Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati meminta pemerintah untuk meninjau ulang pemberian insentif bagi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Diketahui, pemerintah mengucurkan berbagai insentif untuk mendorong masyarakat menggunakan kendaraan listrik.
Menurut Anis, KBLBB, khususnya mobil listrik, masih tergolong sebagai barang mewah bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.
Ia mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara. Dengan jumlah penduduk Indonesia 270 juta jiwa, rasio kepemilikan mobil masih rendah yaitu 99 mobil dari 1.000 penduduk.
"Artinya mobil listrik masih menjadi barang mewah di negeri kita," kata Anis dalam keterangannya, Sabtu (17/12/2022).
Politisi PKS ini mengingatkan bahwa semua pihak perlu mencermati tentang peruntukan KBLBB. Menurutnya ketika insentif untuk KBLBB diberikan, maka akan mencederai perasaan masyarakat. Ia memandang kurang tepat membandingkan intensif untuk mobil listrik dengan negara lain yang memiliki program serupa karena kondisi berbeda.
Ia menyebut rakyat lebih butuh insentif lain daripada insentif mobil listrik. "Sekarang ini, bukan insentif mobil listrik yang dibutuhkan rakyat. Jadi, kalau insentif diberikan kepada sesuatu yang tidak punya dampak ekonomi langsung kepada kesejahteraan masyarakat, saya kira hal itu patut untuk ditinjau ulang," ucapnya.
Anis meminta keputusan untuk memberikan insentif KBLBB tidak hanya melihat dari sisi supply-side. Tetapi perlu dipikirkan juga dari sisi demand side-nya, khususnya siapa yang akan membeli. Baik demand side yang orientasinya ekspor maupun untuk keperluan domestik.
Termasuk analisis daya beli yang dimiliki pasar domestik. "Nampaknya hal ini perlu menjadi pertimbangan kita bersama. Sehingga insentif yang diberikan untuk KBLBB betul-betul tepat sasaran dan tidak sia-sia " tutup anggota Komisi XI DPR RI ini.
No comments:
Post a Comment