Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menanggapi aksi demo menolak Omnibus Law yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Hampir sebagian besar aksi demo berakhir ricuh disertai dengan perusakan fasilitas umum.
Mardani mempertanyakan kinerja pemerintah dalam hal ini sektor intelijen. Sebab, di beberapa daerah aksi demo dapat berjalan dengan tertib.
"Dengan diskursus yang tepat, dengan approach yang tepat, beberapa daerah mampu menunjukkan demo yang beradab, substansial, dan tidak berkerumun," kata Mardani saat mengikuti paparan bersama Survei Indikator Politik Indonesia secara virual, Minggu (25/10).
"Di Magetan bahkan polisinya memberikan coklat, jadi rapi. Tapi saya garis bawahi, kita punya intel. Ke mana intel ini ketika demo ini ada?" ungkap dia
ardani menilai, seharusnya pemerintah dapat melakukan pencegahan atau setidaknya mendapat informasi terkait potensi aksi demo berakhir ricuh. Ia juga menanggapi sikap aparat yang dianggap represif.
"Pemborgolan, penggunaan baju kriminal kepada para aktivis buat saya, bagaimana Dandhy laksono, Robertus Robert, ini catatan besar. Saya pernah ditanya wartawan, ketika ada petinggi Polri yang intai dan pastikan ada yang kontra Omnibus Law. Ya saya protes, polisi itu memberikan perlindungan," ucap Mardani.
Namun terlepas dari itu, Mardani tetap memberikan apresiasi kepada KSP Moeldoko yang sudah menyempatkan diri berdiskusi dengan sejumlah mahasiswa terkait Omnibus Law.
Ia menilai seharusnya langkah seperti itu dilakukan sejak jauh hari agar potensi demo ricuh tidak terjadi.
"Kemarin bagus Pak Moeldoko duduk bareng mahasiswa Cipayung. Mestinya dilakukan sebelumnya," tutup dia
No comments:
Post a Comment