Pembangunan 2 Saringan Sampah di Jakarta Timur Ditarget Rampung Desember 2022

  

TRIBUNJAKARTA.COM, KRAMAT JATI -Pembangunan dua rotary screen atau saringan sampah di Cawang dan Kramat Jati yang dilakukan Sudin Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur masih berjalan.

Kasudin SDA Jakarta Timur, Wawan Kurniawan mengatakan pembangunan saringan sampah yang dikerjakan sejak bulan Juli 2022 lalu kini sudah mencapai 82 persen.

"Targetnya pada Desember nanti pekerjaan ini  rampung," kata Wawan saat dikonfirmasi di Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (8/11/2022).

Nantinya, rotary screen di Pintu Air Cawang Wika berfungsi menjaring sampah yang terbawa debit air kiriman agar tidak masuk ke wilayah Jakarta Timur melalui aliran Kali Cipinang.

Sedangkan rotary screen di Pintu Air Dato Tonggara Kramat Jati membersihkan sampah yang terbawa di Kali Cipinang, fungsi ini diharapkan mampu mencegah aliran tersendat akibat sampah.

Kasi Pengelolaan Sarana Sudin SDA Jakarta Timur, Ikhwan Maulani menuturkan mesin saringan sampah di Kramat Jati dalam proses pemasangan atau perakitan di tempat.

Sementara untuk mesin saringan sampah di Pintu Air Cawang Wika belum dirakit karena materialnya ada di workshop, dan tidak memungkinkan digarap di lokasi karena terkendala jalan sempit.

Mesinnya cukup besar. Sehingga untuk memudahkan pengangkutannya maka harus dibawa dalam bentuk per bagian. Setelah sampai lokasi baru dirakit," ujar Ikhwan.

Bila sudah beroperasi kedua rotary screen akan mengangkat setiap sampah yang terbawa aliran ke atas permukaan, lalu ditempatkan pada bak sampah disiapkan di tepi Kali Cipinang.

Legislator PKS Bocorkan Pembahasan Perpu Pemilu 2024

  

apahabar.com, JAKARTA - Komisi II DPRmembocorkan kapan dilanjutkannya pembicaraan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pemilu 2024.

Anggota Komisi II Mardani Ali Sera mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pembahasan secara informal dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan akan dilanjutkan pada bulan Desember 2022 nanti.

“Dengan kemendagri informal sudah berbincang Desember 2022,” ujar Ali Sera kepada wartawan, Senin (7/11).

Menurutnya, hal itu mesti dilakukan karena untuk memberikan payung hukum dari 3 Daerah Otonom Baru (DOB) yang baru dibentuk.

Ketiga DOB baru itu yakni Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan harus diperhatikan terkait alokasi kursinya.

“Kenapa? Karena 6 bulan setelah disahkan, 3 DOB Baru, Papua Tengah, Selatan dan Pegunungan itu harus sudah ada payung hukum spesifiknya buat DOB terkait alokasi kursi, jadi tentatifnya Desember 2022,” tambah anggota DPR fraksi PKS tersebut.

Sebelumnya, Komisi II sepakat untuk membuat Perpu terkait Pemilu 2024. Hal ini untuk mengakomodir daerah pemilihan imbas dari pemekaran daerah yang belum diatur dalam Perpu.

Di sisi lain, Kemendagri juga sudah mematangkan rencana Perpu tersebut.

Dirjen Pol & PUM Kemendagri, Bahtiar mengatakan bahwa pihaknya akan terus mematangkan Perpu itu sebagai payung hukum penyelenggaraan Pemilu 2024.

Ahok Sindir Orang Pintar Ngomong Kerja di Jakarta, Aktivis: Dia yang Asbun

  

Saat menghadiri acara reuni relawan Pilgub 2017 di Mal Cilandak Townsquare, Jakarta Selatan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, melontarkan pernyataan menyindir seseorang yang pintar bicara.

Kita bersyukur 5 tahun, Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Iya itu kita syukuri, kita bersyukur," kata Ahok pada Minggu (6/11).

Menanggapi pernyataan Ahok ini, Aktivis Kolaborasi Warga Jakarta, Andi Sinulingga, merasa heran dengan suami Puput Nastiti Devi itu.

"Orang pintar ngomong itu perlu sekali, seperti Bung Karno, Gus Dur, BJ.Habibie & SBY misalnya. Yang penting itu jangan asal ngomong alias asbun (asal bunyi) kayak Ahok," balas Andi Sinulingga lewat akun Twitternya.

Bukan tanpa alasan, Andi pun mengungkit janji Ahok yang bisa membawa keuntungan buat Pertamina. Komisaris Utama PT Pertamina itu pernah berujar Pertamina bakal mendapat keuntungan meskipun dengan menutup mata.

"Asbun bilang merem aja pertamina pasti untung, asbun ngomongin ayat-ayat suci agama orang diruang publik," sindir Andi Sinulingga.

Kali Ciliwung Meluap, 10 RT di Jakarta Timur Masih Kebanjiran

 

 Jakarta - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan banjirdi Ibu Kota tersisa 10 RT. Belasan titik banjir itu berada di Jakarta Timur.

"BPBD mencatat genangan yang sebelumnya terjadi di 15 RT, saat ini menjadi 10 RT atau 0,033% dari 30.470 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Michael Sitanggang, Minggu (6/10/2022).

Ini merupakan update data banjir per pukul 09.00 WIB. Michael menuturkan kondisi banjir disebabkan luapan kali Ciliwung.

Penyebab luapan kali Ciliwung," ujarnya.

Berikut daftar titik banjir per pukul 09.00 WIB:

1. Kelurahan Bidara Cina
- Jumlah: 1 RT
- Ketinggian: 40 cm 
- Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

2. Kelurahan Kampung Melayu
- Jumlah: 9 RT
- Ketinggian: 40 s.d. 75 cm 
- Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Michael berujar hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang melanda sebagian besar wilayah DKI Jakarta pada Sabtu (5/11) menyebabkan kenaikan status siaga Bendung Katulampa menjadi Siaga 3 (Waspada), Pos Depok Siaga 3 (Waspada), Pos Angke Hulu Siaga 2 (Siaga), Pos Sunter Hulu Siaga 3 (Waspada), dan Pintu Air Manggarai Siaga 3 (Waspada) serta genangan di beberapa titik di wilayah DKI Jakarta.

BPBD pun mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat.

Di sisi lain, BPBD juga mencatat banjir di 10 ruas jalan telah dinyatakan surut. Berikut daftarnya:

1. Jl Ciledug raya (SESKOAL), Jakarta Selatan
2. Jl Raya Fatmawati Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak Jakarta Selatan
3. Jl RS. Fatmawati Raya Cipete Utara (ITC Fatmawati) Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru
4. Jl Dharmawangsa raya Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
5. Jl Haji Nawi, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan
6. Jl Ciledug Raya Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama 
7. Jl Kesehatan Raya Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan
8. Jl Kesehatan VI Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan
9. Jl Kirai Kel. Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
10. Jl Kemang raya Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

"Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat," imbuhnya.

PKS DKI Nilai Wajar Banyak Kerusakan Fasilitas RPTRA Era Ahok

 

Jakarta - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta fraksi PSI Eneng Malianasari mengkritik adanya sejumlah fasilitas di RPTRA Manggis, Palmerah, Jakarta Barat, era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang rusak. Fraksi PKS menilai kerusakan tersebut wajar terjadi.

"RPTRA ditutup hampir dua tahun selama Pandemi COVID-19. Ketika sebuah fasilitas fisik tidak dipakai selama dua tahun maka akan terjadi banyak kerusakan. Itu wajar," ujar anggota DPRD DKI Jakarta dari F-PKS, M Taufik Zoelkifli, saat dihubungi, Sabtu (5/11/2022).

Terlebih menurut Taufik, dana APBD saat pandemi di refocusing untuk penanganan kesehatan. Hal ini lah yang menurutnya membuat tidak adanya dana pemeliharaan RPTRA.

Apalagi kemudian di masa pandemi dana APBD di refocusing untuk penanganan masalah kesehatan (COVID-19) dulu. RPTRAtidak kebagian dana pemeliharaan," tuturnya.

Ia lantas memberikan apresiasi bagi jajaran lurah yang berusaha untuk tetap memelihara RPTRA. Dia berharap anggaran perbaikan dan pemeliharaan RPTRA akan kembali dihidupkan.

"Setelah kita relatif bebas dari pandemi, akhir tahun 2022 dan anggaran tahun 2023 saya berharap agar anggaran perbaikan dan pemeliharaan RPTRA dihidupkan kembali. Dan saya apresiasi para lurah dan jajarannya yg ternyata di lapangan sudah berusaha untuk tetap memelihara RPTRA dan menjaga agar aktivitas warga di sana tetap berjalan," tuturnya.

M Taufik juga berharap dana renovasi dan pemeliharaan ini dapat masuk dalam 8 prioritas pembangunan di RKPD DKI tahun 2023.

"Dari RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) DKI Jakarta tahun 2023 yang kemarin baru dirapatkan di Badan Anggaran DPRD DKI, dana renovasi dan pemeliharaan RPTRA saya harap bisa masuk di "'8 Prioritas Pembangunan' yang nomor 1 yaitu: Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas. Pagu indikatifnya kemarin lumayan besar, Rp 18,37 T," ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Eneng Maliyanasari mendesak Pemprov DKI Jakarta membenahi kondisi dan fasilitas ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) yang rusak dan tidak ramah anak. Dia melihat banyak fasilitas di RPTRA yang tak terawat, bahkan rusak.

"Pemprov DKI harusnya peka pada fenomena ini. Saya minta Pemprov segera membenahi, memperbaiki, dan merenovasi beragam fasilitas RPTRA yang rusak," kata Eneng seperti dilansir Antara, Sabtu (29/10/2022).

Eneng mengatakan mendapati fasilitas RPTRA yang tak terawat berdasarkan pengawasan pihaknya di lapangan. Dia menyebutkan sedikitnya 70 persen RPTRA era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) rusak karena tidak ada biaya perawatannya, terutama terjegal karena pandemi COVID-19.

"Saat ini kondisinya miris sekali, RPTRA yang harusnya jadi tempat bermain anak hingga olahraga lansia menjadi terbengkalai dan tidak bisa dipergunakan," ucap Eneng.

Eneng memberi contoh kondisi di RPTRA Manggis, Palmerah, dengan kondisi fasilitas bermain sudah rusak dan tidak memenuhi standar keamanan, tetapi masih digunakan. Dia melihat kondisi bangunan RPTRA mulai rusak, seperti atap aula yang bocor, AC yang mati, dan toilet yang tidak dapat digunakan.

Eneng menegaskan salah satu prioritas dan target pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 adalah pembangunan taman yang direncanakan bersama masyarakat.

Banjir Jakarta Meluas, 68 RT di Jaksel Tergenang dan 12 Pohon Tumbang

  

Jakarta, CNN Indonesia -- Banjir di Jakarta Selatan meluas imbas hujan deras yang mengguyur sebagian besar wilayah DKI Jakarta pada Sabtu (5/11) siang. Dari 2 rukun tetangga (RT), kini bertambah menjadi 68 RT.

"Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat genangan yang sebelumnya terjadi di 10 ruas jalan tergenang dan 2 RT, saat ini menjadi 6 ruas jalan tergenang dan 68 RT atau 0,223 persen dari 30.470 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," tulis rilis resmi BPBD DKI Jakarta per 15.00 WIB, Sabtu (5/11).

Empat jalan tergenang di Jakarta Selatan yang sudah surut, yakni Jl. Raya Fatmawati Kel. Cipete Selatan, Jl. RS. Fatmawati Raya Kel. Cipete Utara (ITC Fatmawati), Jl. Haji Nawi Kel. Gandaria Selatan, dan Jl. Kirai Kec. Kebayoran Baru.

BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat juga dilakukan untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik, bersama dengan para lurah dan camat setempat," jelas BPBD.

Masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan dan banjir lain. Jika terjebak dalam keadaan darurat, warga diminta untuk menghubungi BPBD DKI Jakarta melalui nomor telepon 112.

Sementara itu, ada juga pohon tumbang di 12 ruas jalan yang tersebar di Jakarta Selatan. Lima di antaranya mengenai kabel perusahaan listrik negara (PLN).

PKS Bela Anies yang Disebut Lempar Bola Panas soal Cabut Pergub Era Ahok

  

Jakarta - Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta membela Anies Baswedan yang disebut melempar bola panas soal pencabutan Pergub penggusuran era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dikembalikan oleh Kemendagri. PKS menilai wajar Kemendagri meminta harus ada aturan baru dulu.

"Bagus itu, artinya Kemendagri ini diusulkan untuk buat turunan baru. Satu hal wajar. Memang mekanismenya begitu," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani, Jumat (4/11/2022).

Meski pengembalian oleh Kemendagri itu ditetapkan setelah Anies lengser dari Gubernur, bukan berarti Anies memberi PR atau melempar tanggung jawab kepada Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

Bukan (kasih bola panas). Maksud dan tujuan (Anies) baik. Ada aturan memang dilihat bisa merugikan masyarakat, perlu diperbaiki. Saya kira seperti itu," katanya.

Dia mengatakan proses pencabutan Pergub yang dilakukan oleh Anies agar tak ada lagi penggusuran atau penertiban yang tidak manusiawi. Sehingga, kata Yani, kebijakan ini bisa terus dilanjutkan meski Anies tak lagi menjadi gubernur.

"Jadi ke depan, kalau itu harus dilakukan perubahan sampaikan. Sehingga nanti aturan itu bisa berubah," katanya.

"Artinya, bagaimana nanti, agar warga Jakarta yang sudah tenang, Pak Anies tak lakukan penggusuran dilanjutkan pejabat lain," ucapnya.