PKS: Jokowi Punya Tanggung Jawab Moeldoko Kudeta Demokrat

  

Jakarta, CNN Indonesia -- 

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki tanggung jawab moral setelah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terlibat kudeta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Pak Jokowi punya tanggung jawab moral. publik wajar kalau punya persepsi aksi Pak Moeldoko diketahui ataupun diberi izin Pak Jokowi. Karena posisi KSP itu lingkaran dalam pemerintahan," ujar Mardani kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/3).

Mardani menyatakan tindakan Moeldoko telah merusak demokrasi. Menurutnya, tindakan pembantu Jokowi itu juga merupakan contoh buruk bagi masyarakat.

"Aksi Pak Moeldoko mencederai demokrasi di Indonesia dan berpotensi merusak suasana demokratis di Indonesia. Ini jadi contoh buruk bagi publik," kata Mardani.

Mardani mengatakan seharusnya setiap pihak menjaga akal sehat dan komitmen etika dalam berpolitik. Terlebih lagi, saat ini sedang masa sulit karena pandemi Covid-19.

Sebelumnya, sejumlah pendiri dan mantan kader Partai Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3). Mereka menolak kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam kongkres itu, para kader menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum.

Sementara Marzuki Alie didapuk sebagai ketua dewan pembina.

Ketum Demokrat AHY mengatakan KLB yang digelar Jhoni Allen Marbun Cs itu ilegal. Bahkan, putra sulung Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menyebut Moeldoko ketua umum Demokrat abal-abal.

Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman enggan menanggapi soal peran istana dalam KLB Partai Demokrat terutama saat disangkutkan dengan Moeldoko. Ia meminta wartawan menanyakan langsung hal ini ke Moeldoko.

Ia juga enggan berkomentar soal respons Jokowi terkait KLB Demokrat ini.

"Sementara ini harap ditanyakan kepada pak moeldoko, kami belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut," kata Fadjroel