Lurah dan Camat di Jaktim Diminta Sosialisasikan Larangan Mudik

  

Wali Kota Jakarta Timur, Muhammad Anwar, memerintahkan seluruh jajarannya di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mensosialisasikan larangan mudik ini kepada warganya. 

“Lurah dan camat sudah membuat surat imbauan ke warganya agar tidak mudik terlebih dulu saat Idul Fitri nanti. Sosialisasi ini juga disampaikan ke pengurus RT/RW yang ada,” kata Anwar, usai melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren Hasbiyallah  di Jl Raya Bekasi Timur RT  015/01 Kelurahan Jatinegara, Cakung, Jumat (30/4).

Anwar menambahkan, pihaknya juga akan meminimalisir keluar masuk kendaraan dan orang di daerah perbatasan melalui chek point yang ada.  Karena Jakarta Timur merupakan wilayah perbatasan dengan daerah lain.

Menurutnya, dengan banyaknya warga yang mudik nanti dikhawatirkan saat kembali ke Jakarta, akan menimbulkan klaster baru sehingga memicu bertambahnya kasus COVID 19 lagi. Padahal saat ini angka COVID di Jakarta Timur sudah mulai turun. 

Tercatat, sejak Maret tahun 2020 lalu angka COVID di Jakarta Timur sekitar 87 ribu kasus. Dari jumlah ini yang sudah sembuh kurang lebih ada 83 ribu orang, meninggal dunia ada 1.070 dan sisanya dalam proses isolasi mandiri. 

Selain itu zona merah juga sudah tidak ditemukan lagi di Jakarta Timur. Karena itu ia mengajak seluruh warganya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan tidak mudik saat Lebaran Idul Fitri 1442 H nanti.

Terkait hal ini, Lurah Jatinegara, Slamet Sihabudin menjelaskan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi larangan mudik kepada warganya dalam setiap kesempatan. Seperti saat salat tarawih, saat buka puasa bersama di musala dan masjid maupun dalam kesempatan lainnya.

Selain itu, kata Slamet, pihaknya juga sudah menginstruksikan para pengurus RT, RW, kader TP PKK, dasawisma dan LMK agar bersama-sama membantu meneruskan sosialisasi larangan mudik ini. 

“Kita saat ini masih terus melakukan sosialisasi larangan mudik ke warga. Bahkan melalui grup WA juga kita lakukan sosialisasi melalui pengurus RT, RW, TP PKK, LMK agar bersama-sama menyosialisasikannya,” papar Slamet.

Menurutnya, saat ini wilayah yang paling banyak terdapat kontrakan adalah di kawasan Jl  KRT Radjiman. Yakni mulai dari wilayah Pulo Jahe, Pengarengan dan sekitarnya. Yakni di RW 12,05,06 dan 14. 

"Kawasan ini banyak terdapat kontrakan yang dihuni para pekerja pabrik dan pedagang asongan. Mereka setiap tahun selalu mudik ke kampung halamannya saat hari-hari besar keagamaan," tandasnya. 

Pada Silaturahim Kebangsaan, PKS-Golkar Doakan Korban KRI Nanggala 402

 

 Jakarta—Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melanjutkan agenda Silaturahim Kebangsaan, pada silaturahim kali ini jajaran pengurus DPP PKS menyambangi kantor DPP Partai Golkar di Jakarta, Kamis (29/4/2021).

Rombongan DPP PKS yang dipimpin Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang didampingi Sekretaris Jenderal Habib Aboe Bakar Al-Habsyi tiba di kantor DPP Partai Golkar pukul 16.30 dan disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto.

Usai melakukan pertemuan tertutup, masing-masing Ketua Umum melakukan konferensi pers, dalam kesempatan itu kedua partai mendoakan bagi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402.

“Kami (PKS dan Golkar) bersama-sama prihatin atas terjadinya kecelakaan KRI Nanggala, dan bersama-sama mendoakan kepada para syuhada dan keluarga yang ditinggalkan dan mendorong agar keluarga yang ditinggalkan mendapat dukungan pemerintah,” ujar Airlangga.

Sementara itu Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam konpersnya mengatakan perlunya peningkatan kuaitas Demokrasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia

“Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dijelaskan kedepan bisa diimplementasikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia,” kata Syaikhu.

“Dan demokrasi kedepan bisa lebih baik dan lebih dewasa dari kondisi saat ini dimana menurut survey Intelligence Economist Unit kita masuk kategori demokrasy yang cacat terima kasih atas atas sambutan yang begitu hangat dan penuh dengan kekeluargaan dari rekan-rekan Partai Golkar,” pungkasnya.

Anies: Jangan Anggap Enteng yang Jumlahnya Sedikit!

 

Kedatangan Anies dan Gus Miftah disambut oleh Pendeta Muda (Pdm) Johan Sunarto, ia menyatakan kedatangan Anies dan Gus Miftah untuk menyaksikan acara penandatanganan Deklarasi Kerukunan Umat Beragama.

"Ini bukti bahwa DKI Jakarta menjunjung tinggi keragaman dan kebersamaan antar-penduduknya. Pada hari ini juga, pemimpin DKI Jakarta, Pak Gubernur, di dalam bulan yang suci dan penuh berkah ini, hadir meresmikan gedung gereja GBI Amanat Agung," ujar Johan, Kamis (29/4).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, bahwa keunikan di Jakarta sebetulnya bukan terletak pada kebhinnekaan-nya.

"Tapi yang unik dari kita adalah yang bhinneka tadi sanggup bersatu," kata Anies.

Anies mengatakan, bahwa di Jakarta semua dapat hidup bersama, berdampingan dengan saling menghormati dan saling menghargai. Kehidupan seperti itu, menurut dia, adalah bukti masyarakat hidup dengan kebhinnekaan di Jakarta.

Anies mengatakan, jumlah jemaat di GBI Amanat Agung memang tidak banyak, hanya 200 orang. Namun, Anies meminta, gerakan kebaikan bisa dimulai dari jumlah yang sedikit tadi.  Apabila itu dilakukan akan mampu menghasilkan dampak yang luar biasa besarnya.

"Jangan pernah menganggap enteng yang jumlahnya sedikit, karena yang sedikit itu bisa raksasa dampaknya," ujar Anies.

DPRD: Kejar Setoran Bikin Perkantoran Ramai Lagi

 

Jakarta – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zulkifli mengatakan ramainya perkantoran di Jakarta oleh para karyawan yang kembali bekerja menjadi salah satu penyebab meningkatnya klaster perkantoran. Zulkifli menyebutkan perkantoran ini kejar setoran saat Ramadan agar mampu tetap meraih pendapatan.

Hal ini pun berdampak pada melemahnya protokol kesehatan di perkantoran.

“Perkantoran kelihatannya ‘kejar setoran’ setelah penerapan protokol kesehatan yang ketat sebelumnya. Sekarang prokes di kantor melemah. Seharusnya di bulan Ramadan ini bisa lebih baik prokesnya. Karena pegawai yang muslim tidak makan siang di kantor atau restoran dekat kantor,” kata Zulkifli saat dihubungi, Rabu (28/4/2021).

Namun, meskipun tidak ada makan siang di kalangan karyawan, aktivitas itu digantikan oleh buka puasa bersama. Acara ini kemungkinan besar dilakukan setiap hari karena banyak karyawan yang bekerja hingga malam hari.

“Hampir setiap hari ada acara bukber teman-tenan kantor. Hal ini meningkatkan resiko penularan covid-19. Dan terbukti adanya kenaikan covid-19 di klaster perkantoran,” ujarnya.

Di sisi lain, pelarangan mudik sangat baik untuk menurunkan penyebaran covid-19 atau mencegah kenaikan yang biasanya terjadi setelah masa liburan.

Akan tetapi ketika libur cuti juga dikurangi, yang terjadi justru orang makin sering dan makin banyak yang berkantor kembali. Hal ini meningkatkan potensi karyawan kumpul untuk ngabuburit maupun buka puasa bersama.

“Saya usul agar pembatasan kegiatan di perkantoran digalakkan kembali. Bahkan kalau perlu ditambahkan lagi persyaratan untuk berkantor. Misalnya jumlah orang yang boleh ngantor di saat yang bersamaan dikurangi. Sif antara kerja online dan kerja offline diberlakukan lagi. Penerapan 3M di kantor diawasi dengan ketat. Jika melanggar diberikan sanksi,” tegasnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menambahkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi harus lebih sering inspeksi ke kantor disertai dengan peraturan yang ketat dan sanksi yang tegas.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga diminta untuk mengetatkan lagi aturan prokes di restoran dan tempat makan terutamanya untuk acara buka puasa bersama. (OL-13)

Di Persidangan, Habib Rizieq Protes soal 2 Kebijakan Pemerintah

 

 jpnn.com, JAKARTA - Eks Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) menyinggung soal dua kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan masalah pandemi COVID-19.

Dia mempertanyakan kebijakan pemerintah melarang masyarakat mudik Lebaran 2021. Habib Rizieqmengaku heran karena di sisi lain sektor pariwisata tetap dibuka.

Tokoh asal Petamburan itu juga menyinggung soal ratusan warga negara India yang masuk ke tanah air. 

Hal itu disampaikan Habib Rizieq dalam sidang lanjutan perkara kerumunan di Petamburan dan Megamendung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (29/4), dengan agenda mendengar keterangan saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum.

Awalnya HRS mempertanyakan soal kebijakan pemerintah yang melarang mudik pada lebaran tahun ini namun sektor wisata dibuka. 

Dia bertanya apakah hal tersebut efektif dalam penanganan Covid-19. 

Orang asing yang datang dari negeri kena wabahnya paling parah saat ini, di India itu, dibiarkan masuk ke Indonesia," kata Rizieq dalam sidang.  

Saksi ahli dr Hariadi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum menjawab pertanyaan Habib Rizieq. 

Menurutnya, jika memang berpotensi meningkatkan kasus Covid-19, kebijakan pemerintah terkait kedatangan warga India ke  Indonesia, perlu dikaji ulang. 

Sementara itu, saksi ahli lainnya yakni Panji Fortuna menjelaskan, bahwa manusia bergerak secara mobile. Sehingga hal itu tentunya berpotensi menjadi sumber penularan di wilayah baru. 

Saya pikirm ini mohon maaf, jadi memang lebih baik untuk kita membatasi perjalanan atau perpindahan penduduk di dalam negeri," kata Panji. 

Selain dua orang saksi ahli, sebelumnya JPU juga menghadirkan perangkat desa Kuta, Kecamatan Megamendung terkait kasus kerumunan saat acara peletakan batu pertama Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah milik Habib Rizieq.

Bertemu MUI, PKS Tegaskan Siap Dengarkan dan Jalankan Nasihat Ulama

 

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI Jazuli Juwaini, mendampingi Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi bersilaturahim ke Majelis Ulama Indonesia (MUI), Rabu 28 April 2021.

Pejabat teras PKS lainnya yang hadir Ketua DPP Bidang Badan Pembangunan Keumatan dan Dakwah Ali Akhmadi dan Wakilnya Mahmud Mahfud, Ketua DPP Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati serta Ketua DPP Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Hidup Mardani Ali Sera.

Sementara dari MUI yang menerima adalah Sekjen MUI KH Amirsyah Tambunan dan salah satu ketua Prof Ranuwijaya. Dalam pertemuan tersebut, PKS lebih banyak meminta nasihat dan arahan dari pada ulama tentang perjuangan politik keummatan dan kebangsaan.

Kami hadir bersilaturahim dengan pimpinan MUI berharap mendapatkan nasehat dan arahan para ulama karena kami yakin ada keberkahan di dalamnya untuk PKS dan untuk bangsa Indonesia. Kami siap mendengar dan menjalankan nasehat ulama," kata Jazuli, Kamis (29/4/2021).

Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini menegaskan, PKS adalah milik para ulama, silakan kami diberi nasehat dan arahan bagaimana menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Menurutnya, ulama punya peran sentral dan strategis sejak masa perjuangan, kemerdekaan, hingga terbentuknya negara Indonesia.

"PKS menganggap ulama dan para santri adalah faktor penting dari ke-Indonesia-an. Bahkan tanpa mengecilkan peran elemen lain, ulama memiliki peran dominan dalam upaya kemerdekaan dan pembentukan dasar serta konstitusi negara," tandasnya.

Untuk itu, lanjut Jazuli, PKS akan selalu menempatkan ulama di tempat yang mulia, tempat meminta naseh at dan arahan, tentang agenda-agenda politik keummatan, kerakyatan, dan kebangsaan.

PKS siap bersinergi dan berjuang bersama MUI untuk agenda-agenda keummatan, kerakyatan, dan menjaga NKRI," pungkas Jazuli.

Lima Sumur Resapan Dibangun di Kelurahan Setu

 

 Sebanyak lima sumur resapan saat ini tengah dibangun di RW 04 Perumahan Setu Indah, Setu, Cipayung, Jakarta Timur.

Camat Cipayung, Fajar Eko Satrio mengatakan, pembangunan lima sumur resapan sudah dilakukan sejak pertengahan April ini ditargetkan rampung pada awal Mei mendatang. Sumur resapan ini untuk mengatasi genangan yang sering terjadi di kawasan tersebut saat musim hujan. 

"Rencana di Setu Indah RW 04 ini kita akan bangun lima sumur resapan. Ini untuk mengatasi genangan yang sering terjadi di kawasan tersebut saat musim hujan," kata Fajar, Rabu (28/4).

Menurutnya, untuk membuat lima sumur resapan ini, satu mesin bor dikerahkan untuk mempercepat proses pengeboran dengan kedalaman sekitar 15-20 meter. Mesin bor ini merupakan bantuan dari warga setempat. 

"Pembuatan sumur resapan ini dilakukan delapan personel Satgas Sumber Daya Air (SDA) Kecamatan Cipayung. Sejauh ini tidak ada kendala dalam pembuatan sumur resapan tersebut," tandasnya.

Camat Jatinegara Apresiasi Kepedulian Lingkungan Para Kader Perempuan PKS DKI Jakarta

  

Jakarta – Dalam acara tahunan yang digelar Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta, Selasa (26/4/2021), Camat Jatinegara Endang Sofyan, memberikan apresiasi kepada para kader perempuan PKS Jakarta atas inisiatifnya mengadakan kegiatan bertajuk Kartini Masa Kini Peduli Lingkungan yang merupakan implementasi dari peringatan Hari Kartini 21 April, Hari Bumi 22 April, dan Hari Lingkungan Hidup 5 Juni mendatang, di Rumah Poktan Jatinegara, Jl. Cipinang Raya, Jakarta Timur, Selasa (27/4/2021).

Menurut Endang yang pernah menjabat sebagai Lurah Cipinang Muara, perempuan di masa modern ini sangat perlu mengambil bagian dalam pembangunan bernegara.

“Selain mengurus rumah tangga, kaum perempuan juga perlu melakukan inovasi dalam berbagai aspek kehidupan kemasyarakatan,” ujarnya.

“Dan saya bersyukur, berterima kasih, dengan diadakannya aktifitas sosial yang kegiatannya bukan hanya pada kegiatan yang bersifat menanam tapi juga menghasilkan, insyaAllaah,” lanjut Endang.

Dalam acara tersebut, Endang menyimak pemaparan Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPW PKS DKI Jakarta Aan Anita. Dalam sambutannya, Aan memaparkan bahwa hasil penghijauan yang dilakukan para Kader PKS dan tokoh perempuan peduli lingkungan tidak hanya sebagai bentuk penghijauan semata namun dari hasil panen juga dapat meningkatkan perekonomian Keluarga.

Selain itu, Endang juga mengapresiasi kecakapan kader perempuan PKS DKI yang dapat memanfaatkan lahan dengan efektif dan efesien sehingga tidak hanya menyentuh sektor pertanian namun juga sektor peternakan, kedua hal tersebut dapat dikerjakan dengan baik serta mendatangkan hasil.

“Mudah-mudahan ini bisa mengetok tularkan kegiatan kepada yang lain sehingga lebih luas jangkauannya dan lebih banyak manfaatnya bagi hidup dan kehidupan kita,” tutupnya sebelum meninggalkan acara menuju kegiatan berikutnya.

Kegiatan hasil kolaborasi BPKK, Bidang Ekuintek dan Lingkungan Hidup, Bidang Petani Nelayan (BTN) dan Humas DPW PKS DKI Jakarta ini diketahui selain mengundang dan memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh perempuan penggiat lingkungan hidup juga dihadiri oleh Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Abdul Aziz, Aleg DPRD Dapil V Fraksi PKS Nasdiyanto, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari PKS Abdurrahman Suhaimi, Lurah Cipinang Muara Eddy Sofyan Latief, Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kota Jakarta Timur Yuli Apsari, serta perwakilan kader perempuan BPKK DPW, DPD, DPC, dan DPRa Se-DKI Jakarta.

Munarman Diseret dengan Mata Tertutup, Kuasa Hukum Protes

  

Jakarta, CNN Indonesia -- Kuasa hukum mantan Sekretaris Umum (Sekum) Front Pembela Islam (FPI) Munarman, Aziz Yanuar menyebut tindakan kepolisian menutup mata kliennya saat dibawa ke Polda Metro Jaya pada Selasa (27/4) sore melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Aziz juga menyesalkan tindakan kepolisian menyeret paksa Munarman. Menurutnya, Munarman akan datang ke kantor kepolisian jika mendapat panggilan.

Ya, itu tadi. Itu juga melanggar ketentuan kan, ketentuan HAM seperti itu kan. Ditutup matanya, ditekan seperti itu. Itu yang kita sangat sesalkan," kata Aziz saat ditemui awak media di sekitar PN Jaktim, Rabu (28/4).

Munarman dibawa secara paksa saat ditangkap di rumahnya di kawasan Pamulang, kemarin. Munarman sempat memprotes penangkapannya, tetap dibawa oleh sejumlah polisi dengan tangan terikat. Dia tak diperkenankan mengenakan sandal.

Tiba di Polda Metro Jaya, Munarman yang turun dari mobil dengan pengawalan, terlihat ditutup matanya menggunakan kain hitam.

Menurut Aziz, tindakan kepolisian menyeret paksa Munarman, tidak memberi kesempatan kliennya menggunakan alas kaki dan masker melanggar pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Selain itu, Aziz juga memprotes pihak penegak hukum karena Munarman belum bisa didampingi kuasa hukum. Hingga saat ini, kuasa hukum disebut Aziz belum bisa menjalin komunikasi dengan mantan Sekum FPI itu.

"Padahal ancaman hukumannya saya baca di atas lima tahun. Itu kan bertentangan dengan KUHAP pasal 54, 55, dan 56," tutur Aziz.

Aziz juga menyebut pihak keluarga belum menerima surat penetapan tersangka. Berdasarkan informasi yang Aziz terima, pihak kepolisian telah mengirimkan surat tersebut sejak tanggal 20 April.

Surat tersebut, kata Aziz, dikirim melalui Pos. Namun, pihak keluarga belum menerima surat tersebut. Sejauh ini, kuasa hukum baru menerima surat penangkapan dan penahanan Munarman. Aziz mengaku menolak menandatangani surat penahanan salah satu kuasa hukum Rizieq Shihab itu.

"Karena penangkapan dan penahanannya tertanggal kemarin, tapi penetapan tersangkanya tanggal 20," protes Aziz.

Munarman ditangkap Tim Detasemen Khusus (Densus) 88/Antiteror Mabes Polri di kediamannya, Perumahan Modern Hills, Cinangka - Pamulang, Tangerang Selatan pada Selasa (27/4) sekitar pukul 15.35 WIB.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Raden Argo Yuwono mengatakan Munarman ditangkap terkait dugaan terorisme. Ia diduga telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme dan bermufakat jahat melakukan tindak terorisme.

"Dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme," kata Argo, Selasa (27/4).

PKS Pertama Kali Temui PDIP: Persatuan Nasionalis dan Agamis

  

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambangi Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk pertama kali pada hari ini, Selasa (27/4).

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengakui bahwa kunjungan ke Kantor DPP PDIP ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh partainya. Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk membangun persatuan antara kekuatan nasionalis dan agamis demi memajukan Indonesia.

Benar [untuk pertama kali]. Silaturahmi Ramadhan PKS dengan PDIP membangun persatuan kekuatan nasionalis dan agamis untuk memajukan negeri," kata Mardani kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/4).

Kendati demikian, pucuk pimpinan kedua partai yakni Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak ikut dalam pertemuan itu.

Dalam kunjungan itu, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi menjadi pimpinan rombongan pengurus DPP PKS. Sedangkan pengurus DPP PKS yang turut serta dalam kunjungan itu antara lain Mardani Ali Sera, Jazuli Juwaini, Ecky Awal Muharram, Anis Byarwati, Rofik Hananto, Sukamta, Moh Rozaq Asyhari, Ahmad Fathul Bari, serta Haryo Setyoko.

Sementara, jajaran DPP PDIP yang menerima kunjungan PKS antara lain Ahmad Basarah, Wiryanti Sukamdani, Hamka Haq, I Made Urip, Sukur Nababan, Sudin, Diah Pitaloka, Agustina Wilujeng, Zuhairi Misrawi, Yoseph Adhi Dharmo, serta Hasto Kristiyanto sebagai pimpinan.

Mardani pun menyampaikan bahwa sejumlah topik menjadi pembahasan dalam pertemuan antara PKS dengan PDIP yang antara lain terkait penanganan pandemi Covid-19, penguatan ekonomi nasional, hingga peningkatan kualitas pemilu dan demokrasi.

Cerita Anies Baswedan Diminta Bermalam di Kamar Kyai Ageng Besari

  

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bercerita tentang joglo yang berada di rumah pribadinya di kawasan Lebak Bulus Jakarta Selatan.

Tahun 2009, menerima amanah utk memanfaatkan dan mengurus sebuah Joglo yang usianya lebih dari 300 tahun. Sejak itu berkeinginan untuk bisa menjenguk lokasi asalnya yaitu Desa Tegalsari,” tulis Anies dalam akun Facebook-nya pada Selasa, 27 April 2021.

Anies bercerita, joglo yang diamanahkan kepada dirinya itu merupakah warisan dari keluarga ulama besar Kyai Muhammad Besari yang wafat pada 1747. Ulama besar itu, kata Anies, merintis padepokan Gebang Tinatar sekitar tahun 1700-an. “Pusat pendidikan agama ini lalu membesar dan berperan sentral di masanya,” kata Anies. Pondok tersebut, lanjut dia, melahirkan banyak kyai dan tokoh yang berpengaruh di tanah Jawa.

Anies berkunjung ke Desa Tegalsari, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur seusai meneken kerja sama penyediaan beras untuk Ibu Kota dengan Kabupaten Ngawi.

Anies rencananya hendak silaturahmi di Tegalsari sampai petang, lalu kembali ke Madiun untuk menginap di sebuah hotel di sana. Namun, ia mengatakan salah seorang keluarga keturunan Kyai Ageng Besar, Dzuriyah, meminta dirinya bermalam di Ndalem Ageng. Ia hendak mengobrol panjang lebar dengan Anies.

“Jadi, dimulai dengan ziarah ke makam Kyai Ageng Besari, lalu silaturahmi mulai maghrib, dilanjutkan dengan Tarawih di Masjid yang didirikan sekitar 1725, lalu dilanjutkan dengan ngobrol santai hingga larut malam di pendopo Ndalem Ageng. Dalam silaturahmi itu kami jelaskan bahwa joglo warisan itu terus dirawat dan digunakan kegiatan masyarakat sekitar rumah kami di Lebak Bulus,” kata Anies.

Anies mengatakan keluarga keturunan Kyai besar itu mengundang dirinya untuk tidur di Ndalem Njero, kamar yang dulu digunakan oleh Kyai Ageng Besar. “Sebuah kehormatan luar biasa, karena selama ini tidak pernah digunakan untuk tidur dan tidak ada yg diizinkan untuk tidur di kamar itu,” ucap Anies. Ia mengatakan tidur sendirian di kamar itu hingga saat sahur.

Menurut Anies Baswedan, kamar itu besar dan terasa teduh, tenang, dan nyaman. Kayu di kamar tersebut sangat tua sehingga ada lapisan yang membuat warnanya terkesan menjadi abu-abu. Ia menyebut bahwa dipan asli sudah tidak digunakan. “Potensi rapuh akibat usia yang amat panjang,” ujar Anies. “Sebuah kehangatan silaturahmi yang luar biasa. Dan, pengalaman bermalam di kamar itu adalah pengalaman yang menyenangkan, yang extra-ordinary.”

PKS: Negara Harus Hentikan Kelompok Separatis Papua

  

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini menyampaikan belasungkawa untuk Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya yang gugur ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Ia berharap ini menjadi yang terakhir prajurit gugur dalam tugas.

Jazuli meminta pemerintah melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap kelompok KKB yang sejatinya merupakan kelompok separatis-teroris. Ia mengatakan, mereka bukan hanya menebar ancaman ketakutan kepada rakyat Papua dan negara.

"Negara tidak boleh kalah dengan kelompok separatis yang melakukan aksi terorisme di Papua. Kejar dan tindak tegas mereka hingga ke sarangnya, ujar Jazuli lewat keterangan tertulisnya, Senin (26/4).

Anggota Komisi I ini yakin, kemampuan intelijen dan persenjataan prajurit TNI bersama kepolisian mampu mendeteksi dan menumpas kelompok tersebut. Tentu, semua harus dilakukan secara terencana, terukur, dan solid sehingga tidak ada lagi korban jiwa dari anak bangsa.

"Sudah terlalu lama kelompok separatis-teroris di Papua membuat kekacauan dan menimbulkan korban jiwa aparat dan masyarakat sipil. Kami di parlemen dan saya yakin seluruh rakyat Indonesia mendukung penuh pemerintah dan aparat mengakhiri kebrutalan mereka," ujar Jazuli.

Mabes Polri sudah mengidentifikasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang melakukan penembakan terhadap Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya. Saat ini, kepolisian di Papua terus melakukan pengejaran terhadap KKB tersebut.

"Itu sudah teridentifikasi yang main di wilayah Puncak. Itu dari kelompok, telah teridentifikasi, ikuti perkembangan saja," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (26/4).

Selain itu, Rusdi juga menegaskan bahwa TNI-Polri bersama instansi lain telah bekerja secara maksimal untuk memberangus KKB di tanah Cendrawasih. Namun, ia juga mengakui bahwa medan di Papua tidaklah mudah karena terdiri atas hutan belantara dan pegunungan. 

Sedangkan, KKB kerap melakukan penyamaran sebagai warga sipil biasa saat berada di pemukiman. "Kelompok-kelompok ini sering masuk ke penduduk, menyamar-menyamar dengan penduduk. Mereka selalu berusaha bagaimana pengejaran-pengejaran dilakukan oleh aparat keamanan mereka bisa lolos," kata Rusdi. 

Klaster Perkantoran di DKI Marak, Satpol PP: Patuhi Aturan 50 Persen, Jaga Jarak

 

 Jakarta - Ihwal maraknya klaster perkantoran, Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta meminta perkantoran meningkatkan pengawasan protokol kesehatan dari Satuan Tugas Internal yang mereka bentuk.

Hal ini menyusul meningkatnya kasus Covid-19 dari klaster perkantoran.

"Kami minta kepada Satgas yang ada di kantor supaya menjalankan tugas sebagaimana yang sudah ditentukan," kata Kepala Satpol PP DKI Arifin di DPRD DKI, Senin, 26 April 2021.

Arifin menuturkan perkantoran telah menyetujui dan menandatangani Pakta Integritas setelah pemerintah melakukan pelonggaran kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Setelah Pakta Integritas itu ditandatangani mereka diwajibkan membentuk Satgas internal di setiap perusahaan.

"Maka protokol kesehatannya juga harus jalan. Pegawai maksimal 50 persen dan harus jaga jarak," ujarnya. "Sebelum masuk suhu juga harus diperiksa."

Jika ada pelanggaran protokol kesehatan, kata dia, semestinya Satgas Covid-19 internal perkantoran langsung menegur. "Regulasi yang dibuat itu seharusnya dilaksanakan untuk mencegah penularan Covid-19," ujarnya.

Pemerintah DKI Jakarta meminta masyarakat mewaspadai klaster perkantoran. Sebabnya selama April ini jumlah pekerja yang terpasang Covid-19 dari klaster perkantoran meningkat.

Jumlah kasus konfirmasi Covid-19 pada klaster perkantoran dalam seminggu terakhir mengalami kenaikan," tulis akun instagram @dkijakarta, Ahad, 25 April kemarin.

Jumlah kasus aktif dari klaster perkantoran mencapai 425 kasus dari 177 perkantoran yang tercatat dalam periode 12-18 April 2021. Padahal sepekan sebelumnya, pada 5-11 April 2021, hanya terdapat 157 kasus positif Covid-19 di 78 perkantoran.

Sebagian besar kasus konfirmasi Covid-19 sebagai klaster perkantoran terjadi pada kantor-kantor yang sudah menerima vaksinasi Covid-19. "Meski sudah mendapatkan vaksinasi, bukan berarti seseorang akan 100 persen terlindungi dari infeksi Covid-19."

Kerja Sama Pertanian Antardaerah, Anies Baswedan: Balas Budi ke Petani

  

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI ingin membalas budi kepada para petani lewat kerja sama pertanian antardaerah.

Ini bentuk ucapan terima kasih dan balas budi kepada para petani yang sudah menyiapkan pangan bagi kami yang tinggal di perkotaan,” kata Anies dalam keterangan tertulis, Ahad, 25 April 2021.

Menurut Anies selama ini Jakarta punya ketergantungan yang tinggi dengan produk pertanian dari luar daerah. "Dan kami tidak ingin hanya menerima berasnya dengan kualitas baik, tetapi tak memikirkan kesejahteraan petaninya," ujar dia.

Anies Bswedan hari ini menandatangani kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi di Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kerja sama ini perihal sistem resi gudang untuk stok beras Ibu Kota.

Anies mengatakan sistem resi gudang tersebut bisa menyimpan rata- rata 600 ton dengan target tahun 2021 sebanyak 1.000 ton. "Saya ingin sampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja sama yang baik ini," kata Anies Baswedan.

Launching Gerakan Indonesiaku Hijau, Mardani: Menjadi Program Unggulan PKS

  

Jakarta- DPP PKS mengadakan kegiatan Launching Gerakan Indonesiaku Hijau, yang diadakan di Bantaran Sungai Ciliwung Balekambang, Jakarta Timur, Ahad (25/4/2021). 

Kegiatan yang diisi dengan menanam pohon scara simbolik di tepi sungai Ciliwung dihadiri oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Kurniasih Mufidayati, Ketua Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Hidup, Mardani Ali Sera, Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Khoirudin, serta anggota DPR RI F-PKS, Slamet dan Andi Akmal Pasluddin. 

Dalam keterangannya Ketua Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Hidup, Mardani Ali Sera mengatakan,  Gerakan Indonesiaku Hijau yang digagas bersama BPKK dan Bidang Kepemudaan menjadi program unggulan, sebagai bentuk kepedulian PKS terhadap lingkungan. 

"Launching Kegiatan Gerakan Nasional Indonesiaku Hijau menjadi program unggulan PKS, ini adalah bentuk arahan dari Munas agar mengerjakan kerja secara kolaboratif, " ungkap Mardani. 

Ia juga mengemukakan, Gerakan Indonesiaku Hijau dengan aksi menanam pohon dan penghijauan lingkungan menjadi cara untuk mengatasi perubahan iklim yang dialami saat ini. 

"Perubahan iklim, produksi efek rumah kaca luar biasa tanggung, dan itu sebetulnya kita dengan mengarah pada kehancuran global, cuma satu caranya menanam pohon dan gerakan Indonesia hijau," kata dia. 

Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini juga berharap gerakan ini tidak hanya dilakukan oleh PKS saja, tapi melibatkan seluruh lapisan masyarakat agar peduli terhadap lingkungan. 

"Gerakan Indonesia Hijau, kami ingin jadikan bukan hanya milik PKS saja, tapi gerakan seluruh masyarakat Indonesia, oleh karena itu masyarakat harus punya kesadaran ini gerakan kita bersama, " ujar Mardani.

Pengetatan Mudik di Terminal Pulo Gebang, Alat GeNoSe Masih Dipinjamkan Kemenhub

  

TRIBUNJAKARTA.COM, CAKUNG - Terminal Terpadu Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur belum memiliki alat Diagnosa Cepat Sars-Cov2 (GeNoSe C19) terhadap penumpang secara penuh.

Meski dalam adendum SE Satgas Covid-19 nomor 13 tahun 2021 tentang pengetatan persyaratan Pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) rapid test antigen atau GeNoSe termasuk syarat keberangkatan.

Kepala Terminal Terpadu Pulo Gebang Bernard Pasaribu mengatakan hingga kini penggunaan alat deteksi Covid-19 lewat hembusan nafas itu masih sebatas pinjam pakai dari Kementerian Perhubungan.

Alatnya masih dipinjamkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Untuk pemberian kantong tes GeNose terakhir kita mendapat 300 kantong," kata Bernard saat dikonfirmasi di Jakarta Timur, Minggu (25/4/2021).

Hanya saja sejak awal tes GeNose diberlakukan di Terminal Terpadu Pulo Gebang pada Minggu (7/2/2021) lalu hingga kini calon penumpang tidak dibebankan biaya atau gratis.

Sementara penggunaannya dilakukan masih dilakukan secara acak atau tidak menyeluruh terhadap calon penumpang, sesuai ketentuan adendum SE Satgas Covid-19 nomor 13 tahun 2021.

"Penumpang yang dites GeNoSe per harinya di Terminal Terpadu Pulo Gebang maksimal 20 orang. Karena kami antipasi (keberangkatan penumpang) pasca lebaran atau arus balik," ujarnya.

Bernard menuturkan tes GeNoSe masih dilakukan secara acak sesuai SE Satgas Covid-19 karena hingga kini Kemenhub belum mengeluarkan aturan bahwa tes harus dilakukan secara menyeluruh.

Dalam hal ini pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang masih menunggu petunjuk teknis dari Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub terkait pelaksanaan PPDN yang diberlakukan Satgas Covid-19.

Terminal Terpadu Pulo Gebang sendiri belum mengalami lonjakan keberangkatan penumpang setelah PPDN berlaku yang merubah masa berlaku hasil rapid test antigen dan GeNoSe dari 3X24 jam menjadi 1X24 dari jadwal keberangkatan.

"Keberangkatan penumpang Jumat (23/4/2021) sebanyak 924, pada Sabtu (24/4/2021). Jumlah keberangkatan penumpang per hari masih sama dari sebelumnya, kisaran di bawah 1.000 penumpang," tuturnya.

Sebagai informasi penggunaan GeNoSe bagi pelaku perjalanan transportasi umum darat dalam adendum SE Satgas Covid-19 nomor 13 tahun 2021 diatur pada poin F yakni: Pelaku perjalanan transportasi umum darat akan dilakukan tes acak rapid test antigen/tes GeNose C19 apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah.