PKS DKI Nilai Wajar Banyak Kerusakan Fasilitas RPTRA Era Ahok

 

Jakarta - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta fraksi PSI Eneng Malianasari mengkritik adanya sejumlah fasilitas di RPTRA Manggis, Palmerah, Jakarta Barat, era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang rusak. Fraksi PKS menilai kerusakan tersebut wajar terjadi.

"RPTRA ditutup hampir dua tahun selama Pandemi COVID-19. Ketika sebuah fasilitas fisik tidak dipakai selama dua tahun maka akan terjadi banyak kerusakan. Itu wajar," ujar anggota DPRD DKI Jakarta dari F-PKS, M Taufik Zoelkifli, saat dihubungi, Sabtu (5/11/2022).

Terlebih menurut Taufik, dana APBD saat pandemi di refocusing untuk penanganan kesehatan. Hal ini lah yang menurutnya membuat tidak adanya dana pemeliharaan RPTRA.

Apalagi kemudian di masa pandemi dana APBD di refocusing untuk penanganan masalah kesehatan (COVID-19) dulu. RPTRAtidak kebagian dana pemeliharaan," tuturnya.

Ia lantas memberikan apresiasi bagi jajaran lurah yang berusaha untuk tetap memelihara RPTRA. Dia berharap anggaran perbaikan dan pemeliharaan RPTRA akan kembali dihidupkan.

"Setelah kita relatif bebas dari pandemi, akhir tahun 2022 dan anggaran tahun 2023 saya berharap agar anggaran perbaikan dan pemeliharaan RPTRA dihidupkan kembali. Dan saya apresiasi para lurah dan jajarannya yg ternyata di lapangan sudah berusaha untuk tetap memelihara RPTRA dan menjaga agar aktivitas warga di sana tetap berjalan," tuturnya.

M Taufik juga berharap dana renovasi dan pemeliharaan ini dapat masuk dalam 8 prioritas pembangunan di RKPD DKI tahun 2023.

"Dari RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) DKI Jakarta tahun 2023 yang kemarin baru dirapatkan di Badan Anggaran DPRD DKI, dana renovasi dan pemeliharaan RPTRA saya harap bisa masuk di "'8 Prioritas Pembangunan' yang nomor 1 yaitu: Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas. Pagu indikatifnya kemarin lumayan besar, Rp 18,37 T," ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Eneng Maliyanasari mendesak Pemprov DKI Jakarta membenahi kondisi dan fasilitas ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) yang rusak dan tidak ramah anak. Dia melihat banyak fasilitas di RPTRA yang tak terawat, bahkan rusak.

"Pemprov DKI harusnya peka pada fenomena ini. Saya minta Pemprov segera membenahi, memperbaiki, dan merenovasi beragam fasilitas RPTRA yang rusak," kata Eneng seperti dilansir Antara, Sabtu (29/10/2022).

Eneng mengatakan mendapati fasilitas RPTRA yang tak terawat berdasarkan pengawasan pihaknya di lapangan. Dia menyebutkan sedikitnya 70 persen RPTRA era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) rusak karena tidak ada biaya perawatannya, terutama terjegal karena pandemi COVID-19.

"Saat ini kondisinya miris sekali, RPTRA yang harusnya jadi tempat bermain anak hingga olahraga lansia menjadi terbengkalai dan tidak bisa dipergunakan," ucap Eneng.

Eneng memberi contoh kondisi di RPTRA Manggis, Palmerah, dengan kondisi fasilitas bermain sudah rusak dan tidak memenuhi standar keamanan, tetapi masih digunakan. Dia melihat kondisi bangunan RPTRA mulai rusak, seperti atap aula yang bocor, AC yang mati, dan toilet yang tidak dapat digunakan.

Eneng menegaskan salah satu prioritas dan target pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 adalah pembangunan taman yang direncanakan bersama masyarakat.