Covid-19 Tak Terkendali, PKS: Pemerintah Mesti Berani Terapkan Karantina Penuh

 

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) mengkritik kebijakan pemerintah penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Langkah pemerintah dinilai setengah hati yang justru membawa Indonesia dalam situasi sulit. Pandemi tidak terkendali di satu sisi dan di sisi lain pemulihan ekonomi pun tidak maksimal. 

“Sudah saatnya pemerintah fokus pada penanganan kesehatan dan melakukan karantina wilayah secara penuh. Pemerintah harus berani mengambil opsi ini dan bertanggung jawab atas risikonya,” ujar Ketua DPP PKS Netty Prasetiyani kepada SINDOnews, Rabu (3/2/2021).

Pandemi Covid-19 memukul dunia usaha. Efek dominonya, banyak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perumahan. Netty mengungkapkan kemiskinan meningkat karena pendapatan rakyat menurun dan daya belinya anjlok.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli 2020 menyatakan orang miskin bertambah 1,63 juta menjadi 26,42 juta. Sementara itu Institute for Development of Economic and Finance (Indef) memprediksi jumlah kemiskinan akan bertambah lagi tahun ini sehingga menjadi 28,37 juta.

“Oleh sebab itu, saya meminta pemerintah melakukan evaluasi komprehensif terhadap program pemulihan ekonomi yang sudah dijalankan. Setelah itu, mencari terobosan inovatif dalam menggunakan anggaran Covid-19 yang besar itu,” tuturnya.

Anggota Komisi IX DPR itu mengusulkan beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Pertama, anggaran pembangunan difokuskan pada program berdampak langsung pada pendapatan rakyat, seperti program padat karya di pedesaan.

Kedua, lakukan pembelian langsung hasil pertanian, kelautan, dan usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar harga terjaga dan roda usaha tetap berputar. Ketiga, pastikan pelaksanaan program dan penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran.

Tahun ini, pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp403 triliun untuk pemulihan ekonomi (PEN). Salah satu pos anggarannya untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp110 triliun. Netty mendorong dana PEN ini dimaksimalkan untuk program yang menyerap tenaga kerja. “Optimalkan yang tersedia dan pastikan dikelola dengan jujur,adil, dan merata tanpa korupsi,” pungkasnya.