Anies Sebar 820 Pompa Air Antisipasi Banjir di Jakarta

 

Merdeka.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyiagakan total 820 pompa di wilayah DKI Jakarta. Pompa ini disiagakan guna mengantisipasi ancaman hujan deras yang berpotensi banjir.

"(Hal ini merespon) banjir yang melanda pada Selasa kemarin, kejadian ini terjadi setelah hujan deras mengguyur dan menyebabkan luapan di beberapa kali sehingga menggenangi wilayah pemukiman dan jalan," tulis siaran pers dari BPBD DKI seperti dikutip Liputan6.com, Kamis (6/10).

BPBD DKI mencatat, pada peristiwa yang terjadi kemarin lusa sedikitnya 18 Kelurahan terdampak di Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Selain itu, banjir dengan ketinggian setinggi 120 sentimeter itu berdampak pada 41 KK/177 jiwa.

"Sebagai respon cepat, BPBD DKI Jakarta segera berkoordinasi dengan instansi terkait guna penanganan darurat seperti Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat dan pemerintah daerah untuk melakukan penyedotan genangan," ujar dia.

BPBD DKI merinci, terdapat dua jenis pompa yang dikerahkan yakni stasioner dan mobile. Pompa stasioner akan tersebar di sejumlah titik banjir diantaranya 46 pompa di Jakarta Barat, 87 Pompa di wilayah Jakarta Selatan, 40 Pompa di Jakarta Timur, 95 Pompa di Jakarta Pusat, dan 95 Pompa di Jakarta Utara.

Kemudian, Pompa mobile dikerahkan di sejumlah titik diantaranya 116 Pompa di Jakarta Barat, 75 Pompa di Jakarta Selatan, 93 Pompa di Jakarta Timur, 64 Pompa di Jakarta Pusat dan 109 Pompa di Jakarta Utara.

"Hasil kaji cepat sementara, banjir sudah mulai berangsur surut di beberapa ruas jalan utama, namun masih terpantau terdapat genangan di sejumlah lokasi. Distribusi logistik juga telah disalurkan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar para warga terdampak," urai BPBD Jakarta.

Sebagai informasi, merujuk informasi prakiraan cuaca BMKG hingga Jumat (7/10) wilayah DKI Jakarta berpotensi hujan ringan hingga sedang disertai petir. Sebagai antisipasi dan mencegah terjadinya banjir susulan, BNPB mengimbau kepada pemangku kebijakan di daerah bersama masyarakat dapat melakukan segala upaya yang merujuk pada mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan.