126 Ribu Warga DKI Kena Sanksi Tak Kenakan Masker Saat PSBB Transisi

  

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Arifin menyatakan, sebanyak 126.000 warga DKI Jakarta telah dikenakan sanksi, akibat melakukan pelanggaran tidak menggunakan masker saat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi.

Menurut dia, dari pelanggar di Jakarta tersebut, denda yang berhasil terkumpul sebanyak Rp 1,9 miliar.

Total denda yang terkumpul dari pelanggaran masker adalah Rp 1,9 miliar. Sebanyak 13.390 orang yang didenda," kata Arifin saat dikonfirmasi, Selasa (1/9/2020).

Selain pelanggaran masker, sejumlah tempat usaha dan fasilitas umum di Jakarta juga melanggar aturan. Untuk fasilitas umum denda pelanggaran sudah mencapai Rp 728 juta dan untuk tempat usaha sebesar Rp 274 juta.

Arifin menyatakan dari sejumlah sidak yang dilakukan pelanggaran yang paling banyak dilakukan di sejumlah tempat usaha, yakni terkait pembatasan jumlah pengunjung.

"Untuk pengecekan suhu, penggunaan masker pada pegawai, hand sanitizer, wastafel itu sudah. Tapi ternyata jumlah meja dan kursi ini dikurangi tapi tidak sampai 50 persen, jadi physical distancing-nya ini dilanggar," jelas Arifin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta masyarakat untuk terbiasa menggunakan masker, khususnya di sejumlah lokasi fasilitas publik untuk menekan virus Covid-19.

Selain itu, dia mengingatkan, agar masyarakat tak melepas maskernya meski berada di tempat kerja atau kantor. Menurut dia, di kantor interaksi justru intensif, sehingga berisiko terpapar virus Covid-19.

"Padahal interaksi di kantor justru intensif, banyak bicara," kata Anies dalam diskusi daring di Youtube SDGs Jakarta, Senin (31/8/2020).

Menurut dia, potensi penularan Covid-19 lebih rendah justru di kendaraan umum. Pasalnya, tak ada banyak interaksi.

"Kalau di kendaraan umum malah rata-rata diam. Jadi pakai masker dan diam, maka potensi penularannya menjadi lebih rendah," ungkap Anies.

Meski demikian, dia tetap meminta menggunakan masker untuk mencegah penularan virus Covid-19. Anies juga mengimbau agar masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan sebagai kebiasaan sehari-hari.

"Kita berharap bisa menjadi satu kesadaran bersama untuk bisa membangun proses pendisiplinan di berbagai tempat sehingga benar-benar apa yang diajarkan melakukan 3M itu bisa menjadi kebiasaan. Dan setelah dia menjadi kebiasaan, dia menjadi budaya baru," Anies memungkasi.

Riyono: Pemerintah Harus Tetapkan Harga Ekspor Benur Agar Nelayan Tak Rugi

 

 Semarang -- Ketua Bidang Pekerja Petani dan Nelayan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Riyono menyampaikan butuh adanya keseimbangan sistem yang ditetapkan oleh pemerintah jika ingin tetap melakukan ekspor benur.

"Nelayan-nelayan kita harus mendapatkan keuntungan minimal ditetapkan oleh pemerintah yang namanya harga benih lobster itu berapa sehingga para eksportir itu tidak semaunya sendiri," ucap Riyono dalam acara Young Legislators Talks, Senin (31/08/2020).

Riyono menjelaskan bahwa masalah tentang ekspor benur ini adalah pada penetapan harga yang diberikan oleh para importir kepada nelayan.

"Pada saat di ekspor itu, kawan-kawan importir kita belinya dari petani sangat murah. Selisih ini yang kemudian membuat para pengamat, kemudian lembaga-lembaga dan ormas terlibat melihat ekspor benur sangat merugikan untuk kepentingan masa depan kita," terang Riyono.

Menurut Riyono, dalam periode pemerintah sebelumnya kebijakan stop ekspor yang digaungkan kurang tepat sebab Indonesia belum mampu melakukan budidaya terhadap potensi-potensi laut yang ada.

"Susi Pujiastuti mengatakan stop ekspor, tapi nyatanya di lapangan dia tidak mampu membudidayakan maka terjadilah penyelundupan-penyelundupan. Negara rugi, masyarakat juga rugi," ujar dia.

Riyono menambahkan hal ini karena Indonesia memang belum mampu untuk melakukan budidaya terhadap sumber daya alam perikanan yang ada.

"Tekonologi di negeri ini belum mampu untuk membudidayakan lobster yang kemudian dapat dikonsumsi secara masif. Baru bisa diambil sisi keuntungannya pada saat benih lobster ini diekspor," tandas dia.

Targetkan Revitalisasi 100 KM Trotoar, Kepala Dinas Bina Marga DKI Mengaku Hanya Mampu Buat 10 KM

  

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengaku bakal menunda rencana revitalisasi trotoar di ibu kota.

Pasalnya, anggaran dari APBD 2020 yang diterima Dinas Bina Marga mengalami penyusutan yang sangat signifikan.

"Revitalisasi ditunda karena Covid-19, kemarin kan (dapat dana) Rp 1,2 triliun, tapi yang bisa transaksi saat ini paling Rp 20 miliar," ucapnya, Senin (31/8/2020).

Awalnya, Pemprov DKI Jakarta menargetkan bakal merevitalisasi trotoar di ibu kota sepanjang 100 kilometer (Km).

Namun, akibat adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, Hari mengaku hanya bisa membangun 10 km trotoar.

Rp 20 miliar itu kecil dari Rp 1,2 triliun. Rencana awalnya 100 km, paling sekarang 10 km," ujarnya di Balai Kota DKI.

Nantinya, revitalisasi tersebut bakal difokuskan di sejumlah daerah yang menjadi wilayah Transit Oriented Development (TOD), seperti di dekat Stasiun Juanda dan Tanah Abang.

"Kecil-kecil (trotoar yang direvitalisasi), itu di Tanah Abang, TOD Juanda, Jalan Jati Baru, itu kecil-kecil saja," kata anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu.

Untuk diketahui, dana sebesar Rp 1,56 triliun yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 awalnya disiapkan untuk proyek 

revitalisasi trotoar tahun ini.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, revitalisasi ini merupakan kelanjutan dari program serupa yang telah dijalankan sejak 2019 lalu.

"Tahun ini (targetnya) 97 kilometer dengan anggaran untuk trotoar sebesar Rp 1,56 triliun," ucapnya, Rabu (15/1/2020).

Revitalisasi trotoar ini akan difokuskan di kawasan yang masuk zona integrasi moda transportasi umum di Jakarta.

Seperti di sepanjang Jalan MT Haryono, Jalan KH Mas Mansyur, Jalan Pramuka, dan Jalan Gatot Subroto.

Kami fokus ke daerah yang terintegrasi antar moda dulu, seperti model di Cipete. Kemudian di Antasari juga seperti itu," ujarnya saat dikonfirmasi.

Jadi rencananya itu memang akan kita ubah dulu," tambahnya.

Proyek revitalisasi trotoar ini sendiri sudah diamanatkan dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nonor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

Dalam Ingub tersebut, disebutkan bahwa Gubernur Anies Baswedan menginstruksikan Dinas Bina Marga untuk merevitalisasi trotoar di 25 ruas jalan protokol, arteri, maupun penghubung.

Pada tahun 2019 lalu, Dinas Bina Marga telag memulai revitalisasi trotoar di 10 ruas jalan, yaitu di Jalan DR. Satrio, Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Matraman Raya, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Kramat Raya, dan Jalan Salemba Raya.

Kemudian, Jalan Cikini Raya, Jalan Latumenten, Jalan Danau Sunter Utara, Jalan Yos Sudarso, dan Jalan Kemamg Raya juga telah direvitalisasi.

PKS Kutuk Aksi Ludahi Al-Quran di Norwegia: Indonesia Dewasa-Tahan Diri

  

Aksi intoleran meludahi Al-Quran terjadi saat demonstrasi anti-Islam di Norwegia. PKS mengutuk aksi itu.

"Mengutuk kejadian di Norwegia. Mendorong agar dihukum pihak yang melakukannya," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera kepada wartawan, Senin (31/8/2020).

Mardani mengimbau semua pihak di Indonesia menahan diri dan meyikapi aksi itu secara dewasa. Dia menilai provokasi hanya berlaku bagi yang tak dewasa.

Dan mengajak semua pihak di Indonesia untuk dewasa dan menahan diri. Provokasi hanya berhasil bagi umat yang tidak dewasa," ujar Mardani.

"Al Qur'an akan selalu dijaga dan dicintai oleh umat Islam di seluruh penjuru," tegasnya.

Sebelumnya, demonstrasi anti-Islam di ibu kota Norwegia, Oslo berujung pada bentrokan. Seperti dilansir media Jerman, DW, Minggu (30/8) kerusuhan di Oslo itu terjadi pada hari Sabtu (29/8) waktu setempat.

Insiden ini mendorong pihak berwenang untuk mengakhiri acara lebih awal. Unjuk rasa yang diorganisir oleh kelompok Stop Islamization of Norway (SIAN).

Demo berlangsung di dekat gedung parlemen. Ratusan pengunjuk rasa tampak berkumpul, menabuh genderang dan meneriakkan "Tidak ada rasis di jalanan kami," seperti dilaporkan kantor berita DPA.

Gedung DPRD DKI Kembali Dibuka, Rapat Komisi Mulai Digelar

  

Gedung DPRD DKI Jakarta saat ini sudah dibuka kembali setelah beberapa minggu lalu ditutup karena ada anggota dewan dan staf terpapar virus Corona. Rapat komisi juga sudah mulai digelar.

"Ini sudah dibuka," ujar Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Hadameon Aritonang (Dame), di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Selatan, Senin (31/8/2020).

Dame menerangkan, hari ini rapat digelar di Komisi A dan Komisi E. Protokol kesehatan pun diterapkan ketika ada yang hendak masuk ke Gedung DPRD DKI. Mereka yang akan masuk dicek suhu tubuh dan juga diminta untuk mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.

Rapat-rapat sudah mulai buka sekarang, Komisi A dan E," ucapnya.

Seperti diketahui, Gedung DPRD DKI sempat ditutup sejak 29 Juli 2020. Hal itu dilakukan karena ada anggota DPRD DKI, staf sekretariat DPRD DKI, dan pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang terpapar virus Corona.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Dany Anwar dikabarkan meninggal dunia akibat terkena virus Corona. Kabar soal Dany Anwar ini disampaikan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi.

Pria yang akrab disapa Pras itu mengatakan Dany juga memiliki penyakit bawaan, seperti diabetes atau gula. "Bukan isu, tapi dinyatakan meninggal karena COVID. Dia juga ada penyakit yang membawai di badannya, ada gulanya, mungkin ada jantung, nah saya juga turut berduka terhadap sahabat dan teman saya (Dany Anwar), salah satu fraksi di PKS," ujar Pras di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (3/8).

PKS Diskusi Bareng Kadishub DKI: Ganjil Genap Motor Hanya Rem Darurat

  

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI JakartaAbdul Aziz mengaku berdiskusi dengan Kadishub Pemprov DKI Jakarta Syafrin Liputo terkait pemberlakuan ganjil genap sepeda motor di Jakarta. Azis mengatakan ganjil genap sepeda motor hanya rem darurat untuk membatasi gerak warga ketika kasus virus Corona (COVID-19) meningkat.

"Ya saya sudah diskusi dengan Kadishub tentang hal ini, dan menurut beliau gage untuk roda 2 tidak akan diimplementasikan dalam waktu dekat, tapi berfungsi sebagai rem darurat untuk membatasi pergerakan warga bila angka kasus (Corona) ini terus memuncak," kata Aziz kepada wartawan, Minggu (30/8/2020).

Aziz namun tak menjelaskan penentuan status darurat tersebut. Dia mengatakan kriteria darurat Corona ditetapkan oleh Pemprov DKI.

Ada kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemda," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Pergub Nomor 80 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB transisi menuju new normal. Pergub tersebut sudah memuat aturan mengenai ganjil genap untuk sepeda motor.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan hingga kini pihaknya belum akan menerapkan aturan ganjil-genap bagi sepeda motor.

"Belum tentu (aturan ganjil-genap diberlakukan untuk sepeda motor)," ujar Syafrin saat dihubungi, Jumat (21/8).

Kasus Harian Covid-19 di Jakarta Tinggi, Anies: Kasus Aktif Turun Signifikan

  

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, jumlah  kasus aktif Covid-19 di Ibu Kota menurun selama sepekan terakhir.

Ia menjelaskan, kasus aktif diukur berdasarkan angka kasus baru dikurangi angka sembuh, lalu dikurangi lagi dengan angka pasien meninggal.

Hal ini diutarakan Anies saat memberi sambutan dalam webinar di kanal Youtube SDGs Jakarta, Senin (31/8/2020).

Kita menemukan kasus baru, dia masuk ke dalam sistem, yang biasa disebut sebagai active case finding kasus baru. Lalu ada yang di ujung sistem ini ada dua. Satu recovery (pulih, sehat kembali), satu meninggal. Nah, Alhamdulillah dalam pekan terakhir ini jumlah kasus aktif itu menurun secara signifikan," ucap Anies.

Dengan begitu, kata dia, jumlah orang yang harus dirawat atau isolasi jumlahnya berkurang. 

Selain itu, Anies mengungkapkan angka kematian di DKI Jakarta juga turun. Saat ini case fatality rate di DKI adalah 3 persen.

Sedangkan tingkat kematian secara global itu 3,4 persen dan di Indonesia 4,3 persen.

Indonesia tanpa Jakarta, bila Jakarta dikeluarkan, maka case fatality rate-nya 4,7 persen," tuturnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menambahkan, untuk kasus baru di DKI tergolong tinggi karena massifnya testing yang dilakukan.

Bahkan hari kemarin, hari Minggu, di laporan itu 43 persen dari testing seluruh Indonesia itu dilakukan di Jakarta. Konsekuensinya angka positif menjadi lebih banyak. Ya karena kita melakukan testing," ujar Anies.

Pada hari Minggu kemarin, jumlah pasien positif Covid-19 di Jakarta bertambah 1.114 orang. Penambahan kasus itu merupakan angka tertinggi sejak munculnya  kasus Covid-19 di Jakarta.

Total jumlah pasien positif Covid-19 di DKI Jakarta hingga kemarin tercatat 39.280 orang.

Dari total kasus Covid-19 di Jakarta itu, sebanyak 30.134 orang dinyatakan telah sembuh dengan tingkat kesembuhan 76,7 persen. Sebanyak 1.186 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 3 persen, dan 7.960 orang masih dirawat atau isolasi.

Muncul Klaster Long Weekend di DKI, PKS: Masyarakat Kurang Disiplin

 

Liburan panjang memunculkan klaster long weekend terkait virus Corona (COVID-19) di DKI Jakarta. PKS menilai pokok masalah yang dihadapi DKI saat ini merupakan dampak masyarakat yang kurang disiplin.

"Saya pikir inti masalah yang kita hadapi sekarang adalah dampak dari kurangnya disiplin masyarakat untuk menjaga protokol yang sudah ada," kata Anggota F-PKS DPRD DKI, Abdul Aziz kepada wartawan, Minggu (30/8/2020).

Menurut Aziz, kemunculan klaster long weekend ini harus disikapi Pemprov DKI dengan menyediakan fasilitas kesehatan. Selain itu juga Pemprov DKIdapat mengambil langka sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat hingga tokoh agama.

Saya kira pemda DKI harus melakukan langkah-langkah strategis antisipatif dari sisi penyediaan fasilitas kesehatan untuk korban, dan langkah-langkah strategis preventif agar masalah ini tidak berlarut-lanjut dengan perbanyak sosialisasi, libatkan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama untuk membantu," ujarnya.

Selain langkah antisipasi dan sosialisasi, menurut Aziz ada langkah selanjutnya. Langkah tersebut adalah dengan menindak tegas pelanggar protokol kesehatan.

"Tingkatkan disiplin di masyarakat dengan tindakan tegas pada pelanggar protokol COVID-19, selanjutnya perbanyak doa untuk meminta pada yang kuasa untuk segera mengangkat pandemi ini," imbuhnya.

Sebelumnya, jumlah kasus harian Corona di DKI Jakarta memecahkan rekor dan menembus lebih dari 1.100 kasus per hari. Salah satu penyebabnya adalah klaster long weekend.

Berdasarkan keterangan tertulis Pemprov DKI, jumlah kasus positif Corona di Jakarta pada Minggu (30/8) mencapai angka 1.114. Selama sepekan terakhir, ada tren kenaikan kasus di Jakarta secara signifikan.

Dari jumlah 1.114 kasus, 385 kasus adalah akumulasi data 7 hari sebelumnya yang baru dilaporkan. Pemprov DKI menyatakan sebagian besar terpapar COVID-19 saat libur panjang akhir pekan (long weekend) pada rentang waktu 16-22 Agustus 2020.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia memaparkan, berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 70% kasus positif pada hari ini adalah kasus yang diambil spesimen pada 24 dan 25 Agustus 2020. Ia menjelaskan, jika dihitung mundur, masa inkubasi tersering adalah 6 hari (inkubasi adalah lama waktu dari virus masuk sampai dengan menimbulkan gejala), lalu pasien mengakses pemeriksaan PCR 1-2 hari kemudian, maka periode penularan tertinggi terjadi pada 16-17 Agustus 2020.

"Angka pengambilan spesimen pada 27 Agustus juga cukup tinggi, perlu dipertimbangkan efek long weekend 2 minggu berturut-turut. Perlu adanya kewaspadaan dan usaha bersama, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, dalam melihat tren kenaikan kasus ini," kaya Dwi Oktavia dalam keterangan tertulis di situs Pemprov DKI, Minggu (30/8).

Waspada Macet, Besok Ada Pekerjaan di 5 Titik Tol Jakarta-Cikampek

  

KOMPAS.com- Guna meningkatkan kualitas jalan dan kenyamanan bagi penggunanya, Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division (JTT) kembali akan melakukan pekerjaan rekonstruksi rigid pavement di ruas Tol  Jakarta- Cikampek.

Setelah pekan lalu dilakukan pada enam titik, kali ini proses pekerjaan rekonstruksi rigid pavement yang dimaksud terdiri dari lima titik dengan total penanganan sepajang 295 meter. Untuk lokasinya sendiri terdiri dari arah menuju Cikampek sampai Jakarta, yakni ;

1. Km 35+761 sampai Km 35+ 786 sepanjang 25 meter arah Cikampek

2. Km 35+871 sampai Km 35+936 sepanjang 65 meter arah Cikampek

3. Km 36+175 sampai Km 36+225 sepanjang 50 meter arah Cikampek

4. Km 26+782 sampai Km 26+682 sepanjang 100 meter arah Jakarta

5. Km 26+637 sampai Km 26+582 sepanjang 50 meter arah Jakarta

Untuk pekerjaan arah Cikampek akan dilakukan mulai Senin (31/8/2020) pukul 08.00 WIB hingga Kamis (3/8/2020) pukul 04.00 WIB. Jalur Jakarta pekerjaan dari Senin pukul 10.00 WIB hingga Sabtu (5/8/2020 pukul 24.00 WIB," kata General Manager Representative Office 1 JTT Widiyatmiko Nursejati, dalam keterangan resminnya, Minggu (30/8/2020).

Lantaran lokasi pekerjaan berada di lajur 2, maka pada saat pelaksanaan akan dilakukan skema buka tutup sebagian jalur. Mitigasi risiko untuk mengantisipasi  kepadatan yang mungkin terjadi juga sudah disiapkan.

Mulai dengan pengaturan arus lalu lintas, mempersempit area kerja pada lajur 2 agar lajur 3 dan 4 lebih besar, serta berkoordinasi dengan kepolisian dalam hal ini Patroli Jalan Raya (PJR) dan PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO).

Pemberitahuan adanya pekerjaan jalan juga sudah disosialisasikan melalui pemasangan media luar ruang berupa spanduk imbauan pekerjaan serta variable message sign (VMS) di kedua arah.

Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat adanya pekerjaan jalan yang dimaksud. Kami mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi perjalanan sebelum memasuki jalan tol," ucap Widiyatmiko.

Kehilangan Kembali Salah Satu Anggota Legislatifnya, PKS DKI Berduka

  

Jakarta – Belum ada satu bulan berlalu, di Agustus 2020 ini, Keluarga Besar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta kembali berduka.

Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Sakhir Purnomo mengatakan, sebelumnya PKS DKI Jakarta kehilangan salah satu kader terbaiknya Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Dany Anwar pada 3 Agustus 2020 lalu. Kemarin malam, Sabtu (29/8/2020) PKS DKI kembali kehilangan salah satu tokoh terbaiknya Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 Umi Kulsum yang langsung dimakamkan di kampung halamannya di Grobogan, Jawa Tengah, Ahad pagi (30/8/2020).

Sakhir melanjutkan, ini takdir yang Allah SWT tuliskan untuk keluarga besar PKS DKI Jakarta. Keduanya telah memberikan kinerjanya terbaik untuk warga ibukota dan umat.

“Kami sangat berduka dan sangat kehilangan sosok terbaik yang saat ini dimiliki PKS DKI Jakarta, semoga penerusnya nanti akan lebih baik lagi melanjutkan estafet perjuangannya di parlemen Jakarta,” tutur Sakhir di Jakarta, Ahad (30/8/2020).

Sakhir juga mengatakan dalam pesan berantainya, untuk terus mendoakan almarhum Dany Anwar dan almarhumah Umi Kulsum, juga kepada para guru-guru tercinta yang sebelumnya mendahului diantaranya, KH. Hilmi Aminuddin, Ustaz Mutammimul Ula dan KH. Ahzami Sami’un Jazuli serta para kader yang telah meninggal dunia sebelumnya.

“Terkhusus untuk almarhumah Umi Kulsum yang baru wafat kemarin malam, mohon untuk melakukan shalat ghaib, khususnya bagi kader dan simpatisan yang ada di Jakarta dan sekitarnya,” tandas Sakhir.

Sakhir dan para pimpinan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS DKI Jakarta tidak lupa mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan yang dilakukan almarhum dan almarhumah dalam sepak terjangnya dalam melayani warga Jakarta.

“Mohon perkenan maaf dan doanya yang terbaik untuk almarhum dan almarhumah,” pungkas Sakhir.

Langgar Protokol Kesehatan, Warunk Upnormal Tebet Ditutup Sementara

 

 Liputan6.com, Jakarta - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin membenarkan pihaknya telah menutup sementara restoran Warunk Upnormal di Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu malam 29 Agustus 2020.

Hal tersebut berdasarkan Pergub Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Benar, karena tidak mematuhi ketentuan protokol kesehatan Covid-19," kata Arifin saat dihubungi, Minggu (30/8/2020).

Selain restoran Warunk Upnormal, Satpol PP DKI juga menutup dua restoran lainnya di kawasan Tebet karena melanggar protokol kesehatan. Hal tersebut terlihat dari unggahan di media sosial Instagram @SatpolPP.dki.

"Tiga restoran di kawasan Tebet Jakarta Selatan langsung dikenakan sanksi tutup sementara 1x24 jam dan dilakukan pemanggilan terhadap manajemen untuk pembinaan," ucap Arifin

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia menyatakan adanya penambahan kasus positif sebanyak 888 kasus pada Sabtu 29 Agustus 2020.

Dengan penambahan tersebut saat ini jumlah keseluruhan pasien positif Covid-19 ada 38.166 kasus. Dari jumlah tersebut, 29.768 orang dinyatakan telah sembuh dengan tingkat kesembuhan 78 persen.

"Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta sampai saat ini sebanyak 7.226 orang yang masih dirawat atau isolasi," kata Dwi dalam keterangan pers.

Sedangkan terdapat 1.172 orang dinyatakan meninggal dunia akibat Covid-19 dengan tingkat kematian 3,1 persen. Lalu untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 8,9 persen.

Amien Rais Godok Partai Baru, PKS Doakan Tetap Rukun dengan PAN

 

Politikus senior Amien rais membentuk partai baru yang digadang-gadang akan dinamai PAN Reformasi. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut pendirian partai baru merupakan hak setiap warga negara.

"Pendirian partai baru hak gabungan tiap warga negara, kita memilih jalan demokrasi. Welcome jika Pak Amien dan kawan-kawan ingin membuat partai baru," ujar Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera saat dihubungi, Sabtu (29/8/2020).

Mardani mendoakan agar nantinya PAN Reformasi dapat rukun dengan PAN, yang salah satu pendirinya adalah Amien Rais. Mardani berharap partai baru itu nantinya bisa bersaing dengan adu gagasan.

Mendoakan yang terbaik dan tetap rukun dengan partai manapun, termasuk Partai Amanat Nasional. Agar kita bisa kontestasi di karya dan gagasan bagi kemajuan negeri," kata Mardani.

Diketahui sebelumnya, Amien Rais sudah memiliki tekad bulat untuk membentuk partai baru. Deklarasi partai baru tersebut akan dilakukan pada Desember mendatang.

Loyalis Amien Rais, Agung Mozin, menyebut ada puluhan nama yang diusulkan untuk partai baru. Namun, saat ini, nama yang terkuat adalah Partai PAN Reformasi.

Dari 30 nama yang diusulkan memang yang menguat Partai PAN Reformasi. Bukan singkatan ya, jadi PAN Reformasi, itu yang menguat," kata Agung kepada wartawan, Sabtu (29/8/2020).

Agung mengatakan tidak tertutup kemungkinan ada usulan nama lain sampai waktu deklarasi pada Desember nanti. Namun, menurutnya, nama tersebutlah yang saat ini disukai para loyalis Amien Rais.

Agung menilai PAN yang ada sekarang sudah membelot dari tujuan awal dibentuknya PAN. Untuk itulah, menurutnya, semua loyalis Amien Rais sepakat adanya perubahan. Itu yang menjadi alasan pembentukan nama PAN Reformasi.

Anies Minta Layanan Internet Gratis Dapat Munculkan Pesan Jaga Jarak

 

 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta, agar imbauan tetap menjaga jarak tetap muncul saat penggunaan layanan internet gratis kepada masyarakat. Hal tersebut agar masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan terhadap pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Nanti dipastikan dalam WiFi itu selalu keluar pesan, pasti ada teknologinya tuh, pop-up lihat kanan kiri, Anda harus jarak satu meter," kata Anies dalam video Youtube Pemprov DKI, Minggu (30/8/2020).

Selain itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga meminta agar Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta dapat memberikan pelaporan terkait evaluasi pelayanan internet gratis tersebut.

"Jadi kalau ada WiFi mati, itu kitanya tau. Orang lapor atau tidak, kita tau. Harusnya kan kita memang tau, nah ini pastikan ada reporting itu dan ada response time untuk memperbaiki pelayanan," ucap Anies.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program Internet untuk Semua alias JakWIFI. Program tersebut adalah penyediaan wifi gratis di 5 wilayah Kota dan 1 Kabupaten Administrasi.

Saat ini, layanan internet gratis tersebut lebih difokuskan pada kawasan permukiman padat penduduk.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka peluncuran JakWIFI secara virtual. Pada kesempatan itu dia menyampaikan, kehadiran JakWIFI bertujuan lebih luas, bukan hanya untuk pendidikan, tetapi juga bagian dari penyediaan infrastruktur kota dan perluasan akses internet untuk kebutuhan masyarakat.

Yakni terkait sejumlah sektor mulai dari pendidikan, ekonomi atau usaha, layanan pemerintah, dan komunikasi warga.

“Siang hari ini kita menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama dan ini simbolisasi dari komitmen untuk memajukan Jakarta dengan memanfaatkan kesempatan. Ketika terjadi pandemi ini, begitu banyak dari kita yang harus mengubah pola belajar, pola kerja," ujar Anies, Jumat (28/8/2020

"Sesuatu yang biasanya dikerjakan jarak dekat, sekarang serba dikerjakan jarak jauh. Dan ketika mengubah, kemudian ternyata muncul satu sisi adalah tantangan, tapi sisi lainnya adalah peluang. Jadi yang sekarang terjadi adalah satu transformasi," tambah Anies.

Besok, Kawasan Khusus Pesepeda Kembali Diadakan, Berikut Lokasinya

  

Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakartakembali mengadakan Kawasan Khusus Pesepeda(KKP), mulai Minggu (30/8/2020) pagi.

Ada 10 kawasan yang tersebar di lima wilayah Jakarta yang bisa digunakan untuk bersepedabagi masyarakat.

Jumlah tersebut berkurang dari yang sebelumnya berjumlah 32 ruas jalan.

Setelah sempat ditiadakan, akhirnya kembali dibuka namun dikurangi menjadi 10 lokasi.

Sebelumnya, KKP ditiadakan karena adanya pelanggaran yang dilakukan warga saat bersepeda.

Diantaranya tidak memakai masker hingga KKP dijadikan tempat nongkrong yang memicu kerumunan orang.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, membenarkan bahwa besok akan ada 10 ruas jalan untuk KKP.

"Iya benar," kata Syafrin ketika dikonfirmasi awak media, Sabtu (29/8/2020).

Selama berada di Kawasan Khusus Pesepeda, masyarakat diimbau untuk selalu mematuhi protokol kesehatan.

Selain itu, peraturan dan ketentuan dalam bersepeda juga harus ditaati masyarakat.

Warga diminta wajib memakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, dan membawa hand sanitizer.

Berikut lokasi Kawasan Khusus Pesepeda yang tersebar di lima wilayan administrasi DKI Jakarta, besok Minggu (30/8/2020):

Jakarta Pusat

1. Jalan Gajah Mada
2. Hayam Wuruk
3. Jalan Benyamin Sueb

Jakarta Barat

1. Jalan Gajah Mada
2. Jalan Hayam Wuruk

Jakarta Utara

1. Jalan Danau Sunter Selatan
2. Jalan Benyamin Sueb.                       

Jakarta Timur

1. Jalan Raya Raden Inten
2. Jalan KBT Sisi Utara

Jakarta Selatan

1. Jalan Layang Non Tol Antasari

DPP PKS Serahkan 213 Rekomendasi Calon Kepala Daerah

 Jakarta — DPP PKS akan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah yang akan diusung oleh PKS di 213 wilayah baik pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, Sabtu (29/8/2020) dalam Rakornas Pemenangan Pilkada Serentak.

Ketua Tim Pemenangan Pemilu Pusat DPP PKS Chairul Anwar mengatakan, PKS siap memberikan rekomendasinya kepada putra putri terbaik di daerah masing-masing untuk bertarung pada Pilkada 9 Desember 2020.

Chairul menyebut proses pemilihan calon kepala daerah yang diusung PKS sudah melalui proses seleksi yang dilakukan secara komprehensif mulai dari menerima usulan tiap-tiap wilayah.

“DPP PKS melakukan kajian yang komprehensif dalam memunculkan nama-nama kandidat kepala daerah.  Sudah jelas sebagai partai kader kami memiliki mekanisme yang terstruktur dan berjenjang untuk mengajukan calon-calon terbaik bagi masyarakat. InsyaAllah 213 wilayah PKS akan mewujudkan fungsi sebagai partai politik dalam menghadirkan kepemimpinan di setiap level,” papar Chairul dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (29/8/2020).

Chairul menyebut seluruh calon kepala daerah yang diusung oleh PKS akan menerima SK Penetapan dari DPP PKS dilanjutkan menandatangani pakta integritas dan mendengarkan arahan Presiden PKS secara bersama-sama di ibukota provinsi masing-masing.

“InsyaAllah akan kita laksanakan secara serentak 213 wilayah di ibukota provinsi masing-masing karena situasi Pandemi akan dilakukan secara virtual di kantor DPW PKS di tingkat provinsi. Sekaligus menandatangani pakta integritas dan arahan langsung dari Presiden PKS Dr Mohamad Sohibul Iman,” kata Chairul menjelaskan.

Chairul menegaskan dalam pakta integritas calon kepala daerah wajib meninggalkan kampanye hitam, bersedia mundur dari pencalonan jika terjerat tindak pidana termasuk korupsi, tidak kampanye SARA dan setia kepada NKRI.

“Sedari awal kita ingin memastikan calon kepala daerah adalah sosok-sosok yang dapat dipercaya dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya dimulai sejak masa pencalonan hingga nanti kemudian terpilih menadi kepala daerah. Tidak ada kompromi dalam penegakan integritas di PKS,” terang Chairul.

Sumber: pks.id

Kasus Corona Jakarta Masih Tinggi, PSBB Diperpanjang Lagi, Saatnya 'Injak' Rem Darurat?

 

 KOMPAS.com - Gubernur  DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) transisi.

Lewat akun media sosialnya, Anies mengatakan PSBB diperpanjang hingga 10 September 2020.

Dari web perhitungan kasus Covid-19 DKI Jakarta, total ada 37.278 kasus positif, sementara korban meninggal 1.154 orang.

Jumlah tersebut berbeda dengan rekap di web Gugus Tugas dan Kementerian Kesehatan RI dengan 37.082 kasus dan 1.156 korban meninggal. 

Melihat kondisi kasus penularan virus corona di Jakarta yang masih tinggi, Anies kerap menyebut  rem darurat ketika mengumumkan perpanjangan PSBB.

Salah satunya pada awal Agustus lalu, Anies menyampaikan bahwa jika lonjakan terus terjadi, pemprov bisa kembali memaksa warga untuk tetap di rumah.

“Saya ingatkan pada semua jangan sampai situasi ini jalan terus, sehingga kita harus menarik rem darurat atau emergency brake,” kata Anies, dilansir Kompas.com, Rabu (5/8/2020).

Apabila hal itu terjadi, maka warga Jakarta harus kembali stay at home, kegiatan perekonomian terhenti, hingga kegiatan sosial terhenti.

Lalu untuk saat ini, dimana kasus masih terus bertambah, apakah rem darurat harus segera 'ditarik'?

Segera rem darurat

Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan rem darurat bisa dilakukan Pemda Jakarta jika kasusnya telah melampaui puncak.

Dia mengatakan puncak kasus  DKI Jakarta sejauh ini ada pada bulan April.

"DKI Jakarta kurva tertingginya pada bulan April. Nah kalau sekarang pasti terlampaui karena jumlah pemeriksaan bulan April itu masih 10.000, sekarang meningkat sekitar 30.000," katanya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (29/8/2020).

Cara menghitungnya, menurut Tri, adalah jumlah kasus pada bulan April itu harus dikalikan dengan jumlah yang diperiksa atau dites sekarang. Jika itu terlampaui, rem daruratnya harus segera 'ditarik'.

"Kalau menurut saya sudah terlampaui, dalam kasus mingguan, bukan harian
jadi kalau nggak ditarik nanti bisa terjadi kepanikan di masyarakat karena pelayanannya kurang," katanya.

Dia mengatakan saat ini slot untuk merawat pasien kritis di rumah-rumah sakit Jakarta sudah terisi 75 persen. Jika sudah mencapai 80 persen dia menyarankan untuk segera ambil  rem darurat.

Tri berharap tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta. Apalagi kematian mendadak di rumah atau di jalanan.

Jangan sampai (menginjak rem darurat saat) kasus yang meninggal di rumah banyak, jangan sampai rumah sakit penuh. Jadi jangan sampai terjadi kepanikan. Para pimpinan pemerintah harusnya mengerti, tanya ahlinya," ujar Tri.

Lanjutnya, jika nanti terpaksa rem darurat "diinjak", dia menyarankan untuk lebih mengetatkan  PSBB, bukan melakukan lockdown.

Menurutnya PSBB diketatkan seperti saat PSBB pertama kali. Bisa juga dengan PSBB lokal di tingkat kampung atau kelurahan. 

Izin pemerintah pusat

Dihubungi terpisah, Epidemiolog UI Pandu Riono mengatakan rem darurat tidak bisa diambil sepihak oleh pemerintah daerah.

Itu  rem darurat, bukan di tangan gubernur lho, tapi harus seizin atau restu pemerintah pusat. Pemerintah pusat juga bilangnya gas dan rem, tapi rem sudah dol," ujarnya pada Kompas.com, Sabtu (29/8/2020).

Menurut Pandu rem darurat memang sulit dilakukan. Sehingga yang bisa dilakukan menurut dia hanya rem biasa, yaitu dengan tidak pindah ke fase transisi berikutnya.

Dia mengatakan untuk mengukur itu, Pemda DKI mendasari pada Indikator Pantau Pandemik.

Langkah lanjutan

Sementara itu ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan rem darurat harus segera diambil jika tren kasus virus corona minggu ini mengalami kenaikkan.

"Bila dalam seminggu ini tren tetap naik, maka harus segera diambil langkah rem darurat itu," katanya pada Kompas.com, Sabtu (29/8/2020).

Sambil melihat tren itu, dalam seminggu ini dipersiapkan langkah-langkah darurat selanjutnya sehingga opsi yang diambil nanti bisa optimal.

Dicky menyebut, langkah yang diambil itu nanti bisa sama atau berupa  PSBB yang sangat ketat.

Gubernur  DKI Jakarta Anies Baswedan telah memperpanjang PSBB transisi sebanyak 4 kali, terhitung mulai 3 Juli hingga 27 Agustus 2020.

Dari catatan Kompas.com, Jumat (28/8/2020), penambahan kasus positif Covid-19 di ibu kota masih fluktuatif selama perpanjangan masa PSBB transisi keempat.

Jumlah pasien positif Covid-19 di Jakarta bertambah 820 orang pada Kamis (27/8). Penambahan kasus itu merupakan angka tertinggi sejak munculnya kasus Covid-19 di ibu kota.