Potensi Hujan Lebat DKI, PKS Ingatkan Pengaturan Ritme Aliran Air

  

Jakarta - 

BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca bahwa wilayah Jabodetabek akan diguyur hujan lebat pada 23-34 Februari. Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov menyelesaikan masalah sampah dan pompa air untuk mengantisipasi terjadinya banjir.

"Berkaitan peringatan BMKG akan terjadinya hujan lebat maka antisipasi yang harus dilakukan Pemda dalam waktu dekat. Satu harus membersihkan sampah-sampah yang ada di aliran sungai dan pintu-pintu air agar aliran air tidak tersumbat dan langsung mengalir ke hilir atau laut," kata Penasehat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Nasrullah saat dihubungi, Senin (22/2/2021).

Pemprov DKI juga diminta untuk memperbaiki pompa air yang rusak tersangkut sampah. Serta mengatur ritme aliran air di pintu air.

"Memonitor dan memperbaiki pompa-pompa air yang rusak akibat tersangkutnya sampah ataupun benda lainnya. Ketiga, mengatur ritme aliran air di situ-situ dan tempat-tempat penampungan air agar tidak bersamaan pembuangan ke sungai atau aliran air yang mengakibatkan meluapnya aliran sungai dan membanjiri sepanjang bantaran sungai," sebutnya.

Selain itu, Nasrullah meminta dinas terkait untuk memastikan sungai bersih dari sampah. Utamanya sungai yang rawan memicu terjadinya banjir.

"Berkoordinasi dan bekerjasama antara SDA dan LH dan kebersihan dalam menangani kebersihan aliran sungai dan tempat-tempa lainnya yang menjadi sumber kebanjiran," katanya.

Selain itu, kesadaran masyarakat kata Nasrullah perlu ditingkatkan untuk mencegah banjir. Salah satunya membuang sampah pada tempatnya.

"Meminta kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan seenaknya sehingga mengganggu kebersihan dan lingkungan hidup," jelas dia.

Untuk diketahui, BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca di Jabodetabek. BMKG memperkirakan akan terjadi hujan lebat di wilayah tersebut pada tanggal 23-24 Februari. Masyarakat diminta waspada.

"Hari ini kesimpulannya, hari ini kita masih harus waspada ya, kemudian waspada berikutnya tanggal 23 dan tanggal 24, itu yang perlu kami tekankan," kata kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam konferensi pers virtual yang disiarkan di YouTube BMKG, Sabtu (20/2).

Dwikorita juga memprediksi puncak musim hujan belum berakhir di akhir bulan ini. Diperkirakan puncak musim hujan akan terjadi sampai awal Maret 2021.

"Sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Jabodetabek, masih berada dalam periode puncak musim hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi selama periode puncak musim hujan ini, yang diperkirakan masih akan berlangsung sampai akhir Februari, awal Maret 2021," jelas Dwikorita.

Anies Baswedan: Banjir Jakarta 100 Persen Sudah Surut

  

JAKARTA, KOMPAS.TV- Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan banjir di Jakarta 100 persen sudah surut pada Senin (22/2/2021) dini hari.

“Ini terjadi lewat kerja keras seluruh jajaran untuk melakukan pemompaan di tempat-tempat yang terdampak, kemudian hari Senin dini hari jam pagi tadi dipastikan 100 persen sudah surut,” kata Anies di Jakarta, Senin (22/2/2021).

Anies menuturkan, jajaran akan meningkatkan kinerja untuk mengurangi dampak curah hujan yang ekstrem.

“InshaAllah di pekan-pekan ke depan kita akan tingkatkan kinerjanya, sehingga curah hujan yang turun di Kawasan Jabodetabek, khususnya Jakarta, bisa menjadi rahmat dan kita kurangi sesedikit mungkin dampaknya, bila ada curah hujan yang ekstrem,” ujarnya.

Sebelumnya dalam BMKG dalam memperingatkan warga Jabodetabek untuk mewaspadai hujan lebat pada 23 dan 24 Februari 2021.

Tanggal 23 itu intensitas hujan 24 jam, intensitas sedang hingga lebat. Perlu menjadi kewaspadaan kita, terutama di Selatan jabodetabek, ada potensi banjir,” ucap Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Fachri Radjab.

Meski demikian, lanjut Fachri, intesitas hujan pada 23 dan 24 tidak selebat yang terjadi pada Jumat, 19 Februari 2021.

“Kalau dari jumlah curah hujan lebat bahkan sangat lebat, tapi tidak selebat yang terjadi selama 24 jam terakhir,” jelasnya.

Politisi PKS Perjuangkan Lahan Embung Kramat Jati Untuk Solusi Atasi Banjir

  

Jakarta – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi akan perjuangkan nasib lahan untuk embung di RW 03 Kelurahan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur untuk solusi atasi banjir yang disebabkan dari luapan Kali Cipinang. Dirinya meninjau langsung ke tempat yang rencananya akan dijadikan embung, Senin (22/2/2021).

“Kalau ini jadi, maka akan banyak mereduksi genangan-genangan air di wilayah Kampung Rambutan dan Kampung Dukuh atau secara umum di Kramat Jati,” kata Suhaimi yang berasal dari daerah pemilihan Jakarta Timur V.

Sementara itu, Camat Kramat Jati Eka Darmawan menjelaskan, luas lahan ini milik Pemprov DKI yang dikelola Dinas Sosial karena ada pengalihan aset dari Kemensos RI dari eks panti sosial.

“Pada 2017 sudah diusulkan untuk menjadi wilayah tangkapan air, yaitu embung aliran dari Kali Cipinang, namun sampai saat ini pengalihan asetnya masih belum selesai,” katanya.

Dan masih menurut Eka, dari tahun 2017 sudah disosialisasikan wilayah ini untuk embung kepada warga yang menempati lahan ini. Lebih banyak warga yang menempati dari karyawan Kemensos RI dan sempat pindah ke rumah susun, tetapi karena belum dialihkan, akhirnya karyawan Kemensos RI tersebut balik lagi menempati lokasi ini.

“Tapi pada prinsipnya mereka sudah setuju untuk dipindahkan jika sudah dialihkan,” tambahnya.

“Warga minta aspirasi ini agar didorong terus, agar pengalihan lahan dan kemudian pembangunan embung itu dilakukan dan semoga dapat menjadi solusi untuk dampak banjir,” kata Eka lagi.

Hal senada disampaikan Ketua RW 03, dirinya mengatakan, sudah 40 tahun menempati wilayah ini, dari zaman Gubernur Sutiyoso.

“Warga sudah capek pak, hanya janji-janji saja untuk melakukan solusi banjir ini, dan warga disini sudah bersedia untuk dibebaskan lahannya, untuk kepentingan bersama agar tidak banjir lagi,” katanya.

Suhaimi yang mendengarkan penjelasan dan aspirasi Camat dan RW, langsung merespon dengan kesungguhan untuk memperjuangkan aspirasi tersebut segera terwujud.

“Kita akan segera koordinasikan, selain ke Walikota dan Dinas terkait, juga dengan Pak Gubernur, kalau tidak ada masalah dengan lahannya, kita akan lihat anggarannya di 2021, jika tidak ada, insya Allah 2022 kita akan anggarkan, agar wilayah ini betul-betul digunakan sesuai dengan fungsinya dan terbebas dari banjir,” tutup Suhaimi.

Anies Baswedan: Beberapa Pengungsi Banjir Positif COVID-19

  

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan masih ada 10 tempat pengungsian akibat banjir di Ibu Kota dengan beberapa pengungsi terkonfirmasi positif COVID-19. "Ada di beberapa lokasi yang memang ketika dites antigen hasilnya positif COVID-19," kata Anies di Jakarta, Sabtu, 22 Februari 2021.

Para pengungsi yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu ditempatkan di tenda isolasi dan dites dan beri layanan yang dibutuhkan. Jika memerlukan isolasi, pasien akan diarahkan untuk mendapatkan perawatan di fasilitas isolasi terkendali milik pemerintah.

Bila butuhnya perawatan rumah sakit, akan diantar ke rumah sakit," kata Anies. Berdasarkan data dari BPBD hingga Ahad, 21Februari 2021 pukul 15.00, terdapat 15 RW terdiri atas 29 RT yang masih terdampak, dari total 30.470 RT yang ada di Jakarta atau 0,095 persen.

Angka itu menurun jika dibandingkan pada Sabtu, 20 Februari 2021, wilayah terdampak sempat mencapai 113 RW terdiri atas 342 RT.

Jumlah pengungsi pada Ahad, sebanyak 1.332 jiwa dari 384 KK, semuanya dari wilayah Jakarta Timur. Angka itu juga telah menurun dari kemarin yang mencapai 3.311 jiwa pengungsi, tersebar di 44 lokasi pengungsian.

Lima orang meninggal dunia akibat banjir. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD DKI Jakarta Sabdo Kurnianto mengatakan empat di antara korban itu adalah anak-anak dan seorang pria berusia 67 tahun.

Korban lansia itu terkunci di dalam rumah, di Jatipadang, Jakarta Selatan. Selain itu, empat anak-anak terdiri atas tiga anak laki- laki di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat yang hanyut terseret arus banjir saat sedang bermain. "Satu anak perempuan usia tujuh tahun yang tenggelam di Jakarta Barat," kata Sabdo.

Legislator PKS Dukung Opsi Hukuman Mati Koruptor Terus Dibahas

  

Jakarta: Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai hukuman mati untuk pelaku korupsi butuh perlu diperbincangkan. Negara perlu membuat perbincangan itu melebar untuk mempertegas penolakan terhadap perilaku korupsi.

"Saya setuju dengan gagasan ini diangkat dulu Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk memberikan messagekepada publik bahwa korupsi itu extraordinary (kejahatan luar biasa)," kata Mardani dalam diskusi Chrosscheck by Medcom.id dengan tema Saat Kapolsek Yuni Pesta Sabu & Eks Menteri Korupsi, Minggu, 21 Februari 2021.

Mardani menilai wacana hukuman mati pelaku korupsi bisa menyuarakan perasaan masyarakat yang mengutuk keras tindakan rasuah di Indonesia. Hal itu, kata dia, sama dengan menegur kembali para pejabat bahwa korupsi masuk dalam extraordinary crime.

Dia juga mengatakan membuat pembicaraan itu makin meluas sama dengan mencari masukan masyarakat untuk mengeksekusi pelaku korupsi di tengah pandemi dengan tepat. Pasalnya, kata dia, bakal banyak masukan dari akademisi dan wakil rakyat yang masuk.

"Ketika gagasan itu sudah melebar ayuk kita duduk bareng-bareng. Ternyata ada fakta-fakta bahwa menghadapi korupsi ini kita enggak bisa secara emosional," ujar Ketua DPP PKS tersebut.

Mardani menilai hukuman mati untuk pelaku korupsi tidak bisa didasari emosi semata. Pengeksekusian pelaku korupsi harus tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kita harus secara rasional, scientific, kita harus melihat semua. Contohnya Mensos Juliari itu yang tertangkap duluan para pembantu resminya," ucap Mardani.

Waspada! DKI Jakarta Berpotensi Hujan Intensitas Lebat Sepekan ke Depan

  

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksikan seluruh wilayah Jakarta masih berpotensi hujan dengan intensitas lebat hingga sepekan ke depan hingga 25 Februari 2021. Untuk itu warga diimbau tetap waspada terhadap potensi ancaman banjir yang dapat terjadi.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati memprediksi bahwa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi di wilayah DKI Jakarta dengan intensitas hujan cenderung melemah hingga 22 Februari, namun meningkat pada 23–24 Februari 2021.

Dia mengimbau, perlunya kewaspadaan potensi dampak hujan lebat yg berpotensi menyebabkan banjir dan longsor di wilayah Jakarta pada tanggal 23–24 Februari 2021. “BMKG juga sudah mengeluarkan peringatan dini mengenai prediksi hujan dengan intensitas lebat di wilayah Jabodetabek pada 18-19 Februari dengan curah hujan antara 100-150 mm,” ungkapnya dari @infoBMKG, Sabtu (20/1/2021).

Sementara berdasarkan data yang dihimpun BMKG, tercatat curah hujan tertinggi terjadi di Pasar Minggu mencapai 226 mm/hari, kemudian di Sunter Hulu 197 mm/hari, Lebak Bulus 154 mm/hari dan Halim 176 mm/hari. 

Sementara itu, kondisi cuaca ekstrem di wilayah Jabodetabek disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti adanya seruakan udara dari Asia dan terpantau adanya aktivitas gangguan atmosfer di zona equator yang mengakibatkan adanya perlambatan dan pertemuan angin dari arah utara membelok tepat melewati Jabodetabek, sehingga terjadi peningkatan intensitas pembentukan awan-awan hujan.

Juga adanya tingkat liabilitas dan kebasahan udara di sebagian besar wilayah Jawa bagian barat yang cukup tinggi yang menyebabkan peningkatan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Jabodetabek. 

Serta terpantau adanya daerah pusat tekanan rendah di Australia bagian utara yang membentuk pola konvergensi di sebagian besar Pulau Jawa yang berkontribusi dalam peningkatan potensi pertumbuhan awan hujan di Jabodetabek.

Utang Digunakan untuk Bayar Utang, Legislator PKS: Sangat Disayangkan

  

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Fraksi PKS DPR RI Komisi XI, Junaidi Auly memberikan pandangan terhadap kenaikan jumlah utang yang dimiliki Indonesia hingga saat ini.

Junaidi menilai bahwa utang yang terus menerus meningkat ini akan mengurangi anggaran-anggaran pembangunan dan menghambat jalannya pemulihan ekonomi secara nasional.

“Dengan bertambahnya utang kita, berarti APBN akan terus-menerus terbebani, sehingga semakin menghambat anggaran untuk belanja kebutuhan sosial. Dalam jangka pendek, hal ini akan membuat investasi swasta menjadi crowded dan menghambat jalannya pemulihan ekonomi secara nasional,” jelas Junaidi pada PKS Legislative Corner Jumat (19/02/2021).

Junaidi juga menyayangkan pembelanjaan utang yang selama ini dinilai tidak efektif karena tidak pernah menyentuh sektor produktif dan serapan anggaran pemulihan ekonomi nasional yang hanya 83 persen.

Sangat disayangkan, anggaran yang berasal dari utang tidak bisa menyentuh sektor-sektor produktif sehingga utang hanya digunakan untuk membayar utang,” ucap Junaidi.

Sebagai penutup, Junaidi menyampaikan saran kepada pemerintah agar utang dapat dibelanjakan secara efektif agar tidak menambah beban APBN.

Menurut Junaidi, belanja utang ini dapat diarahkan pada sektor-sektor yang mendorong produktivitas sehingga dapat menjadi modal tambahan bagi pendapatan negara dan bisa meningkatkan perekonomian Indonesia.

“Utang saat ini merupakan sesuatu yang sulit untuk dihindari karena adanya defisit anggaran, saat ini yang kita harapkan pemerintah dapat membelanjakan utang ini secara efektif dan efisien. Langkah yang sudah dilakukan adalah membelanjakan utang ini untuk mengatasi persoalan kesehatan dan juga untuk pemulihan ekonomi nasional, tetapi yang menjadi bahan evaluasi adalah sejauh mana langkah-langkah ini membawa dampak positif untuk Indonesia.” tutup Junaidi.