PKS soal Mahfud Md vs RK: Pemerintah Kok Adu Mulut Lewat Medsos

  

Politisi PKS Nasir Djamil menyayangkan Menko Polhukam Mahfud Md dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beradu argumen melalui media sosial Twitter. Menurut Nasir, kenapa Mahfud Md tidak mengundang saja Ridwan Kamil ke Jakarta untuk ketemu langsung

"Di satu sisi sih sangat disayangkan membela diri di media sosial. Sebab sesama penyelenggara pemerintah kok adu mulut lewat medsos," kata Nasir kepada wartawan, Kamis (17/12/2020).

"Kan bisa saja Mahfud Md mengundang Ridwan Kamil ke jakarta untuk diberi pemahaman agar RK paham, mengapa Mahfud Md memberikan diskresi soal kepulangan HRS. Apalagi jarak tempuh ke Jakarta hanya 1,5 jam, atau keduanya bisa bertalipunan," lanjut Anggota Komisi II DPR ini.

Nasir menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai bagaimana koordinasi antar penyelenggara pemerintah ini. Meski begitu, sisi positifnya dari polemik ini menurut Nasir yakni memberikan pandangan kalau posisi Mahfud di Menko sama dengan pejabat lainnya.

"Di sisi lain akhirnya publik menilai sesama mereka saja ternyata tak ada koordinasi. Positifnya keduanya memberikan pembelajaran publik bahwa berbeda dengan pejabat sekelas menko ternyata bukan hal ya tabu. Semoga aja RK tidak bernasib apes," ujarnya.

Seperti diketahui, Ridwan Kamil secara mengejutkan 'menyerang' Menko Polhukam Mahfud Md terkait rentetan kerumunan Habib Rizieq Shihab. Kang Emil atau RK--sapaan Ridwan--meminta Mahfud bertanggung jawab.

Ungkapan Kang Emil itu disampaikan setelah menjalani pemeriksaan di Markas Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (16/12). Emil menegaskan pernyataannya soal Mahfud ini sebagai opini pribadi.

"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud di mana penjemputan HRS ini diizinkan," ujar RK.

Rupanya 'serangan' Emil ditanggapi Mahfud melalui akun Twitter-nya. Mahfud menyatakan siap bertanggung jawab.

"Siap, Kang RK. Saya bertanggung jawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang. Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput, asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan," kata Mahfud lewat akun Twitter, Rabu (16/12).

"Diskresi pemerintah diberikan untuk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai ke Petamburan. Itu sudah berjalan tertib sampai HRS benar-benar tiba di Petamburan sore. Tapi acara pada malam dan hari-hari berikutnya yang menimbulkan kerumunan orang sudah di luar diskresi yang saya umumkan," lanjut Mahfud menjelaskan diskresi pemerintah.

Saling berbalas utas pun terjadi. Ridwan Kamil melalui akun Twitter-nya juga merespons pernyataan Mahfud.

"Siap Pak Mahfud. Pusat daerah hrs sama2 memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di Bandara yg sgt masif & merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan sprt halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yg hrs dimintai bertanggung jawab. Mhn maaf jika tdk berkenan," cuit Kang Emil dalam akun Twitter resminya @ridwankamil, Rabu (16/12) petang.