PKS Kecam Upaya Kudeta di Partai Demokrat: Buka Semua ke Publik

  

PKS menyebut isu pengambilalihan kekuasaan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bentuk praktik demokrasi yang tidak sehat. PKS mendesak harus ada pihak yang bertanggung jawab jika isu kudeta tersebut benar.

"Ini praktik tidak sehat dalam demokrasi jika benar. Mesti dibuka ke publik dan mesti ada yang bertanggung jawab," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, saat dihubungi, Senin (1/2/2021).

Mardani menyebut Partai Demokrat memang berhak membuka terkait misteri ini. Menurutnya jika cerita ini benar, maka bisa berdampak pada citra Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Buruk sekali citra Pak Jokowi jika benar demikian," ucapnya.

Mardani juga meminta agar pihak Partai Demokrat membuka semuanya secara terang terkait siapa saja yang terlibat isu pengambilalihan kekuasaan dari AHY. Sebab, menurutnya kemandirian partai tidak boleh diganggu oleh siapapun.

"Buka saja semua dengan transparan ke publik, tidak boleh ada gangguan pada kemandirian parpol dari siapapun," ujarnya.

Ketum Partai Demokrat AHY sebelumnya mengungkap upaya kudeta terhadapnya, yang mana dia mendapatkan informasi melibatkan orang dekat lingkaran Presiden Jokowi. Partai Demokrat menyinggung sosok jenderal.

"Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakpus, Senin (1/2).

Menurutnya, ajakan dan komunikasi itu dilakukan dengan paksa lewat telepon maupun pertemuan langsung. 'Kudeta' itu disebut akan menjadi jalan menjadi capres di Pemilu 2024.

"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti 'dengan paksa' Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang. Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB)," paparnya.

Dugaan nama Moeldoko di balik kudeta ini sudah dibantah. Ketua KSP Moeldoko sendiri yang memastikan dirinya tidak terkait dengan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat dari AHY.

"Saran saya, jadi seorang pemimpin harus pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing," kata Moeldoko dalam jumpa pers virtual, Senin (1/2).

Moeldoko sebelumnya menceritakan soal tamu-tamu yang menemuinya, mengobrol, dan curhat. Dia tidak menyebut secara spesifik siapa 'tamu' yang menemuinya itu namun mengatakannya sebagai 'anak buah' pemimpin yang dia singgung.

"Kalau anak buahnya nggak boleh pergi ke mana mana saja, ya borgol saja," ujarnya.