Jakarta, IDN Times - Pengembangan jalur sepeda tak lagi jadi program prioritas Pemerintah Provinsi DKI sepeninggal Anies Baswedan. Hal itu terbukti dari dilakukannya revisi alokasi anggaran untuk jalur sepeda dari Rp38 miliar --ketika di zaman Anies-- yang kini menjadi hanya Rp7,5 miliar saja.
Menurut anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Taufik Zoelkifli, Pemprov DKI yang kini dikomandoi Pj Gubernur Heru Budi Hartono memang tak lagi memandang utama pengembangan jalur sepeda.
Menurut Taufik Zoelkifli, dirinya sedih dan menyayangkan keputusan ini karena sebenarnya banyak warga DKI yang mulai menggunakan sepeda untuk aktivitas. Apalagi sepeda sangat bermanfaat bagi kesehatan masyarakat dan pengurangan emisi gas karbon, seperti yang dilakukan kota-kota besar di dunia.
"Jadi arahnya saya lihat Pemprov DKI tak lagi menempatkan pengembangan jalur sepeda sebagai program prioritas. Karena tidak ada anggaran untuk perluasan jalur sepeda," kata dia, disitat Antara, Sabtu (19/11/2022).
Baginya, jika Jakarta menghentikan program tersebut, maka artinya adalah kemunduran.
Senada disampaikan Direktur Eksekutif Organisasi Ruang Jakarta (Rujak) Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja. Menurutnya, transisi penggunaan moda transportasi umum dan non motor adalah suatu keharusan demi mewujudkan kota lestari.
Bahkan menurutnya, transisi penggunaan kendaraan non bermotor itu seharusnya sudah dilakukan sejak 20 tahun lalu.
"Tidak ada kota yang lestari ketika kendaraan pribadi menang, meracuni udara dan menjajah ruang," kata Elisa.
No comments:
Post a Comment