Soal Banjir Kalsel, PKS Minta Pemerintah Tindak Perkebunan-Penambang Ilegal

  

Menko PMK Muhadjir Effendy disebut tidak memungkiri eksploitasi alam menjadi salah satu faktor banjir besar di Kalimantan Selatan (Kalsel). PKS menilai tidak ada koordinasi antarsektor dalam pemerintah.

"Dengan pernyataan Menko seperti ini tampak bahwa antarsektor di pemerintahan tidak ada koordinasi, ibarat kata menepuk air didulang terpercik muka sendiri." kata Ketua DPP PKS Johan Rosihan kepada wartawan, Jumat (22/1/2021).

Anggota Komisi IV DPR RI itu setuju jika dikatakan salah satu penyebab banjir di Kalsel adalah eksploitasi alam. Namun, menurutnya, pemerintah juga memberikan izin atas perusahaan yang merusak hutan di sana.

Salah satu (faktor penyebab banjir)nya iya, tapi yang kasih izin juga pemerintah kan? Bahkan saya punya data, perusahaan perusak hutan sekaligus tidak bayar pajak kepada negara," ungkapnya.

Johan pun mengimbau pemerintah mengambil langkah tegas untuk menindak kasus perambahan hutan secara hukum. Ia juga mengatakan perlu adanya maksimalisasi pendapatan negara bukan pajak terhadap perusahaan di sekitar area perkebunan dan pertambangan Indonesia.

"Saya imbau bahwa negara harus mengambil langkah tegas dan berani untuk mengambil tindakan hukum atas kasus perambahan kawasan hutan dan mengkonversinya menjadi kebun atau tambang," ujarnya.

"Saya juga minta agar perlu ada tindakan cepat untuk menyelamatkan hutan negara yang digunakan untuk area perkebunan dan pertambangan secara ilegal serta memaksimalkan pendapatan negara bukan pajak terhadap 2.582 unit perusahaan," sambung Johan.

Selain itu, Johan menilai evaluasi perlu dilakukan untuk hutan legal dan ilegal di Tanah Air. Hal ini, menurut Johan, perlu dilakukan agar pengelolaan sumber daya hutan menjadi lebih terarah.

"Saya juga menilai perlu adanya evaluasi atas keberadaan hutan dan kebun se-Indonesia baik yang legal terlebih pada yang ilegal. Agar kita dapat merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan dan alam secara lebih holistik dan terintegrasi." tutupnya.

Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy disebut tak memungkiri eksploitasi alam jadi salah satu penyebab banjir besar melanda Kalimantan Selatan (Kalsel). Ia juga menyebut faktor utamanya karena cuaca ekstrem.

Awalnya, Muhadjir Effendy menyebut banjir besar yang terjadi di Kalimantan Selatan (Kalsel) merupakan dampak fenomena alam La Nina. Namun Menko PMK menyebut Kalimantan Selatan termasuk wilayah yang tidak diprediksi akan mengalami dampak La Nina.

"Seingat saya, Kalimantan Selatan adalah termasuk wilayah yang tidak dikira akan menghadapi dampak badai La Nina ini. Tetapi namanya kita boleh meramal, boleh berikhtiar, tapi pada akhirnya Tuhanlah yang maha penentu," ujar Muhadjir di posko pengungsian banjir BBPPKS Kota Banjarbaru, Provinsi Kalsel, Kamis (21/1) seperti dikutip detikcom dalam siaran pers 'Menko PMK: Perlu Koreksi Mendasar Penataan Lingkungan' hari ini.

Muhadjir juga mengatakan banjir Kalsel merupakan pertanda ketahanan lingkungan di Kalimantan Selatan masih lemah. Kemudian dalam rilis Kemenko PMK, Muhadjir juga disebut tidak memungkiri kalau eksploitasi alam merupakan salah satu penyebab banjir besar di Kalsel.

"Menko PMK tak memungkiri bahwa eksploitasi alam menjadi salah satu penyebab banjir besar di Kalsel. Pengelolaan alam yang salah dan sembrono, kata dia, menyebabkan timbulnya malapetaka bencana alam," begitu tulis rilis dari Kemenko PMK.