Wali Kota Resmikan Penggunaan Pintu Air Phb Pondok Bambu

  

Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, M. Anwar, menghadiri temu warga RW 011 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Minggu (12/2/2023). 

Hadir juga dalam kegiatan itu, Anggota Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur Fredy Setiawan dan Asisten Perekonomian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Jakarta Timur Kusmanto, Ketua Tim Bebas Banjir Jatmiko dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jakarta Timur Diah Anwar. 

Kehadiran Wali Kota dalam rangka peresmian pintu air Pondok Bambu di Posko Tim Bebas Banjir, Jalan Teluk Tomini, Kelurahan Pondok Bambu. Pintu air diresmikan seiring rampungnya pembangunan saluran penghubung (Phb) atau 'got antibanjir' di sekitar lokasi terdampak, yakni di RT 01 dan RT 13/RW 011 Kelurahan Pondok Bambu. 

“Alhamdulillah, telah rampungnya pembangunan rumah pompa dan tanggul saluran sehingga tidak adanya banjir. Ini upaya keseriusan kami (Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur) dalam penanggulangan banjir,” kata Wali Kota. 

Wali Kota merasa senang melihat warga pemukiman RW 011 terbebas dari banjir. Padahal, daerah ini sebelumnya selalu terdampak banjir karena pemukiman mereka menjadi pintu masuk air dari berbagai arah yang menuju Kanal Banjir Timur (KBT). 

"Terima kasih kepada warga yang telah saling bahu-membahu bergotong royong dalam mewujudkan wilayah ini bebas banjir,” imbuhnya. 

Kondisi bebas banjir itu diupayakan tetap terjaga. Karena itu, Pemkot melalui Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Timur akan membuat sumur resapan disekitar taman pemukiman warga. 

“Saya juga meminta agar Sudin SDA membuat sumur resapan dengan kedalaman hingga 30 meter sesuai kajian-kajian bersama MAI (Masyarakat Air Indonesia) dan melakukan pengeboran sebelum membuat sumur resapan sehingga manfaat besar bagi warga pun dirasakan tidak banjir dan kekurangan air saat datangnya musim kemarau,” pungkasnya.

Warga Keluhkan Macet DKI, PKS Usul Kebijakan Hari Bebas Kendaraan Pribadi

  

Jakarta - Belakangan ini, warga Jakarta mengeluh soal macet. PKS DKI Jakarta meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk belajar dari negara maju.

"Kita harus belajar dari negara-negara maju tentang tata kota dan kebijakan, pada dasarnya macet dapat diatasi jika pertumbuhan luas jalan lebih besar dari pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi," kata Anggota Fraksi PKS DPRD DKI, Abdul Aziz, saat dihubungi, Sabtu (11/2/2023).

"Hal-hal ini tidak pernah dilakukan pemerintah, membatasi kendaraan atau perluas jalan secara masif," katanya

Menurut Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta itu, alternatif solusinya adalah memaksa pemilik kendaraan pribadi menggunakan kendaraan umum. Ada beberapa kebijakan yang bisa diambil oleh Pemprov, baik cara lembut maupun keras.

Yang keras dan jangka pendek dengan penerapan ERP (jalan berbayar) yang saat ini diprotes masyarakat," kata Aziz.

Dari dua pilihan tersebut, Aziz menyarankan agar Pemprov DKI menggunakan cara persuasif atau cara lembut.

"Dengan cara, peningkatan jumlah kendaraan umum dan batas waktu untuk pengguna kendaraan pribadi. Pada awalnya adalah bebas kendaraan pribadi di satu ruas jalan. Setiap Senin, di jam tertentu, misalnya, lama kelamaan diperluas," ucapnya.

Polda Metro Jaya membeberkan penyebab kemacetan di DKI Jakarta yang belakangan dikeluhkan warga. Kondisi ini terjadi lantaran aktivitas warga yang meningkat saat transisi pandemi COVID-19 ke masa endemi.

"Tentunya kan aktivitas masyarakat semakin tinggi, apalagi setelah pandemi. Ini sudah dinyatakan sebagai endemi tentunya aktivitas masyarakat untuk berproduktivitas kan sangat tinggi," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman kepada wartawan, Sabtu (11/2/2023).

Inilah plus minus, dalam artian produktivitas masyarakat tinggi, aktivitas tinggi, ya tentunya akan meningkatkan daripada perekonomian. Tetapi risikonya memang volume kendaraan akan semakin banyak di jalan," sambungnya.

Selain itu, pembangunan proyek di beberapa ruas jalan menjadi penyebab kemacetan karena berimbas pada penyempitan jalan. Pihak kepolisian pun berkoordinasi agar pembangunan proyek dilakukan pada malam hari. Terkait proyek yang belum terselesaikan, polisi melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan yang ada.

Jaksel Bangun Embung di SD Petukangan Selatan untuk Cegah Banjir Akibat Luapan Kali Uangan

 

 TEMPO.CO, Jakarta - Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Selatan membangun embung di lahan milik SD Negeri 01 dan 02 Petukangan Selatan tepatnya berada di tepi Jalan Sangrila RT 06/01, Pesanggrahan untuk menangani banjir yang kerap terjadi akibat luapan Kali Uangan dan buangan dari jalan Swadarma.

Di lokasi sekolahan ini kerap banjir akibat luapan Kali Uangan dan jatuhan air dari jalan tol M Saidi, sementara turap akan segera dikerjakan Sudin SDA pada tahun ini juga," kata Kepala Satuan Pelaksana Sudin Sumber Daya Air Kecamatan Pesanggarahan Siti seperti dikutip dari Antara, Jumat 10 Februari 2023.

Siti menuturkan embung yang tengah dalam pengerjaan tersebut sudah mulai dikerjakan sejak 10 November 2022 lalu hingga kini.

"Saat ini pengerjaan embung dengan panjang 61 meter, dengan lebar 36 meter dan dalam 2,5 meter itu baru mencapai 50 persen," terangnya.

Ditambahkan pula, pembuatan embung juga merupakan usulan yang telah disepakati oleh Wali Kota, Kepala Suku Dinas SDA, Dewan Kota serta pihak sekolah.

Siti berharap kehadiran embung ini dapat mengatasi banjir di lokasi tersebut.

"Semoga dengan adanya embung dan pembangunan turap ini akan mengurangi genangan dan banjir di lokasi SDN 01 dan SDN 02," tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menyiapkan sejumlah pompa air yakni stasioner, portabel (mobile), dan terowongan (underpass) sebagai antisipasi banjir pada 2023.

Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin menuturkan telah menyiapkan sebanyak 41 rumah pompa stasioner dengan jumlah pompa sebanyak 87 unit dalam keadaan baik dan siap beroperasi.

Kemudian, ada juga pompa portabel sebanyak 75 unit dengan empat tipe yakni sembilan unit truk, 27 unit trailer, 14 unit portabel dan 25 unit portabel apung.

Selain itu, pompa terowongan (underpass) sejumlah 30 unit tersebar di tujuh lokasi Jakarta Selatan yang semuanya sudah siap beroperasi.

Selain pompa air untuk mengatasi banjir, 85 unit pintu air sudah disiapkan yang terdiri dari 50 unit pintu air di rumah pompa stasioner dan 35 unit pintu air di luar lokasi pompa stasioner Sudin SDA Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Jubir PKS: Anies Baswedan Simbol yang Bisa Bawa Perubahan Indonesia Lebih Baik

  

VIVA Politik – Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengatakan Anies Baswedan salah satu sosok yang dinilai dapat membawa perubahan bagi Indonesia. Hal itulah yang menjadikan PKS mantap mendukung Anies sebagai bakal calon presiden di Pemilu 2024.

Kata Kholid, Anies Baswedan masuk dalam salah satu kriteria capres yang ditetapkan Majelis Syuro PKS. 

"Majelis syuro PKS ini menetapkan tiga kriteria capres, pertama nasionalis, kedua punya potensi kemenangan yang tinggi dan ketiga menjadi salah satu simbol perubahan, perbaikan Indonesia ke depan," kata Kholid seperti dikutip dari talkshow Polemik bertajuk 'Tarik Menarik Safari Politik' di YouTube MNC Trijaya, Jumat, 10 Februari 2023.

Dari kriteria itu, Pak Anies kami memandang beliau memiliki kriteria tersebut. Salah satunya beliau sebagai simbol yang bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk Indonesia ke depan," sambungnya.

Saat disinggung mengenai perubahan apa yang akan digagas Anies maupun Koalisi Perubahan yang mendukung eks Gubernur DKI Jakarta itu, Kholid tak bicara banyak. Ia hanya menyebut salah satu perubahan itu fokus pada pembangunan pemerintah.

Ini memang kan ada aspek change, perubahan bagaimana nanti pembangunan bukan hanya economic development center, tapi human development juga jadi top prioritas yang harus kita bangun di sana. Kemudian terkait dengan Undang-undang Ciptaker, pembahasan undang-undang yang sudah kita lakukan di DPR dan sebagainya," pungkasnya.

Untuk diketahui, PKS membangun koalisi dengan Partai Nasdem dan Demokrat yang bernama Koalisi Perubahan. Ketiga partai ini sepakat untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024.

Petugas Dinas SDA Perbaiki 43 Sumur Resapan di Gambir dan Menteng yang Rusak

  

JAKARTA, KOMPAS.com — Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Pusat mulai memperbaiki 43 sumur resapan yang rusak di kawasan Gambir dan Menteng.

Kepala Suku Dinas (Kasudin) SDA Jakarta Pusat Mustajab mengatakan bahwa perbaikan ini baru dimulai pada tahun ini.

Baru mulai 2023, karena tahun lalu masa pemeliharaan sudah pihak ketiga. Karena sudah diserahkan ke kami, yang bangun itu dinas, operasionalnya kita," kata Mustajab di lokasi perbaikan Batu Ceper, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2023).

Bentuk kerusakan yang ditemukan yakni pengeboran sumur yang terlalu dalam.

"Levelnya sama (seperti) jalan, (tapi) lebih dalam. Ada yang terlalu dalam, ada yang pecah retak karena beban mobil," kata Mustajab.

Dinas SDA menargetkan 400 titik sumur resapan selesai diperbaiki tahun ini atau 30 persen dari total 1.524 sumur resapan di Jakarta Pusat yang dibangun SDA DKI Jakarta.

Mustajab memaparkan, anggaran perbaikan untuk setiap unit sumur resapan sekitar Rp 3-5 juta rupiah.

"Anggarannya dari pemeliharaan. Seluruh material dalam perbaikan ini kita lakukan pelelangan," pungkas dia.

PKS: Mari Jaga Kebebasan dan Independensi Pers Nasional

 

Merdeka.com - Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional kepada seluruh insan pers tanah air. Menurutnya, pers mengemban amanah besar dalam menjaga dan memajukan bangsa sejak masa kemerdekaan hingga hari ini.

Anggota Komisi I DPR ini berharap pers nasional semakin maju dan semakin terdepan dalam menghadirkan  berita dan hiburan yang mendidik dan mencerdaskan bangsa.

Kita butuh informasi. Kita butuh pengetahuan dan wawasan. Kita juga butuh hiburan. Tapi semuanya harus mencerdaskan dan mengokohkan identitas dan karakter kebangsaan," katanya di  Jakarta, Kamis (9/2).

Menurutnya, pers adalah pilar keempat demokrasi. Maka pers punya tanggung jawab yang besar untuk mengawal kehidupan demokrasi yang bermartabat dan bertanggung jawab. Apalagi kita akan segera memasuki tahun politik 2024 yang pasti hiruk pikuk.

Pers harus menjunjung tinggi objektivitas, adil, dan transparan. Menghadirkan  beritameneduhkan suasana dan menyatukan bangsa. Menjadi saringan atau filter berita-berita hoax, SARA, dan ujaran kebencian. Jangan tambah memperkeruh dan memanas-manasi," terangnya.

Sebaliknya, Jazuli menambahkan, pers harus berperan aktif dalam mengawal proses pergantian dan regenerasi kepemimpinan nasional. Sehingga lahir pemimpin yang benar-benar berintegritas dan berpihak pada rakyat.

Di sisi lain, pemerintah dan seluruh elemen bangsa harus menjaga kebebasan pers dan menjaga agar pemberitaannya tetap independen.

"Kita paham banyak konglomerasi media yang dikuasai tokoh dan elit politik. Meski demikian, tidak boleh mengorbankan independensi dan objektivitas media," pungkas Jazuli.

Dinas Bina Marga DKI Akan Bangun Jalan Tembus Selebar 9 Meter Hubungkan JIS dan Tol Pelabuhan

  

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Bina Marga DKI Jakarta akan membangun jalan tembus yang menghubungkan Jakarta International Stadium (JIS) dengan tol Pelabuhan (Harbour/HBR) I.Jalan tembus yang terhubung dengan jalan tol ini menjadi solusi atas akses masuk dan keluar dari JIS yang banyak dipermasalahkan setelah usainya konser Dewa 19 di stadion itu pada Sabtu, 4 Februari 2023. 

“Dari tol Harbour I nanti turun ramp off (jalan keluar dari jalan utama) di Papanggo kemudian melingkar ke Jalan Danau Bisma, Jalan Utama sampai ke arah Jalan RE Martadinata,” kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho seperti dikutip dari Antara, Selasa, 7 Februaai 2023. 

Dengan demikian, ia menjelaskan jalan tembus yang dirancang memiliki lebar sekitar sembilan meter tersebut tidak berbentuk jalan layang non tol (JLNT).

Pihaknya saat ini sedang melakukan konstruksi ramp off yang diharapkan menambah dan mempermudah akses dan lalu lintas ke JIS.

“Jalan keluarnya itu baru dalam konstruksi yang ditargetkan selesai tahun ini,” kata Hari.

Selain jalan tembus, pihaknya juga akan membangun trotoar dan taman di sekitar JIS yang ditargetkan mulai dikerjakan pada Maret 2023.

“Tentunya ini (jalan tembus) kan jangka pendek, minimal membantu akses ke arah JIS,” ucap Hari.

Hari menambahkan untuk pembangunan trotoar diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp16 miliar.

Sedangkan untuk pembangunan jalan tembus nantinya ada empat paket pengerjaan yang satu paket tersebut diperkirakan menelan anggaran bervariasi mulai Rp 8 miliar hingga Rp 10 miliar.

"Tahapannya tahun ini mungkin Maret buat trotoar, sekaligus buat taman, kan sudah buat jalannya. Sama kami buka jalan yang masih di pagar, masuk ke jalan yang kami buat,” ucapnya.

Sebelumnya, akses jalan di JIS yang kurang memadai dikeluhkan penonton konser grup musik Dewa 19 pada Sabtu, 4 Februari 2023 karena akses pintu keluar di stadion berkapasitas sekitar 82 ribu orang itu hanya melalui dua gerbang yakni barat dan timur.

43 Sumur Resapan di Jakarta Pusat Rusak karena Beban Kendaraan

  

AKURAT.CO - Sebanyak 43 titik sumur resapan di Kecamatan Gambir dan Kecamatan Menteng dilakukan perbaikan oleh Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Pusat. 

Kasudin SDA Jakarta Pusat Mustajab mengatakan, kerusakan sumur resapan itu diakibatkan karena jalan yang tidak bisa menahan beban kendaraan 

"Kerusakan (sumur resapan) itu, karena terlalu dalam level sama jalan. Ada yang terlalu nongol dan pecah serta retak karena terkena beban mobil," kata Mustajab, Selasa, 8 Februari. 

Oleh karena itu, perbaikan dilakukan agar sumur resapan dapat bekerja maksimal untuk memangkas debit air hujan. Dia menjelaskan, perbaikan dilakukan dengan menambahkan rangka besi sebagai tulang penutup atau pelindung beton sumur resapan. 

"Kita sudah rekomendasikan pembesian ini untuk tutup, itu untuk menopang beban mobil sampai 20 ton. (perbaikan) Tutupnya ditambah besi karena di jalan itu mobil jenisnya tidak tahu kita, kadang truk (yang melintas)," ujarnya. 

Perbaikan sumur resapan akan terus dilakukan hingga 30 persen dari total 1.524 sumur resapan di Jakarta Pusat yang dibangun Dinas SDA DKI Jakarta. 

"Target ada 400 titik sumur resapan yang rusak untuk dilakukan perbaikan. Saat ini, perbaikan baru dimulai di 2023. Karena tahun lalu masih masa pemeliharaan oleh pihak ketiga dan setelah sudah habis, pemeliharaan diserahkan ke kita," katanya

"Sementara pembangunan sumur resapan dilaksanakan oleh Dinas SDA, operasionalnya kita. Jadi kalau ada rusak itu kita perbaiki," lanjutnya

Mustajab memperkirakan, biaya perbaikan per satu sumur resapan yang rusak mencapai Rp 3 sampai 5 juta. Sedangkan untuk pengadaan materialnya akan dilakukan secara lelang 

"Materialnya kita lakukan pelelangan," ucapnya.

Dewan PKS Minta Dinkes DKI Lakukan Investigasi dan Mitigasi Kasus Gagal Ginjal Akut Anak

  

Jakarta – Temuan Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak di Jakarta mendapatkan banyak sorotan dari berbagai pihak, termasuk Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sholikhah.

“Dinas Kesehatan (Dinkes) harus segera lakukan investigasi dan mitigasi terhadap temuan baru kasus ini,” kata Politisi Perempuan PKS yang duduk di Komisi Kesehatan DPRD DKI Jakarta ini.

“Kemudian, apakah kasusnya sama dengan yang sebelumnya, atau berbeda, kalau memang itu disebabkan oleh konsumsi obat sirup seperti yang dirilis Kemenkes RI, maka harus segera ditarik jenis obat sirup tersebut dari toko obat dan apotik di Jakarta, sampai situasi betul-betul terkendali,” sambungnya, Selasa (7/2/2023).

Sholikah mengatakan, Pemprov DKI harus melakukan langkah-langkah cepat agar jangan sampai kasus bertambah banyak.

“Cukup sudah banyak orang tua yang kehilangan nyawa balita kesayangannya akibat gagal ginjal anak, seperti yang terjadi beberapa bulan lalu,” kata Sholikhah prihatin.

“Kemudian, RSUD besar harus disiagakan untuk menampung jika ada temuan korban gagal ginjal akut lagi,” pinta Sholikhah.

Terkait dengan anggaran untuk menghadapi kasus ini, Sholikhah menjelaskan, APBD Jakarta tahun 2023 untuk bidang Kesehatan mencapai 11,06 triliun. Anggaran untuk Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi mencapai 14,1 miliar.

“Anggaran untuk pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) mencapai 7,25 miliar, ini artinya anggaran tersedia jika diperlukan,” jelasnya.

Diketahui, pada kasus yang terjadi di Oktober-November, secara total ada 324 kasus balita terkena Gagal Ginjal Akut  dengan 200 diantaranya meninggal, sementara di Jakarta total ada 154 kasus dengan korban meninggal 70 balita.

Dinas Bina Marga DKI Akan Bangun JPO Umum di Dekat Skywalk Kebayoran Lama yang Berbayar

 

 TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Bina Marga DKI Jakarta merancang pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di dekat Skywalk Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, karena fasilitas yang baru diresmikan itu bukan untuk jalur penyeberangan umum.

JPO dibangun tahun ini di sekitar skywalk," kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 7 Februarai 2023.

Rencananya, lanjut dia, JPO dibangun di dekat Halte TransJakarta Pasar Kebayoran Lama Koridor Delapan yang berjarak sekitar 180 meter dari Skywalk Kebayoran Lama.

Namun, Hari belum memberikan rincian waktu pembangunan JPO termasuk alokasi anggaran untuk pembangunan fasilitas tambahan itu.

Ia hanya menjelaskan JPO itu nantinya diperuntukkan bagi masyarakat yang melintas, tidak untuk menumpangi angkutan umum.

Skywalk Kebayoran Lama tidak seperti JPO Phinisi

Dia menjelaskan, JPO sepanjang 450 meter itu tidak seperti JPO Phinisi yang gratis atau masyarakat bebas melintasinya.

JPO ini diperuntukkan bagi pengguna jasa angkutan umum untuk memudahkan mobilitas mereka menggunakan moda transportasi TransJakarta dan Stasiun KAI Kebayoran Lama.

"Prinsipnya yang melintas skywalk itu untuk memudahkan para penumpang dari tiga moda transportasi, yang dulu harus jalan kaki di bawah yang padat dan ramai sekarang sudah nyaman," katanya.

Lewat Skywalk Kebayoran Lama harus bayar Rp 3.500

Mengingat Skywalk Kebayoran Lama itu bukan jalur penyeberangan umum, maka bagi masyarakat bukan penumpang angkutan umum, tidak bebas melintasinya namun mereka dikenakan biaya sebesar Rp3.500 menggunakan uang elektronik.

Masyarakat tetap dikenakan biaya Rp3.500 ketika menggunakan skywalk itu saat hendak menuju Stasiun KAI Kebayoran Lama melalui Halte TransJakarta Koridor Delapan.

Namun, pengenaan biaya tersebut tidak disosialisasikan luas kepada masyarakat bahkan sejak peresmian pada Jumat, 27 Januari 2023.

Tak naik Transjakarta lewat Skywalk Kebayoran Lama bayar Rp 3.500

Sebelumnya, seorang pengguna transportasi umum, Putri mengeluhkan fasilitas yang baru diresmikan itu ternyata dikenakan biaya tanpa ada pemberitahuan.

“Hari Kamis minggu lalu belum ada gerbang pembayaran tapi mulai hari ini dikenakan biaya dan itu tanpa pemberitahuan,” kata wanita asal Depok itu.

Putri berangkat kerja dari Kebayoran melalui Stasiun KAI Kebayoran Lama dan turun di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Untuk menuju stasiun, ia menggunakan Skywalk Kebayoran Lama tersebut yang saat ini harus melalui Halte TransJakarta Koridor Delapan.

"Saya kan tidak naik TransJakarta, hanya mau melintasi skywalk dari arah Koridor Delapan TransJakarta menuju Stasiun KA, tapi dipotong Rp3.500," katanya.

Apabila menggunakan jalur bawah untuk ke Stasiun KAI, kata dia, harus menyeberang jalan yang padat lalu lintas dengan kontur jalan yang menikung.

Fasilitas penghubung itu diresmikan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono pada Jumat, 27 Januari 2023 setelah dibangun mulai Maret-November 2022 yang menelan anggaran Rp52 miliar bersumber dari APBD 2022.

Skywalk Kebayoran Lamamenghubungkan tiga jalur transportasi yakni Koridor 13 di Halte Velbak, Koridor Delapan yakni Halte Pasar Kebayoran Lama dan Stasiun KAI Kebayoran Lama.

PKS Protes: Ini Negara Muslim Terbesar, Jilbab Kok Dilarang?

  

Warta Ekonomi, Jakarta - Anggota Majelis Syura PKS, Tifatul Sembiring, menyentil Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, terkait pelarangan jilbab.

Hal itu disampaikan eks Menteri Komunikasi dan Informatika ini setelah ada teguran dari Wakil Presiden Maruf Amin. Tifatul mengaku heran, kenapa ada pelarangan jilbab di Indonesia. Padahal, Indonesia negara muslim terbesar.

Ini negara muslim terbesar, jilbab kok dilarang?" ujar Tifatul Sembiring, melalui cuitannya di Twitter, Senin (6/2/2023).

Dia mengkritisi pernyataan Irfan Setiaputra yang mengaku akan mengaji ulang adanya larangan itu. Kalau memang ingin dikaji dengan baik, menurutnya, jelas tidak akan ada pelarangan.

"Jilbab kok dikaji lagi. Kalau 'ngaji' beneran mah, pasti nggak melarang orang pakai jilbab. Maskapai negara lain, pramugarinya ada yg pakai jilbab. Biasa saja," ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, pihak Garuda Indonesia saat ini mengaku terus berdiskusi secara intensif soal pelarangan jilbab yang dilakukan maskapainya.

Secara prinsip, menurutnya, tidak ada larangan. Kajian komprehensif saat ini dibutuhkan untuk menyesuaikan kebijakan atribut seragam pramugari.

Dinas Bina Marga DKI lanjutkan pelebaran akses JIS

 

 Jakarta (ANTARA) - Dinas Bina Marga DKI Jakarta membangun trotoar untuk halte kendaraan umum maupun pejalan kaki di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebagai bagian dari kelanjutan proyek pelebaran akses Jakarta International Stadium (JIS).

"Pembangunan akses jalan di JIS terdiri dari beberapa pekerjaan. Salah satunya yang sudah diselesaikan pelebaran Jalan Sunter Permai," kata Sub Koordinator Urusan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga DKI Jakarta Ricky Janus kepada wartawan di Jakarta Utara, Senin.

Ricky mengatakan, pekerjaan Jalan Sunter Permai yang telah selesai dikerjakan meliputi konstruksi jalan dan pekerjaan konstruksi saluran.

Kini, radius tampung usai Jalan Sunter Permai setelah pelebaran mencapai empat kendaraan, lebih lebar dari sebelumnya yang hanya dua kendaraan.

Selanjutnya, pada 2023 akan dilaksanakan pekerjaan fasilitas trotoar untuk halte kendaraan umum dan pejalan kaki. Penyelesaian fasilitas tersebut ditargetkan pada tahun ini.

Selain itu, Ricky menjelaskan tentang rencana Ramp Papanggo. Ramp Papanggo merupakan akses penghubung dari Tol Dalam Kota tepatnya di KM 15 Ancol menuju JIS dan sebaliknya.

Dalam jangka pendek, saat ini dibangun melintasi depan sisi timur Waduk Cincin, Jalan Bisma, Perumahan Sunter Taman Agung, lalu ke Jalan Sunter Permai Raya. Adapun untuk rencana pembangunan jangka panjang akan melalui Jalan Bisma Raya.

Menurut Ricky, nantinya dengan melintasi ramp tersebut, kendaraan bisa melalui Jalan Danau Bisma untuk mencapai ke JIS.

"Artinya nanti ketika selesai pembangunan trotoar ini sekaligus menata ruang-ruang di samping JIS itu sehingga nanti akan rapi," kata Ricky.

PKS Desak Pemerintah Segera Tangani Kasus Diabetes Anak

 

  Terkait terjadinya 70 kali kasus diabetes anak yang terjadi hingga tahun 2023, pemerintah didesak bergerak cepat melakukan berbagai upaya. Tujuannya, untuk menekan terjadinya kasus tersebut.

Desakan itu disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, Minggu (5/2). 

Menurut Netty, Rilis Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) soal meningkatnya kasus diabetes pada anak harus menjadi alarm penting bagi para pemangku kebijakan. 

Netty meminta agar program kesehatan yang selama ini telah dianggarkan setiap tahunnya dijalankan secara efektif dan sesuai target sasaran.

"Program kesehatan dalam aspek promotif, preventif dan kuratif harus dimaksimalkan oleh Kemenkes ke daerah-daerah darurat diabetes anak," jelas Netty. 

Menurut Netty, dalam aspek promotif harus dimulai dengan edukasi kepada para orang tua soal pangan sehat dan kaya nutrisi. Ia tidak ingin  orang tua salah dalam memahami produk-produk makanan manis, semisal SKM baik digunakan untuk anak-anak.

Netty juga meminta pemerintah agar mengingatkan para pelaku industri di bidang konsumsi untuk taat terhadap kewajiban penyampaian informasi kandungan produk.

Ia mengingatkan kepada para Produsen untuk jujur, jelas dan transparan dalam mencantumkan kandungan bahan dalam produknya. 

Kemiskinan Menunjukkah Negara Belum Mengurus Warganya Sesuai Amanat UUD NRI 1945

  

Tingkat kemiskinan September 2022 tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan ini naik tipis dari Maret 2022 (9,54%) tetapi lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 (9,71%). Hal ini menjadi sorotan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati. Ia menyampaikan pandangannya di Jakarta pada Kamis (2/2/2023).

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menegaskan bahwa kemiskinan mendapatkan perhatian secara fundamental dari negara. Pada pasal 34 Ayat 1-4 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : 1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 3) Negara bertanggung-jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Dalam UU no.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, juga disebutkan bahwa : 1) Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. 2) Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga menilai bahwa pengurangan angka kemiskinan cenderung stagnan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin pada September 2022 yaitu sebesar 26,36 juta orang atau setara dengan 9,57 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,20 juta orang atau 0,03 persen terhadap Maret 2022. Jika dibandingkan dengan September tahun 2017, jumlah penduduk miskin sebesar 26,58 juta orang setara dengan 10,12%. “Artinya perubahannya hanya sekitar 220 ribu saja, angkanya tidak terlalu signifikan,” ungkap Anis.

Anis juga menyoroti program pengentasan kemiskinan yang tidak terpusat pada satu lembaga dan tidak memiliki data yang valid. “Program pengentasan kemiskinan tidak terpusat pada satu lembaga yang setara dengan kementerian atau lembaga khusus yang langsung dipimpin oleh Presiden. Hal ini berdampak terhadap proses koordinasi dan pencapaian target pengurangan angka kemiskinan,” papar Anis. Persoalan data juga masih menjadi persoalan mendasar yang dihadapi dalam memberikan bantuan atau penyaluran program. “Masih banyak terdapat exclusion error dan inclusion error dalam data perlindungan sosial sehingga tidak tepat sasaran, ” tegasnya.

Lebih lanjut Anis menjelaskan bahwa kemiskinan didominasi oleh persoalan struktural. “Adanya struktur sosial masyarakat yang tidak memiliki akses atau mobilitas vertical untuk menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata, menjadi persoalan tersendiri,” katanya. Kelompok ini terdiri dari para petani yang tidak memiliki tanah pribadi atau petani dengan kepemilikan lahan yang kecil sehingga hasilnya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, buruh yang tidak memiliki skill atau keahlian yang dikenal dengan sebutan unskilled labour.

Bangun Skywalk di Lebak Bulus, Dinas Bina Marga DKI Gelontorkan Rp 100 Miliar dari APBD 2023

  

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengalokasikan Rp 100 miliar untuk pembangunan skywalk di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho berujar, Rp 100 juta itu dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2023.

"(Anggaran pembangunan skywalk di Lebak Bulus) mungkin sekitar Rp 100 miliar-an lah, dialokasikannya dari APBD (DKI) 2023," ungkapnya di Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (2/2/2023).

Menurut Hari, panjang skywalk yang bakal dibangun itu sekitar 700 meter atau dua kali lipat panjang Skywalk Kebayoran.

"Iya, di dekat Poins Square," sebutnya.

Panjangnya hampir dua kali lipat Skywalk Kebayoran, sekitar 700 meter-an," sambung dia.

Hari mengungkapkan, skywalk di Lebak Bulus itu akan menyambungkan dua Halte Transportasi Jakarta (Transjakarta) dengan Stasiun Mass Rapid Transit (MRT) Lebak Bulus.

Dalam kesempatan itu, ia menyatakan pembangunan skywalk tersebut akan berlangsung sekitar April dan rampung pada Desember 2023.

"Pengerjaan 8 bulan (mulai April), selesai di Desember. Kan nanti lelang (jasa kontraktor) dulu," tuturnya.

Untuk diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono baru saja meresmikan program serupa yaitu Skywalk Kebayoran di Kebayoran Lama pada 27 Januari 2023.

Skywalk itu menyambungkan Halte Transjakarta Pasar Kebayoran Koridor 8, Halte Transjakarta Velbak Koridor 13 dan Stasiun Kereta Rel Listrik (KRL) Kebayoran. Panjang bentang skywalk tersebut 452 meter. Jembatan di skywalk itu berlebar 3,6 meter. 

Terdapat 10 kamera CCTV yang diinstal di dalam area skywalk tersebut. Sementara itu, ada tiga kamera CCTV di luar area Skywalk Kebayoran.

Keberadaan Skywalk Kebayoran menambah fasilitas umum bertransportasi yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta setelah MRT hingga Simpang Temu CSW-ASEAN. 

Berita Penculikan Anak Jelang Tahun Politik, FPKS: Jangan Selalu Bikin Resah Masyarakat

  

Jakarta – Masifnya pemberitaan penculikan anak akhir-akhir ini muncul kembali khususnya di Jakarta menjadi pertanyaan sejumlah kalangan, tidak terkecuali Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta.

Ketua FPKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan, kalau dicek di mesin pencari online sekitar tahun 2018 persis setahun menjelang Pemilihan Umum 2019, banyak beredar pemberitaan penculikan anak.

“Jangan selalu bikin rakyat resah, dan isu ini bukan hanya di Jakarta, ini sudah membuat resah se-Indonesia,” kata Yani, Jum’at (3/2/2023).

“Ini seperti pengulangan, patut kita curigai ada pihak-pihak yang bermain dengan isu penculikan anak, untuk pengalihan isu dugaan kecurangan proses Pemilu 2024 yang saat ini juga sedang viral,” sambungnya lagi.

Yani yang juga Koordinator Wilayah PKS DKI Jakarta ini melanjutkan, dalam kondisi seperti ini, aparat keamanan harus bergerak cepat untuk mengusut tuntas tentang pemberitaan penculikan anak .

“Jika memang ada segera tangkap, jika hoax cegah atau tangkap penyebar pertama info tersebut sesuai aturan perundang-undangan, saya rasa pengalaman Polri sudah luar biasa terkait hal tersebut,” ujarnya.

Dengan suasana yang meresahkan ini, hampir seluruh sekolah-sekolah di Jakarta merespon dengan ketatnya penjagaan sekitar sekolah.

“Ini kejahatan yang luar biasa jika dilakukan berulang setiap jelang tahun Pemilu, seperti mengalihkan perhatian masyarakat dari masalah ekonomi dan politik ke masalah keamanan,” pungkasnya.

Terpopuler Metro: Kepala Dinas SDA DKI Sebut Sodetan Ciliwung Sepenuhnya Proyek Pusat

  

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler yang banya dibaca di kanal Metro Tempo masih menyangkut soal polemik Sodetan Ciliwung. Proyek yang memantik perdebatan soal mangkrak 6 tahun dan siapa yang bikin mangkrak. 

Pemerintah Pusat, seperti yang disampaikan Presiden Jokowi dan anak buahnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut proyek pengendalian banjir di Jakarta ini telah mangkrak selama 6 tahun.Kendati tidak menunjuk hidung secara langsung, publik bisa menebak kemana arah tudingan Jokowi dan Basuki itu dituju. Masyarakat bisa dengan mudah menangkap, bahwa jari Jokowi dan Basuki sedang mengarah ke Anies Baswedan, Gubernur DKI yang menjabat periode 2017-2022. 

Namun, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Yusmada Faizal menyatakan Sodetan Kali Ciliwung sepenuhnya merupakan proyek pemerintah pusat, baik itu untuk pembangunan maupun untuk pembebasan lahannya.