalu lintas kendaraan di Jakarta mulai macet parah, bahkan disebut hampir sama seperti pada saat sebelum pandemi COVID-19. Kemacetan tampak terjadi di sejumlah titik pagi tadi.

Berdasarkan data dari situs TomTom Traffic Index, kemacetan Jakarta pagi tadi sama persis dengan kemacetan sebelum pandemi Corona (COVID-19) tahun 2019. Dilihat detikcom, Senin (30/1/2023), tingkat kemacetan Jakarta hari pagi tadi meningkat jika dibanding pada hari yang sama pada 2021. Kemacetannya juga sama persis dengan pada 2019.

Situs TomTom Traffic Index rutin membuat daftar kota termacet di dunia tiap tahunnya. Situs tersebut juga menyajikan data kemacetan secara harian.

TomTom menyatakan data kemacetan itu dihitung berdasarkan garis dasar per kota dengan menganalisis waktu tempuh aliran bebas semua kendaraan pada seluruh jaringan jalan selama 24 jam setiap harinya. Informasi tersebut diklaim memungkinkan TomTom untuk menghitung, misalnya, berapa banyak waktu ekstra yang akan dihabiskan pengemudi di lalu lintas selama jam sibuk di kota-kota di dunia.

"Kami melakukan perhitungan untuk semua jam setiap hari sehingga Anda dapat melihat tingkat kemacetan kapan saja di kota mana pun, termasuk jam sibuk pagi dan sore hari," tulis TomTom.

"Data indeks lalu lintas kami berasal dari komunitas kami yang berkembang dengan lebih dari 600 juta pengemudi, yang menggunakan teknologi TomTom di perangkat navigasi, sistem in-dash, dan ponsel cerdas di seluruh dunia," sambung keterangan di situs Tomtom.

Berdasarkan situs TomTom, tingkat kemacetan pada pukul 08.00 WIB, berada di angka 65 persen. Pada hari dan jam yang sama pada 2021, tingkat kemacetan Jakarta berada di angka 43 persen. Sementara pada 2019, tingkat kemacetannya 65 persen.

Setelah pukul 08.00 WIB, tingkat kemacetan di Jakarta terus menurun. Pada pukul 10.00 WIB, tingkat kemacetan berada di angka 51 persen.

Kemacetan parah salah satunya terjadi di Jalan Mampang Prapatan Raya arah kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pagi tadi. Pengemudi mobil dan motor pun menerobos jalur bus TransJakarta.

Pantauan detikcom di Jalan Mampang Prapatan Raya, pukul 09.00 WIB, Senin (30/1), kemacetan sudah terjadi menjelang perempatan Duren Tiga.

Sejumlah pemotor terlihat berhenti di pinggir jalan untuk berteduh akibat hujan. Ada juga pemotor yang terlihat melanjutkan perjalanan meski sedang hujan.

Selain itu, terlihat pemotor hingga mobil yang menerobos jalur khusus TransJakarta. Aksi para pemotor ini membuat bus TransJakarta terhambat saat akan berhenti di halte.

Macet parah terjadi di Jalan Mampang Prapatan Raya arah kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pengemudi mobil dan motor pun menerobos jalur bus TransJakarta.

Pihak TransJakarta memberikan penjelasan soal jalur bus TransJakarta yang diterobos sejumlah pengendara. Dijelaskan, macet terjadi karena ada unjuk rasa di Kedutaan Swedia.

Macet parah di kawasan Mampang Prapatan terpantau pukul 09.00 WIB. Anang menerangkan, TransJakarta membuka water barrier di Kuningan Barat sebagai upaya mengurai kepadatan lalu lintas.

Politisi PKS Minta Pemprov DKI Jangan Pelit, Tambah Upah PJLP Damkar Rp 1 juta

  

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah daerah untuk menambah upah penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) yang bertugas di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) sebesar Rp 1 juta.

Hal ini berkaca pada tingkat risiko pekerjaan yang lebih tinggi dibanding PJLP lainnya.

“Kami sering sampaikan masukan dalam rapat kerja bersama Dinas Gulkarmat terkait hal ini, agar tenaga yang terdepan dan berisiko berat dalam melakukan penyelamatan diberikan upah yang memadai,” kata anggota Komisi A DPRD DKI dari Fraksi PKS Israyani, pada Selasa (31/1/2023).

Kata dia, beratnya risiko pekerjaan yang diemban para petugas Gulkarmat terlebih pada personil PJLP, harus mendapatkan perhatian dari Pemprov DKI Jakarta yaitu peningkatan upah yang diterima. Pj Gubernur dinilai harus menerbitkan payung hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub) dengan menerapkan koefisien seluruh PJLP khususnya pemadam kebakaran, dengan tambahan Rp 1 juta.

Menurutnya, penambahan upah Rp 1 juta merupakan suatu langkah yang baik. Dia melihat finansial Pemerintah DKI juga sangat cukup untuk mengeluarkan biaya tambahan tersebut.

“Penambahan anggaran tersebut masih kecil, untuk sekitar 1.751 PJLP,” ucapnya.

Israyani juga mengapresiasi Kepala Dinas Gulkarmat Satriadi yang telah mengusulkan hal tersebut. Dia menyebut, Komisi A akan terus mengawal hal ini.

“Kami Komisi A dan Fraksi PKS mendukung kenaikan upah ini, mudah-mudahan ini membawa kebaikan dalam kinerja teman-teman di Gulkarmat, terutama yang melakukan pekerjaan yang menanggung risiko berat,” jelasnya.

Di APBD 2023, Dinas Gulkarmat DKI Jakarta mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 1,3 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 11 persen dibandingkan APBD tahun 2022.

Dari Rp 1,3 triliun itu sebesar Rp 685 miliar atau 51 persen digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan tambahan ASN Damkar. Kemudian Rp 370 miliar untuk belanja barang dan jasa serta Rp 297 miliar untuk belanja modal.

“Untuk yang penambahan pembelanjaan modal itu tahun ini kami lagi konsen untuk pengadaan APD (alat pelindung diri) bagi anggota karena yang paling prioritas kan bagaimana anggota bisa selamat, itu poin paling penting,” kata Satriadi.

Dari Rp 1,3 triliun itu sebesar Rp 685 miliar atau 51 persen digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan tambahan ASN Damkar. Kemudian Rp 370 miliar untuk belanja barang dan jasa serta Rp 297 miliar untuk belanja modal.

“Untuk yang penambahan pembelanjaan modal itu tahun ini kami lagi konsen untuk pengadaan APD (alat pelindung diri) bagi anggota karena yang paling prioritas kan bagaimana anggota bisa selamat, itu poin paling penting,” kata Satriadi.

Cegah Banjir, Sudin SDA Jakpus Bangun 4 Embung di Cempaka Putih

  

Jakarta: Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Pusat (Jakpus) membangun empat embung di wilayah Kecamatan Cempaka Putih. Langkah itu dilakukan agar bisa menampung ratusan meter kubik air untuk mencegah banjir di Cempaka Putih.

"Tahun ini kita bangun empat embung, seperti di wilayah con ada satu embung, Holland Village satu embung, halaman laboratorium Balai Tekstil ada dua embung," ucap Kepala Suku Dinas (Kasudin) SDA Jakarta Pusat, Mustajab, Senin, 30 Januari 2023.

Mustajab mengatakan embung di wilayah laboratorium Balai Tekstil memiliki jumlah volume 300 meter kubik dengan luas 24 meter dan kedalaman 2 meter. Sedangkan di Con dan Holland Village dengan total volume 800 meter kubik, luas 400 meter persegi dan kedalaman 1,5 meter.

"Empat embung tersebut masih terus dalam pembangunan oleh petugas kami di lapangan," ungkap dia. 

Pengerjaan melibatkan sekitar 30 orang dengan satu unit ekskavator dari Sudin SDA Jakarta Pusat. Progres pembangunan embung mencapai 80 persen.

"Di Kawasan Cempaka Putih debit air waktu banjir volumenya mencapai 400-600 meter kubik. Nantinya air yang menggenang terutama di sepanjang Jalan Letjen Soeprapto langsung alirkan ke empat embung tersebut untuk di tampung," tutur dia.

Menurut Mustajab, pembuatan embung tersebut sebagai pengaturan lalu lintas genangan. Terutama saat intensitas hujan lebat maupun akibat dari luapan Kali Utan Kayu.

"Jadi embung ini salah satu cara kita mengatur lalu lintas genangan di Cempaka Putih sama halnya mengatur lalu lintas pada kendaraan. Saya optimistis dengan embung ini genangan di Cempaka Putih bisa tertangani," jelas dia.

PKS soal Dana Kemiskinan Rp 500 T Banyak Terserap ke Rapat: Ini Bencana!

  

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan anggaran untuk pengentasan kemiskinan di kementerian dan lembaga hampir Rp 500 triliun tapi banyak diserap untuk studi banding dan rapat. Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali menilai hal itu sebagai sebuah bencana.

"Ini bencana. Mesti ada political will yang jelas,"kata Mardani saat dihubungi, Sabtu (28/1/2023).

Mardani mengatakan pihaknya akan mendalami hal tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP). Dia menyebut Abdullah Azwar bisa mengusulkan pola dan mekanismenya.

MenPAN-RB bisa usulkan pola dan mekanismenya. Sayang uang rakyat tidak efektif. Kami akan dalami saat RDP di Komisi II," ujarnya.

Lebih lanjut Mardani meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertindak. Sebab, menurutnya, anggaran ratusan triliun itu seharusnya bisa bermanfaat untuk masyarakat.

"Pak Presiden mesti ambil tindakan. Bedah dan bereskan agar anggaran Rp 500 T ini bisa nendang manfaatnya bagi rakyat," imbuhnya.

Sebelumnya, Abdullah Azwar Anas menyoroti anggaran untuk pengentasan kemiskinan di kementerian dan lembaga hampir mencapai Rp 500 triliun. Akan tetapi, anggaran itu terserap ke studi banding dan rapat.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas, dalam acara Sosialisasi PermenPAN-RB No.1/2023, di Grand Sahid Raya, Jakarta Pusat, seperti dilansir detikFinance, Jumat (27/01/2023).

Anas menyayangkan anggaran disebut itu untuk program kemiskinan tapi terserap untuk rapat hingga studi banding. Dia menyebut studi banding itu dampaknya kurang.

"Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang," sambung mantan Bupati Banyuwangi itu.

Anas menyebut, apabila pengawasan terhadap tata kelola tidak diperhatikan, kondisi tersebut berpotensi akan terus terjadi secara berulang. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan penerbitan PermenPAN-RB No. 1/2023.

"Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meski tidak in line dan berdampak ke prioritas Pak Presiden. Maka, tata kelolanya inilah yang akan kita pelototin,bukan bantuannya. Jadi kita akan pantau tata kelolanya," ujar Anas.

Anas menyebut salah satu upayanya juga tecermin dari indeks penilaian reformasi birokrasi (RB) di instansi. Anas menegaskan, kini nilai RB akan mengacu pada dampak di masyarakat. Sebagai contoh dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan RB bisa didapatkan apabila di daerah tersebut terlihat adanya penurunan kemiskinan. Kini, segalanya menjadi lebih terukur.

"Untuk RB-nya naik tidak harus undang konsultan dan rapat di hotel-hotel supaya RB naik. RB itu dampak, bukan sekadar di kertas. Teman-teman di KemenPAN-RB, ita rombak paradigmanya, dampak ini yang kita ukur," ujarnya.

Anas menambahkan bahwa dari segi efisiensi anggaran, pihaknya tengah mendorong peningkatan digitalisasi birokrasi. Harapannya, acara-acara seperti rapat yang digelar di hotel-hotel dengan jumlah undangan yang besar bisa lebih diminimalisir. Acara seperti inilah yang kerap menghabiskan anggaran sangat besar.

Skywalk Kebayoran Lama, Jembatan Layang Terpanjang di Jakarta

 

 JAKARTA, KOMPAS.com - Skywalk Kebayoran Lama telah dibuka untuk umum setelah diresmikan pada Jumat (27/1/2023) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Secara fisik, Skywalk Kebayoran Lama memiliki panjang 450 meter dan dikabarkan menjadi jembatan layang terpanjang di Jakarta.

Dilansir dari Instagram resmi Pemprov DKI Jakarta @dkijakarta, Skywalk Kebayoran Lama menghubungkan Stasiun Commuterline Kebayoran dengan Halte Transjakarta Velbak Koridor 13 dan Halte Pasar Kebayoran Lama Koridor 8.

Pembangunan Skywalk Kebayoran Lama dimulai pada 23 Maret 2022 dan dinyatakan rampung pada 30 November 2022.

Untuk menjamin keamanan pengguna, Skywalk Kebayoran Lama dilengkapi dengan 13 CCTV atau kamera pengawas.

Selain itu, Skywalk Kebayoran Lama juga dihiasi oleh lampu RGB pada malam hari, dilengkapi tiga unit lift dan dua unit eskalator.

Fasilitas ini juga sudah sempat diuji coba oleh masyarakat pada tanggal 21-23 Januari 2023 kemarin.

Pada 21 Januari 2023, jembatan layang tersebut dibuka mulai pukul 07.00-22.00 WIB. Sementara pada 22-23 Januari 2023, dibuka mulai pukul 05.30-22.00 WIB.

Selain itu, berdasarkan pantauan langsung Kompas.com, Pemprov DKI Jakarta juga tengah mengebut penyelesaian Skywalk Juanda.

Skywalk Juanda nantinya akan menghubungkan Stasiun Juanda dengan Halte Transjakarta Juanda.

Bila telah rampung, pengguna juga bisa dengan mudah mengakses Masjid Istiqlal yang berada di depannya.

Selama revitalisasi halte dan jembatan layang ini, masyarakat dari Stasiun Juanda yang hendak menuju Masjid Istiqlal dan sekitarnya harus menyebrang memotong arus kendaraan di jalan tersebut yang cukup berbahaya.

Pembelaan F-PKS Soal Proyek Sodetan Kali Ciliwung Mangkrak era Anies

 

 

JawaPos.com – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Dedi Supriadi membenarkan bahwa proyek Sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) sudah dilanjutkan sejak tahun 2021 di era kepemimpinan Anies Baswedan. Ia mengatakan bahwa Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tinggal melanjutkannya.

“Alhamdulillah, proses berjalan lancar dan Pak Heru tinggal melanjutkan apa yang sudah dibuka simpulnya di pemerintahan Gubernur Anies tahu 2017-2022,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (27/1).

Menurut Dedi, kemungkinan Presiden Joko Widodo mendapatkan informasi berbeda hingga akhirnya menyimpulkan bahwa proyek untuk mengatasi banjir itu mangkrak selama enam tahun.

Padahal, mulanya menurut Dedi masalah mangkraknya proyek itu lantaran tahun 2015 di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama penggusuran terhadap warga Bidara Cina menimbulkan gugatan ke PTUN yang ternyata dimenangkan.

Tak terima, Ahok kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung di tahun 2016. Di waktu itulah proyek tersebut mangkrak sebab berstatus quo dan berperkara di Mahkamah Agung.

Menyadari proses hukum bisa berjalan lama, maka pada tahun 2019 Gubernur Anies membentuk tim pembebasan lahan dan membatalkan kasasi. Dalam artian menerima keputusan pengadilan di bawahnya,” terang Dedi.

Ia meyakini bahwa seemua Gubernur DKI Jakarta berusaha melaksanakan tugas dengan baik, hal itu termasuk di era kepemimpinan Anies Baswedan.

“Yang penting masyarakat tidak menganggap pemimpin-pemimpin DKI yang lalu seakan-akan tidak bekerja, padahal mengecek hal itu mudah,” pungkas Dedi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi hasil kerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono atas progres yang signifikan soal kelanjutan proyek pembangunan Sodetan Kali Ciliwung di Kanal Banjir Timur (KBT), Jakarta Timur.

Pembebasan. Tadi saya sampaikan. Dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru saya gak tau pendekatannya apa tapi selesai. makanya saya ke sini tadi karena udah selesai,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (24/1).

Jokowi mengatakan, proyek tersebut diprediksi akan rampung bulan April mendatang. Padahal, proyek tersebut tak sempat tersentuh sejak enam tahun lalu.

“Sebentar lagi akan selesai mungkin April insya Allah sudah selesai Sodetan Ciliwung yang sudah berhenti enam tahun,” ungkapnya.

Di Forum Parlemen OKI, PKS: Setop Penjajahan Israel Atas Palestina!

  

VIVA Politik - Kemerdekaan Palestinamasih jadi perhatian Fraksi PKS dalam forum Uni Parlemen Negara-Negara Organisasi Konferensi Islam (PUIC). PKS menyuarakan secara lantang karena Palestina jadi satu-satunya bangsa yang hidupnya masih dijajah.

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyampaikan intervensi pandangannya terkait nasib Palestina. Ia menegaskan sikap negara Indonesia tetap lurus mendukung kemerdekaan Palestina.

Indonesia mendukung 1000 persen, bukan hanya 100 persen, perjuangan kemerdekaan Palestina yang turut disuarakan Parlemen OKI," kata Jazuli, dalam keterangannya, Jumat, 27 Januari 2023. 

Dia mengatakan mendukung Palestina merdeka adalah amanat konstitusi. Pun, menurutnya hal itu sebagai hutang sejarah dan tanggung jawab kemanusiaan. 

"Palestina satu-satunya bangsa di era modern yang masih hidup dalam penjajahan. Sungguh menyedihkan," jelas Jazuli.

Kemudian, dia berharap negara-negara peserta forum bisa mengambil peran dan tanggung jawab kemanusiaan yang  lebih progresif. Bagi dia, persoalan Palestina diperlukan ikhtiar dari berbagai saluran diplomasi yang tersedia.

Dia mengatakan demikian karena masalah Palestina menjadi kesadaran kolektif dunia. Jazuli mengingatkan dijajahnya Palestina oleh Israel bukan hanya masalah dunia Islam tapi masalah kemanusia dunia yang beradab.

Jazuli mencontohkan upaya PKS yang dipimpin pimpinan partai dengan melakukan diplomasi isu kemanusiaan Palestina.

Kami melakukan diplomasi untuk isu kemanusiaan Palestina dengan mendatangi langsung kantor PBB, UNHCR, UNESCO, hingga ke Parlemen Negara-Negara Eropa dan Kongres Amerika," ujar Jazuli. 

Lebih lanjut, dia mengatakan perang dan konflik di tanah Palestina harus dihentikan. Dia menyerukan bangsa Palestina harus hidup tenang dan damai dalam kemerdekaan. 

"Tidak boleh ada bangsa lain yang menindas dan merebut tanah mereka secara paksa seperti yang dilakukan Israel," tutur Jazuli.

Jazuli juga berharap agar perang dan konflik di negara lain mesti diakhiri dengan membawa semua pihak ke meja perundingan damai yang bermartabat. Menurutnya, dampak perang hanya negatif karena adanya kematian, pengungsian, hingga keterpurukan.

Kita optimis visi perdamaian dunia bisa tegak di atas peradaban dunia yang kita bangun bersama," jelas Anggota Komisi I DPR tersebut.

Dia menyerukan deklarasi lebih keras terhadap  nasib Palestina.

Setop penjajahan Israel atas Palestina! Hentikan perang. Hentikan konflik. Mari menata dunia yang lebih tertib, damai, dan bermartabat di atas perdamaian abadi dan keadilan sosial," ujar Jazuli.

Dinas Bina Marga Jakarta Akan Benahi Skywalk Kebayoran yang Bergoyang saat Diresmikan

  

Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengakui Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Kebayoran di Jakarta Selatan desainnya elastis dan dipastikan memiliki konstruksi aman, menyusul adanya goyangan ketika dibuka perdana, Jumat ini (27/1/2023).

Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho mengatakan goyangan pada Skywalk Kebayoran sepanjang 450 meter itu disebabkan oleh banyaknya orang yang mengikuti peresmian.

"Jembatan tersebut memang didesain tidak kaku dan harus elastis. Secara keamanan, jembatan tersebut sangat aman," kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Adapun JPO itu diresmikan oleh Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Jakarta Selatan, awak media hingga sejumlah tamu undangan lainnya.

"Ke depannya, kami akan melakukan penambahan perkuatan untuk menambah kenyamanan dan mengurangi goyangan tersebut," ucap Hari.

Skywalk Kebayoran dibangun sebagai sarana integrasi antara Halte Busway Velbak Koridor 13-Halte Busway Pasar Kebayoran Lama Koridor 8 dan Stasiun KAI Kebayoran.

Pembangunan JPO itu dilaksanakan sejak Maret hingga November 2022 oleh kontraktor PT Abadi Prima Intikarya dengan menelan biaya sekitar Rp52 miliar dari APBD 2022.

JPO Kebayoran Lama ini dilengkapi tiga unit lift dan dua eskalator untuk memudahkan mobilitas masyarakat termasuk lansia, ibu hamil dan penyandang disabilitas.

Pada sisi jembatan dipasang 215 unit lampu artistik untuk memperindah di malam hari serta 10 unit kamera pengawas (CCTV) di luar dan tiga unit kamera dalam. JPO itu memiliki struktur rangka atap dan struktur material terbuat dari baja dengan lantai terbuat dari kayu.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan Skywalk Kebayoran akan memudahkan warga berpindah moda transportasi publik.

"Tentunya nanti tolong dirawat, dimanfaatkan dan dijaga keamanannya oleh Satpol PP, kelurahan dan petugas dari Dinas Perhubungan DKI," kata Heru saat membuka JPO Skywalk Kebayoran.

Ribuan Titik Jak Wifi Tidak Aktif, Dewan PKS Tegur Diskominfotik

  

Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Karyatin Subiantoro menyampaikan keluhan masyarakat terkait non-aktifnya layanan Jak Wifi di Jakarta.

Hal ini disampaikan Karyatin saat rapat kerja Komisi A bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) DKI Jakarta, Selasa (17/1/2023) di Komplek Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

“Banyak masyarakat yang mengeluhkan non-aktifnya Jak Wifi, sementara masih banyak warga yang membutuhkan,” tegas Karyatin.

Ditempat yang sama, menanggapi hal tersebut Plt Kepala Diskominfotik Yudhistira Nugraha berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

Saat ini Senin (24/1/2023), Karyatin mengatakan, dirinya mendapatkan laporan, dari ribuan titik yang sempat tidak aktif, kini berangsur pulih.

“Alhamdulillah, terima kasih rekan-rekan Diskominfotik, semangat berikan layanan yang terbaik untuk warga DKI,” pungkasnya.

Suara Penolakan Warga Jakarta soal Motor Akan Kena ERP

 

Jakarta - Pembahasan regulasi pengendalian lalu lintas jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di 25 ruas jalan di DKI Jakarta, masih bergulir. Wacana ini menuai polemik, salah satunya terkait rencana pemotor yang disebut tidak kebal dengan regulasi ini.

Pantauan detikcom di TL Simpang Tomang, Jakarta Barat, Kamis (26/1/2023), pukul 10.00 WIB, terlihat tumpukan pemotor menunggu gilirannya untuk melintas. Sementara itu, tampak juga puluhan mobil berbaris memanjang ke belakang.

Salah satu pengguna jalan, Yudi (24), mengatakan telah mengetahui wacana ERP ini. Dia mengaku tak setuju dengan rencana tersebut karena dinilainya membuat semua pihak kesusahan.

"Udah gitu sistemnya apakah yakin bakalan bener? Kalau ada eror atau salah track dan malah rugi, malah bikin warga makin ribet," kata Yudi kepada detikcom di lokasi.

Yudi mengaku heran dengan tujuan sistem ERP ini. Menurutnya, lebih baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berfokus menyelesaikan pelayanan transportasi publik sebelum membahas regulasi ini.

"Kalau tujuannya supaya orang nggak pakai kendaraan pribadi, lebih baik kelarin dulu masalah transportasi umum, trotoar, untuk orang jalan ke semua tempat atau mungkin jalanan khusus sepeda atau skate di semua daerah Jakarta," ungkapnya.

"(Setelah itu), baru deh silahkan terapin itu sistem kecuali ojol atau kurir. Dengan begitu, malah selain menggunakan transportasi umum, juga membantu ojol atau opang yang ada supaya lebih banyak penggunanya," sambungnya.

Pengguna jalan lainnya yang berprofesi sebagai ojol, Royadi (35), mengatakan telah mengetahui rencana penerapan ERP dari grup perkumpulan ojol. Dia menegaskan tak setuju karena merasa telah membayar pajak dan telah mendapat potongan dari penyedia layanan.

"Ya dari tarifnya aja udah ketahuan, dari sini aja kita potongannya sudah besar, motor aja kita bayar pajak, ditambah lagi bayar (jalan), waduh, makin banyak aja pengeluaran. Jadi keberatan," ungkap Royadi.

Royadi berharap pengemudi ojol 'kebal' dari regulasi ini karena merasa harus mencari uang di jalanan.

"Harapannya, ya begitu, ojol nggak kena (regulasinya). Ibarat kata, kita cari uang di jalan, saban kali lewat situ masa harus bayar terus," tuturnya.

Sementara itu, pengguna jalan lainnya, Aditya (30), juga tak setuju rencana penerapan jalan berbayar ini. Dia menilai Pemprov DKI Jakarta perlu mengkaji ulang wacana ini.

"Ya harapannya dimatangin lagi dulu, lah kita bayar pajak juga masa mau lewat bayar lagi," kata Adit.

Kendati demikian, Adit mengatakan akan menggunakan alternatif transportasi umum jika kebijakan ini tetap diberlakukan.

"Ya paling antara komunikasi dengan kantor atau terpaksa naik kendaraan umum gitu paling," pungkas Adit.

PKS Tolak Rencana Jalan Berbayar di Jakarta: Menimbulkan Keresahan di Masyarakat

 

Merdeka.com - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tegas menolak wacana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di beberapa ruas jalan Ibu Kota. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS Ismail saat menemui massa unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Rabu (25/1) sore kemarin.

"Sikap Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta yang telah disampaikan beberapa hari lalu bahwa Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak (ERP). Mohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar Fraksi PKS bisa memperjuangkan ini," ujar Ismail.

Mulanya, kehadiran Ismail di tengah-tengah massa adalah untuk menyatakan sikap dari Komisi B. Ia hadir bersama Sekretaris Komisi B Wa Ode Herlina dari Fraksi PDIP. Untuk diketahui, Ismail juga merupakan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta.

"Sebagaimana kita rasakan saat ini, sejak bergulirnya isu tentang ERP atau jalan berbayar ini, sudah menimbulkan keresahan di masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Komisi B DPRD DKI Jakarta segera memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan," kata Ismail.

Ismail menyebut, Komisi B tak ingin menyetujui peraturan yang dapat membebankan masyarakat. "Kami seluruh anggota komisi B, berkomitmen untuk menjadikan ini sebuah atensi dan kami segera memanggil pihak terkait," tambah Ismail.

Namun, saat menyampaikan sikap Komisi B, massa berteriak meminta pernyataan yang tegas dari Ismail terkait posisi fraksinya pada kebijakan ERP.

"Mohon maaf Bapak/Ibu, saya punya pertanyaan ini buat meyakinkan kami, supaya teman-teman dapat penjelasan. Bapak siapa namanya?" kata orator kepada Ismail.

Komisi B-Dishub Bahas Alokasi Dana Hibah ETLE

 

 Jakarta – Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Ditlantas Polda Metro Jaya.

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta ini membahas tentang alokasi dana hibah untuk Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Tahap III.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Ismail mengungkapkan, pengendalian lalu lintas melalui ETLE sebagai upaya penegakkan hukum atau law enforcement berbasis IT. Maka dari itu, sistem ini perlu didukung mengingat dampaknya yang baik bagi kemajuan Kota Jakarta.

“Tinggal sekarang bagaimana dievaluasi secara berkala, sehingga nanti kita bisa menyempurnakannya. Bukan hanya secara kuantitas dan jumlah titik, kita juga melihat baik ke depannya,” katanya, Selasa (24/1).

Hal senada diutarakan Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani. Ia menilai, sistem ini harus dibuat sesuai kebutuhan. Pihaknya tidak pernah menghambat segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat dan kemajuan perekonomian Jakarta.

“Ini suatu sistem yang sangat menarik, karena sekarang sudah eranya digital. Jakarta jangan sampai kalah dengan kota besar lainnya,” ucapnya.

Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo menjelaskan, ETLE mempunyai banyak manfaat seperti pendataan kendaraan bermotor menjadi lebih baik, kemudian lebih efisiensi karena tidak ada penindakan secara manual.

Kemudian bisa mengurangi kemacetan (traffic) atau perdebatan antar petugas dan masyarakat. Manfaat lainnya, masyarakat lebih disiplin karena merasa di awasi 24 jam serta dapat meminimalisir kecelakaan.

“Tentu dengan kita mendorong penggunaan tilang elektronik ini, manfaatnya akan kita rasakan ke depannya. Sehingga Jakarta akan lebih tertib, aman dan nyaman,” ungkapnya.

Menurut Syafrin, permohonan anggaran hibah 2023 dari Ditlantas Polda Metro Jaya kepada Pemerintah (Pemprov) DKI Jakarta sebesar Rp 75.477.263.795. Anggaran ini untuk pengembangan ETLE Tahap III pada 70 titik di lima Kota Jakarta, penambahan 47 kamera pengecekan (checkpoint) dan 23 kamera penindak (e-police).

Pihaknya pun berharap penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPDH) segera dilaksanakan agar Ditlantas Polda Metro Jaya bisa langsung bekerja dan melakukan pemasangan ETLE.

“Sehingga di akhir 2023 sudah siap terlaksana untuk mendukung penegakan hukum lalu lintas di Jakarta,” tuturnya.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mencatat,  jumlah kendaraan di Jakarta saat kini telah mencapai 22,4 juta dengan panjang jalan sekitar 7.800 kilometer yang menyebabkan terjadinya penumpukan kendaraan. Maka itu, ETLE dinilai sangat penting diterapkan untuk ketertiban kendaraan.

Adapun penindakan dari penerapan ETLE seperti, kendaraan yang menerobos lampu merah, melanggar marka jalan, melawan arus jalan, menggunakan telepon seluler saat berkendara, tidak menggunakan sabuk pengaman, melanggar ganjil genap, kendaraan over speed, tidak memakai helm dan lainnya.

“Terima kasih bagi DPRD DKI yang telah mendukung tugas kami dalam pengadaan ETLE statis sejak 2019. Kami akan terus membawa wajah Jakarta lebih modern,” tandas Latif.

Sosok Anies Baswedan Tetap Melekat di Hati Warga DKI? Begini Respons Warga Lihat Heru Budi Saat Lakukan Blusukan

  

WE NewsWorthy, Jakarta - Terselip kejadian unik pada saat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono melakukan blusukan ke daerah perkampungan nelayan di Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara.

Warga DKI Jakarta yang merupakan warga setempat pun terus memperhatikan Heru Budi yang didampingi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda DKI Jakarta Afan Ardiansyah; Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) DKI, Suharini Eliawati; petugas Dinas Sumber Daya Air (SDA), serta jajarannya yang lain.

Warga melihat Heru Budi sambil mengikuti Heru yang berjalan di sepanjang tanggul. Mereka pun terlihat cukup heboh berada di dekat Heru serta jajarannya.

Karena hal itu, petugas pengamanan bahkan sampai harus memberikan jarak antara warga dengan Heru yang sedang berbincang soal pengembangan kawasan oleh petugas Dinas SDA.

Salah satu warga bernama Neti Nurhayati (49) bahkan mengira awalnya yang datang ke kampungnya itu adalah eks Gubernur Anies Baswedan.

"Kok bukan Anies ya? Kirain tadi pak Anies," ungkap Neti diansir dari WE Online, Selasa (24/1).

Neti pun baru mengetahui pejabat yang datang bukanlah Anies setelah menjabat tangan Heru. Padahal, Heru Budi diketahui sudah dilantik sejak 17 Oktober 2022 usai jabatan Anies Baswedan berakhir pada 16 Oktober 2022.

"Iya tadi sempat salaman, eh kok bukan pak Anies," ujar Neti.

Ibu yang bekerja berjualan makanan di lokasi ini mengaku tidak mengetahui Anies sudah lengser sejak 16 Oktober lalu.

Ia pun mengaku baru tahu ternyata Heru Budi sudah menjadi Pj Gubernursementara sampai Pilkada serentak 2024nanti.

Oh ternyata sudah lengser. Saya kirain kenapa. Maklum saya nggak punya TV, jadi nggak tahu berita," pungkasnya.

PKS Sebut Peristiwa di Morowali Dampak dari Perppu Cipta Kerja

  

Jakarta-- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Bidang Ketenagakerjaan menggelar Webinar bertajuk Alarm Dampak Cipta Kerja dari Tragedi Morowali, Selasa (24/1/2023). 

Dalam Webinar tersebut, Wakil Ketua DPP PKS Bidang Ketenagakerjaan, Indra menilai peristiwa bentrokan berdarah di PT GNI merupakan dampak dari Perppu Cipta Kerja yang memudahkan masuknya tenaga kerja asing. 

"Kalau kita lihat tema hari ini pertama kita lihat dari perspektif regulasi bagi saya Ini bukan sesuatu yang mengagetkan karena kemungkinan akan ada kejadian serupa di tempat lain walaupun kita tidak berharap ada kejadian serupa, karena di hulunya sudah bermasalah," tutur Indra. 

Indra menyebut Perppu No 2 yang terkait dengan persoalan regulasi undang undang Ketenagakerjaan menjadi hulu dari masalah bentrokan yang terjadi di berbagai tempat, terakhir peristiwa bentrokan berdarah di PT GNI Morowali Utara. 

"Perppu Nomor 2 adalah bagian dari undang-undang Cipta kerja itu sendiri karena 99 persen itu sama dengan apa yang ada dalam undang-undang Cipta kerja, salah satunya adalah dipermudahnya masuknya tenaga kerja asing," sebut Indra. 

Ia menilai regulasi yang tercantum dalam Perppu No 2 menimbulkan diskriminasi antara pekerja asing dengan pekerjaan lokal terkait dengan hak-hak pekerja yang diantaranya perbedaan jumlah upah dengan jenis pekerjaan yang sama

"Persoalan regulasi yang memberikan ruang bagi perusahaan melakukan diskriminasi mengabaikan hak-hak pekerja atau mengebiri, mengeliminasi hak pekerja, misal di PT GNI ada perbedaan jumlah upah padahal jenis pekerjaannya sama, tenaga kerja kita 3 sampai 4 juta sedangkan Tenaga Kerja Asing 15 sampai 20 juta ini datang kita temukan di lapangan," tegas Indra. 

Indra menyebut PKS secara konsisten menolak dari awal terkait UU Cipta Kerja maupun Perppu Cipta Kerja, ia menegaskan PKS meminta pemerintah menerbitkan kembali Perppu untuk mencabut UU Cipta Lerja yang merugikan masyarakat. 

"Kita sejak awal dengan tegas menolak UU Cipta Lerja dari awal prosesnya, kita meminta Pemerintah menerbitkan Perppu bukan menegaskan UU Cipta Lerja, tapi justru mencabut UU Cipta Kerja," pungkasnya. 

Hadir dalam Webinar tersebut, Anggota Komisi IX Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara Fraksi PKS Yanto Basoli, dan Ketua UMJ SPN Djoko Hariyanto. 

Pemrov DKI Diminta Optimalisasi Waduk Seiring Normalisasi Kali untuk Mencegah Banjir

  

SuaraJakarta.id - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait perlunya optimalisasi waduk, situ dan embung sebagai tampungan air seiring dengan normalisasi sungai atau kali di Ibu Kota.

Menurut Nirwono, normalisasi sungai yang biasanya memasang tanggul atau turap beton di badan-badan sungai, tidak berhubungan langsung dengan penanggulangan banjir, tapi berdampak dalam mempercepat aliran air sungai karena tidak ada yang memperlambatnya.

"Untuk itu perlu didukung dengan optimalisasi situ/danau/embung/waduk untuk menampung luapan air sungai ketika musim hujan sehingga beban sungai tidak melebihi kapasitas atau meluap menggenangi kawasan sekitar," kata Nirwono kepada pers di Jakarta, Senin (23/1/2023).

Lebih baik lagi, lanjut Nirwono, dibangun bendungan di kawasan hulu, terutama di sungai-sungai yang tidak memiliki infrastruktur tersebut. Seperti di Kali Pesanggrahan untuk mengurangi debit air yang masuk ke aliran sungai.

Meski demikian, Nirwono menilai pemasangan turap tersebut diperlukan di badan-badan sungai yang masuk ke pusat kota karena keterbatasan lahan sehingga tidak memungkinkan bantaran kali alami dengan kemiringan yang tidak curam.

Tujuan pemasangan tersebut lebih kepada pengamanan untuk mencegah tepi badan sungai tergerus air, terutama saat musim hujan atau arus sungai deras," ujarnya.

Selain itu, kata dia, kawasan yang sudah dipasang turap juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas kepada warga sekaligus usaha mempercantik kota.

"Tepi sungai yang sudah diturap, bantaran kalinya dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik seperti jalur hijau pengaman sungai, jogging track, hingga jalur sepeda yang dapat difungsikan ketika tidak hujan/banjir," tuturnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini melakukan berbagai usaha untuk penanggulangan banjir di Jakarta, seperti dilanjutkannya pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) dan juga normalisasi berbagai sungai. (Antara)