Dewan Minta Pemprov DKI Harus Mewujudkan Hunian Layak Untuk Warga Jakarta

Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Muhayar menyoroti rendahnya penyerapan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam APBD 2019. Hal tersebut diungkapkan setelah Gubernur DKI Jakarta menyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 dihadapan Anggota DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/7/2020) lalu. 

Muhayar menjelaskan, untuk urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan APBD sebesar Rp 1.820.550.2777.694,- namun total penyerapan sebesar Rp 985.177.867.573,- sehingga secara prosentase, penyerapannya hanya 54,11 persen. 

Seluruh anggaran tersebut, Muhayar melanjutkan, diperuntukan untuk pelaksanaan program penyediaan dan pemeliharaan perumahan rakyat, program pelayanan penghuni rumah susun, dan program penataan kawasan pemukiman, dirinya mengingatkan juga, penyediaan hunian layak bagi masyarakat Jakarta menjadi cita-cita Gubernur DKI Jakarta dan sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Rendahnya penyerapan anggaran tentu berimplikasi pada terhambatnya program penyediaan rumah bagi warga Jakarta. Maka ini harus menjadi evaluasi bersama, karena target Pemprov DKI di tahun 2021 nanti membangun 3.050 unit hunian. Sedangkan pada Agustus 2019 lalu baru 780 unit,” ujar Muhayar yang merupakan Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Senin (27/7/2020) di Jakarta.

Muhayar juga menyinggung terkait program Community Ation Plan (CAP) yang memiliki anggaran Rp 552,66 miliar, namun penyerapannya hanya 61,07 persen. Dalam breakdownnya, program ini terlaksana di 6 (enam ) wilayah dan hanya sebanyak 6 (enam) RW. Tujuan program ini ditujukan untuk menata kawasan pemukiman warga Jakarta. 

Muhayar pun menyebutkan, inisiasi ditetapkannya program dan anggaran ini agar landed house yang ada di Jakarta lebih asri dan layak huni. Ia meminta di penghujung masa jabatan Gubernur Anies Baswedan, seluruh anggaran yang dialokasikan dapat terserap dengan maksimal, sehingga pembangunan dan penataan kawasan untuk seluruh warga Jakarta dapat tercapai.

“Setelah pandemi ini selesai, dan keuangan daerah kembali stabil, pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman harus tancap gas lagi. Karena menurut data BPS, kurang lebih ada 1,4 juta rumah tangga di Jakarta yang belum memiliki rumah tinggal sendiri. Ini menjadi pekerjaan rumah untuk kita semua agar setiap warga Jakarta memiliki hunian dan permukiman yang layak,” tutup Muhayar.