JK Berharap Munas V PKS Bisa Mengevaluasi Kekosongan Demokrasi

  

Jakarta (20/11) - Ketua Umum PMI Pusat yang juga Wakil Presiden RI 2004-2009 dan 2014-2019 Jusuf Kalla (JK) memaparkan ada kekosongan dalam proses demokrasi prosedural di Tanah Air.

Sehingga, papar dia, mulai ada gejala masyarakat lebih memilih jalur demokrasi jalanan karena ada hambatan dalam penerapan demokrasi di Indonesia.

JK berpesan khusus kepada PKS agar bisa mendengar dan menyalurkan aspirasi umat dan bangsa dengan memberikan atensi kuat pada Munas V mendatang.

"Maka dalam Munas kelima PKS bisa memberikan atensi yang kuat, mengevaluasi. Bukan hanya menang di Pilkada, tapi bagaimana proses demokrasi bisa berjalan dengan baik. Bagaimana bisa mewakili suara rakyat dengan betul sehingga tidak terjadi demokrasi jalanan seperti belakangan ini," ungkap dia dalam Webinar Kebangsaan Pra Munas PKS ke V, Jumat (20/11/2020).

JK melihat subtansi demokrasi dari rakyat dan oleh rakyat belum benar-benar terimplementasi di Indonesia. "Dari rakyat iya, tapi oleh rakyat terutama yang mewakili belum mencerminkan dari aspirasi publik," kata JK.

Ia menyampaian otokritik bagaimana wakil rakyat yang dipilih saat ini tidak mencerminkan aspirasi publik. Ia melihat demokrasi prosedural formal masih kuat berjalan di Republik ini.

"Jadi proses pemilihan yang dilakukan di TPS bukan memilih orang yang tepat tapi orang yang punya kelebihan material sehingga terjadi sekarang seperti ini," ucap dia.

"PKS selalu membawkan suara umat secara baik, harus menjaga jangan sampai demokrasi kembali terambil oleh demokrasi jalanan. Kita evaluasi bersama hal ini," sebut JK.