Ditarget Rampung Desember Penataan Pedestrian Stasiun Gambir-Medan Merdeka

  

Dinas Bina Marga DKI Jakarta hingga kini terus mengebut pengerjaan penataan pedestrian di kawasan Stasiun Gambir dan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Timur (sisi Stasiun) dan Jalan Medan Merdeka Selatan.

Panjang pedestrian di Jalan Medan Merdeka Timur yang ditata lebih kurang 650 meter, sedangkan Jalan Medan Merdeka Selatan sekitar 150 meter.

Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan, sebagai destinasi pusat perkantoran dan bisnis, kawasan Stasiun Gambir dan Medan Merdeka Selatan, kawasan Monas dan titik transit Stasiun Gambir perlu didukung fasilitas publik lainnya dengan kemudahan aksesibilitas pejalan kaki untuk menuju berbagai moda transportasi publik.

“Kawasan ini merupakan konektivitas antara Transjakarta dengan kereta api. Belum lagi nanti ada MRT,” ungkap Hari, Kamis (3/11).

Hari menjelaskan, penataan di kawasan Stasiun Gambir dan Medan Merdeka Selatan juga mengusung konsep complete street berupa penataan ulang ruang jalan sesuai dengan fungsinya secara ideal dan lengkap mengakomodasi seluruh kebutuhan pengguna jalan.

“Prinsipnya, penataan yang mengakomodasi kebutuhan dengan memprioritaskan pejalan kaki, pesepeda dan pengguna transportasi umum,” ucap Hari.

Ia menambahkan, progres penataan kawasan Stasiun Gambir dan Medan Merdeka Selatan saat ini telah mencapai 20 persen saat ini. Pengerjaan penataan pedestrian tersebut diyakini rampung akhir tahun ini.

“Penataan kawasan tersebut non-APBD. Targetnya Desember 2022 ini selesai,” tandas Hari.

PKS Kritik Keras Ade Armando soal Suara Pemilih Kristen dan Anies

  

Jakarta - Pegiat media sosial Ade Armandomenjadi perbincangan di media sosial. Kali ini, video Ade Armando membicarakan suara pemilih Kristen dan peluang Anies Baswedan di Pilpres 2024 menuai sorotan.

Pernyataan Ade Armando diunggah di YouTube CokroTV dengan judul 'Ade Armando: BILA SUARA UMAT KRISTEN TERBELAH, ANIES AKAN MENANG'. Seperti dilihat pada Kamis (3/11/2022), video tersebut sudah ditonton lebih dari seratus ribu kali.

Di Twitter, potongan video Ade Armando ramai dibahas. Dalam potongan video itu, Ade Armando menyinggung nama Anies Baswedan sembari menyebut umat Kristen bisa menentukan dalam Pilpres 2024.

Kalau umat Kristen kompak, Anies akan gagal. Kalau suara umat Kristen terbelah, Anies akan melenggang menjadi presiden," demikian kutipan Ade Armando yang viral.

detikcom sudah menghubungi Ade Armando terkait pernyataannya yang menuai sorotan. Ade Armando belum membalas pesan konfirmasi tersebut.

Meski demikian, CokroTV juga mengunggah pernyataan Ade Armando di Twitter dengan menyertakan link atau tautan video full-nya. Dalam video yang diunggah CokroTV di Twitter, Ade Armando mengomentari kehadiran Anies dalam peresmian gereja di salah satu daerah di Jakarta.

"Pada awal September itu juga beredar foto Anies menggunakan stola saat meresmikan pembangunan Gereja Bethel di Penjaringan Jakarta. Stola warna putih yang dikenakan Anies adalah semacam syal yang dipakai para pendeta saat sedang beribadah di gereja," ujar Ade Armando.

"Itu semua adalah sebuah cara kubu Anies berusaha mendekati umat Kristen. Saat ini ia masih lakukan kampanye terbatas di gereja Jakarta. Namun tentu saja diharapkan suara para pendeta Jakarta itu menggema ke seluruh Indonesia. Kubu Anies tahu, jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen," katanya.

Ade Armando menyebut umat Kristen bisa menentukan nasib pemimpin hasil Pilpres 2024, antara Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo.

"Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih kristen akan menentukan pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar," ujar Ade Armando.

Kritik Keras dari PKS

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengkritik keras narasi yang dilontarkan Ade Armando. Narasi itu, kata Kholid, cenderung memecah belah bangsa.

"Narasinya tidak baik, cenderung memecah belah bangsa. Sayang sekali," ujarnya.

Kholid mengatakan sudah saatnya berkompetisi dengan membawa gagasan, bukan sentimen keagamaan. "Kita sudah saatnya bawa narasi gagasan, karya dan program. Bukan membawa narasi sentimen keagamaan," ujarnya.

Kholid mengatakan Anies selama ini selalu membawa gagasan di depan publik. Seperti yang dilakukan di Jakarta.

"Pak Anies selama ini selalu membawa narasi gagasan, karya dan program yang sudah dijalankan di Jakarta. Itu bagus. Kita harus kedepankan kontestasi gagasan seperti itu," ujarnya.

Penanganan Banjir Jakarta, Dinas SDA Sebut Progres Proyek 942 di Atas 50 persen

  

VIVA Metro – Subkoordinator Urusan Drainase Bidang Pengendalian BanjirDinas Sumber Daya Air (SDA) DKI JakartaFirmansyah Saputra menjelaskan, progres proyek program 942 yang sedang dikerjakan pihaknya sudah mencapai di atas 50 persen.

Sebagai informasi, proyek 942 ini merupakan salah satu kegiatan super prioritas Dinas SDA DKI Jakarta melalui pembangunan 9 polder, 4 waduk dan peningkatan kapasitas 2 kali atau sungai.

"Mayoritas realisasi pekerjaan di tiga klaster tersebut di atas 50 persen. Beberapa di antaranya sudah 70-90 persen," kata Firmansyah di Jakarta, Rabu, 2 November 2022.

Firmansyah menjelaskan, program infrastruktur multiyears (2021-2022) ini, memakan biaya hingga Rp1 triliun yang dialokasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari dana pinjaman pemerintah pusat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Firmansyah menambahkan, Pemprov DKI Jakarta akan terus mengebut proyek 942 ini.

"Dan program 942 ini tersebar di lima kota administrasi Jakarta. Proyek ini merupakan salah satu upaya penting menangani dan menanggulangi genangan atau banjir di Jakarta, khususnya di daerah-daerah rawan," katanya.

Sedangkan untuk lokasi sembilan polder dalam program ini berada di Muara Angke, Teluk Gong, Mangga Dua, Kelapa Gading, Pulomas, Marunda JGC, Green Garden, Kamal dan Pompa Tipala-Pompa Adhyaksa.

Kemudian empat lokasi retensi air tersebar di Ruang Limpah Sungai (RLS) Pondok Ranggon, Embung Wirajasa, RLS Brigif dan RLS Lebak Bulus. Sementara, lokasi peningkatan kapasitas dua sungai atau kali tersebar di Kali Besar Sodetan Kanal Museum Bahari dan Sungai Ciliwung Hilir kawasan Pasar Baru.

Pasca Kejadian Kanjuruhan dan Gagal Ginjal Akut, Aleg PKS: UU dan Konstruksi Hukum Perlu Diperdalam!

  

Jakarta (02/11) — Anggota Komisi X Fraksi PKS DPR RI, Mustafa Kamal, mengatakan bahwa perlu diperdalami lagi undang-undang dan konstruksi hukum pasca tragedi Kanjuruhan dan Gagal Ginjal Akut.

Hal ini disampaikannya sesaat sebelum kegiatan pembukaan sidang paripurna pada Selasa (01/11/2022) di Jakarta.

“Menjelang masa reses kemarin, kita mendapat musibah besar yaitu Kanjuruhan. Jadi di awal masa sidang ini Komisi X akan juga rapat mengenai hal tersebut,” kata Mustafa.

Anggota Fraksi PKS ini juga menambahkan perlunya pendalaman undang-undang terkait keolahragaan untuk mencegah kejadian semacam ini.

“Perlu diperdalam lagi undang-undang terkait keolahragaan, terkait supporter, perbaikan dan perencanaannya ke depannya seperti apa. Jadi bukan sekadar merobohkan stadionnya tapi betul-betul ada aturan yang mencegah terjadinya kejadian serupa,” tambahnya.

Selain itu, Mustafa juga menyinggung persoalan gagal ginjal akut sebagai salah satu yang akan dibahas pada masa sidang.

“Pada masa reses kemarin kita juga mendapati musibah yang juga memakan banyak korban jiwa, yaitu gagal ginjal akut.”

Selanjutnya berkaitan ini, Mustafa menyayangkan bahwa pemerintah tidak menyikapinya seperti tragedi Kanjuruhan.

“Di sini saya melihat pemerintah tidak seperti kasus Kanjuruhan, padahal sama-sama korbannya banyak, sama-sama anak bangsa kita, tapi pemerintah kurang sigap, kurang koordinasi, sempat ada perbedaan informasi antara Kemenkes, BPOM, Kemenperin yang saling menegasi tentang fakta fakta di lapangan,” ungkapnya.

Mustafa menambahkan hingga saat ini tidak ada TGPF yang dibentuk, tidak ada pernyataan darurat, padahal angka korban terus bertambah. 

“Seharusnya kita bisa lebih sigap, lebih cepat, dan akurat dalam menanggulangi masalah ini,” tegas Mustafa.

Oleh karena itu, Mustafa berharap ada konstruksi hukum yang akan menyelesaikan perkara ini.

“Harus ada konstruksi hukum yang bisa melihat siapa yang seharusnya terpidana, yang mengetahui siapa yang bersalah, karena ini telah mencelakakan banyak anak Indonesia,” pungkasnya.

Kata Pengamat Soal Pengaturan Jam Kerja Atasi Kemacetan di Jakarta

  

JawaPos.com – Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan menyatakan bahwa wacana pengaturan jam kerja untuk mengatasi kemacetan di Jakarta bertubrukan dengan regulasi. Ia mengatakan, pembagian jam kerja untuk pegawai-pegawai perusahaan belum memiliki landasan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) sendiri tidak mengatur soal upaya pengurangan kemacetan dengan pengaturan jam kerja seperti yang diwacanakan.

Saya lihat UU Nomor 22 Tahun 2009 tidak ada dasar hukum pengaturan jam kerja. Yang ada adalah ganjil-genap dan jumlah penumpang. Makanya saya bilang itu rawan dan nanti bisa digugat,” katanya kepada wartawan, dikutip Rabu (2/11).

Tigor mengatakan, rencana pengaturan ham kerja ini tidak dapat disamakan dengan kebijakan Work From Home (WFH) yang wajib dilaksanakan saat pandemi Covid-19. Sebab, saat pandemi, ada kondisi kedaruratan yang membuat pemerintah menerbitkan aturan tertentu.

Oleh karena itu, ia lebih menyarankan agar Pemprov DKI fokus untuk memperbaiki kinerja lalu lintas di Jakarta untuk mengurai kemacetan. Hal itu bisa dilakukan dengan perbaikan layanan integrasi transportasi publik, realisasi penerapan jalan berbayar, hingga perbaikan manajemen parkir.

Kalau mengatur pergerakan kendaraannya itu lebih rasional. Kenapa bisa cepat dilakukan? Sarananya sudah ada, legalitasnya sudah ada, fasilitas fisiknya sudah ada, angkutan umum. Tinggal integrasi saja, kok, gampang,” tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman mengatakan bahwa persentase kemacetan jalanan di Jakarta saat ini mencapai 48 persen pada jam berangkat dan pulang kerja sehingga hal itu menimbulkan kepadatan luar biasa dan tidak nyaman bagi seluruh pengguna jalan.

“Di jam 7.00–9.00 WIB dan pulang kerja itu jam 14.00–16.00 WIB itu di angka 48 persen,” ujarnya di Jakarta, Senin (22/8)

TransJakarta Sering Kecelakaan, PKS DKI: Ini sudah Beruntun Memang Harus Dievaluasi

 

Merdeka.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI  Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Taufik Zoelkifli (MTZ) menilai perlu adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap PT Trans jakarta.

Hal ini diungkapkan MTZ usai moda transportasi itu menabrak seorang lansia di Jalan MH Thamrin, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Jumat 28 Oktober 2022 malam lalu. Menurut dia bus Transjakarta sudah sering mengalami kecelakaan.

Makanya ini kan udah beruntun, berarti memang harus dievaluasi," kata MTZ kepada wartawan, dikutip Selasa (1/11/2022).

MTZ menyebut evaluasi menyeluruh harus dilakukan untuk melihat dan mendengarkan hak jawab dari jajaran direksi PT Transjakarta. Nantinya, kata MTZ berdasarkan hal tersebut, keputusan lanjutan terhadap jajaran direksi maupun manajemen bisa diambil.

Dari situ nanti kita mengevaluasi, kita menilai apakah masih bisa dipertahankan direksinya atau kemudian manajemennya saja diperbaiki," terang MTZ.

Sebelumnya, lansia berinisial FNR (62) tertabrak bus Transjakarta di Jalan MH Thamrin, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Jumat 28 Oktober 2022 malam lalu.

Terkait hal ini, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan menunggu hasil penyelidikan polisi terkait tewasnya lansia itu.

"Sampai saat ini kita masih menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian," kata Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Yayat Sudrajat kepada wartawan soal kecelakaan itu, Jakarta, Senin 31 Oktober 2022.

Yayat menyebut berdasarkan rekaman kamera CCTV, diduga ada kelalaian dari lansia saat menyeberang jalan. Menurut dia, bila mengacu pada rekaman kamera pengintai itu, lansia tersebut berlari saat menyeberang jalan.

Oleh sebab itu, lanjut dia, pihak Transjakarta masih menunggu hasil pemeriksaan dari kepolisian yang melakukan penyelidikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihaknya untuk mengambil keputusan lanjutan terhadap pengemudi bus tersebut.

"Namun info dari Transjakarta jika kita melihat dari CCTV yang ada memang ada unsur kelalaian, si korban dalam posisi menyeberang katanya lari, ini diselidiki. Di kami juga belum mendapatkan info yang detail terkait dengan hal tersebut," ungkapnya.

Lebih lanjut Yayat menyampaikan bahwa pasca kejadian itu pengemudi Transjakarta sudah tidak beraktivitas untuk sementara waktu.

DLH DKI bina RW di Jakarta untuk Program Kampung Iklim

 Jakarta (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta membina Rukun Warga (RW) di Ibu Kota untuk Program Kampung Iklim (Proklim) yang menekankan praktik ramah lingkungan.

"Setiap kampung harus melakukan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Asep Kuswanto di Jakarta, Senin.

Menurut dia, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di antaranya penggunaan lampu hemat energi, energi listrik terbarukan.

Selain itu, uji emisi kendaraan bermotor, memanfaatkan air hujan, pertanian perkotaan serta pengurangan sampah dari sumber.

Sementara itu, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim itu berbuah hasil karena sebanyak 17 RW di Jakarta meraih penghargaan Proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penghargaan diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa trofi penghargaan Proklim Lestari kepada RW 03 Kelurahan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Asep menjelaskan, penghargaan Proklim Lestari adalah penghargaan tertinggi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Selain itu, ada tiga RW lainnya meraih penghargaan Proklim Utama, yaitu RW 09 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung (Jakarta Timur), RW 03 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing (Jakarta Utara) dan RW 05 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok (Jakarta Utara).

Sedangkan, 13 lokasi lainnya yang tersebar di lima Kota Administrasi dan Kepulauan Seribu meraih sertifikat Proklim, yaitu Jakarta Utara sebanyak 3 RW dan Jakarta Timur sebanyak 4 RW serta Jakarta Selatan sebanyak 2 RW.

Sedangkan Jakarta Barat sebanyak 1 RW, Jakarta Pusat sebanyak 2 RW dan Kepulauan Seribu sebanyak 1 RW.

Perwakilan RW 03 Cempaka Putih Jakarta Pusat sebagai peraih Proklim Lestari Adian Sudiana mengatakan, Dinas Lingkungan Hidup DKI melakukan pendampingan terhadap kepedulian lingkungan.

"Selama ini, Dinas Lingkungan Hidup sangat membantu dalam Program Kampung Iklim ini dan semoga ke depannya kami dapat bekerjasama antarinstansi agar Proklim semakin maju dan semakin bertambah di Jakarta," ungkap Adian.

Program Kampung Iklim merupakan program nasional untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta penurunan emisi gas rumah kaca.