Pembengkakan Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tembus Rp21,4 Triliun

 

Merdeka.com - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ditargetkan bakal rampung dalam waktu dekat dan mulai beroperasi tahun depan. Namun, masalah pembengkakan biaya masih terus jadi perhatian. Terbaru, nilai pembengkakan naik lagi menjadi Rp21,4 triliun.

Besaran ini keluar dari hitung-hitungan Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo atas 2 asersi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Jumlah pembengkakan biaya atau cost over run Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah didapatkan sebesar USD 1,449 miliar atau setara dengan Rp21,4 triliun (asumsi kurs Rp 14.800). Besaran ini diluar dari biaya pokok pembangunan KCJB sebesar USD 6,07 miliar.

Angka ini keluar setelah BPKP melakukan 2 kali audit. Pada reviu pertama, BPKP menemukan kelebihan biaya sekitar USD 1,176 miliar, dan reviu kedua menunjukkan angka USD 273 juta.

Sehingga dengan adanya asersi satu dan asersi dua ini total nilai cost overrun ini adalah USD 1,449 miliar," ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan KAI, ditulis Kamis (10/11).

Audit BPKP atas cost over run pertama dilakukan pada 9 Maret 2022 lalu, dengan menunjukkan angka sekitar USD 1,17 miliar. Sementara, audit kedua dilakukan pada 15 September 2022 yang mencatat angka USD 273 juta.

Didiek mengatakan kalau penambalan kelebihan biaya ini akan dilakukan satu skema yang sudah disepakati. 25 persen dari total utang akan dibayar patungan antara konsorsium BUMN Indonesia (PT PSBI) dan konsorsium China. Sementara, 75 persen sisanya akan ditanggung lewat utang ke China Development Bank.

"Sudah mencapai kesepakatan awal dengan pihak China struktur pembiayaan cost overrun ini dilakukan dengan skema dengan 25 persen ekuitas, 75 persen loan (pinjaman). Ini sudah ada kesepakatan," kata Didiek.

Menurut perhitungannya, 25 persen dari biaya pembengkakan proyek KCJB tercatat sebesar Rp5.363 triliun. Dia menyebut, kalau porsi beban Indonesia terhadap patungan itu adalah 60 persen, atau sekitar Rp3,218 triliun.

Sementara, 40 persen sisanya atau Rp2,145 triliun akan ditanggung oleh konsorsium China. Sedangkan, 75 persen atau senilai Rp16,09 triliun akan dipenuhi melalui pinjaman.

"Untuk porsi ekuitas Indonesia yang nilainya totalnya adalah sebesar Rp3,2 triliun maka ini diusulkan bersumber dari PMN (Penyertaan Modal Negara) kepada PT KAI sebagai leading consortium," tuturnya.