Merdeka.com - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tegas menolak wacana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di beberapa ruas jalan Ibu Kota. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS Ismail saat menemui massa unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Rabu (25/1) sore kemarin.
"Sikap Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta yang telah disampaikan beberapa hari lalu bahwa Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak (ERP). Mohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar Fraksi PKS bisa memperjuangkan ini," ujar Ismail.
Mulanya, kehadiran Ismail di tengah-tengah massa adalah untuk menyatakan sikap dari Komisi B. Ia hadir bersama Sekretaris Komisi B Wa Ode Herlina dari Fraksi PDIP. Untuk diketahui, Ismail juga merupakan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta.
"Sebagaimana kita rasakan saat ini, sejak bergulirnya isu tentang ERP atau jalan berbayar ini, sudah menimbulkan keresahan di masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Komisi B DPRD DKI Jakarta segera memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan," kata Ismail.
Ismail menyebut, Komisi B tak ingin menyetujui peraturan yang dapat membebankan masyarakat. "Kami seluruh anggota komisi B, berkomitmen untuk menjadikan ini sebuah atensi dan kami segera memanggil pihak terkait," tambah Ismail.
Namun, saat menyampaikan sikap Komisi B, massa berteriak meminta pernyataan yang tegas dari Ismail terkait posisi fraksinya pada kebijakan ERP.
"Mohon maaf Bapak/Ibu, saya punya pertanyaan ini buat meyakinkan kami, supaya teman-teman dapat penjelasan. Bapak siapa namanya?" kata orator kepada Ismail.
No comments:
Post a Comment