Riyono: Pemerintah Belum Berikan Kabar Gembira Bagi Petani GaramI

  

Jakarta-- Bidang Tani dan Nelayan DPP PKS menggelar webinar nasional bertajuk "Impor Garam, Mau Sampai Kapan?" Yang diadakan secara virtual dan disiarkan di kanal media sosial Partai Keadilan Sejahtera, Jumat (16/4/2021).

Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPP PKS, Riyono menyampaikan PKS memiliki program pemberdayaan nelayan sebagai bentuk pelayanan kepada nelayan di seluruh Indonesia.

"PKS punya gerakan besar yaitu gerakan 100 titik bersama nelayan yang kita canangkan 6 april yang lalu, Ini adalah merupakan bentuk komitmen PKS untuk menyelenggarakan menyapa melayani mengadvokasi memberdayakan nekayan petanbak garam nelayan kecil, nelayan tradisional di seluruh Indonesia," tutur Riyono.

Ia juga mengemukakan pendapatnya mengenai kebijakan impor garam yang dianggap merugikan petani garam, menurutnya pemerintah belum memberikan kabar gembira bagi petani garam dalam setiap kebijakan yang diambil.

"Menjadi catatan kritis di hari nelayan ini bagi Partai Keadilan Sejahtera. Dimana kondisi pergaraman kita hingga saat ini belum memberikan kabar gembira untuk para petani garam kita," ungkap Riyono.

"Tahun 2017, yang menjadi catatan kami. Bahwa Pak Jokowi menghendaki swasembada garam. Kemudian menko Luhut mengatakan Indonesia berhenti impor garam, tapi faktanya berbeda. 
Di tahun 2018 - 2019, itu kondisi garam terparah sejak tahun 1986," lanjutnya.

Riyono menuturkan, jika pemerintah mau memperbaiki kebijakan dan sdm terkait kondisi garam nasional, bisa mencegah terjadinya impor garam yang berkelanjutan.

"Problem dasarnya ada di kualitas garam kita, jika pemerintah mau memperbaiki SDM dan teknologi pengolahan garam, kita tidak perlu lagi impor garam, " pungkas Riyono.