Rapat di DPR, PKS Ingatkan Tito soal Pj Gubernur DKI Pengganti Anies

  

Jakarta - Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera sempat menyinggung isu Pj Gubernur DKI Jakarta pengganti AniesBaswedan saat rapat kerja bersama Mendagri Tito Karnavian hingga KPU serta Bawaslu. Mardani mengingatkan pada Tito agar mencari Pj Gubernur DKI yang netral dan profesional.

"13 September 2022 DPRD DKI akan berhentikan Anies Baswedan, karena memang edaran Pak Menteri kan, saya dapil DKI, Pak, jadi izin menyuarakan, berharap Pak Menteri pilih Plt DKI yang profesional yang netral dan betul betul berpengalaman," kata Mardani dalam rapat Komisi II DPR, Rabu (31/8/2022).

Ketua DPP PKS ini mengingatkan agar Mendagri Tito tidak main-main memilih Pj Gubernur DKI. Dia meminta agar Pj Gubernur DKI bisa netral soal Pemilu 2024.

Jangan bermain-main dengan memilih Plt yang akan bersikap 'tidak netral' di Pileg, Pilpres, maupun Pilkada, karena DKI ini seperti aquarium Pak Menteri," ucapnya.

Dia juga mengatakan Mendagri Tito bisa melihat jajarannya di Kemendagri untuk bisa menjadi Pj Gubernur DKI.

"Saya yakin dari jajaran pak Menteri ada banyak yang bisa dilihat untuk dapat perhatian," ujar dia.

Sebagaimana diketahui, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk membahas usulan pemberhentian AniesBaswedan dan Ahmad Riza Patria sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Rapat Bamus digelar hari ini.

Rapat akan digelar di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (30/8) mendatang. Dilihat detikcom, undangan rapat bamus itu diteken oleh Prasetyo beserta tiga pimpinan DPRD DKI Jakarta, yaitu Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani, Khoirudin, dan Misan Samsuri.

Prasetyo juga telah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 131/2188/OTDA. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik.

Dalam surat itu, DPRD DKI Jakarta diminta mengusulkan pemberhentian gubernur dan atau wakil gubernur kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan risalah dan berita acara rapat paripurna DPRD Provinsi tentang pengumuman usul pemberhentian. Usul itu mesti disampaikan Mendagri paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan gubernur dan wagub.

Pemprov DKI Jakarta Gandeng BUMD Sektor Pariwisata untuk Aktivasi dan Hidupkan Kawasan Kota Tua

  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melakukan kolaborasi dengan menggandeng Jakarta Experience Board (JXB), sebuah perusahaan BUMD Sektor pariwisata milik Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan aktivasi Kawasan Kota Tua.

Diketahui, saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan penyegaran di kawasan Kota Tua agar menjadi ruang untuk warga Jakarta dalam melakukan interaksi.

Direktur Utama JXB Novita Dewi mengatakan, dengan adanya pembaruan serta aktivasi yang akan dilakukan di Kota Tua, diharap dapat menyediakan ruang bagi para kreator, menjadi ruang kreatif yang inklusif di tengah kota.

Terlebih kata dia, dalam tiga hari belakangan ini, sudah digelar Festival Batavia Kota Tua yang menjajakan pebisnis UMKM hingga pertunjukkan musik. 

"Kami menyediakan ruang untuk para UMKM dan seniman agar bisa berkarya dan bertumbuh sesuai dengan fungsi dari kawasan Kota Tua sebagai ruang ketiga yang setara untuk semua," ujar Novita dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (30/8/2022).

Dalam upayanya tersebut, pihaknya kata Novita akan mengajak komunitas kota tua, generasi muda, perusahaan maupun seniman untuk dapat memperkenalkan kawasan Kota Tua.

Bahkan pihaknya kata dia, akan membuka kesempatan kolaborasi kegiatan kreatif di ruang publik untuk para pegiat seni melalui website jxboard.co.id/kolaborasi-event. 

"JXB akan menyambut inisiatif kreatif dari masyarakat, agar bersama kita wujudkan kawasan sebagai ruang kota yang aktif," tukas dia.

Sebagai informasi, Festival Batavia Kota Tua akan berlangsung dari 26 hingga 28 Agustus 2022 yang akan dilaksanakan di Plaza Fatahillah dan akan dibuka untuk umum mulai jam 10.00 hingga 21.00 WIB. 

Anies Baswedan Ubah Orientasi Pembangunan Jakarta, Selama Ini Fokus Kendaraan Pribadi

  

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah orientasi dan investasi pembangunan di Ibu Kota kepada pengurangan pemanfaatan kendaraan pribadi guna menekan kemacetan dan emisi karbon.

Kami telah mereformasi manajemen perkotaan menjadi pembangunan berorientasi transit (TOD) yang menekankan penggunaan transportasi umum secara besar-besaran," kata Anies Baswedan pada forum Urban 20 di Jakarta, Selasa, 30 Agustus 2022.anies menyoroti selama beberapa tahun terakhir pembangunan di Jakarta selalu berbasis kendaraan pribadi yang menjadi salah satu akar masalah di Ibu Kota.

"Selama beberapa dekade, manajemen perkotaan Jakarta terbiasa fokus pada pembangunan berorientasi kendaraan pribadi. Sehingga dampaknya adalah penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan," katanya.

Ia pun mendorong peran sektor swasta yang penting dalam menghasilkan pembangunan yang inklusif, adil dan berkelanjutan.

Dalam seminar acara pendukung forum Urban 20 itu, Anies menambahkan selain transportasi publik, pihaknya juga memilih pembangunan permukiman vertikal dan terintegrasi.

Bahkan, pendekatan baru untuk mengatasi masalah dan mengubahnya menjadi kenyataan sedang dijalankan.

"Program utama pembangunan perkotaan di Jakarta saat ini, seperti JakLingko, JakHabitat, program mitigasi banjir, air bersih dan program jaminan sosial yang ekstensif telah kami upayakan," ucapnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat jumlah kendaraan bermotor di Ibu Kota hingga 2020, mencapai 20,2 juta unit dan dari jumlah itu hampir 80 persennya adalah sepeda motor sebanyak 16,1 juta unit.

Sisanya adalah mobil penumpang mencapai 3,36 juta unit dan truk 680 ribu unit.

Anies menjadi salah satu pembicara dalam sesi acara pendukung Urban 20 bertajuk "Kota Sejahtera dan Berkelanjutan: Berinvestasi pada Transformasi Kota".

Agenda pendukung itu diadakan Pemprov DKI Jakarta bersama Bank Dunia dan didukung Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

PKS Ingatkan Pemerintah Ada Dampak Besar Saat BBM Harganya Naik

 

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin, menyatakan pihaknya menentang rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Alifudin menyebut kenaikan BBM akan berdampak terhadap ekonomi rakyat dan target mengurangi angka stunting di Indonesia akan sulit tercapai.

"Rencana kenaikan BBM khususnya yang bersubsidi akan naik, itu akan berdampak ke masyarakat bawah, yaitu dampak ekonomi, dan jumlah masyarakat miskin mungkin akan bertambah," kata Alifudin pada wartawan, Selasa (30/8/2022).

Alifudin mengingatkan, dara Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang.

"Kalau kemarin datanya 26 juta orang itu lumayan banyak, jadi saya sempat membaca hasil penelitian bahwa menurut Grace Fernald Anak pada keluarga dengan tingkat ekonomi rendah lebih berisiko mengalami stunting karena kemampuan pemenuhan gizi yang rendah, meningkatkan risiko terjadinya malnutrisi," ungkap Alifudin.

Alifudin juga menambahkan bahwa ketika BBM jenis Pertalite naik, khususnya subsidi, dugaannya akan membuat target Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai stunting sulit tercapai.

"Presiden ingin angka stunting berkurang sampai 14 persen, data sebelumnya kan pada survei maret 24,4 persen, jadi mengurangi 10 persen dengan potensi dampak bertambahnya masyarakat ekonomi rendah itu cukup berat," ungkapnya.

Politikus PKS Ini berharap agar rencana kenaikan BBM ini dibatalkan. Hal ini dikarenakan akan banyak masyarakat yang terkena dampaknya, mau itu positif atau negatif.

"Kami berharap pemerintah tidak menaikan harga BBM khususnya yang bersubsidi, jika itu terjadi kemungkinan dampak negatif untuk semua sektor pun akan terjadi," tuturnya.

Delegasi Berlin Apresiasi Penyediaan Hunian Inklusif Pemprov DKI

 

 Delegasi Pemerintah Kota Berlin dan Bangkok mengunjungi Kampung Susun Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara hari ini.

Kunjungan tersebut dalam rangka mengenalkan kepada para delegasi jika Pemprov DKI Jakarta terus berupaya menghadirkan keadilan dan kesempatan bagi warga Jakarta dalam mendapatkan hunian berkualitas.

Komitmen Pemprov DKI Jakarta ini diwujudkan dengan meningkatkan kualitas kawasan permukiman warga melalui penataan kampung di berbagai wilayah. Salah satunya Kampung Susun Akuarium.

Pada kunjungan itu, para delegasi mendengarkan paparan tentang sejarah dan proses pembangunan Kampung Susun Akuarium. Mereka juga mendatangi sejumlah unit dan fasilitas pada bangunan yang diresmikan 17 Agustus 2021 lalu. 

State of Berlin Delegate to the Federation and Permanent Secretary for Active Citizenship, Democracy Support and International Relations, Ana-Maria Trasnea mengaku senang karena Pemerintah Kota Berlin dapat belajar dari pengalaman Jakarta melalui kunjungan ini.

Hubungan bilateral antara Berlin dan Jakarta menunjukan jika kerja sama ini dapat membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Wanita ini juga merasa terkesan melihat kegigihan warga dalam memperjuangkan hak dan kebutuhan dasar mereka.

"Karena perumahan adalah hak asasi manusia. Dan saya senang pemerintah berupaya memfasilitasi itu semua dan mendukung rakyatnya. Saya pikir ini contoh yang sangat baik untuk melibatkan masyarakat. Ini bisa menjadi jalan menuju kota yang lebih inklusif,” ungkap Ana di lokasi, Senin (29/8).

Pada kesempatan itu, para delegasi juga disambut dengan pertunjukan tarian daerah dari anak-anak penghuni Kampung Susun Akuarium. Mereka membawakan tarian Betawi dan Sumatera Barat. 

"Sambutan ini sangat mengesankan dan penuh warna. Saya merasa sangat senang mereka menunjukkan tarian-tarian ini kepada kami dan saya berharap yang terbaik untuk mereka. Terima kasih telah mengundang kami di sini,” kata Ana.

Kepala BLUD Jakarta Smart City, Yudistira menuturkan, kunjungan ini merupakan rangkaian peer to peer meeting(pertemuan sejawat) antara Jakarta, Berlin dan Bangkok dalam rangka memperkenalkan konsep Smart City yang dikembangkan di Jakarta.

Selama ini pembangunan Kampung Susun Akuarium menggunakan pendekatan Community Action Plan yang melibatkan ahli hukum dan perumahan untuk membantu merumuskan skema pengelolaan dan pemanfaatan sesuai kebutuhan warga. Warga di lingkungan tersebut juga memberikan masukan atas desain hunian.

"Kunjungan ke Kampung Akuarium ini memberikan indikasi bahwa bicara konsep smart city itu fokusnya di masyarakat. Pengembangan Kampung Akuarium itu melibatkan masyarakat. Ide dan gagasannya bukan hanya datang dari pemerintah, tapi masyarakat bisa terlibat dalam mendesain Kampung Akuarium ini sesuai kebutuhan sendiri," ucapnya.

Perlu diketahui, keberadaan kampung di Jakarta memainkan beberapa peran kunci secara sosial, ekonomi dan budaya untuk mendukung kota. Setiap kampung yang dibangun merepresentasikan sejarah, sosial dan budaya tertentu yang tertanam di sejarah kota Jakarta. Oleh karenanya Kampung Susun Akuarium ini harus dilestarikan.

Desain kampung dibuat dengan memperlihatkan karakteristik orisinil dari Kampung Susun Akuarium. Di mana tetap mengutamakan ruang komunitas untuk interaksi sosial di setiap lantai. Kemudian desain level terpisah untuk meningkatkan interaksi tetangga antar lantai, ketinggian bangunan mid-rise untuk menjaga kekompakan masyarakat serta lantai dasar untuk kegiatan dan fasilitas komunitas.

Ke depan, rencana kegiatan ekonomi masyarakat akan dihadirkan. Beberapa potensi yang dapat menunjang kegiatan ini di antaranya kuliner, pengolahan ikan tradisional, budaya lokal, urban farming, tur kapal, wisata keagamaan, area kebudayaan, dekat dengan lokasi Kota Tua dan lokasi Komunitas Anak Kali Ciliwung.

"Kita ingin membagikan bagaimana Jakarta memberikan inklusifitas, khususnya dalam pemberian hunian kepada masyarakat. Karena kita melihat bahwa perumahan ini merupakan salah satu basic service atau layanan dasar yang harus disediakan pemerintah,” tandas Yudistira.

Komentar Menohok Habib PKS Soal Kejahatan Ferdy Sambo: Cara Allah Gak Main-main, Polri Dibersihkan

  

Warta Ekonomi, Jakarta - Sekertaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi menyebut terbongkarnya kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat (Brigadir J) merupakan skenario dari Allah swt.

Menurut saya, skenario Allah bermain, bukan main-main ini, dampak dari sebuah aktifitas Satgasus yang begitu dalam. Jadi, jangan disangka hal-hal begini, begitu saja adanya, jangan. Itu yang pertama," kata Sekjen PKS ini dalam program acara Total Politik bertajuk Kasus Sambo Di Jalan Politik, Jumat (26/8/22) kemarin.

Kedua, ini adalah satu peristiwa yang cara Tuhan (Allah) membersihkan Polri. Kalau hanya keinginan Polri, belum tentu kejadian seperti ini bisa terungkap," sambungnya.

Selain itu, Anggota Komisi III DPR RI ini juga menyinggung adanya keterlibatan dari Satgasus yang memiliki kekuatan dashyat sejak zaman Kapolri Tito Karnavian hingga Kapolri saat ini Listyo Sigit Prabowo.

"Satgasus ini sudah kayak mabes dalam mabes. Sudah kayak negara dalam negara, struktur dalam struktur. Kira-kira seperti itulah," sebutnya.

Mengapa demikian, Aboe Bakar melihat dari awal Ferdy Sambo telah memiliki banyak tim yang boleh dikatakan semacam kekuatan khusus. Misalnya, ada yang bergerak menghilangkan barang bukti, hal yang tidak wajar dilakukan polisi karena menyalahi aturan hukum.

Namun, fakta yang terjadi di luar dugaan. Adanya tekanan atau digital people power yang begitu dahsyat, sehingga Presiden Jokowi mengerti akan situasi ini. Bahkan Presiden Jokowi mengingatkan KaPolri sampai dengan empat kali untuk segera menuntaskan kasus kematian Brigadir J sampai ke akar-akarnya.

Sementara itu, saat disinggung oleh pembawa acara perihal fungsi pengawasan dari Kompolnas dan Komisi III DPR RI yang tidak berjalan, sehingga Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menunggu Ferdy Sambo terlibat kasus berat, baru reform di tubuh Polri itu dilakukan.

Menanggapi pertanyaan ini, Aboe Bakar mengatakan kadang kala sebuah kejadian yang tidak diinginkan, itu terjadi. Akhirnya terciptalah momentum atau pintu semacam jalan masuk.

Di lain sisi, hal yang sama juga disampaikan Direktur Lokataru Foundation, Haris Azhar. Ia mengatakan bahwa kasus seperti ini harusnya diperbanyak, termasuk membongkar kenapa DPR selama ini diam saja soal Satgasus sejak tahun 2019 lalu.

"Jadi, tidak semua punya link untuk mengerti dengan satu kasus. Artinya tidak semua memahaminya dengan baik. Tapi, ternyata telah terbongkar semacam ini, tahu kita ternyata ada link 303, ada link narkoba dan sabu, ada link macam-macam dan sebagainya, ini baru terungkap," jawab Anggota Komisi III DPR ini.

Terkahir, Aboe Bakar mengungkapkan bahwa selain Komisi III DPR RI, ada beberapa lembaga yang bergerak mengungkapkan dan menyelesaikan kasus Ferdy Sambo ini. "Ada Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK," tutupnya.

Jakarta Siap Menjadi Tuan Rumah Urban 20 Mayors Summit, Bahas Isu Tantangan Kota Pasca Pandemi

  

Jakarta akan menjadi tuan rumah Urban 20 (U20) Mayors Summit yang diselenggarakan di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. 

Acara ini akan diselenggarakan selama 2 hari pada tanggal 30-31 Agustus 2022. U20 Mayors Summit menjadi puncak dari forum kepemimpinan Jakarta pada U20 tahun ini. 

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ini akan memberi kesempatan bagi para pemimpin kota U20 untuk berkumpul, memperkuat kolaborasi dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia pada G20 Leaders Summit yang akan berlangsung di Bali pada tanggal 15-16 November 2022 mendatang.

Melalui U20, kota-kota yang mewakili negara-negara anggota G20 berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah nasional untuk mengatasi tantangan paling mendesak yang dihadapi dunia, termasuk pemulihan krisis akibat pandemi COVID-19, darurat iklim, dan peningkatan ketimpangan struktural. Tahun ini, U20 akan berfokus pada isu dan tantangan yang dihadapi oleh kota-kota akibat pandemi COVID-19. Sehingga tema yang diangkat adalah “Kota Pascapandemi”. 

Jakarta sebagai tuan rumah U20 Mayors Summit dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang memimpin siklus U20 kelima tahun 2022, mengundang Kepala Daerah dan Gubernur anggota G20 untuk bekerja sama dalam tiga bidang utama, yaitu (1) Investasi Kesehatan dan Perumahan Rakyat sebagai Landasan Pemulihan Ekonomi dan Sosial untuk Semua; (2) Mendorong Transisi Energi Berkelanjutan dan Akses yang Adil untuk Mobilitas Berkelanjutan; (3) Memberikan Edukasi dan Pelatihan tentang Masa Depan Pekerjaan demi Akses Pasar Kerja yang Merata untuk Semua.

Gubernur Anies menyatakan pentingnya event seperti ini untuk saling tukar pikiran, ide, dan gagasan untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dengan lebih baik. 

“Dengan semakin meng-kota-nya dunia ini, maka kota memiliki peran penting sebagai garda terdepan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh warga kota," ulas Gubernur seperti dikutip melalui siaran pers PPID, Sabtu (27/8). 

Untuk mendukung gelaran U20 Mayors Summit ini, turut diselenggarakan kegiatan Jakarta City Tour pada 29 Agustus 2022. Peserta akan berangkat dari Hotel Fairmont menuju Stasiun MRT Senayan, Halte CSW, Terowongan Kendal, dan menikmati matahari tenggelam di atas kapal Phinisi, yang merupakan salah satu cultural heritage dari Indonesia. 

Selain itu diselenggarakan tiga acara pendukung yang berlangsung secara paralel pada 30 Agustus 2022, pada pukul 09.00-11.30 di Hotel Fairmont Jakarta dan Perpustakaan Nasional sebagai berikut:

1. “International Symposium Catalyzing Economic Recovery through Urban Regeneration”, diselenggarakan bersama World Bank.

2. “High Level Talk-show: Service innovation in GBV prevention and response as part of inclusive social recoveries in DKI Jakarta”, diselenggarakan bersama United Nations Development Programme (UNDP). 

3. “Digital Governance in Accelerating Sustainable Development and Climate Resiliency”, diselenggarakan bersama dengan  Smart Change Project & UCLG ASPAC.

4. “Urban Infrastructure for Circular Economy and a Just Transition”, diselenggarakan bersama dengan Global Solutions Initiative.

5. “Enabling Cities, Caring Cities”, diselenggarakan oleh The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). 

Sementara pada acara utama akan berlangsung Diskusi Pleno oleh para pemimpin kota. Diskusi Pleno pertama akan membahas “Riding the waves of disruption towards a people-driven future: Fortifying cities’ human capital for the post-pandemic age”. Dan Pleno kedua yang akan dihadiri Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk membahas “Cities for all, cities for the future: Achieving inclusive and sustainable housing, mobility, and energy in urban areas”. 

Di hari kedua, 31 Agustus 2022 akan diselenggarakan Upacara Serah Terima U20 Communique oleh U20 Co-chair Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil kepada Presidensi G20.

U20 Mayors Summit akan dihadiri 12 delegasi kota yaitu Los Angeles (Walikota), Rotterdam (Walikota), Tokyo (Gubernur), Tshwane (Walikota), Mumbai (Komisaris dan Administrasi Kota, BMC), Sydney (Wakil Walikota), Berlin (Sekretaris Tetap Kewarganegaraan Aktif, Dukungan Demokrasi dan Hubungan Internasional), São Paulo (Wakil Sekretaris Hubungan Internasional), Madrid (Wakil Direktur Hubungan Internasional), Moskow (Wakil Kepala Departemen Ekonomi Eksternal dan Hubungan Internasional), Buenos Aires (Manajer Hubungan Internasional), Istanbul (Kepala Hubungan Luar Negeri Departemen IMM).

Juga 10 delegasi kota yang hadir secara virtual yaitu Amsterdam (Sherpa), Istanbul (Walikota), Izmir (Sherpa), Johannesburg (Sherpa), Lisboa (Walikota), Milan (Walikota), Moskow (Sherpa), Kota New York (Komisaris untuk Kebijakan & Inisiatif Strategis), Osaka (Sherpa) Roma (Walikota).

Sementara untuk kota pengamat (observer) akan dihadiri 15 delegasi yang hadir secara fisik yaitu Lima (Wakil Walikota), Quito (Dewan Kota Quito), Jawa Barat (Walikota), Banjarmasin (Walikota), Balikpapan (Walikota), Makassar (Walikota), Medan (Walikota), Padang (Walikota), Palembang (Walikota), Palu (Walikota), Surakarta (Walikota), Ambon (Pj Walikota), Yogyakarta (Pj Walikota), Surabaya (Wakil Walikota), Jambi (Kepala Dinas Pariwisata dan Kreatif). Juga 2 delegasi kota pengamat yang hadir secara virtual yaitu Glasgow (Pemimpin).

Soal Kasus Ferdy Sambo, Politikus PKS: Kalau Tidak Begini, Tidak Terbongkar Kotoran di Polri

 

 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan kasus Ferdy Sambo harus juga dilihat secara positif

Dengan adanya kasus Ferdy Sambo, menurutnya, menjadi jalan untuk membersihkan internal kepolisian yang dirasa kotor hinga ke akarnya.

"Jadi kadang-kadang sebuah kejadian yang tidak kita inginkan itulah cara positif yang terjadi membuat momentum semacam jalan masuk menuju titik solusi," ujar Aboe dalam diskusi politik Kasus Sambo di Jalan Politik yang berlangsung secara daring, Jumat (26/8/2022) malam.

Lebih lanjut, Aboe mengatakan kasus polisi tembak polisi ini jadi sebuah bukti di mana sebuah sistem dalam institusi tidak berjalan baik.

Bahkan kalah dengan sebuah ikatan angkatan dan pertemanan yang tidak profesional jika masuk dalam ranah profesionalisme kerja.

Jika hal ini terus berlanjut, menurut Aboe dalam 20 hingga 30 tahun mendatang institusi kepolisian akan semakin rusak di mata publik.

"Ketika kejadian seperti ini terungkap ke publik, tidak ada kecuali institusi lebih tinggi daripada kesatuan, angkatan, pertemanan, persahabatan. Ketika kita pentingkan itu semua, maka legacy 20 30 tahun yang akan datang rusak di mata publik," ucapnya.

Kasus polisi tembak polisi ini juga menurut Aboe harus diusut tuntas.

Apalagi mengingat people power yang begitu dahsyat terus datang dari masyarakat.

Festival Batavia Kota Tua, Anies Ajak Warga Saksikan Perjalanan Sejarah Jakarta

  

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta membuka Festival Batavia Kota Tua di kawasan wisata Kota Tua, Jakarta Barat, pada Jumat (26/8/2022).

Festival tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta hingga Minggu (28/8/2022).

Dalam sambutannya, Anies mengajak masyarakat untuk datang ke Kota Tua dan menyaksikan perjalanan Kota Jakarta yang telah berusia lebih dari 400 tahun.

Di tempat ini kita melihat bagaimana perjalanan kota ini selama 400 tahun, ditandai dengan bangunan-bangunan yang dibangun sejak tahun 1600-an," ujar Anies.

Bagi Anies, Kota Tua bukan sekadar destinasi wisata bersejarah, melainkan tempat yang bisa membawa orang melintasi waktu.

"Saya ingin mengundang seluruh warga Jakarta dan sekitarnya. Mari datangi Kota Tua, mari kita lihat Kota Tua yang hampir tuntas pembangunannya (revitalisasi). Dan kita ramaikan Festival Kota Tua," kata Anies.

Festival Batavia Kota Tua akan menampilkan berbagai komunitas budaya hingga musisi betawi dan nasional.

Pada hari ini, acara dimeriahkan dengan puluhan tenan bazar, Reog KRP Bantaringin Jakarta, Kojek Rap Betawi, Pemuda Sinarmas, dan pertunjukan Akustis Kota Tua.

Sabtu (27/8/2022), festival bakal dimeriahkan oleh Mocca, Bilal Indrajaya, Fleur, Dekat, komunitas Kota Tua, Lembaga Kebudayaan Betawi, dan Duo Libra.

Selanjutnya, grup band Sore, Nonaria, Basboi, Putra Timur, Komunitas Kota Tua, dan Petak Enam Pecinan Glodok dijadwalkan tampil pada Minggu (28/8/2022).

Kasus Guru Aniaya Murid SMK, PKS Minta Disdik DKI Serius Benahi Sistem

  

Jakarta - Kasus guru inisial H yang menganiaya muridnya di SMKN 1 Jakartaberakhir damai. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta fraksi PKS Abdul Aziz meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI serius menangani kasus itu.

Penganiayaan dilakukan guru H kepada muridnya lantaran korban diduga mem-bullydan memalak adik tingkatnya. Sehingga sang guru memanggil korban dan terjadilah penganiayaan.

"Menurut kami kasus penganiayaan guru terhadap terduga pelaku bullying ini merupakan kesalahan sistem. Bullying harus ditangani serius oleh Disdik, harus ada SOP penanganan baik untuk korban dan pelakunya," kata Aziz kepada wartawan, Kamis (25/8/2022).

Aziz menilai penganiayaan yang dilakukan guru kepada terduga pelaku bullying adalah bukti belum adanya standar untuk menangani kasus bullying di sekolah.

"Bertindaknya guru pada terduga pelaku yang akhirnya dilaporkan, merupakan indikasi belum adanya SOP penanganan kasus bullying," kata dia.

Saat ini, guru H masih dinonaktifkan dan menunggu keputusan dari Dinas Pendidikan. Menurut Aziz, menonaktifkan guru tersebut bukanlah solusi permanen.

"Kami berharap Disdik dapat menindaklanjuti secara serius, menonaktifkan guru atau murid merupakan solusi sementara, yang jauh lebih penting adalah bagaimana SOP tentang bullying ini segera disusun, disosialisasikan dan diterapkan di lapangan, sehingga tidak terulang kasus tersebut," jelasnya.

Guru Aniaya Murid

Plt Kepala SMKN 1 Jakarta Maman Ruhiman mengungkap status guru berinisial H yang diduga melakukan penganiayaan terhadap salah satu muridnya. Maman mengatakan H saat ini dinonaktifkan dan belum kembali mengajar.

"Saya ingin mengklarifikasi pemberitaan bahwa guru yang melakukan penganiayaan sudah mengajar kembali di SMKN 1. Hal itu tidak benar, karena yang bersangkutan (guru) tidak atau belum pernah mengajar kembali di SMKN 1," kata Maman kepada detikcom, Kamis (25/8/2022).

Maman mengatakan H saat ini dinonaktifkan selama menunggu keputusan dari Dinas Pendidikan. H masih menunggu penempatan baru.

Guru H sempat dilaporkan ke Polsek Sawah Besar oleh orang tua salah satu murid. H dilaporkan atas dugaan penganiayaan.

Peristiwa penganiayaan terhadap korban ini terjadi pada Jumat (12/8). Korban saat itu bersama beberapa siswa lain dipanggil ke ruang guru.

Deretan Kampung Susun yang Dibangun Pemprov DKI Jakarta, Mana Saja?

  

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lewat Jakhabitat tengah membangun beberapa kampung susun untuk masyarakat.

Melansir unggahan Instagram resmi Pemprov DKI Jakarta @dkijakarta, saat ini tengah dibangun Kampung Susun Akuarium Tahap 2 sebanyak 3 blok dengan 134 unit hunian.

Kemudian juga tengah dibangun Kampung Susun Bayam sebanyak 3 blok dengan 123 unit hunian.

Sementara yang sudah selesai dibangun adalah Kampung Susun Akuarium Tahap 1 sebanyak 2 blok dan 107 unit.

Lalu ada Kampung Susun Kunir sebanyak 1 blok dengan 33 unit hunian yang dikabarkan akan diresmikan segera.

Selain itu, ada Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung sebanyak 3 blok dengan 75 unit hunian seluas 36 meter persegi yang baru saja diresmikan pada Kamis (25/8/2022).

Peresmian tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2022.

Sehingga, total kampung susun yang akan terselesaikan pembangunannya pada tahun 2022 adalah sebanyak 12 blok dengan 472 unit hunian.

Kembali membahas mengenai peresmian Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung, hunian vertikal tersebut diperuntukkan bagi warga eks Bukit Duri yang terkena dampak program normalisasi Sungai Ciliwung.

Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung berdiri di lahan HPL nomor 4 milik UPK PPUKMP Jalan Kp. Pulo Jahe-PIK Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Pembangunan ini merupakan hasil perencanaan penataan kampung lewat kegiatan community action plan (CAP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, pembangunan kampung susuntersebut juga berkolaborasi dengan warga dan pemangku kepentingan.

Penghuni disediakan fasilitas kamar tidur, mezanin, ruang keluarga, dapur, kamar mandi, balkon dan ruang usaha atau produksi di setiap unit.

Karenanya, penghuni kampung susun berkesempatan mengembangkan produktivitas ekonomi rumahan dari unit huniannya.

Konsep hunian adalah produktif tumbuh yang dihadirkan dengan pembagian ruang privat sebesar 21 meter persegi dan ruang usaha sebesar 15 meter persegi.

Beberapa sarana prasarana lingkungan lainnya meliputi sarana ibadah, kafe kebun/roof gardendi lantai atap, jalur pedagang kaki lima, ruang serbaguna di tiap lantai, sanggar, area komersial di lantai dasar, ruang terbuka hijau dan area parkir.

Politisi PKS Tak Ingin Harga Pertalite dan Solar Naik, Sarankan Pembatasan

  

TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta pemerintah tidak menaikan harga pertalite dan solar. Dia mengusulkan agar pemerintah melakukan pembatasan dan meningkatkan pengawasan distribusi dari pada memilih opsi menaikkan harga BBM bersubsidi.

Menurut Mulyanto opsi tersebut cukup realistis untuk mengatasi dilema yang dihadapi Pemerintah terkait pengadaan dan pendistribusian BBM bersubsidi. Dia juga meminta agar pemerintah harus cepat mengambil keputusan agar tidak ada pihak tertentu yang berspekulasi terkait isu kenaikan harga BBM bersubsidi ini.

“Semakin cepat keputusan tersebut diambil maka semakin baik bagi semua pihak terkait," ujar Mulyanto lewat keterangan tertulis yang diterima Tempo Kamis, 25 Agustus 2022.

Dia menjelaskan pembatasan BBMbersubsidi bisa dilakukan untuk kendaraan selain roda dua dan kendaraan umum serta kendaraan pegangkut sembako. Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan menunjukkan pemerintah dapat mereduksi anggaran subsidi BBM sebesar 69 persen. 

Mulyanto mengatakan angka tersebut jumlah yang lumayan banyak. Apalagi untuk anggaran subsidi di tahun 2023, karena pembatasan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran. Bahkan jika pembatasan BBM bersubsidi itu dikombinasikan dengan tindak pengawasan yang ketat maka efisiensi penggunaan BBM bersubsidi akan semakin maksimal.

Selama ini sebagaimana dilaporkan Pertamina dan BPH Migas ditengarai terjadi kebocoran BBM bersubsidi dalam jumlah yang cukup besar. “Kebocoran terjadi ke sektor industri dan pertimbangan, serta terjadi penimbunan dan  ekspor ilegal ke negara tetangga,” kata dia,

Jika kebocoran BBM ini dapat dikurangi secara maksimal maka kuota dan dana subsidi yang ada untuk tahun 2022 akan mencukupi. “Meski tanpa kenaikan harga sekalipun,” tutur Mulyanto.

Ditambah lagi harga minyak dunia akhir-akhir ini terus menurun dari US$ 120 per barel pada puncaknya di bulan Juni 2022, menjadi US$ 90 per barel pada bulan Agustus 2022. Oleh karena itu, Mulyanto berujar, BPH Migas dan aparat penegak hukum harus bekerja ekstra keras agar pengawasan distribusi BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak bocor.

Karena, Mulyanto menuturkan, tanpa adanya upaya pembatasan distribusi BBM bersubsidi yang tepat sasaran, diperkirakan kuota BBM akan habis di bulan Oktober 2022. Sampai akhir tahun 2022 diperkirakan kebutuhan pertalite mencapai 29 juta kilo liter, sedang solar mencapai 17,5 juta kilo liter. 

“Padahal kuota pertalite dan solar untuk tahun 2022 masing-masing sebesar 23 juta kilo liter dan 15 juta kilo liter,” katanya.

Pemprov DKI Jakarta Resmikan Kampung Susun Untuk Warga BuKit Duri

  

JAKARTA, DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meresmikan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung yang berada di Jalan Kavling DPR Kampung Pulo Jahe, Jakarta Timur, Kamis, 25 Agustus 2022.

Kampung yang bergaya rumah susun ini merupakan hunian bagi warga Kampung Bukit Duri, Jakarta Selatan yang sempat terkena gusur pada September 2016.

"Hari ini tuntas sudah penantian warga Bukit Duri. Tadi saya sampaikan bahwa peristiwa yang terjadi di bulan September 2016 telah membuat mereka kehilangan tempat tinggal," ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Kampung Pulo Jahe, Jakarta Timur, Kamis, 25 Agustus 2022.

"Alhamdulillah hari ini, 25 Agustus di Hari Perumahan Nasional mereka bisa memiliki rumahnya kembali," lanjutnya. 

Kampung Susun yang dibangun selama 10 bulan, yaitu tepatnya pada Oktober 2021 ini merupakan janji Anies yang diucapkan saat kampanye lalu.

Selain itu, Kampung Susu ini dirancang untuk bisa menjadi rumah yang produktif sehingga diberi nama Kampung Susun Produktif. 

"Proses pembangunan 10 bulan, berjalan dengan baik dan desain yang ada di sini merupakan desain yang mengambil hikmah perjalanan pandemi kemarin, di mana rumah dirancang untuk bisa menjadi rumah produktif, dan ini pula yang menjadi penamaannya, kampung susun produktif," jelasnya kepada media saat jumpa pers. 

Lebih lanjut, Anies menuturkan bahwa proses pembangunan Kampung Susun ini merupakan bentuk kolaborasi antara unsur warga, aktivis, pakar dan pemerintah. 

"Keempatnya bekerja bersama membuat apa yang kita lihat hari ini dan di tempat ini kita harapkan kampung yang tumbuh guyub, sehat sebagaimana kampung-kampung yang kita idamkan," tutur Anies. 

"Jadi di sini ada kebersihan, keteraturan, kerapihan, tapi juga ada kebersamaan, ada kegotongroyongan," tambahnya. 

Adapun tahapan yang dilalui mereka selama pembuatan Kampung Susun yaitu dimulai dengan diskusi panjang, membuat desain, hingga menentukan lokasi, rumah susun dilakukan secara bersama-sama melibatkan seluruh pihak.

Di waktu yang berbeda, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Sarjoko menjelaskan bahwa Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung ini dibangun di tanah milik Pemprov seluas 4.000 meter per segi. 

Dalam pembangunannya, pihak Pemprov menyiapkan sebanyak 75 unit untuk warga yang terkena gusur pada masa kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sempat terkena gusur. 

Adapun setiap unitnya memiliki ukuran sebesar 36 meter per segi dengan ketinggian ruangannya yaitu 4,3 meter. 

"Jadi ukurannya dia 36 meter per segi, tapi dia punya fasilitas mezzanine. Ketinggian bangunannya (ruangan) 4,3 meter dari atas ke bawah," jelasnya. 

Sarjoko mengatakan bahwa Kampung Susun tersebut sudah bisa dihuni oleh warga yang dulunya tinggal di Bukit Duri. Meskipun begitu, warga harus mengkomunikasikannya dulu ke pihak pemprov. 

"Sebenarnya tergantung kesiapan dari warga masuk ke sini, terus ya nanti dikomunikasikan masuknya kapan tapi sebagiankan sudah mulai masuk," tandasnya. 

Legislator PKS Ingatkan Nadiem soal Nasib Guru dan Tenaga Kependidikan

  

Jakarta (24/08) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih mengingatkan Nadiem Makarim, Mendikbudristek RI mengenai nasib PPPK yang terombang-ambing pada Rapat Kerja Kemendikbudristek RI dengan Komisi X DPR RI, Selasa (23/8).

Fikri menyebutkan, sejak pengumuman pertama kelulusan PPPK pada 8 Oktober 2021, Komisi X sangat sering didatangi para guru dan tenaga kependidikan yang mempertanyakan nasib mereka yang belum kunjung mendapatkan SK.

“Kami terus monitor, tujuh bulan pertama mereka melaporkan kalau kesulitan mendapatkan penghasilan karena yang swasta sudah diberhentikan, sementara yang negeri sudah tidak diberi jam mengajar dan digantikan orang lain. Ini sudah hampir 12 bulan,” ujar Fikri.

Ada 293 ribu guru yang sudah mendapat formasi tetapi belum mendapatkan SK. Ia khawatir akan seperti kelulusan pada tahun 2019 yang baru mendapatkan SK pada 2021.

Selain persoalan tersebut, terkait rekrutmen guru PPPK ini Fikri juga menyoroti penempatan mereka.

“Ada yang kemudian diberi opsi di lempar ke luar Jawa seperti ke Kalimantan Utara bahkan Papua, rata-rata tidak bersedia, ada yang bersedia kalau di Jawa saja,” imbuh aleg PKS tersebut.

Fikri menghimbau agar Nadiem dan jajarannya di Kemendikbudristek RI dapat lebih mengayomi para guru tersebut, meski persoalan pengangkatan PPPK ini juga melibatkan Kemenpan RB, BKN, bahkan Kemenkeu juga.

“Mereka ingin ada ‘bapaknya’, ada yang mengayomi. Meski yang menentukan soal ini tidak hanya Kemendikbudristek, tetapi juga Kemenpan-RB, Kemenkeu, BKN, dst, Kemendikbudristek dapat mengayomi dan memberi kepastian status, kesejahteraan dan jaminan sosial mereka,” tutup Aleg yang pernah berprofesi sebagai guru ini.

Ketua DPP PKS: Kenaikan Harga BBM Bisa Menurunkan Kesejahteraan Rakyat

  

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati mengkritisi niat pemerintah untuk menaikan harga BBM baik Pertalite atau Solar, ini setelah sebelumnya Pertalite dinyatakan pemerintah sebagai barang subsidi. 

"Kedepan tren harga minyak dunia kemungkinan turun, bahkan dalam RAPBN 2023 Penerintah mengusulkan ICP 90 US Dollar", katanya di Komplek Parlemen, Jakarta (23/8/2022).

Menurut anggota Komisi XI DPR RI ini kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar tersebut akan berimbas kepada kenaikan harga-harga barang, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Perlu diperhatikan pula terkait inflasi dibanyak negara sudah berdampak pada Indonesia. Inflasi tahunan sudah hampir menembus 5% dan inflasi makanan telah mencapai angka 10,32%. 

"Jika terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi dalam beberapa hari ke depan, maka bisa dipastikan angka inflasi akan kembali naik yang efeknya sangat memberatkan bagi rakyat," ujarnya.

Anis menjelaskan bahwa mulai normalnya kehidupan masyarakat sesudah aktivitas ekonomi membaik.

 "Jika terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi, dikhawatirkan akan menghantam kembali daya beli dan konsumsi masyarakat, berdampak terhadap pemulihan ekonomi yang sedang berjalan, bahkan pertumbuhan ekonomi akan kembali melambat hingga naiknya kembali angka kemiskinan," tutur aleg perempuan asal DKI Jakarta ini.

Wakil Ketua BAKN DPR RI ini pun menyebut rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut juga memberikan efek yang besar bagi kalangan dunia usaha, terutama sektor UMKM, juga terhadap usaha kecil informal yang seringkali tidak tersentuh oleh program bantuan sosial Pemerintah. "Selama ini, sebagian besar sektor UMKM dan informal tersebut memanfaatkan BBM bersubsidi dalam menjalankan usahannya. Efek domino kenaikan BBM bersubsidi dikhawatirkan akan semakin membuat pengusaha UMKM dan informal lainnya semakin kolaps, dikhawatirkan angka kemiskinan dan pengangguran akan semakin meningkat," katanya.

Menurut Anis saat ini, dengan mempertimbangkan berbagai situasi, apalagi Pemerintah menyebut ekonomi sulit dan gelap, maka sebaiknya kebijakan BBM bersubsidi diprioritaskan untuk kalangan tertentu saja seperti angkutan umum atau motor roda dua ber-cc rendah. Selain itu bisa dengan mengurangi budget anggaran lain hingga menghentikan beberapa program yang kurang berdampak secara ekonomi. 

"Pemerintah jangan mencari jalan pintas dalam menghadapi tingginya harga energi, padahal subsidi adalah salah satu bentuk keberpihakan Pemerintah terhadap masyarakat banyak," katanya.