Isu reshuffle kabinet menguat sebelum pergantian tahun 2020. PKS menyarankan satu hal ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum melantik menteri baru.
"Pak Jokowi baiknya meminta masukan KPKsebelum melantik menteri seperti dilakukan pada periode pertama," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Senin (14/12/2020).
Saran ini disampaikan Mardani untuk menanggapi desakan relawan Jokowi Mania (JoMan) yang meminta Presiden Jokowi mencari menteri yang siap dihukum mati jika terbukti korupsi. Menurut Mardani, kesiapan dihukum mati juga harus diselaraskan dengan transparansi di tiap kementerian.
"Kesiapan dihukum mati mesti diikuti dengan mekanisme dan transparansi di tiap kementerian," ucapnya.
Mardani mengingatkan bahwa korupsi masuk kategori extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa. Anggota DPR RI itu mendukung penerapan hukuman mati bagi koruptor.
"Jika ditemukan bukti-bukti kuat bahwa korupsi itu dilakukan dengan sistematis dan merugikan negara, dan rakyat, hukuman maksimal termasuk hukuman mati setuju diterapkan," jelas Mardani.
Seperti diketahui, terjeratnya dua menteri Presiden Jokowi, yakni Edhy Prabowo dan Juliari Batubara, dalam kasus korupsi, menguatkan isu reshuffle. Relawan JoMan mendesak Jokowi memilih menteri super yang siap dihukum mati jika korupsi.
"Dicari! Menteri super siap dihukum mati jika korupsi," kata Ketua Umum JoMan Immanuel Ebenezer atau Noel dalam keterangannya, Minggu (13/12).
Noel meminta Jokowi memasukkan nama-nama calon menteri yang punya kredibilitas, integritas, hingga loyalitas. Contoh sosok yang punya tiga hal itu, disebut Noel, ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Mereka hanya contoh. Yang utama adalah figur-figur bersih dan petarung rakyat harus dimasukkan," sebut Noel.
No comments:
Post a Comment