Cegah Klaster Keluarga, PKS Usul PPKM Diperketat di Tingkat Kelurahan

  

Pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat (PPKM) diperpanjang hingga 8 Februari mendatang. PKS prihatin dengan masyarakat yang mulai abai dengan protokol kesehatan.

Anggota Komisi IX Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati awalnya mengatakan perlunya kebijakan yang saling terintegrasi guna memutus mata rantai penularan virus Corona. Menurutnya hal itu harus dilakukan di semua sektor.

"Harus ada perubahan kebijakan yang lebih integratif. Satu pintu semua kebijakan untuk memotong mata rantai penularan. Dari kebijakan 3T, 3M, Vaksinasi, Pemulihan ekonomi, transportasi dan lain-lain. Semua harus saling support dan terintegrasi. Jangan ada ego sektoral dalam kebijakan mitigasi pandemi ini. Sehingga perpanjangan PPKM bisa lebih efektif," kata Kurniasih kepada wartawan, Kamis (21/1/2021).

Menurut Kurniasih semua kebijakan saat pandemi harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan rakyat. Dia kemudian menyoroti kasus Corona di Indonesia tertinggi di ASEAN.

"Semua kebijakan harus dengan berbasis pada utamakan kesehatan dan keselamatan jiwa rakyat di masa pandemi ini. Angka positif di Indonesia sudah tertinggi di ASEAN. Ini harus ada kebijakan terobosan yang lebih terpadu yang fokus pada mitigasi pandemi dari hulu ke hilir," jelasnya.

Kurniasih berharap PPKM ini diberlakukan secara lebih ketat dan berbasis kelurahan. Dia menyebut klaster Corona saat ini banyak di keluarga dan komunitas.

"Misalnya PPKM lebih ketat berbasis kelurahan, atau desa melibatkan para tokoh setempat dibarengi dengan 3 T masif di kelurahan/desa tersebut dan penguatan 3M. Sehingga PPKM bisa lebih mudah dilakukan. Karena banyak sekali klaster keluarga dan acara-acara kerumunan," tutur Kurniasih.

Kurniasih kemudian mengajak tokoh komunitas dan tokoh keluruhan menguatkan sosialisasi 3M. Kurniasih mengaku khawatir karena warga mulai abai dengan protokol kesehatan.

"Kan RT RW lebih mudah bantu memantau aktifitas warganya. Sosialisasi 3 M dikuatkan melalui tokoh-tokoh komunitas dan RT RW. Banyak yang sudah abai 3M, prihatin," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diperpanjang dari 26 Januari sampai 8 Februari 2021 karena masih tingginya kasus virus Corona (COVID-19). Dari tujuh provinsi yang diberlakukan PPKM, hanya 2 yang mengalami penurunan kasus COVID-19.

"Dari tujuh provinsi, terlihat masih ada peningkatan di lima provinsi, dan yang mengalami penurunan di Banten dan Yogyakarta," kata Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto dalam jumpa pers, Kamis (21/1).

Adapun PPKM pada 11-25 Januari diberlakukan di DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jatim, dan Bali. Dari tujuh provinsi ini, hanya Banten dan DIY yang mengalami penurunan kasus. Kemudian, dari 73 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM, 29 kabupaten/kota masih berisiko tinggi COVID-19, 41 kabupaten/kota berisiko sedang, dan 3 kabupaten/kota berisiko rendah.