Pemerintah DKI Tetapkan UMP Asimetris 2021, Kadin: Itu Usul Kami

 

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Kamar Dagang dan Industri atau DKI Jakarta Diana Dewi menyambut baik kebijakan Pemerintah DKI dalam menentukan upah minimum provinsi atau UMP tahun depan. "Kebijakan DKI menentukan upah tahun depan itu dari usul kami," kata Diana saat dihubungi, Ahad, 1 November 2020.

Menurut dia, kebijakan Pemerintah DKI itu merupakan jalan tengah usul dari dewan pengupahan yang di dalamnya terdapat usul Kadin. Kadin ingin keadilan untuk pekerja. 

“Tidak semua perusahaan terkena dampak pandemi.”
Pemerintah DKI Jakarta menetapkan kebijakan asimetris untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021. Kebijakan asimetris mengatur kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan upah untuk kegiatan usaha yang tidak terdampak COVID-19 naik.

“Pemerintah DKI menetapkan besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2021 sebesar Rp 4.416.186,548," kata Gubernur Anies Baswedan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 31 Oktober 2020. Adapun upah minim DKI tahun ini sebesar Rp 4.267.349.

Diana mengatakan tidak semua perusahaan bisa menaikkan upah karena pendapatan mereka anjlok karena terdampak pandemi Covid-19. Sejumlah sektor yang menurun pendapatannya adalah sektor perdagangan.

Pusat perbelanjaan sempat terhenti. Dan distribusi barang juga sempat terkendala. “Mereka tidak memutus hubungan kerja saja sudah bagus."

Diana berharap sektor yang tidak terkena dampak tetap menaikan upah tahun depan. Sejumlah sektor yang tidak terkena dampak pagebluk ini seperti sektor kesehatan dan penunjangnya, industri makanan/minuman hingga telekomunikasi. "Sektor makanan minuman yang terkena dampak hanya restoran yang sempat dihentikan pembukaannya."

Diana menjelaskan upah minimum tahun depan masih bisa naik bagi sejumlah sektor usaha setelah pemerintah bersama dewan pengupahan mengacu pada perhitungan inflasi dan produk domestik bruto. Pemerintah dan dewan pengupahan mengasumsikan inflasi sekitar 3 persen dan pertumbuhan ekonomi nol. "Artinya masih bisa menaikan upah bagi sektor yang tidak terdampak itu."

PKS Apresiasi Presiden Jokowi Kecam Presiden Macron yang Hina Islam

 

Jakarta -- Juru Bicara Presiden PKS Pipin Sopian mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi yang mengecam pernyataan Macron, Presiden Perancis yang menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW.

"Kami apresiasi sikap Pak Jokowi yang sensitif membaca keresahan masyarakat Indonesia. Sebagai Presiden dari negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, sudah selayaknya beliau suarakan kemarahan umat Islam Indonesia," jelas politisi muda PKS yang akrab disapa Pipin, di Purwakarta, Sabtu (31/10/2020).

Pipin berharap Presiden Jokowi juga mampu sensitif terhadap berbagai permasalahan dalam negeri, termasuk sensitif mendengarkan aspirasi penolakan mayoritas masyarakat Indonesia terhadap UU Cipta Kerja (Omnibuslaw).

"Semoga di berbagai permasalahan dalam negeri Presiden Jokowi juga bisa lebih sensitif, termasuk mendengarkan aspirasi mayoritas masyarakat Indonesia dengan mengeluarkan Perppu yang mencabut UU Cipta Kerja," tegasnya.

Sebelumnya Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengirim surat terbuka kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron melalui Kedubes Prancis di Jakarta.

Dalam suratnya, Syaikhu mengutuk keras sikap provokasi agama dan meminta Macron menarik ucapannya serta meminta maaf kepada warga dunia.

"Kami menentang narasi berbasis kebencian dan penghinaan terhadap Islam, termasuk tindakan tidak menghormati Nabi kami, Muhammad SAW. Apa yang Anda sampaikan menunjukkan nihilnya penghormatan terhadap keberagaman, kesetaraan dan keadilan.Kami mendesak Anda untuk menarik ucapan Anda yang menghina Islam, serta meminta maaf kepada warga dunia, khususnya umat Muslim yang telah tersakiti oleh pernyataan ceroboh Anda," tulis Syaikhu dalam penggalan surat terbuka tersebut.

Surat terbuka diantarkan oleh Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri DPP PKS Sukamta dan Juru Bicara PKS Pipin Sopian serta M Kholid.

Bukhori PKS: Waspada Pasal Karet di UU Cipta Kerja

 

 jpnn.com, JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Bukhori Yusuf mengungkapkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker menyimpan pasal karet di salah satu pasalnya. Bukhori menemukan itu setelah melakukan penyisiran pada Pasal 68 UU Ciptaker terkait perubahan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).

Pada mulanya, kata Bukhori, FPKS mencermati dan concern pada Pasal 68 UU Ciptaker, yakni terkait syarat Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang harus dipastikan adalah WNI dan muslim sebagaimana dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 (eksisting).

Sebelumnya, dalam draf RUU (Ciptaker) versi 1029 halaman, pemerintah secara gegabah menghapuskan syarat muslim dan WNI tersebut dan menggantinya dengan klausul persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat,” papar Bukhori dalam keterangannya, Sabtu (31/10).

FPKS bersikeras untuk mempertahankan syarat semula, hingga akhirnya terakomodasi kendati harus melalui proses pembahasan yang alot di Baleg. Namun, lanjut dia, di sisi lain, pembahasan perihal sanksi dibahas pemerintah dan DPR secara terpisah.

Khususnya terkait sanksi pidana pada Pasal 125 dan 126 U 8/2019 dengan menambahkan batas waktu lima hari. Sebagai konsekuensi, lanjut Bukhori, di UU Cipta Kerja yang terbaru kemudian memunculkan pasal tambahan, yakni pasal 118A dan 119A sebagai pasal sisipan.

Kedua pasal yang mengatur pengenaan sanksi administratif ini nyatanya memiliki kaitan dengan pasal 125 dan 126 terkait sanksi pidana sehingga memunculkan potensi sanksi berlapis,” ungkapnya.

Ketua DPP PKS ini menilai pasal sisipan tersebut sesungguhnya memiliki maksud yang baik, yakni memberikan proteksi kepada jemaah dari praktik penyimpangan pihak penyelenggara haji dan umrah yang merugikan jemaah, sebagaimana pernah terjadi sebelumnya pada kasus penipuan biro haji dan umrah First Travel. "Namun, anehnya di dalam pasal selanjutnya, yakni Pasal 125 dan Pasal 126 disebutkan bahwa PIHK maupun PPIU yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118A dan 119A juga bisa dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10 miliar," keluhnya.

Sebagai informasi, Pasal 118A dan 119A mencakup sanksi administratif dari yang ringan yaitu berupa denda administratif sampai yang paling berat yakni pencabutan izin usaha. Selain itu, ditambah kewajiban pengembalian biaya yang sudah disetor oleh jemaah kepada PPIU dan/atau PIHK serta kerugian immateriil lainya.

Menurut Bukhori, bila dicermati lebih lanjut sebenarnya Pasal 125 dan 126 memiliki maksud yang absurd akibat definisinya yang tidak jelas. Karena tampaknya pembentukan pasal tersebut dimaksudkan untuk memberlakukan sanksi pidana untuk menjerat PPIU/PIHK nakal, akan tetapi sangat disayangkan rumusan pasalnya menjadi ambigu. "Karena pasal rujukannya adalah 118A dan 119A yang berisi tindakan yang menyebabkan kegagalan keberangkatan, kepulangan, dan keterlantaran,” katanya. Padahal, lanjutnya, terkait mekanisme sanksi dari tindakan tersebut sebelumnya sudah diatur dalam bentuk sanksi administratif.

Bukhori menjelaskan konsekuensi dari tumpang tindih pasal terkait sanksi ini akan membuka celah bagi terjadinya multitafsir atau pasal karet. Sebab, kata dia, penegak hukum dapat mengenakan sanksi pidana saja atau keduanya dalam sanksi administratif dan sanksi pidana sekaligus.

Berat sekali konsekuensinya bila kedua sanksi dikenakan sekaligus, yakni denda administratif bahkan ditambah hukuman penjara maksimal sepuluh tahun, sedangkan di sisi lain, saya melihat ada potensi atau celah bagi permainan hukum di sini,” katanya.


Dari segi etika hukum, ia menganggap pemberlakuan sanksi berlapis ini tidak pada tempatnya alias tak adil karena melampaui batas kewajaran. Sebab, kedua sanksi tersebut menjerat perusahaan atau lembaga sekaligus pemiliknya di waktu yang sangat bersamaan. Padahal, pelanggaran pada pasal tersebut tidak termasuk yang pasti menimbulkan kematian. “Kami menduga munculnya ambiguitas terkait pengenaan sanksi berlapis untuk satu perbuatan dalam UU ini sesungguhnya tidak lepas sebagai akibat dari ketergesa-gesaan selama proses penyusunannya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, anggota Komisi VIII DPR ini menilai konstruksi berpikir untuk melakukan perlindungan bagi jemaah melalui regulasi baru ini sesungguhnya sudah baik.


Namun, dengan munculnya potensi pasal karet tersebut justru akan menimbulkan permasalahan baru. Bahkan, Bukhori beberapa waktu yang lalu telah menerima sejumlah keluhan dari asosiasi penyelenggara haji dan umrah yang keberatan dan cemas dengan keberadaan pasal kontroversial.

Sebab, ketentuan baru tersebut dinilai tidak memberikan kepastian hukum bagi mereka dan sangat rentan dijadikan objek permainan hukum.

Kami juga mengamini bahwa bagi pihak penyelenggara umrah dan haji yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan sebenarnya sudah masuk dalam ketentuan pidana,” ungkapnya. Namun, demikian politisi Dapil I Jateng ini menambahkan, dengan melihat fakta bahwa ancaman hukuman dalam UU Ciptaker ini sifatnya berlapis, pasal pidananya sebaiknya dicabut saja agar tidak membuka ruang spekulasi bagi para penegak hukum. "Sehingga memberikan kepastian hukum bagi PIHK dan PPIU sesuai dengan asas keadilan," pungkasnya. (boy/jpnn).

DPP PKS Sambangi Kedubes Prancis, Kirim Surat Terbuka untuk Emmanuel Macron

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PKSSukamta mewakili Presiden PKS Ahmad Syaikhumenyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron di kantor Kedubes Prancis di Jakarta, Jumat (30/10/2020).

Sukamta berharap Macron bisa meninjau kembali kebijakan dan ucapannya terkait penghinaan 
terhadap Nabi Muhammad SAW. Sebab menurut dia kebebasan berekspresi itu ada batasnya.

"Kami menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang mulia yang kami hormati oleh 
seluruh umat di dunia. Penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW sama artinya menghina umat Islam dan itu akan menimbulkan kemarahan," kata dia.

Kalau dibiarkan, kata dia, akan melanggar kebebasan berekspresi karena itu sifatnya penghinaan dan itu akan memprovokasi orang-orang Islam yang moderat, yang tidak mau kekerasan tapi merasa tersakiti oleh ejekan kartun itu.

Kami berharap Presiden Prancis itu bisa meninjau kembali kebijakan dan ucapannya karena 
kebebasan berekspresi itu ada batasnya. Di Eropa di Prancis juga ada tabunya. Mereka kalau udah 
anti-semit itu tidak berani. Dilarang keras, haram hukumnya," ujarnya.

"Nah, kedudukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad bagi umat Islam mungkin lebih sensitif terhadap penghinaan anti-semit. Maka kami menyampaikan sikap kami untuk disampaikan kepada Presiden Macron," imbuhnya.

Ia menjelaskan PKS tetap menjalin hubungan baik antara bangsa Indonesia, Partai Keadilan 
Sejahtera dengan masyarakat Prancis dan Pemerintah Prancis secara umum.

Mudah-mudahan urusan itu segera bisa diselesaikan sampai Presiden Macron menarik ucapannya yang menghina umat Islam itu," kata Sukamta.Sukamta menegaskan PKS tegas tidak setuju dengan segala bentuk terorisme.

Sikap PKS jelas tidak menyetujui kekerasan apapun bentuknya. Kami anti terorisme," ujar Sukamta.Namun demikian PKS lebih tidak setuju perilaku yang merangsang timbulnya terorisme itu sendiri."Namun kami juga tidak menyetujui perilaku yang merangsang terorisme itu sendiri. Jadi dua-duanya harus dihilangkan. Kita ingin perdamaian," kata Sukamta.

Anies Baswedan Bangga Jakarta Raih Sustainable Transport Award 2021

 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - DKI Jakartaberhasil memenangkan Sustainable Transport Award (STA) 2021 atas program integrasi antarmoda transportasi publik yang terus dikembangkan.

Kota pemenang STA ini diumumkan pada konferensi transport internasional, MOBILIZE 2020 yang diselenggarakan secara virtual pada tanggal 26, 28 dan 30 Oktober 2020.

Dengan demikian, Jakarta menjadi kota pertama di Asia Tenggara yang memenangkan penghargaan STA mengalahkan kota - kota besar dunia, setelah pada tahun lalu menduduki peringkat kedua atau mendapat gelar 'Honorable Mention'.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedanmengucapkan kebanggaan terhadap Jakarta dan komitmennya untuk terus mengupayakan sistem transportasi berkelanjutan yang tujuan akhirnya adalah kenyamanan warga.

Alhamdulillah, Jakarta terpilih sebagai kota terbaik dunia dalam Sustainable Transport Award 2021. Saya turut berbangga dengan pencapaian Jakartadalam peningkatan inovasi transportasiterintegrasi. Ini adalah pengingat bahwa kami harus terus berupaya meningkatkan layanan transportasi yang sudah ada, sehingga kenyamanan warga dalam bertransportasi terjamin," ucap Gubernur Anies Baswedan.

Dalam setahun terakhir, lanjut Gubernur Anies, jajaran Pemprov DKI Jakarta, BUMD, dan para pemangku kepentingan transportasi Jakarta dinilai berhasil menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan mutu transportasi di Jakarta.

Di antaranya, perluasan jalur dan penambahan fasilitas sepeda, revitalisasi halte dan trotoar, penataan fasilitas pejalan kaki di kampung-kampung, dan integrasi berbagai moda transportasi publik. Jakarta terus berinovasi dan berhasil mengalahkan puluhan kota besar dunia lainnya, seperti Auckland, Bogota, Buenos Aires, Charlotte, Frankfurt, Moscow, San Francisco dan Sao Paulo.

"STA 2021 ini adalah kemenangan warga Jakarta, tak lepas dari kolaborasi dengan warga, pegiat transportasi untuk desain wayfinding, inovasi bus listrik, dan mikrotrans AC. Peningkatan pesat jumlah pengguna transportasi publik Jakarta bahkan sempat mencapai rekor baru 1 juta pelanggan harian TransJakarta pada Februari lalu sebelum pandemi. Pandemi tahun ini memang memaksa kita beradaptasi, dengan pembatasan kapasitas transportasi publik dan protokol kesehatan ketat. Tapi, positifnya pada saat pandemi ini, pesepeda di kota Jakarta justru meningkat pesat," ungkap Gubernur Anies.

STA merupakan ajang penghargaan tahunan yang diberikan kepada kota yang telah menunjukkan komitmen, kemauan politik, serta visi dalam bidang transportasi berkelanjutan dan pembangunan perkotaan. Keberhasilan Ibu Kota Jakarta diraih melalui berbagai upaya berkelanjutan di bidang transportasi sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan mikrobus (angkot) dengan layanan Transjakarta di mana 10 operator angkot sepakat untuk bergabung dengan Transjakarta;

2. Menghadirkan MRT Jakarta dan LRT Jakartatahun lalu yang juga menjadi momentum besar bagi sistem transportasi publik di Jakarta;

3. Mengintegrasikan layanan transportasi, baik fisik maupun pembayaran. Hal itu terbukti dengan dibangunnya stasiun-stasiun dan rute-rute Transjakarta yang terintegrasi dengan MRT Jakarta, LRT Jakarta, serta mikrobus;

4. Penataan kawasan transportasi publik milik DKI Jakarta dengan perusahaan transportasi publik milik negara; KRL Commuter Line. Bertujuan untuk menjadi hub transportasi yang memberi kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi warga. Pada tahap pertama, stasiun yang ditata adalah Stasiun Tanah Abang, Stasiun Juanda, Stasiun Sudirman, dan Stasiun Pasar Senen;

5. Mengembangkan Armada bus listrik yang ramah lingkungan. Upaya ini dilakukan oleh Transjakarta dan telah diujicobakan tahun ini. Transjakarta juga mempunyai target untuk mengubah semua armadanya menjadi bus listrik pada 2030;

6. Mengubah fungsi Terowongan Kendal sebagai area khusus pejalan kaki yang nyaman untuk menghubungkan stasiun KRL, stasiun MRT Jakarta, stasiun Kereta Bandara dan halte Transjakarta. Fasilitas ini dibangun sebagai upaya pendukung program integrasi transportasi, namun juga tetap mempertimbangkan kenyamanan warga;

7. Upaya berkelanjutan pembangunan jalur sepeda yang hingga saat ini telah dibangun 63 km. Ke depan, direncanakan pembangunan 500 km jalur sepeda terproteksi. Upaya merencanakan jalur sepeda ini terbayar ketika masa pandemi COVID-19 di mana terjadi lonjakan pesepeda hingga 10 kali lipat di ruas-ruas jalan utama Jakarta. Hal ini kemudian diperkuat dengan diimplementasikannya pop up bike lane (jalur sepeda terproteksi sementara) dan Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2020 yang menginstruksikan untuk memprioritaskan pejalan kaki dan pesepeda selama Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) berlangsung;

8. Mengubah fungsi fasilitas park and ride Thamrin 10 yang sebelumnya merupakan area parkir kendaraan pribadi menjadi ruang usaha ekonomi kreatif. Hal ini merupakan upaya untuk menggalakkan pembatasan kendaraan bermotor pribadi di pusat kota.

Perlu diketahui, acara seremoni STA Award akan dilaksanakan pada Januari 2021 di Washington DC, Amerika Serikat. Dalam acara tersebut, Jakartaakan diberikan penghargaan dalam acara yang bertajuk 'Transport Research Board Annual Meeting'.

Sebagai kota pemenang STA, Jakarta kemudian secara otomatis akan menjadi tuan rumah MOBILIZE 2021 yang diselenggarakan oleh ITDP dan didukung oleh Volvo Research dan Education Foundations.

Peringati Sumpah Pemuda dan Maulid Nabi, Nasdiyanto: Sudah Seharusnya Pemuda Idolakan Rasulullah

 

 Jakarta – Rasulullah SAW adalah manusia mulia yang patut dijadikan teladan hingga akhir zaman. Sudah seharusnya pemuda saat ini mengidolakan Rasulullah.

Demikian yang disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Nasdiyanto saat berbicara tentang Peringatan Sumpah Pemuda dan Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh berdekatan pada tanggal 28 Oktober dan 29 Oktober tahun 2020.

“Para pemuda lebih baik mengidolakan orang yang sudah jelas kontribusinya untuk umat manusia. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dan teladani dari kisah rasulullah SAW. Sifat-sifat terpuji beliau seperti sidik (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan), fatonah (cerdas) jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, akan menjadikan para pemuda memiliki pribadi yang tangguh, pribadi yang memiliki kualitas,” ujar Nasdiyanto, Jumat (30/10/20).

Nasdiyanto melanjutkan, saat ini banyak pemuda yang mengalami krisis identitas, bingung dengan jati dirinya sendiri, tidak tahu hidupnya akan dibawa ke mana. Pemuda itu membutuhkan rolemodel atau teladan yang bisa menjadi inspirasi, baik dari tokoh yang masih hidup ataupun yang sudah tidak ada.

“Semoga momentum sumpah pemuda dan maulid nabi Muhammad saw ini bisa mengingatkan kita untuk jadi orang yang lebih baik lagi, yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain, masyarakat, juga negara,” pungkas Nasdiyanto.

Banyak Pesepeda Jadi Korban Begal, Kadishub: Hindari Bawa Barang Berharga

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala  Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, memberikan sejumlah imbuan kepada pesepeda untuk menghindari kejahatan.

Seperti diketahui, beberapa waktu terakhir marak aksi begal terhadap  pesepeda di Jakarta.

"Kami juga imbau para pesepeda agar hindari membawa barang-barang berharga. Jadi biasanya pelaku akan melihat 'oh dia itu bawa barang' seperti apa dia incar itu," ucap Syafrin saat dihubungi, Jumat (30/10/2020).

Menurut dia, pelaku biasanya mengincar sesuatu yang dibawa oleh pesepeda. Untuk itu, bila membawa barang berharga, sebaiknya tidak diperlihatkan.

Sedapat mungkin kalau itu dibawa itu disimpan di dalam saku yang tidak terlihat," tuturnya.

Dishub DKI sendiri telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk untuk melakukan patroli dan pengamanan khususnya di jalur sepeda.

Menurut Syafrin, saat ini Dishub DKI secara rutin sudah melakukan patroli di jalur sepeda sepanjang 63 kilometer.

Kami sudah koordinasikan dengan jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya untuk pengamanannya. Karena memang di level Dishub itu kami juga sekarang rutin melakukan patroli di jalur sepeda. Tapi itu terbatas pada jalur sepeda yang sudah disiapkan. Ada 63 kilometer kan," ujarnya.

Ia berharap, nantinya Polda Metro Jaya bahkan TNI bisa juga terlibat untuk melakukan pengawasan di jalur sepeda, maupun jalan umum agar peristiwa pembegalan terhadap pesepeda tak terulang.

Diketahui, beberapa waktu terakhir terjadi pembegalan terhadap pesepeda. Salah satunya dialami oleh Kolonel Marinir Pangestu Widiatmoko, yang menjadi korban penjambretan saat sedang bersepeda di sekitar Monas tepatnya Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin (26/10/2020).

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 06.45 WIB. Saat itu korban menggunakan sepeda dari rumah kawasan Cilandak menuju kantornya yang tak jauh dari lokasi kejadian.

Namun tepat di jembat penyebrangan orang (JPO), korban dipepet oleh sejumlah orang yang menggunakan sepeda motor dan berusaha mengambil tas korban.

Korban berhasil mempertahankan barangnya. Hanya saja ia mengalami luka pada pelipis bagian kiri dan memar pada kepala belakang.

Tidak Ada Aturan Pemecatannya, Pendidik Perlu Pembinaan

 

Jakarta – Ramai pemberitaan tentang salah satu guru SMAN di DKI Jakarta terkait dengan pemilihan Ketua OSIS, mendapat sorotan juga dari anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Solikhah. Dirinya mengatakan, sebaiknya jangan terburu-buru menilai oknum pendidik tersebut, sampai kemudian melakukan pemecatan, karena menurutnya semua pihak harus melihat aturan yang terkait.

“Jangan sampai aturannya tidak ada, tapi kita sudah terburu-buru untuk meminta agar oknum pendidik tersebut dipecat,” kata Solikhah yang duduk di Komisi E yang membidangi pendidikan, Jum’at (30/10/2020) di Jakarta.

Politisi PKS yang karib disapa Ustadzah Lilik ini menambahkan, Dinas Pendidikan (Disdik) harus melakukan segera pembenahan dan pembinaan kepada para pendidik di DKI Jakarta, karena semua pendidik menjadi contoh teladan anak didiknya.

Kemudian lanjut Solikhah, jangan sampai yang sebenarnya tidak ada pernyataan yang menyalahi aturan, tetapi dihakimi dan diprovokasi oknum tertentu agar guru tersebut dipecat.

“Ini menjadi tugas bersama, selain Disdik, juga legislatif, jangan memperkeruh suasana dalam situasi ini, karena belum tentu oknum pendidik tersebut bersalah,” tambah Solikhah yang juga Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta.

Solikhah berharap, kejadian seperti ini menjadi pelajaran bagi semua pihak dan semua unsur untuk saling menumbuhkan pengertian dan kekelurgaan, dan dinas pendidikan harus terus melakukan pembinaan dan arahan secara intensif dan proporsional.

“Nilai-nilai Pancasila harus selalu ditanamkan dalam aplikasi yang nyata, baik dalam nilai keagamaan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan,” pungkasnya.

H+5 Operasi Zebra, Satlantas Polres Metro Jaktim Bagikan Ratusan Masker dan Sembako

 

TRIBUNJAKARTA.COM, DUREN SAWIT - Hari kelima operasi zebra jaya 2020, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro Jakarta Timur bagikan masker dan sembako, Jumat (30/10/2020).

Operasi zebra 2020 sudah digelar serentak di Indonesia sejak Senin (26/10/2020) lalu, dan akan berlangsung hingga Minggu (8/11/2020) mendatang.

Namun, ada hal menarik yang justru dihadirkan oleh Satlantas Polres Metro Jakarta Timur mulai hari ini.

Pasalnya, para personel kepolisian justru membagikan masker dan sembako berupa beras kepada sejumlah pengendara, khususnya mereka yang berprofesi sebagai sopir truk, tukang ojek, tukang becak hingga sopir angkutan umum.

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur, Kompol Telly Bahute mengatakan operasi zebra kali ini merupakan operasi simpati dan bukan lagi penindakan.

Hari ini adalah hari kelima Operasi Zebra Jaya 2020, di mana hari dari hari kemarin kami sedang melaksanakan operasi zebra yang simpati. Yang tadinya ada penindakan tapi  sudah dari kemarin kami melakukan operasi simpati kepada masyarakat seperti yang terlihat di belakang ini," kata Kompol Telly di Pangkalan Jati, Jakarta Timur.

Atas dasar operasi simpati ini, Satlantas Polres Metro Jakarta Timur berinisiatif untuk membagikan sembako, mengingat saat ini pandemi masih berlangsung.

"Kami berikan bukan hanya berupa brosur dan masker, ada juga sembako berupa beras di mana dengan operasi zebra ini masyarakat bisa menjadi lebih tertib," jelasnya.

Pantauan TribunJakarta.com, sekiranya ratusan masker dan 100 karung beras dibagikan oleh Satlantas Polres Metro Jakarta Timur di sejumlah titik, satu diantaranya di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Usai membagikan masker dan beras, pihak kepolisian turut mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan terutama rambu yang ada.

Melihat ada angkutan umum yang ngetem, Kompol Telly segera menghampiri dan memberikan imbauan kepada para sopir.

Peringatan Maulid Nabi, Momentum Umat Evaluasi Diri

 

Jakarta – Peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi, harus menjadi momentum bagi umat Islam untuk evaluasi diri.

Demikian disampaikan Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abdul Aziz, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, seputar refleksi Maulid Nabi.

“Pada momen Maulid ini saatnya kita mewujudkan rasa cinta kita pada Rasulullah dengan banyak belajar dan menapaktilasi perjuangan beliau dalam berdakwah dan menegakkan kebenaran dengan cara yang benar,” ujar Abdul Aziz, Kamis (29/10/2020).

Memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW memang telah menjadi tradisi bagi umat Islam di berbagai belahan dunia. Tak terkecuali Indonesia. Nah, dalam peringatan Maulid Nabi pada 12 Rabiul Awal ini harus menjadi momen untuk membangkitkan dan menjaga semangat Nabi dalam diri umat Islam.

“Kita merenung dan mengevaluasi diri, sejauh mana kita sudah mengikuti sunnah dan teladannya,” tandas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Gubernur Anies Imbau Umat Muslim Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan Protokol Kesehatan

 

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW selalu dinanti Umat Muslim.

Maulid Nabi diperingati setiap 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriyah, tepatnya jatuh pada hari ini, Kamis (29/10/2020).

Umat Muslim biasanya memperingati Maulid Nabi dengan cara menggelar panggung pengajian, dakwah, dan tausiah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau Umat Muslim agar merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW secara protokol kesehatan.

Sebabnya, situasi pandemi Covid-19 masih terjadi.

"Dalam suasana pandemi, kita masih berhadapan dengan wabah, mari sama-sama peringati dengan mengikuti semua protokol kesehatan demi melindung saudara-saudara kita," jelas Anies, dalam video di akun Instagramnya, @aniesbaswedan, Kamis (29/10/2020).

Kesempatan bagi kita semua untuk menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah, tetapi ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk menakar seberapa dekat kita dengan sifat-sifat Rasulullah," lanjutnya.

Anies menjelaskan, pandemi virus corona Covid-19 sebaiknya dijadikan momentum lebih mendekatkan diri kepada sang khalik.

"InsyaAllah ini benar-benar akan menjadi pengingat kepada kita semua untuk makin bisa mendekatkan kepada Allah dan mendekatkan kepada sifat-sifat Rasulullah," tutup Anies.

Sekjen PKS Minta Momen Maulid Nabi Muhammad SAW Jangan Hanya Jadi Ajang Liburan

  

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS)Aboe Bakar Alhabsyi meminta agar momentum Maulid Nabi Muhammad SAW bukan hanya dijadikan ajang liburan semata.

"Tetapi menjadi sebuah refleksi bagi para pemimpin bangsa ini dan untuk kita semua dalam meneladani berbagai sifat dan kebaikan Rasulullah Muhammad SAW," kata Alhabsyi dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 29 Oktober 2020.

Alhabsyi mengatakan, untuk kehidupan pribadi, akhlak Rasulullah penuh dengan keteladanan. Sifat jujur (shidiq) yang dimiliki Nabi Muhammad sangat dibutuhkan untuk kehidupan saat ini, khususnya terkait banyaknya kasus korupsi. "Nilai kejujuran adalah kunci untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia," kata dia.

Menurut anggota DPR ini, amanah yang dimiliki oleh Rasulullah juga perlu diteladani, khususnya bagi para pejabat publik. Dengan memiliki sifat amanah, kekuasaan yang dipercayakan kepada seseorang akan digunakan dengan baik dab untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang dan pihak asing.

Dalam kehidupan bermasyarakat, salah satu teladan Rasulullah, yakni berhasil menyatukan kalangan Muhajirin dan Anshor. Bahkan, kata Alhabsyi, sejarah mencatat bahwa Rasulullah bukan hanya membuat mereka bersatu, tetapi berhasil mempersaudarakan mereka seperti layaknya hubungan saudara kandung.

Padahal, di antara para sahabat Nabi saat itu, mereka bukan hanya berlatar dari suku di Arab. Namun dari berbagai latar lainnya, seperti Salman dari Persia, Suhaib dari Romawi, Bilal yang berdarah Afrika, Maria Al Qibty dari Mesir, ataupun Maimun yang berdarah Kurdi.

"Keteladanan Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemimpin dalam menjaga persatuan di tengah masyarakat seharusnya menjadi inspirasi untuk para pemimpin bangsa ini," ujarnya.

Alhabsyi menuturkan, persatuan dan persaudaraan adalah pondasi penting bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keragaman. Pemimpin harus hadir sebagai tokoh pemersatu, bukan membuat bangsa tercerai berai.

Pemimpin harus hadir sebagai tokoh yang mempersaudarakan dalam kebaikan, bukan membuat kita saling menaruh curiga antar sesama, apalagi memberikan stigma keburukan bagi pihak lainnya.

Pemimpin, menurut Alhabsyi, harus memberikan keteladanan sifat kejujuran, bukan menjadi pihak yang mengajarkan kebiasaan mengingkari ucapan dan janjinya. "Pemimpin harus memberikan keteladanan sifat amanah, bukan menjadi pihak yang berlepas tangan atas segala masalah yang ada," ucap Alhabsyi.

Anies Beri 5 Tips Manfaatkan Waktu Libur Panjang: Wisata Virtual Hingga Video Call

 

 TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta AniesBaswedan membagikan tips memanfaatkan libur panjang tanpa harus pergi mudik. Libur panjangakhir Oktober ini telah dimulai sejak 28 Oktober hingga 1 November 2020.

Liburan itu nggak harus berpergian atau jalan-jalan kok. Berikut alternatif kegiatan asyik yang bisa kamu lakukan bareng keluarga di rumah," tulis Anies di akun instagramnya @aniesbaswedan, Rabu, 28 Oktober 2020.

Anies membagikan lima tips libur tetap asyik tanpa mudik di tengah pandemi Covid-19. Pertama memanfaatkan aplikasi video call atau komunitas melalui video yang tersedia

Pertemuan tatap muka untuk sementara lebih baik digantikan dengan teknologi ini. Jangan ragu menghubungi keluarga dan teman untuk saling bertukar kabar dan menjaga kesehatan mental akibat pandemi yang tak kunjung selesai.

Kedua buat daftar kegiatan di dalam dan luar rumah. Buat daftar kegiatan seru untuk mengusir kebosanan selama libur panjang. Memasak, main game, nonton film, berkebun, dan olahraga bisa menjadi alternatif dan penyegaran otak sebelum kembali beraktivitas.

Ketiga adalah wisata virtual. Kata Anies, warga tidak perlu keluar rumah, uang transportasi dan khawatir tertular virus di kerumunan tempat wisata. "Di Jakarta ada wisata virtual. Kamu bisa menjelajahi Kota Jakarta mulai dari Monas, Dufan hingga Museum."

Keempat, ikut Webinar. Alihkan dana mudik atau liburan untuk membeli kuota internet tanpa batas. Manfaat waktu untuk mengembangkan keterampilan. Segera daftarkan diri untuk mengikuti Webinar sesuai kemampuan yang ingin dikembangkan.

Terakhir adalah staycation. Yakinkan dan jelaskan kepada keluarga bahwa tidak mudik atau liburan di tengah pandemi merupakan langkah bijak, aman dan sehat untuk keluarga dan kesehatan bersama.

"Covid-19 masih ada di sekitar kita. Antisipasi lonjakan kasus selama libur panjang dengan quality time bersama keluarga dan teman untuk saling bertukar kabar. Jangan lupa disiplin terapkan protokol kesehatan 3M dan PHBS."

Peringati Sumpah Pemuda, Sekjen PKS: Cegah Penguasaan Asing!

 

 Jakarta -- Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Habib Aboe Bakar Al-Habsy menyampaikan momentum Sumpah Pemuda merupakan semangat nasionalisme yang mengingatkan bangsa Indonesia untuk bersatu dan mencegah penguasaan pihak asing.

"Ini mengingatkan kita agar tidak menjadi bagian dari pihak yang memuluskan kepentingan asing di bumi pertiwi yang akhir-akhir ini menjelma dengan berbagai wajah kebijakan seolah berpihak terhadap bangsa sendiri," ucap Habib Aboe, Rabu (28/10/2020).

Habib Aboe juga mengingatkan Sumpah Pemuda ini mengandung makna agar rakyat Indonesia dapat selalu mengedepankan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan kelompok.

"Kita semua mengaku bertumpah darah yang satu dan menyatu dalam tanah air Indonesia dan senantiasa mengembangkan semangat harmoni kebangsaan," ujar Habib Aboe.

Terlebih Sumpah Pemuda ini memiliki makna yang sangat penting dan mengingatkan akan arti pentingnya persatuan, lanjut dia.

"Dengan persatuan ini kita merebut kemerdekaan, dan saat ini dengan persatuan kita mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, Sumpah Pemuda mengingatkan kita agar tidak mudah diadu domba antar sesama anak bangsa," tegas Habib Aboe.

Dia mengatakan peran pemerintah menjadi signifikan dan lebih bijak untuk mendengarkan aspirasi publik serta mengedepankan semangat demosntrasi.

"Maraknya demosntrasi seharusnya bukan disikapi dengan narasi seolah menyalahkan adanya disinformasi dan hoax, apalagi menyikapi dengan cara represif dan seolah mengadu domba masyarakat sendiri," tandas Habib Aboe.

Terakhir dia berpesan bahwa Sumpah Pemuda ini adalah deklarasi kesatuan tanah air yang harus dijaga dan dilindungi. Karena anak bangsa harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan segelintir orang apalagi kepentingan pihak asing.