Anggota DPRD DKI Fraksi PKS Apresiasi Langkah Pemprov DKI Lakukan Kerjasama Untuk Tangani Banjir

 

Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Muhayar RM meyambut baik langkah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam menangani banjir. Pemprov DKI bersama Pemprov Jawa Barat, Banten dan beberapa Kementerian Pemerintah Pusat melakukan kesepakatan untuk kerjasama antar lembaga dalam menangani banjir. Muhayar menilai kerjasama yang dilakukan Pemprov DKI sebagai konsistensi dan keseriusan dalam penanganan banjir.

 

“Penanganan banjir tidak dapat dilakukan Pemprov DKI saja, tapi juga harus melibatkan daerah yang mengitari ibukota ini. Meskipun bukan yang pertama kali, kerjasama ini menjadi langkah awal menjalin keharmonisan kembali untuk bersama mencari solusi dan melaksanakan gebrakan agar banjir tidak terjadi lagi,” ujar Muhayar yang membidangi Komisi Pembangunan DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/6/2020).

 

Banjir di Jakarta menjadi permasalahan yang cukup serius. Peristiwa banjir diawal tahun 2020  menuai polemik yang menyebabkan adanya saling komentar dan kritik antar pemerintah baik pusat dan daerah. Hal tersebut mengindikasikan ketidaksamaan visi dalam penanangan banjir.

 

Adanya pertemuan antar instansi kemarin Selasa (2/6/2020) melahirkan  tujuh komitmen yang sudah disetujui Kementerian/ Lembaga serta Pemerintahan Provinsi daerah penyangga, antara lain:

 

1. Melakukan sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan penanggulangan banjir dan longsor dalam dokumen perencanaan untuk mewujudkan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan.

 

2. Melaksanakan program dan kegiatan seperti yang tercantum pada angka satu dan menyediakan alokasi anggaran yang dituangkan dalam rencana aksi penanggulangan banjir dan longsor Jabodetabekpunjur 2020 -2024.

 

3. Membuat rekapitulasi rencana aksi penanggulangan banjir dan longsor di Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur).

 

4. Melakukan kordinasi dan penataan kelembagaan penanggulangan banjir dan longsor Jabodetabekpunjur secara terpadu dengan dukungan peningkatan kapasitas dan peran aktif aparat penegak hukum dan masyarakat.

 

5. Melakukan Penanggulangan banjir dan longsor Jabodetabekpunjur dari Kawasan hulu, tengah dam hilir dengan berpedoman dengan quick wins, yang salah satunya penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur.

 

6. Mewujudkan penegakan hukum secara tegas atas pelaksanaan penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur.

 

7. Melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pengawasan penanggulangan banjir dan longsor Jabodetabekpunjur secara konsisten, terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.