JPO Matraman diresmikan setelah direvitalisasi

  

Jakarta (ANTARA) - Dinas Bina Marga DKI Jakarta meresmikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Matraman di Jalan Matraman Raya, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, setelah direvitalisasi menjadi infrastruktur yang ikonik.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, JPO tersebut sudah dapat digunakan untuk umum setelah direvitalisasi selama enam bulan.  
“Tentunya dengan JPO ini, saya harapkan karena sudah dilengkapi dengan peralatan yang modern dapat dijaga dengan baik," kata Hari Nugroho di Jakarta, Jumat.

Hari menambahkan, rencana revitalisasi JPO Matraman telah dibicarakan pada tahun 2021 dan dikerjakan pada 2022.

Revitalisasi JPO yang menghubungkan antara Kelurahan Kebon Manggis dan Kelurahan Palmeriam itu menelan anggaran sebesar Rp5,2 miliar.

JPO Matraman yang mengusung konsep masjid itu juga ramah bagi penyandang disabilitas, lansia dan ibu hamil karena sudah fasilitas lift. JPO Matraman dilengkapi CCTV di beberapa sudut.

"JPO Matraman juga dilengkapi dengan 17 lampu LED dan 22 lampu RGB yang dapat menambah estetika," ujar Hari.

Warna lampu-lampu tersebut bisa disesuaikan dengan tema-tema tertentu. Misalnya saat peringatan Hari Kemerdekaan RI.

Dia mengatakan, kehadiran JPO Matraman menambah jumlah JPO ikonik di Jakarta Timur. Saat ini ada tiga JPO ikonik, yak JPO Sumarno, JPO Kolonel Sugiono dan JPO Matraman.

"JPO ini tidak hanya menjadi sarana penyeberangan orang, tapi juga bisa menghadirkan pengalaman baru. Mari kita jaga bersama," tutur Hari.

PKS Minta Pembatasan Usia PJLP Ditunda: Kajian Jangan Asal-Asalan

  

Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Nasrullah menyoroti kebijakan pembatasan usia maksimal 56 tahun bagi yang membuat resah para Penyedia Jasa Lainya Perorangan (PJLP) usia tua. Nasrullah mempertanyakan kajian yang dilakukan Pemprov DKI.

"Soal kebijakan batasan kerja di usia kerja umur 56 tahun ke atas memang harus mendapat pengkajian kembali, apakah umur 56 masih layak atau tidak layak bekerja pada PJLP," kata Nasrullah kepada wartawan, Sabtu (31/12/2022).

Nasrullah memandang jenis pekerjaan untuk PJLP sangatlah beragam, mulai dari pekerjaan lapangan hingga perkantoran. Di samping itu, kekuatan fisik masing-masing orang mesti menjadi pertimbangan membuat aturan baru.

Di samping itu, tingkat pemerataan pemenuhan kebutuhan kerja dan azas keadilan nya juga bisa menjadi faktor pembatasan usia. Oleh karena itu, sebelum memutuskan sesuatu apakah itu sudah dilakukan kajian dasar akademik, ini yang harus dimiliki pak Gubernur," ujarnya.

Penasehat F-PKS di DPRD DKI itu lantas mengusulkan agar aturan itu ditunda sementara waktu apabila belum mengantongi kajian. Dia mewanti-wanti jangan sampai kajian dilakukan secara asal-asalan.

"Jika belum ada dasar kajian akademik maka keputusan batasan usia 56 tahun harus ditunda. Tapi jika sudah ada apakah kajian tersebut valid atau asal-asalan. Jika valid ya kita harus menghormati keputusan," imbuhnya.

Untuk diketahui, ketentuan batasan usia PJLP tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan. Selanjutnya, DKI akan membentuk Tim Pengendalian Penggunaan PJLP yang diketuai oleh dirinya sendiri.

"Dalam pembentukannya, terdapat tugas dan wewenang untuk memantau pengelolaan PJLP, verifikasi, dan validasi analisis pekerjaan, analisis beban kerja, risiko pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan PJLP. Ini dilakukan untuk pengoptimalan pelaksanaan Kepgub yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2023," terangnya.

Adapun, klasifikasi pekerjaan PJLP yang diatur dalam Kepgub tersebut sesuai dengan jenis pekerjaan yang sesuai untuk Sumber Daya Manusia (SDM) usia produktif, terdiri dari Tenaga Lapangan Umum, seperti petugas mekanikal elektrikal, petugas kebersihan dalam dan luar gedung, keamanan, pemulasaran jenazah, pengemudi, dan lain sebagainya. Sementara untuk Tenaga Teknis seperti petugas kesehatan satwa, pengolah data pengukuran, arsitek perizinan, customer relation, dan lain sebagainya.

Dinas SDA Jakarta Siap Distribusi Pompa Air Mobile, Tetap Siaga Antisipasi Banjir Akibat Cuaca Ekstrem

  

SEWAKTU.com - Dinas Sumber Daya Air (Dinas SDA) Jakarta berupaya mengantisipasi terjadinya banjir yang disebabkan cuaca ekstrem dengan menyiapkan 461 pompa air mobile.

Rencananya, pompa air mobile tersebut akan di tempatkan oleh Dinas SDA Jakarta pada sejumlah titik sebagai antisipasi banjir akibat cuaca ekstrem yang sebelumnya telah diprediksi oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

“Dinas SDA DKI Jakarta memiliki 502 unit pompa stationer yang tersebar di 181 lokasi, pompa air mobile sebanyak 461 unit, pintu air sebanyak 799 unit di 547 lokasi, alat berat 230 unit,” terang Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Yusmada Faizal dilansir dari akun Instagram resmi @dinas_sda yang dikutip oleh Sewaktu.com pada Jum'at, 30 Desember 2022.

Selain menyiapkan berbagai peralatan penunjang, Dinas SDA Jakarta juga mempersiapkan sejumlah personel sekaligus operator.

Rencananya, personel yang akan dikerahkan sebanyak 4.179 personel pasukan biru berikut 1.753 operator pompa dan pintu air.

“Dan seluruh personel siaga dan tanggap dalam mengantisipasi maupun penanganan kejadian banjir atau genangan,” sambungnya.

Menurut Yusmada, koordinasi dan persiapan tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi adanya potensi cuaca ekstrem di wilayah Jabodetabek.

“Koordinasi ini untuk memastikan seluruh pompa, alat berat, dan infrastruktur pengendali banjir dapat beroperasi dengan optimal,” pungkasnya.

Ahmad Syaikhu: PKS Ingin Lahirkan Pemimpin Nasionalis-Religius

 

Merdeka.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menegaskan, penjajakan koalisi Pemilu 2024 terus dilakukan bersama NasDem dan Demokrat. PKS ingin menghadirkan poros perubahan bersama NasDem dan Demokrat.

"Saat ini PKS telah melakukan penjajakan koalisi dan komunikasi politik dengan berbagai partai. Khususnya dengan Partai NasDem dan Partai Demokrat," ujar Syaikhu dalam Pidato Kebangsaan Akhir Tahun 2022, Jumat (30/12).

Sosok yang diingin PKS juga harus bisa menjadi simbol perubahan untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. "Dan menjadi simbol perubahan untuk Indonesia yang lebih baik," sambungnya.

Sebelumnya, NasDem, Demokrat dan PKS akan melakukan deklarasi bersama koalisi serta paket calon presiden dan calon wakil presiden. Koalisi yang membawa semangat perubahan ini akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Diharapkan deklarasi koalisi bisa dilakukan pada awal tahun 2023.

"Sampai saat ini kita berencana deklarasi bersama. Kita pastikan deklarasi koalisi, dengan paket capres dan cawapres agar masyarakat bisa bener-bener mengetahui seperti apa formasi dari koalisi perubahan ini," kata Ketua DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, dikutip Jumat (30/12).

Namun, sampai saat ini belum ada kesepakatan siapa calon wakil presiden untuk Anies Baswedan. Demokrat sendiri menginginkan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres.

Tidak mungkin juga kita perjuangkan perubahan dan perbaikan lalu memasang capres dan cawapres dari yang identik dengan status quo tentu capres dan cawapres kita adalah tokoh-tokoh identik dengan perubahan," ujarnya.

Terkait kapan akan dilakukan deklarasi, Herzaky mengungkapkan, Demokrat masih menunggu keputusan Majelis Tinggi Partai. Harapannya koalisi dan paket capres-cawapres sudah bisa dideklarasikan di awal tahun.

"Kita tunggu majelis partai kita tunggu deklarasi pada saat yang tepat, tapi yang pasti awal tahun adalah awal yang baik adalah waktu yang baik untuk memulai sesuatu yang baru," tutupnya.

Sosok yang diingin PKS juga harus bisa menjadi simbol perubahan untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. "Dan menjadi simbol perubahan untuk Indonesia yang lebih baik," sambungnya.

Sebelumnya, NasDem, Demokrat dan PKS akan melakukan deklarasi bersama koalisi serta paket calon presiden dan calon wakil presiden. Koalisi yang membawa semangat perubahan ini akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Diharapkan deklarasi koalisi bisa dilakukan pada awal tahun 2023.

"Sampai saat ini kita berencana deklarasi bersama. Kita pastikan deklarasi koalisi, dengan paket capres dan cawapres agar masyarakat bisa bener-bener mengetahui seperti apa formasi dari koalisi perubahan ini," kata Ketua DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, dikutip Jumat (30/12).

Bina Marga Bakal Perbaiki Jembatan Marunda Miring dan Rawan Ambrol

  

Jakarta - Pembatas jembatan Marunda Cilincing, Jakarta Utara (Jakut) miring dan rawan ambrol. Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengatakan akan memperbaiki kerusakan tersebut.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho telah menerima laporan kerusakan tersebut. Saat ini, pihaknya sedang melakukan analisis penyebab kerusakan.

"Ya sudah dicek, dan sedang dianalisis penyebabnya," kata Hari saat dihubungi, Kamis (29/12/2022).

Hari menyampaikan Pemprov DKI sedang memulai perencanaan perbaikan. Dia belum menjelaskan kapan perbaikan itu dimulai.

"Ya, lagi dihitung konsultan perencanaan untuk perbaikannya," ujarnya.

Pembatas jembatan Marunda Cilincing merenggang dari badan jembatan. Pembatas atau pagar jembatan tersebut pun miring.

Pantauan detikcom, Kamis (29/12), muncul celah sekurangnya 20 cm akibat pembatas jembatan tersebut yang miring. Kondisi itu membuat pembatas jembatan itu rawan ambruk dan jatuh dari ketinggian.

Pembatas jembatan yang miring itu merupakan jalur warga yang melaju dari Semper ke arah Marunda atau Tarumajaya. Dilihat dari bawah jembatan, pembatas itu tampak miring ke kanan. Sebagai informasi, di bawah jembatan terdapat sejumlah lapak-lapak penjual barang bekas.

Pembatas jembatan itu sudah miring dan merenggang sejak Senin (26/12). Beberapa waktu kemudian, di ruas pembatas jembatan yang miring itu dipasang pembatas jalan (road barrier) beton dan lampu LED yang akan dinyalakan saat hari sudah gelap.

Pemerintah Minta Korban Gempa Perbaiki Rumah Pakai Uang Sendiri, Legislator PKS: Sangat Tak Pantas!

  

Jakarta (29/12) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis mempertanyakan kebijakan Pemerintah yang meminta korban gempa untuk memperbaiki rumahnya menggunakan uang pribadi.

Hal ini disampaikan melalui keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/12/2022).

Dalam tulisannya, Iskan mempertanyakan alasan pemerintah meminta hal demikian kepada korban gempa. Meski akan ada sistem reimbursement, ia tetap merasa hal seperti ini tidak layak dilakukan pemerintah.

“Saya rasa kita setuju bahwa hal ini tidak benar. Pada dasarnya korban gempa itu sudah mengalami kerugian, termasuk dari segi materi. Tidak pantas rasanya pemerintah meminta korban menggunakan uangnya sendiri untuk perbaikan rumah, walau ada reimburse juga sangat tidak pantas,” ujar Iskan.

Iskan kemudian juga mempertanyakan batas anggaran yang ditetapkan pemerintah untuk perbaikan tiap rumah akibat gempa tersebut.

“Kalaupun pakai sistem reimburse, ini kan harus jelas berapa batas anggaran perbaikan yang kemudian akan diganti uangnya oleh pemerintah. Tidak bisa hanya meminta begitu saja kemudian nanti saat diminta reimburse, prosesnya rumit,” katanya.

Anggota Fraksi PKS ini juga mempersoalkan sikap Pemerintah yang seakan tidak memiliki kepekaan dan sense of crisis untuk memahami kondisi korban yang kesulitan.

“Pemerintah ini kan seharusnya melayani masyarakat, apalagi ini sedang kesulitan kena bencana, bukannya malah dibebani untuk menanggung biaya perbaikan sendiri. Dimana hati nuraninya?” imbuhnya.

Oleh sebab itu, Iskan meminta pemerintah untuk bisa lebih bijaksana lagi dan tetap pada marwahnya untuk membantu mempermudah kehidupan rakyatnya dan bukan malah menyulitkan dengan pernyataan-pernyataan konyolnya.

Antisipasi Banjir, Dinas SDA DKI Jakarta Siagakan Ratusan Pompa Air

  

JAKARTA, iNews.id - Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menyiagakan ratusan unit pompa dan alat berat hingga ribuan personel pasukan biru untuk mengantisipasi banir. Semua pompa dipastikan berfungsi dengan baik.

"Dinas SDA DKI Jakarta memiliki 502 unit pompa stasioner yang tersebar di 181 lokasi, pompa mobile sebanyak 461 unit, pintu air sebanyak 799 unit di 547 lokasi, alat berat 230 unit, 4.179 personil pasukan biru serta 1.753 operator pompa dan pintu air," tulis laman Instagram resmi @dinas_sda dikutip, Kamis (29/12/2022).

Rapat koordinasi sudah digelar untuk memastikan seluruh pompa, alat berat serta infrastruktur pengendali banjir beroperasi optimal.

"Koordinasi ini untuk memastikan seluruh pompa, alat berat dan infrastruktur pengendali banjir dapat beroperasi dengan optimal dan seluruh personil siaga dan tanggap dalam mengantisipasi maupun penanganan kejadian banjir/genangan," tuturnya.

Sebagai informasi, wilayah Jakarta berpotensi dilanda cuaca ekstrem dalam periode 27 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023 mendatang. Hal itu juga berpotensi sejumlah wilayah Ibu Kota terendam banjir imbas intensitas hujan yang tinggi.

Kebakaran Pemukiman Padat Di Mampang, Dewan Minta Pemprov DKI Cepat Tangani Musibah

  

Jakarta – Musibah kebakaran yang terjadi di Jalan Bangka Buntu I RW 05, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (26/12) malam, mendapat sorotan dari wakil rakyat Jakarta, salah satunya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi PKS Achmad Yani yang meminta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI cepat tangani musibah yang terjadi sudah lebih dari dua jam ini.

“Saya sudah meminta kepada beberapa Dinas terkait untuk segera menangani musibah ini dengan cepat,” ucap Achmad Yani yang juga bertempat tinggal di Jalan Bangka, Jakarta Selatan ini, Senin (26/12/2022).

Beberapa Dinas yang dihubungi diantaranya Gulkarmat, yang tentunya segera memadamkan dan mengamankan api agar tidak menjalar ke bangunan dan pemukiman warga lainnya. Kemudian Dinas Sosial, yang akan menyiapkan tenda dan peralatan yang diperlukan, serta makanan untuk korban kebakaran.

“Saya juga menghubungi Disnakertransgi untuk menyiapkan genset untuk listrik tempat penampungan warga di Masjid Al Aqwam serta penampungan lainnya,” jelas pria yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ini.

Ia juga berkoordinasi dengan Satpol PP dan jajaran pihak aparat keamanan untuk menjaga keamanan lingkungan warga, yang dalam kondisi seperti ini warga yang terkena musibah tidak perhatian dengan barang-barang yang berhasil diselamatkan.

“Terakhir, saya hubungi Dinas Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan untuk menyelamatakan korban yang sakit dan meminimalisir adanya korban jiwa,” pungkasnya.

Diketahui, musibah kebakaran yang terjadi sekira pukul 20.00 wib ini melahap bangunan rumah warga yang berada di RT 006, 007 dan 008 RW 05 Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Menurut informasi warga, kebakaran berlangsung sudah lebih dari dua jam dan sudah 38 unit mobil pemadam diturunkan untuk melakukan penyelamatan dan pemadaman di wilayah tersebut.

Kurangi Macet, Terminal Kalideres Bangun Fasilitas Park and Ride

  

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan  menambah fasilitas Park and Ride di Terminal Kalideres Jakarta Barat. Ini sebagai upaya meminimalisir penggunaan mobil pribadi dan kemacetan di Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, penyediaan fasilitas Park and Ride di Terminal Kalideres ini bertujuan agar masyarakat di sekitar Kalideres serta daerah penyangga yang akan beraktivitas menuju Jakarta dapat memarkirkan kendaraan pribadinya untuk berpindah moda menggunakan layanan angkutan umum yang tersedia di terminal seperti Transjakarta, Mikrotans dan angkutan umum lainnya. 

"Peningkatan fasilitas Park and Ride di Terminal Kalideres, selain untuk meningkatkan kenyamanan juga untuk meningkatkan kapasitas bagi penggunanya," kata Syafrin, Selasa (27/12).

Dijelaskan Syafrin, kegiatan ini merupakan salah satu program RPJMD Pemprov DKI Jakarta serta bagian dari strategi Push and Pull yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta modal share angkutan umum di Jakarta. 

"Masyarakat pun tidak perlu ragu karena Park and Ride dibangun berdekatan dengan halte, terminal dan stasiun transportasi publik untuk melanjutkan perjalanan seperti Transjakarta dan MRT," tambahnya.

Fasilitas Park and Ride, lanjut Syafrin, terletak di lokasi-lokasi perbatasan dengan kota-kota penyangga, pengguna kendaraan pribadi dapat menempatkan kendaraannya di Park and Ride sebelum melanjutkan perjalanan dengan transportasi publik di Jakarta. 

Ia menuturkan, hingga saat ini, telah dibangun 11 Fasilitas Park and Ride di berbagai lokasi di Jakarta diantaranya Ragunan, Kampung Rambutan, Terminal Terpadu Pulo Gebang, South Quarter, Pinang Ranti, Cililitan, Fatmawati, hingga yang terakhir diresmikan di Lebak Bulus.

Saat ini, Park and Ride Kalideres  dalam proses pembangunan untuk menambah kapasitas kendaraan. 

"Diharapkan pembangunan ini dapat meningkatkan penggunaan transportasi publik di Jakarta. Dengan begitu, Park and Ride dapat menjadi langkah untuk mewujudkan transportasi yang berkelanjutan," tuturnya.

Libur Nataru, MTZ Dorong Agar Pemprov Waspada Miras dan LGBT

 

 Tahun baru tinggal hitungan hari lagi. Suasana Jakarta mulai terasa geliat perayaan, karena status pandemi yang sudah semakin ringan.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli, mendorong agar Pemprov DKI Jakarta terutama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lebih jeli lagi dalam memberikan perizinan dan terus mengontrol jalannya berbagai perayaan di Jakarta.

Politisi Jakarta yang akrab disapa MTZ ini menekankan pada peredaran minuman keras (miras) dan LGBT.

“Miras selalu menjadi penyulut terjadinya kriminalitas saat ada momentum keramaian. Karena mabuk, ada saja hal-hal kecil yang jadi pemicu tawuran remaja, ini memperburuk citra Jakarta,” tegasnya.

“Dengan begitu, coba DInas Parekraf lebih rajin blusukan ke kafe-kafe atau tempat wisata. Dari tahun ke tahun banyak peredaran miras yang seakan dibiarkan,” katanya lagi.

Soal LGBT, MTZ berkaca pada berulangnya penggerebekan pada pesta gay, atau kontes kecantikan waria yang seakan tidak kapok-kapoknya. “Ini sangat mencoreng pelaksanaan Pancasila di kota kita,” katanya.

“Jangan lagi Dinas Parekraf terlalu mudah memberikan izin tanpa mengamati dulu siapa yang meminta izin, atau tanpa menurunkan staf di lapangan, agar acara-acara semacam ini tidak merusak moral di Jakarta.”

MTZ menambahkan, agar masyarakat juga saling menjaga dan lebih peduli lagi pada lingkungan. Misalnya, dengan mencari tahu kegiatan apa yang berlangsung di wilayahnya, dan dengan mengontrol anak-anak mereka di malam tahun baru.

“Tahun baru yang harusnya jadi momen rezeki bagi UMKM, jangan malah menjadi sarang kejahatan dan perbuatan asusila,” tutupnya.

Jokowi Singgung Tanggul Laut Jakarta, Walhi: Proyek Reklamasi Harus Tetap Ditolak

  

IPOL.ID – Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Suci Fitria mengingatkan lagi agar proyek reklamasi di teluk Jakarta harus tetap ditolak. Sebab, proyek itu sangat mungkin diteruskan lagi usai Presiden Joko Widodo kembali meminta percepatan pembangunan tanggul laut atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

“Reklamasi sangat mungkin (dilanjutkan). Tapi, baru akan dilaksanakan setelah fase A NCICD di pesisir diselesaikan,” ujar Suci di Jakarta, Senin (26/12/2022).

Menurutnya, proyek itu akan menjadi preseden buruk bagi bencana ekologi di Jakarta. Sebab, ucapnya, banyak hal yang tidak menjadi pertimbangan pemerintah dalam menjalankan proyek itu. Seperti, Jakarta memiliki struktur tanan aluvial yang akan berimbas pada penurunan muka tanah.

“NCICD itu perlu dikaji secara resiko. Itu proyek adaptasi perubahan iklim karena kenaikan air laut tiap tahun, tapi berdiri di atas tanah alluvial yg tingkat penurunannya lebih cepat dari pada kenaikan muka air laut,” katanya.

Apalagi, lanjutnya, sejumlah proyek tanggul laut yang kini telah terbangun harus kembali jebol dan bocor yang memiliki resiko tinggi bagi warga pesisir. Sehingga, ketika NCICD dibangun tidak serta merta menjadi solusi bagi masalah di Jakarta.

“Itu memunculkan kerentanan baru. Beberapa tanggul sudah ada kebocoran, bahkan di muara baru sempat jebol. Ini beresiko sekali, tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali menyoroti proyek tanggul raksasa di teluk Jakarta atau Giant Sea Wall yang menjadi bagian dari proyek NCICD. Menurut Jokowi, pembangunan tanggul dengan nama Giant Sea Wall ini harus segera dilanjutkan untuk mengurangi dampak banjir Jakarta, khususnya banjir rob.

Giant Sea Wall dikerjakan secara bersama oleh pemerintah pusat lewat Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta lewat Dinas Sumber Daya Air DKI dengan total panjang 33 kilometer. Kementerian PUPR bertugas membangun tanggul sepanjang 11 kilometer dan sisanya Dinas Sumber Daya Air DKI.

Berdasarkan informasi dalam laman resmi Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, pembangunan Giant Sea Wall telah terbangun sepanjang

Berdasarkan informasi progres per tanggal 8 November 2022 dalam situs Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta, tanggul raksasa Jakarta telah terbangun pada 12 bidang lokasi, yakni:
– Marunda dengan panjang 1.650 meter
– Kalibaru dengan panjang 1.591 meter
– Kalibaru dengan panjang 635 meter
– Muara Baru dengan panjang 3.833 meter
– Muara Baru dengan panjang 2.011 meter
– PLTU Muara Karang dengan panjang 825 meter
– PLTU Muara Karang dengan panjang 822 meter
– PLTU Muara Karang dengan panjang 222 meter
– Kamal Muara dengan panjang 708 meter
– Kalibaru dengan panjang 83 meter
– Muara Angke dengan panjang 136 meter
– Muara Angke dengan panjang 126 meter

Sementara, masih ada 20 bidang lainnya yang belum selesai dibangun, di antaranya:
– Marunda dengan panjang panjang 2.303 meter
– Marunda dengan panjang panjang 983 meter
– Marunda dengan panjang panjang 464 meter
– KBN dengan panjang 954 meter
– KBN dengan panjang panjang 11.253 meter
– Cilincing dengan panjang panjang 5.952 meter
– Kalibaru, Koja, Tanjung Priok, Pelabuhan Pelindo II, JICT dengan panjang 8.842 meter
– Ancol dengan panjang 8.088
– Ancol Barat, Sunda Kelapa dengan panjang 4.493 meter
– Muara Baru dengan panjang 1.962 meter
– Pantai Mutiara dengan panjang 1.309 meter
– Podomoro dengan panjang 719 meter
– Pluit, Muara Angke dengan panjang 5.088
– PIK dengan panjang 7.154 meter
– PIK dengan panjang 5.292 meter
– Area Mangrove dengan panjang 1.175 meter
– RZWP3K, Area Mangrove dengan panjang 1.204 meter
– Kamal Muara dengan panjang 2.797 meter
– Kalibaru, Koja, Tanjung Priok, Pelabuhan Pelindo II, JICT dengan panjang 1.054 meter
– Pluit, Muara Angke dengan panjang 1.291 meter.

Saran PKS ke Jokowi: Presiden Perlu Bijak Ketimbang Buat Kebisingan Reshuffle

  

VIVA Politik - Isu reshuffle kembali mencuat setelah pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang ditafsirkan akan lakukan perombakan menteri di kabinet pemerintahannya. Elite parpol dari kubu oposisi pun beri tanggapan.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyarankan agar Jokowi selaku kepala negara mesti bijak. Menurut dia, dengan sisa kepemimpinannnya yang tak sampai dua tahun lagi, Jokowi mesti cermat dalam kebijakan politiknya.

Bagi Mardani, lebih baik Jokowi menjaga soliditas menteri di Kabinet Indonesia Maju. Dia bilang dengan rekam jejak pengalamannya, Jokowi bisa mengarahkan para menterinya

Presiden perlu bijak. Di masa akhir pengabdiannya, bagus menjaga soliditas. Dengan jam terbang tinggi beliau bisa mengarahkan para menteri," kata Mardani kepada VIVA, Senin, 26 Desember 2022.

Dia menekankan upaya itu lebih baik ketimbang Jokowi melempar isu kemungkinan kembali ada reshuffle. "Ketimbang membuat kebisingan yang tidak perlu dengan reshuffle terburu-buru," tutur Mardani.

Jokowi sebelumnya ditafsirkan melempar sinyal reshuffle karena pernyataannya yang ditanya awak media. Saat itu, awak media konfirmasi ke Jokowi soal hasil survei Charta Politika yang mayoritas responden setuju ada reshuffle.

Normalisasi Kali Ciliwung, Dinas SDA DKI Jakarta Klaim Pembebasan Lahan Sudah 98 Persen

 

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta khususnya Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta masih terus mengerjakan program normalisasi Kali Ciliwung untuk penanganan banjir.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tanah Dinas SDA DKI Jakarta Roedito mengatakan pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung di area Gang Arus, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, kini sudah mencapai 98 persen

Pembebasan di Gang Arus, Cawang, sudah 98 persen," kata Roedito saat dihubungi, Jumat (23/12).

Adapun pembebasan lahan 98 persen ini setara dengan 13.182 meter persegi. Lahan yang mesti dibebaskan tersisa dua persen atau setara dengan 260 meter persegi.

Menurutnya, dua persen lahan itu terlambat dibebaskan karena area tersebut merupakan tanah wakaf.

Di tanah wakaf tersebut saat ini berdiri sebuah musala. Untuk membebaskan lahan tersebut, Dinas SDA DKI Jakarta mesti berkoordinasi dengan Kementerian Agama.

"Di Gang Arus Cawang, (yang belum dibebaskan) tinggal musala, kendalanya karena tanah wakaf," jelasnya.

Sementara itu, koordinasi antara pihaknya dengan Kementerian Agama terkait pembebasan di tanah wakaf itu hingga kini masih belum ada keputusan akhir. Untuk anggaran pembebasan di Gang Arus menelan biaya hingga Rp and 104 miliar.

"Sekitar sebegitu ya anggarannya, Rp 104 miliar," tutupnya.

Penyerapan Industri Lokal Kurang, Aleg PKS: Pemerintah Harus Prediksi Imbas Kebijakan Stop Ekspor Bauksit

  

Jakarta (25/12) — Anggota DPR RI: dari Fraksi PKS Rofik Hananto meminta perhatian pemerintah terkait masih kurangnya industri smelter dalam negeri. Imbas kebijakan stop ekspor bauksit 2023, Rofik memperkirakan akan ada surplus produksi bauksit yang belum tentu dapat diserap seluruhnya.

Berdasarkan keterangan Anggota DPR RI Fraksi PKS tersebut, baru ada 4 industri smelter dalam negeri dengan kapasitas pengolahan 14 juta ton. Sementara berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Kementerian ESDM Tahun 2022, produksi bauksit mencapai 48 juta ton. Masih ada sekitar 34 juta ton yang belum terserap.

“Ini sebenarnya yang kita tunggu responnya dari Pemerintah. Karena dari hasil RDPU Komisi VII DPR RI dengan KADIN, diperkirakan baru ada 4 smelter nanti yang akan dapat menyerap sekitar 14 juta ton bauksit,” ungkapnya.

“Jadi sebenarnya ini yang jadi pertanyaan tentang kesiapan pemerintah dalam menyetop ekspor. Masih ada waktu 6 bulan lagi, apakah bisa semua sisa bauksit itu terserap? Nah ini yang harus kita cermati,” tegas Rofik.

Menurut data ESDM per tahun 2021 serta data di lapangan, kapasitas input 3 smelter bauksit yang sudah beroperasi hanya dapat menyerap sebesar 4,56 juta ton bauksit yaitu milik PT Indonesia Chemical Alumina dengan kapasitas output 300.000 CGA (chemical grade alumina), PT Well Harvest Winning dengan kapasitas output 1 juta SGA (smelter grade alumina) dan PT Inalum dengan kapasitas output 250.000 aluminium ingot dan billet. 

Lebih lanjut, terdapat 11 smelter bauksit dengan keluaran SGA yang masih tahap pengerjaan dan 1 pabrik pengolahan dan pemurnian bauksit dalam tahap konstruksi dengan keluaran CGA.

Terkait tanggapan Rofik terhadap kebijakan hilirisasi bauksit, ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut memang merupakan amanat UU Minerba agar terhadi peningkatan nilai tambah produk industri dalam negeri, dan menyetop ekspor baru menjadi langkah awal dari rantai aktivitas hilirisasi.

“Mengeluarkan surat larangan ekspor kan gampang. Tetapi poinnya adalah apakah pemerintah sudah punya gambaran ketika ekspor dilarang, industri smelter kita sudah dapat menyerap semua bijih bauksit ini untuk kita olah sendiri,” imbuh anggotya DPR RI Komisi VII tersebut.

Anggota DPR RI Dapil Jateng VII tersebut menyebutkan hal yang harus disiapkan pemerintah terkait hilirisasi bauksit agar sesuai harapan, salah satunya bagaimana industri smelter lokal mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. 

Rofik mengingatkan agar hilirasi bauksit jangan sampai seperti hilirisasi nikel, dimana lebih banyak perusahaan asing yang menikmati nilai tambahnya. Menurutnya, pemerintah harus memfasilitasi, memberikan insentif dan membantu agar industri pengusaha anak bangsa bisa maju. 

“Tidak lupa BUMN Holding Industri Pertambangan kita (yaitu) MIND ID harus jadi lokomotif dengan memberi contoh dengan membangun industri smelter bauksit yang modern dan efisien,” tuturnya.

Selanjutnya, Rofik berharap rantai hilirisasi industri ini diikuti dengan niat pemerintah untuk memerhatikan proses industri agar dapat dinikmati oleh negara kita itu sendiri.

“Ingat juga bahwa hilirisasi bauksit ini prosesnya panjang, dan Pemerintah tidak boleh berhenti di produk alumina saja, tetapi harus ada pengembangan industri lanjutan yang mengolah alumina menjadi aluminium. Lalu berikutnya harus ada industri turunan lagi yang menyerap aluminium ini menjadi produk jadi.”

“Semua rantai hilirisasi bauksit ini harus disempurnakan oleh Pemerintah agar nilai tambah hilirisasi bauksit ini menjadi maksimal,” jelasnya.

Terakhir, Rofik juga mengingatkan pentingnnya koordinasi lintas Kementerian, seperti Kemendag, Kemenperin, KESDM, Kemenkomarves, serta Kemenkeu jika ingin mengembangkan proses rantai hilirisasi ini secara komprehensif.

Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi Dideklarasikan

  

22.12.2022.02.22 mungkin bisa jadi angka bersejarah bagi masyarakat Betawi. Kenapa? Karena pada tanggal 22 bulan 12 tahun 2022 jam 02 lewat 22 siang, Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi dideklarasikan di Balai Agung, Gedung Balai Kota DKI.

Deklarasi Majelis Amanah ini menjadi tonggak sejarah peleburan dua organisasi masyarakat Betawi, yaitu 

Badan Musyawarah (Bamus) Betawi dan Bamus Suku Betawi 1982.

Dalam acara ini, turut pula dilantik Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Budaya, Marullah Matali, menjadi pemimpin Majelis Amanah Masyarakat Betawi

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengapresiasi dan mendukung penuh deklarasi Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi ini. Dikatakan Heru, momentum deklarasi tersebut cukup unik yaitu 22/12/2022 di jam 2.22 siang. 

"Saya mengucapkan selamat dan apresiasi atas deklarasi ini. Semoga optimistis kita ini dapat diteruskan untuk menjalankan serta mendukung kegiatan pembangunan DKI Jakarta, serta membangun kaum Betawi untuk Kota Jakarta yang kita cintai," kata Pj Gubernur, saat memberi sambutan pada acara deklarasi ini, Kamis, (22/12).

Heru juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para tokoh masyarakat betawi sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. 

"Terima kasih kepasa tokoh masyarakat Betawi sehingga ini bisa terselenggara dengan baik, dan penuh kemeriahan," imbuhnya. 

Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi, Marullah Matali menambahkan, majelis ini menaungi semua ormas Betawi, termasuk Bamus Betawi yang dipimpin Riano P Ahmad dan Bamus Suku Betawi 1982 yang dipimpin Zainuddin.

"Keduanya telah bersepakat untuk rekonsiliasi dan menyatu, melebur menjadi Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi. Semoga ke depan masyarakat Betawi betul-betul solid membangun Jakarta," tuturnya. 

Marullah menjelaskan,setelah deklarasi ini, rencananya pada 2023 mendatang, Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi akan menggelar musyawarah besar untuk membuat, dan menentukan program-program serta memilih kepengurusannya. 

"Intinya nanti program dan kegiatannya sama seperti dulu yang organisasi betawi lakukan, tapi kita juga akan tambahkan program tambahan nantinya," ucap Marullah.

Deklarasi majelis digelar meriah mulai, dengan menampilkan berbagai  acara hiburan musik Betawi, tarian topeng dan ondel-ondel, serta arak-arakan kuda yang membawa Marullah Matali bersama dua pemimpin Bamus Betawi sebelumnya, yaitu Zainudin alias Haji Oding dan Riano P Ahmad, hingga Fauzi Bowo.

Setelahnya, kegiatan dilanjutkan dengan tradisi palang pintu. Kedatangan rombongan Bamus Betawi disambut Pj Sekda DKI Jakarta Uus Kuswanto, dan Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry.

Puncak acara pembacaan isi deklarasi oleh Sekjen Bamus Betawi, Syarif Hidayatullah dan Sekjen Bamus Suku Betawi 1982, M Ihsan. 

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Deklarasi Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi oleh Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Zainudin, Riano P Ahmad, Eddie Nalapraya, Nuri Tahir, Fauzi Bowo, dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

PKS Sindir Jokowi: Rakyat Tidak Menghendaki Pemimpinnya di Tengah Pandemi Naikkan BBM

  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di tengah pandemi Covid-19. Imbasnya, banyak masyarakat yang menjerit akibat kebijakan tersebut.

Karena itu, Politikus PKS Pipin Sopian menyatakan bahwa pihaknya setuju dengan pernyataan Jokowi sebelumnya yang menginginkan masyarakat tak salah pilih pemimpin. Khususnya, pemimpin yang menaikkan harga BBM di tengah pandemi Covid-19.

"Jangan sampai kita salah pilih pemimpin calon presiden 2024. Saya katakan kenapa kita tidak boleh salah karena rakyat tidak menghendaki pemimpinnya di tengah pandemi menaikkan harga BBM. Jadi saya kira bagus, saya setuju. Pak Jokowi bilang jangan sampai salah memilih pemimpin," kata Pipin kepada wartawan, Sabtu (24/12/2022).

Pipin menjelaskan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM tersebut dirasakan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dia bilang, kondisi ekonomi masyarakat kini menjadi carut marut.

Diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan, pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 nanti masyarakat sebaiknya tidak salah memilih pemimpin. Dia mengingatkan masyarakat agar jangan memilih pemimpin yang senang duduk di Istana.

Menurut Presiden Jokowi, pemimpin Indonesia ke depan adalah yang memahami perasaan masyarakat.

"Konsekuensi ke depan pemimpin seperi apa yang kita cari? Hati-hati, saya titip hati-hati. Pilih pemimpin yang mengerti apa yang dirasakan rakyat, pilih nanti di 2024 pilih yang ngerti apa yang dirasakan oleh rakyat, setuju?" ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu (26/11/2022).

"Pilih pemimpin yang tahu apa yang diminginkam rakyat, yang dibutuhkan rakyat, setuju? Jangan sampai, jangan sampai kita pilih pemimpin yang hanya senang duduk di istana yang AC-nya dingin, saya ulang, jangan sampai kita pilih pemimpin yang duduk di istana AC dingin," sambung dia.

Pembangunan Masjid di Kampung Gembira Gembrong Dimulai

  

Wali Kota Jakarta Timur, Muhammad Anwar hari ini melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Nurul Hidayah di Kampung Gembira Gembrong, RW 01 Cipinang Besar Utara, Jatinegara.

Anwar mengatakan, pembangunan Masjid Nurul Hidayah ini merupakan upaya bersama Pemkot Jakarta Timur dengan Baznas Bazis DKI Jakarta. Dahulu masjid ini merupakan musala, namun terbakar hingga akhirnya rusak parah pada tahun lalu.

"Kini direvitalisasi menjadi masjid yang megah. Masjid ini sangat dibutuhkan untuk ibadah warga," ujarnya, Jumat (23/12).

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil diskusi dengan pengurus RW dan masyarakat, masjid dibangun menjadi tiga lantai dengan konsep masjid modern.

"Kami harap masjid ini nantinya bisa sebagai sarana ibadah, kegiatan sosial dan tempat musyawarah," ucapnya.

Wakil Ketua IV Basnas Bazis DKI Jakarta,  Nasir Tajang mengutarakan, anggaran pembangunan masjid ini bersumber dari dana Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) sekitar Rp 2 miliar.

"Targetnya pembangunan tiga bulan selesai. Nantinya masjid terintegrasi dengan TPA dan ramah disabilitas," ungkapnya.

Ketua RW 01, Cipinang Besar Utara, Maju Saiman Hutabarat mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur dan Baznas Bazis DKI Jakarta atas pembangunan masjid ini.

"Kalau dilihat, bangunan masjid ini sangat megah, memiliki tiga lantai dan konsepnya masjid modern," tandasnya.