Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi PKS di Komisi VIII DPR menyatakan penolakan terhadap usulan pemerintah yang ingin menaikkan biaya haji 2023 yang dibebankan kepada jemaah menjadi Rp69 juta. PKS nilai usulan pemerintah lewat Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas itu jelas menyulitkan rakyat.
"Tentunya masyarakat atau rakyat tingkat bawah sangat kesulitan. Mereka pasti akan berbondong-bondong tetap saja akan berangkat tapi dengan menggerutu imbas tahun ini terjadi kenaikan yang sangat memberatkan. Itulah saya kira pertimbangan masyarakat," kata Anggota Komisi VIII dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf di kantor DPP PKS, Jumat (20/1).
Ia mengklaim PKS tidak akan membiarkan adanya cara-cara yang tidak fair dan tak profesional dalam penyelenggaraan ibadah haji atau pembiayaan haji. PKS juga berjanji agar biaya haji bagi jemaah bisa lebih ringan dan terjangkau.
Fraksi PKS tentu tidak sepakat dengan usulan pemerintah yang menaikkan BPIH mencapai Rp69 juta yang tahun lalu hanya kurang lebih Rp40 juta," ucap Bukhori
Namun begitu, Bukhori menilai rencana kenaikan biaya haji masih sebatas usulan dan akan dibahas lebih lanjut antara pemerintah dan Komisi VIII DPR dalam masa sidang kali ini hingga pertengahan Februari mendatang.
"Kita akan ada pendalaman FGD dengan Dirjen Haji dan seluruh direktur yang terkait yang dalam rangka untuk membahas itu," katanya.
Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) sebelumnya mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 sebesar Rp98,8 juta per calon jemaah.
Dari jumlah itu, setiap jemaah akan dibebani sebesar 70 persen atau sebesar Rp69 juta. Sementara, 30 persen sisanya ditanggung oleh nilai manfaat dana haji sebesar Rp29,7 juta.
Namun, jumlah biaya yang dibebankan kepada jemaah itu naik dari biaya haji 2022, dari semula sekitar Rp39 juta atau sekitar 60 persen menjadi 70 persen menjadi Rp69 juta.
No comments:
Post a Comment