Ketua Fraksi PKS Ajak Anggotanya Potong Gaji untuk Bantu Korban Erupsi Semeru

  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musibah meletusnya Gunung Semeru di Lumajang Jawa Timur mendapat respon duka cita dan kepedulian dari Fraksi PKS. 

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyampaikan duka cita dan keprihatinan kepada masyarakat yang terdampak musibah letusan Gunung Semeru.

Jazuli kembali menginstruksikan jajaran Fraksi untuk membantu masyarakat semaksimal mungkin. 

Atas nama Fraksi PKS kami ucapkan duka cita dan keprihatinan mendalam atas musibah meletusnya Gunung Semeru. Semoga korban jiwa meninggal segera dapat dievakuasi. Keluarga dan masyarakat diberikan kesabaran dan ketabahan," kata Jazuli dalam keterangannya, Senin (6/12/2021). 

Jazuli mengatakan, struktur dan kader PKS telah turun di kesempatan pertama di lokasi bencana untuk membantu proses evakuasi dan tanggap darurat.

Komitmen PKS sejak dulu adalah begerak cepat membantu masyarakat yang tertimpa bencana.  

Jazuli juga mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia dimanapun berada bergerak membantu korban bencana dengan cara dan kemampuan masing-masing sebagai bentuk solidaritas sosial nasional. 

Fraksi PKS sendiri, lanjut Jazuli, akan terus mensuport bantuan, satu di antaranya dengan kembali mendonasikan gaji dewan bulan Desember untuk korban bencana Gunung Semeru. 

"Saya pribadi menyerahkan gaji bulan Desember untuk membantu masyarakat korban letusan Gunung Semeru. Selanjutnya kami juga mengajak selurh anggota legislatif (aleg) PKS dari pusat hingga daerah untuk potong gaji. Mudah-mudahan dalam waktu dekat terealisir dan bisa disampaikan segera," ujar Jazuli. 

Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini berharap pemerintah bergerak cepat menangani bencana kali ini terutama dalam mengevakuasi warga masyarakat di lokasi terdekat dengan Gunung Semeru. 

Mitigasi dan penanganan korban jiwa harus dilakukan secara koordinatif dan sistematis agar dapat menyelamatkan banyak nyawa masyarakat.  

"Kita berharap Pemerintah, BPBD dan BNPB, bergerak cepat, sistematis, dan koordinatif untuk menyelamatkan warga masyarakat. Jangan sampai ada hambatan teknis koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah karena keselamatan korban adalah prioritas utama saat ini," tandasnya.