Jakarta – Rencana Kadis Bina Marga Hari Nugroho yang akan mengeksekusi pembongkaran di wilayah Cakung, Jakarta Timur yang merupakan tindak lanjut dari pembebasan tanah untuk pelebaran jalan arteri Bekasi Raya pada tahun 2019 lalu, menuai sorotan. Pasalnya, banyak yang mempertanyakan, apa yang akan didapatkan Dinas Bina Marga DKI Jakarta? Karena proyek itu seharusnya menjadi tanggung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Sejumlah pihak mengingatkan Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho, agar tak menghamburkan anggaran daerah hingga ratusan miliar rupiah, untuk proyek kolong Tol Sunter-Pulogebang yang titik lokasi proyeknya ada di Cakung.
Selain karena saat ini sedang masa pandemi, yang seharusnya anggaran difokuskan untuk hal yang lebih mendesak, seperti penanganan Covid-19, juga dikarenakan proyek tersebut semestinya menjadi tanggungjawab Kementerian PUPR. Belum lagi, masih banyak warga yang memprotes pembebasan karena mereka belum menerima ganti rugi yang adil.
“Mumpung belum terlanjur, kami mengingatkan agar Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho, untuk tak melakukan kesalahan fatal. Proyek Kolong Tol Cakung-Pulogebang dengan biaya fantastis, tak semestinya menjadi beban anggaran daerah. Karena proyek itu menjadi kewajiban pemerintah pusat,” ujar Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR) Sugiyanto kepada wartawan, kemarin.
Sugiyanto yang juga mantan Presidium Relawan Pemenangan Anies-Sandi ini mengatakan, banyak contoh jika proyek penataan kolong tol merupakan tanggungjawab dari Kementerian PU dan bukan Pemprov DKI. Salah satunya adalah proyek penataan kolong Tol Becakayu (Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu) yang dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Kementerian PU. Pembebasan tanah untuk pelebaran jalan arteri di bawahnya, dan perbaikan fisik jalan arteri ditanggung semua oleh Badan Usaha Jalan Tol. Tidak sedikitpun menggunakan anggaran pemda DKI.
“Seharusnya untuk Tol Pulogebang-Sunter juga berlaku sama. Jika Dinas Bina Marga DKI tetap ngotot menggarap proyek yang jelas-jelas bakal merugikan keuangan daerah, maka patut diduga telah terjadi permainan,” kata pria yang akrab disapa SGY ini.
Anggota komisi D DPRD DKI Jakarta Muhayar RM juga angkat bicara. Politisi PKS dapil 4 (Cakung, Pulogadung, Matraman) Jakarta Timur ini mendesak jika Dinas Bina Marga belum menyelesaikan pembayaran dan pembebasannya warga jangan di gusur dulu.
“Libatkan masyarakat dalam pembangunan sesuai visi dan misi Gubernur,” tegas Muhayar, Selasa (30/6/2020) di Jakarta.
Seperti diketahui, untuk pembebasan yang menjadi program dinas bina marga masih banyak yang belum terselesaikan pembayarannya. Beberapa kali Muhayar sudah mengadvokasi untuk di tuntaskan pembayaran dan pembebasan lahannya, Lewat Eko selaku Kasubag Pengadaan Lahan.
Sumber: Harian Lamjo Jak
No comments:
Post a Comment