TNI jadi Petugas Tracing, PKS: Lakukan Dengan Santun

 

VIVA – Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) seperti yang direncanakan Panglima Marsekal Hadi Tjahjanto, sebagai petugas tracing COVID-19, mendapat sambutan baik. 

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta, menilai pelibatan TNI bisa dilakukan. Mengingat kasus COVID-19 ini bisa masuk dalam kategori operasi militer selain perang atau OMSP. Tapi, lanjut dia, perlu diperhatikan lebih detail lagi.

Kami menyambut baik pelibatan prajurit TNI ini, tetapi perlu dilakukan dengan hati-hati dan bekal perlengkapan yang cukup supaya para prajurit tidak tertular, karena nyawa 1 jiwa sangat berharga. TNI memang bisa diperbantukan dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), tapi tetap harus mengedepankan aspek kemanusiaan dan demokratis," kata Sukamta, dalam keterangannya yang dikutip Kamis 11 Februari 2021.

Sukamta meminta agar TNI harus melakukan pendekatan yang baik ke masyarakat, saat melakukan tracing. TNI harus bersikap santun, jangan sampai represif kepada rakyat karena itu justru akan menimbulkan masalah baru.

Pendekatan ke masyarakat harus tetap dengan santun, persuasif dan edukatif. Jangan sampai nanti pada level tertentu, pendekatan yang ditempuh represif yang justeru bisa menimbulkan masalah baru, alih-alih menyelesaikan masalah di tengah pandemi," jelas Sukamta.

Selain itu, Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menekankan bahwa pemerintah harus punya konsep tracing yang jelas. Misalnya, pemerintah harus mampu memprediksi angka berapa orang yang akan terkena target tracing ini.

Jika tracing dihitung hingga 72 jam ke belakang sejak seorang pasien dinyatakan positif, lanjutnya, maka sudah bisa diperkirakan berapa banyak orang yang kontak erat yang terkena tracing. Dari angka ini, kata Sukamta, prosedur apa yang harus dilakukan jika ternyata dari hasil tracing, warga yang terdeteksi positif cukup banyak.

Misalnya, apakah sudah disiapkan tempat untuk isolasi pasien secara cukup? Itu semua tadi harus dipikirkan dan disiapkan. Ini lagi pandemi, jadi semuanya harus dilakukan secara hati-hati dan terukur, karena anggaran juga terbatas. Jangan sampai program ini tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya," ujarnya