Merdeka.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mendorong agar Pemerintah Provinsi DKI mencari dana alternatif untuk menuntaskan kewajiban pembangunan tanggul laut. Dorongan ini sehubungan alokasi anggaran pembangunan tanggul laut pesisir pantai Jakarta pada APBD 2022 hanya Rp104 miliar.
"Rp104 miliar ini memang sedikit, Pemda bisa mencari solusi non APBD dana KLB (koefisien lantai bangunan) CSR ataukah kewajiban, bisa kalau Gubernurnya mau," katanya kepada merdeka.com, Senin (6/12).
Dia mengatakan, pembangunan tanggul Jakarta merupakan upaya penting dalam penanganan banjir, khususnya banjir rob, di pesisir pantai Jakarta Utara.
"Pembangunan tanggul ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya masyarakat di pinggiran pantai Jakarta Utara," pungkasnya.
Merespon pernyataan Ida, Kepala Seksi Perencanaan Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai, Putu Riska mengatakan, Pemprov DKI sudah berkoordinasi dengan PT Pelindo, agar turut serta membangun tanggul Jakarta di Pelabuhan Sunda Kelapa.
"Untuk dana alternatif, antara lain Dinas SDA sudah berkoordinasi dengan PT Pelindo untuk pembangunan tanggul rob di Pelabuhan Sunda Kelapa," jelasnya,
Sementara pembangunan tanggul di tahun 2021, DKI mengerjakannya menggunakan dana pinjaman dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hanya saja, dia tidak menyebutkan nilai pinjaman yang dimanfaatkan Dinas SDA membangun tanggul tersebut.
Sebagaimana diketahui, banjir rob menjadi masalah laten yang harus dihadapi masyarakat Jakarta Utara, khususnya Muara Angke, Tanjung Priok.
Tercatat, Pada Sabtu pagi (4/12) banjir rob menggenangi jalan tol Pelabuhan Tanjung Priok, Pademangan, Jakarta Utara.
Dikutip dari instagram resmi Dinas SDA, air tidak terlalu tinggi menggenangi jalan tersebut. Tampak masih ada sejumlah kendaraan berat dan ringan yang masih melintas jalan itu.
Banjir rob juga menerjang kawasan Cilincing, Jakarta Utara. tampak ketinggian air di sana berkisar sebetis orang dewasa.
No comments:
Post a Comment