Jakarta, CNN Indonesia -- PKS menolak rencana pemerintah menggelontorkan subsidi untuk pembelian mobil dan motor listrik. Pemberian subsidi untuk pembelian kendaraan listrik itu dinilai hanya menguntungkan masyarakat kelas atas.
"Pengguna motor dan mobil listrik itu kan relatif masyarakat kelas menengah dan atas. Mereka tidak membutuhkan subsidi," kata Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/12).
Pemerintah berencana memberikan subsidi bagi setiap pembelian mobil dan motor listrik. Besarannya saat ini masih digodok, namun diperkirakan untuk mobil listrik murni besaran subsidinya sekitar Rp80 juta dan untuk mobil listrik berbasis hybrid sebesar Rp40 juta.
Kemudian, untuk motor listrik pemerintah berencana memberikan subsidi Rp8 juta, serta untuk motor konversi Rp5 juta.
Menurut Mulyanto subsidi itu tidak tepat sasaran. Ia menilai subsidi seharusnya diberikan bagi masyarakat yang tidak mampu membeli komoditas pupuk, listrik, maupun BBM.
Mulyanto juga menilai pemberian subsidi pembelian mobil dan motor listrik ini merupakan sebuah paradoks. Pasalnya, subsidi untuk masyarakat menengah dan atas jor-joran.
"Sementara subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu malah ditahan-tahan," imbuhnya.
Mulyanto mengecam sikap tidak adil Pemerintah dalam mengalokasikan dana subsidi. Kepada masyarakat mampu, pemerintah dengan gampang menggelontorkan subsidi triliunan rupiah.
Sementara untuk masyarakat kecil anggaran subsidi dipirit-pirit. Itu pun masih dikeluhkan dan terus dikurangi jumlahnya.
Ia mencontohkan soal subsidi BBM, pemerintah terkesan berat membantu masyarakat yang membutuhkan. Subsidi BBM ini selalu dipermasalahkan, padahal harga minyak dunia terus turun jauh di bawah angka asumsi makro APBN.
"Akhir-akhir ini harga minyak dunia sudah anjlok jauh di bawah asumsi APBN, bahkan pemerintah telah berjanji, kalau harga minyak dunia menjadi sebesar USD 75 per barel, maka harga BBM bersubsidi akan diturunkan," papar Mulyanto.
"Namun mana realisasinya? Harga minyak dunia yang dilaporkan WTI akhir-akhir ini sudah mencapai USD 70 per barel. Sementara, asumsi APBN kita sebesar USD 100 per barel," kata dia menambahkan.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang sebelumnya mengumumkan pemerintah berencana memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik.
Namun, Agus menyatakan tak semua kendaraan listrik akan mendapat insentif atau subsidi berupa potongan harga. Pemerintah mensyaratkan subsidi itu diberikan terhadap kendaraan yang memiliki pabrik di Indonesia.
Sedangkan, untuk kendaraan listrik yang berstatus CBU (completely built up) belum dijelaskan lebih lanjut.
Belum pasti kapan pemerintah meresmikan kebijakan pemberian subsidi itu. Agus mengatakan saat ini pemerintah masih dalam tahap finalisasi pembahasan besaran subsidi.
No comments:
Post a Comment