Demo Tolak Kenaikan BBM Mulai Merebak, Pemerintah Tetap Acuh, PKS Mendidih!

  

Populis, Jakarta -Polisi PKS Mulyanto menyebut pemerintah tetap tak bergeming dan tidak memberi respons apapun terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat di berbagai daerah untuk menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Mulyanto mengaku pihaknya sungguh menyangkan sikap pemerintah yang terkesan acuh tak acuh itu.

Anggota Komisi VII DPR RI ini mengatakan gelombang unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM ini seharusnya sigap direspons pemerintah, bila ini dibiarkan, maka kenaikan harga BBM bakal terus memantik gejolak di tengah masyarakat. 

Seharusnya pemerintah segera merespons dengan membatalkan atau menurunkan harga BBM bersubsidi," katanya kepada Populis.id pada Rabu (14/09/2022).

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini mengungkapkan bahwa  ada fakta terbaru yang terungkap ketika Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM 12/9/2022 kemarin. Ternyata diketahui bahwa harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) untuk bulan Agustus 2022 adalah sebesar $94 per barel.

"Sementara dalam perpres 98/2022 untuk revisi subsidi BBM menggunakan angka ICP $100 per barel," tuturnya. 

Dengan fakta tersebut, seharusnya pemerintah bisa segera merevisi kembali harga BBM bersubsidi sehingga tidak memberatkan masyarakat. Sebab, harga ICP ini di bawah asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

"Berarti harga minyak yang ada masih dalam rentang asumsi APBN, bahkan di bawah asumsi APBN 2022 $100 per barel. Jadi saatnya Pemerintah menurunkan kembali harga BBM bersubsidi," tuturnya. 

Jika tidak segera diturunkan, kata dia, maka Pemerintah hanya semakin membebani masyarakat dengan biaya hidup yang mahal. Belum lagi dampak tingginya harga BBM yang membuat bahan-bahan pokok naik. 

"Sekali lagi, kita berharap harga BBM bersubsidi ini direvisi kembali, artinya diturunkan," pungkasnya.