My Bestie My Family

  

Menutup rangkaian kegiatan Harganas dan HAN BPKK DPD PKS Jaktim, siang hari ini Selasa, 31 Juli 2022 sekitar 35 perwakikan Putera Puteri Anggota PKS Jakarta Timur hadir dalam acara Sarasehan Keluarga PKS dengan tema “My Bestie My Family”.

Acara yang digagas oleh Biro PKAP BPKK DPD PKS Jaktim dilaksanakan di Aula Kantor DPD PKS Jaktim menjadi ajang silaturahim, ta’aruf dan berharap ke depan menjadi wadah Putera Puteri Anggota menyalurkan ide dan kreativitasnya.

Ketua Biro PKAP Ibu Retno Suprapti dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk perkenalan kami sebagai perwakilan struktur kepengurusan PKS, termasuk mengenal aktivitas dan tempat dimana Ayah Bunda beraktivitas. “Kita adalah keluarga besar PKS, ini adalah rumah kita bersama. Semoga ke depan pertemuan ini berlanjut dan bisa menjadi wadah ide dan kreativitas kita semua untuk kita beramal bersama”

Acara utama diisi dengan Talk Show menghadirkan topik-topik diskusi : Keluarga, Pemuda dan Peran Kepeloporan(Bang Ghozi Zulazmi, S.Ip); Anak Bahagia, Keluarga Kuat (Kakak Azzimah), serta Keluarga Kuat Membentuk Masyarakat Tangguh_ (Drs. H. Muhammad Hamdi, Psi, Mnlp.)

PKS Tegaskan Akan Selalu Hadir untuk Pekerja Migran

  

KedaiPena.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan pekerja migran merupakan bagian masyarakat Indonesia yang harus terus diperjuangkan, agar bisa mendapatkan kenyamanan dan keselamatan selama bekerja. Sekaligus, mendapatkan perlakuan hormat selama bekerja.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyatakan keberadaan pekerja migran Indonesia sangat luar biasa, baik dari sisi jumlah maupun potensinya.

“Ada sekitar 6 juta pekerja migran yang tersebar di 42 negara, yang berasal dari berbagai pelosok Indonesia. Kalau ditambah dengan keluarganya dan purna kerja migran, totalnya bisa mencapai 50 juta. Ini sangat besar,” kata Syaikhu dalam acara PKS, Minggu (31/7/2022).

Ia menyatakan potensi besar ini harus terrawat dengan baik, karena merupakan salah satu ceruk suara PKS.

“Sebenarnya ini tanggung jawab pemerintah. Tapi, sebagai elemen bangsa, perlu juga membantu tugas pemerintah,” ucapnya.

PMI yang tersebar ini, lanjutnya, memiliki kontribusi juga pada negara, yang berdasarkan data tahun 2021, memberikan devisa sebesar Rp133 triliun. Karena itu pemerintah membentuk satu badan perlindungan pekerja migran.

“PMI adalah para pejuang devisa negara. Karena itu, PKS berkomitmen untuk menjadi pelayan mereka. Melalui edukasi, pelayanan dan pembekalan. Termasuk memastikan keluarga yang ditinggalkan juga harus menjadi perhatian. Karena tak jarang, keluarga PMI ini mengalami masalah yang membuka potensi peredaran di kalangan anak PMI, yang diasuh dengan baik,” ucapnya lagi.

Syaikhu menegaskan komitmen pada PMI juga merupakan percerminan visi dan misi PKS.

“Dalam konteks PMI, PKS akan bersama PMI, bahu membahu dalam membela kepentingan para pekerja dan keluarganya serta membangkitkan potensi ekonomi untuk berdaya. Kami juga akan memperjuangkan berbagai kebijakan dan keselamatan dari pekerja migran. Termasuk jaminan untuk memperoleh perlakuan terhormat,” pungkasnya.

Wilayah Penggilingan Cakung Diusulkan Jadi Salah Satu dari 3 Kampung Budaya di Jakarta Timur

  

POSJAKUT -- Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur mengusulkan ke Dinas Kebudayaan DKI Jakarta untuk menjadikan tiga lokasi di wilayahnya dijadikan sebagai Kampung Budaya.

Kampung budaya sendiri memiliki pengertian sebagai wilayah atau desa yang memiliki potensi kebudayaan untuk dikembangkan.

Menurut Kepala Seksi Pelindungan Suku Dinas Kebudayaan Kota Jakarta Timur, Iyan Iskandar tiga lokasi yang diusulkan menjadi kampung budaya itu adalah Situs Batu Penggilingan Tebu, di kelurahan Penggilingan, Cakung.

Kemudian Gudang Amunisi Petukangan, di Kelurahan Rawa Terate, Cakung serta kawasan pelestarian seni budaya Condet, Kramat Jati yang sudah berkembang.

Nantinya Kampung Budaya yang terpilih akan ditetapkan menjadi perwakilan di seluruh wilayah DKI Jakarta," tutur Iyan Iskandar, Ahad 31 Jiuli 2022.

Menurut Iyan, ketiga lokasi tersebut diusulkan menjadi kampung budaya karena di wilayah tersebut masih ditemukan situs budaya dan dapat dikembangkan hingga saat ini.

Seperti di daerah Penggilingan Kecamatan Cakung misalnya ditemukan obyek diduga cagar budaya (ODCB) batu penggilingan tebu yang diperkirakan berasal dari abad18.

Selain ditemukan di daerah Penggilingan ODCB sejenis juga ditemukan di Jalan TB. Simatupang, juga ditemukan di Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.

Sejauh ini kata Iyan Iskandar, tim dari Dinas Kebudayaan DKI Jakarta masih melakukan survei kajian terhadap tiga lokasi Kampung Budaya yang diusulkan ini. "Kami bersama tim Dinas Kebudayaan masih lakukan pembahasan tentang usulan ini," katanya.

Seperti diketahui, batu penggilingan merupakan alat pengolah tebu yang diperkirakan digunakan pada abad ke-17-18 Masehi. Dalam tulisan Haan (1935: 323-324), terdapat istilah suikermolen yang berarti pabrik pembuatan gula. 

Pada abad ke-18, istilah pabrik pembuatan gula ini merujuk pada pabrik gula dengan peralatan tradisional sederhana yang menggunakan batu untuk menggiling tebu.

Saat itu gula menjadi salah satu komoditas penting untuk perdagangan dunia. Batavia adalah salah satu daerah penghasil gula untuk ekspor ke Cina dan Jepang.

Dari literature yang ada produksi gula Batavia dilakukan oleh orang-orang Cina yang bermukim di wilayah Pecinan.

Menyadari gula memberikan keuntungan, VOC akhirnya membuat ketetapan bahwa gula di Batavia wajib dijual ke VOC, tidak boleh diperjualbelikan kepada pihak lain. Bahkan, VOC sendiri yang menentukan harga gula saat itu.

Pada 1710 adalah puncak kejayaan produksi gula Batavia, di mana terdapat 130 pabrik pembuat gula yang dimiliki oleh orang Cina, dengan sebagian besar berada di sekitar Sungai Ciliwung.

Namun, setelahnya, produksi gula mengalami penurunan yang ditandai dengan berkurangnya pabrik gula. Pada 1738, tersisa 80 pabrik gula. Kemudian, di tahun 1750, turun jadi 66 pabrik gula dan pada 1786, sisa 44 pabrik gula.

Setelah menurunnya produksi tebu di Batavia dan keluarnya orang-orang Cina dari Batavia pada tahun 1740, mereka mulai mendirikan bentengan-bentengan dengan pagar tinggi yang selanjutnya disebut Cina Benteng.

Salah satunya, mulai membuat pabrik penggilangan tebu untuk dijadikan gula pasir di wilayah Cakung. Oleh warga setempat batu penggilingan tebut biasa disebut sebagai batu kiser.

Konon asal usul nama Kampung Penggilingan juga berasal dari batu penggilingan tersebut. Dahulunya, nama kampung ini adalah Kampung Cakung yang terkenal dengan sebutan Kampung Gula.

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta melakukan evakuasi penyelamatan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) batu penggilingan abad ke-18 bersama Pusat Konservasi Cagar Budaya dan Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur.

Selain diletakkan di Balai Budaya Condet, saat ini salah satu batu penggilingan lainnya juga berada di Museum Sejarah Jakarta. 

DPW PKS DKI Jakarta Resmikan STTN Dorong Tumbuhnya Petani Kota dan Ketahanan Pangan

  

Jakarta – Bertempat di Pondok Anggrek Nursery, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Bidang Tani dan Nelayan DPW PKS DKI JAKARTA melakukan Launching Sekolah Tani Ternak Nelayan yang disingkat STTN, pada Kamis (28/07/2022).

Dalam sambutannya ketua DPW PKS DKI Jakarta Bidang Tani dan Nelayan (BTN) Kartika KS Mara, S.P., M.Si., menjelaskan bahwa tujuan diadakannya STTN adalah untuk mendorong masyarakat khususnya kaum muda menjadi petani kota dengan memanfaatkan lahan di rumah dengan kegiatan budi daya tanaman, ternak maupun budi daya ikan.

“Dengan banyaknya petani kota diharapkan masyarakat bisa produktif dan menghasilkan tambahan dari sisi ekonomi dan bisa berkontribusi dalam terwujudnya ketahanan pangan”, lanjut Kartika.

Kehadiran Sekolah Tani Ternak Nelayan PKS Jakarta ini disambut baik oleh Walikota Jakarta Timur M. Anwar, S.Si., M.AP., yang dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah daerah merasa terbantu dengan program sekolah petani kota ini karena akan meningkatkan ekonomi warga dan ketahanan pangan.

Walikota Jakarta Timur dalam kesempatan ini juga menginstruksikan kepada dinas terkait, para camat dan lurah untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak yang menggerakkan pemberdayaan masyarakat.

Hadir dalam launching STTN ini anggota DPR RI komisi XI dari Fraksi PKS Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag. M.Si., Kasudin KPKP Jaktim
Ir. M. Ali Nurdin, M.M., Ketua DPD PKS Jakarta Timur Bidang Tani dan Nelayan Rudy Hananto, S.T., Camat Pasar Rebo Mujiono, S.Pd., M.Hum., Ketua DPC PKS Pasar Rebo, R. Samsul Bahri.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan Kartu Tanda Anggota PKS kepada para petani kota milineal yang diwakili oleh
Muhammad Fariduddin Attar yang mewakili peternak milineal, Assyifa Arrahmah dari petani budi daya jamur dan Muhammad Ibrohim yang mewakili nelayan milineal.ep

Jakarta Job Fair 2022 Sediakan 20.000 Lowongan Kerja

  

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta menggelar Jakarta Job Fair 2022 di lima kota administrasi mulai 27 Juli-11 Agustus 2022. 

Bursa kerja ini diikuti 200 perusahaan dari berbagai bidang yang menyediakan 20.000 lowongan kerja. 

Kepala Dinas Naketransgi DKI Jakarta, Andriyansyah mengatakan, Job Fair dilaksanakan bergantian dari satu wilayah ke wilayah berikutnya. Di setiap wilayah, Job Fair berlangsung selama dua hari.

Ini Jakarta Job Fair angkatan pertama. Angkatan kedua September 2022 dan selanjutnya pertengahan Desember.

Kegiatan ini memberikan peluang kerja besar bagi pencari kerja atau lulusan baru,” ujarnya di PGC Cililitan, Jakarta Timur, Kamis (28/7).

Andri menjelaskan, Job Fair merupakan wadah untuk mempertemukan para pemberi kerja dan pencari kerja dengan mekanisme tatap muka atau offline. 

“Mudah-mudahan bursa kerja ini bisa efektif untuk mempertemukan pemberi kerja dan pencari kerja, sehingga link andmatch-nya terwujud dan produktivitas perusahaan bisa ditingkatkan,” katanya.

Menurut Andri, Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) di lima wilayah, Pusat Pelatihan Kerja dan Pengembangan Industri (PPKPI) dan Pusat Pelatihan Kerja Las juga membuka stand dalam kegiatan Jakarta Job Fair ini.

“Ini juga merupakan kesempatan kepada warga yang ingin mendapat informasi terkait peningkatan keterampilan atau pengetahuan. Semua pelatihan yang dilaksanakan gratis,” terangnya.

Andri menyampaikan, pihaknya telah membangun kanal atau aplikasi jaknaker.id yang mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja secara online. Bahkan, daftar perusahan yang mencari lowongan lebih banyak.

Dengan mengakses jaknaker.id, pencari kerja dapat mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya dan pemberi kerja bisa mencari pekerjaan yang sesuai dengan usahanya. 

“Manfaat dari pada jaknaker.id bukan hanya pencari, tetapi pemberi kerja. Sehingga ini bisa diformulasikan menjadi data yang bisa dijadikan kebijakan atau program yang akan kita ambil ke depannya,” tandas Andri.

PKS Dukung Pemprov DKI Lakukan Penindakan dan Penertiban Budaya Menyimpang

  

Jakarta – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mendukung Pemprov DKI melalui Dinas Sosial, Satpol PP dan SKPD lainnya dalam menindak dan menertibkan budaya menyimpang di kegiatan Citayam Fashion Week (CFW) di kawasan Dukuh Atas atau Sudirman Citayam Bojonggede Depok (SCBD), Jakarta Pusat.

Hal ini disampaikan Ketua FPKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani yang menyoroti keramaian yang saat ini sedang viral di masyarakat.

“Wilayah tersebut dekat sekali dengan pemukiman penduduk, sudah seharusnya budaya yang ditampilkan bukan budaya yang bertentangan dengan norma umum dan agama,” tegasnya, Rabu (27/7/2022).

Yani melanjutkan, kalau ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan terjadi gesekan di masyarakat, karena beberapa kelompok masyarakat sudah sangat resah.

“Untuk itu, saya sangat setuju dan mendukung penindakan dan penertiban tersebut,” sambungnya.

Yani juga menambahkan, jangan sampai para kelompok yang melakukan penyimpangan ini merusak wisata yang positif diruang publik atau ruang ketiga yang dibuat Gubernur Anies, yang sudah banyak dinikmati warga disekitar bahkan wisatawan lokal dan mancanegara.

“Berbagai sarana yang telah dibuat Pemrov DKI atau Gubernur Anies adalah untuk maslahat umum bukan untuk dijadikan sarana penyebaran perilaku atau ideologi yang bertentangan juga menyimpang dari norma umum dan norma agama,” katanya mengakhiri.

Pemrov DKI Banding Soal UMP, Buruh Apresiasi Konsistensi Gubernur Anies Baswedan

  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan bakal melakukan upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar Rp4,6 juta.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Yayan Yuhanah juga memastikan langkah tersebut dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/7/2022).

"Kami berharap dengan adanya upaya banding ini, besaran UMP senilai Rp 4.641.852 sesuai Kepgub No.1517 Tahun 2021 tidak dibatalkan."

"Hal ini karena nilai UMP yang ditetapkan dalam Kepgub tersebut telah mempertimbangkan angka inflasi, serta kelayakan dan kesejahteraan hidup pekerja,” kata Yayan, Rabu (27/7/2022).

Kendati begitu, Pemprov DKI Jakarta tetap mengapresiasi keputusan majelis hakim atas putusan yang telah ditetapkan.

Majelis Hakim membenarkan kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam membuat kebijakan UMP serta membenarkan hak pekerja mendapatkan upah layak.

"Namun, setelah mengkaji dan mempelajari secara komprehensif putusan Majelis Hakim tersebut masih belum sesuai dengan harapan, yaitu kenaikan UMP yang layak dengan mempertimbangkan tingkat hidup layak dan kenaikan inflasi, maka Pemprov DKI memutuskan melakukan banding untuk menjaga kelayakan dan kesejahteraan pekerja," jelasnya. 

Sebagai informasi, sebelumnya PTUN Jakarta telah mengabulkan gugatan yang diajukan Dewan Pimpinan Provinsi Daerah (DPP) Apindo DKI.

PTUN Jakarta membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517/2021 tentang UMP 2022 yang diterbitkan Anies Baswedan pada 16 Desember 2021 silam.

Dalam Kepgub itu, Anies menetapkan kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar 5,1 persen atau menjadi Rp 4.641.854

Namun, dalam putusan PTUN tersebut UMP DKI Tahun 2022 diturunkan dari Rp 4.641.854 menjadi Rp 4.573.8454.

Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021," demikian isi putusan PTUN, dikutip TribunJakarta.com, Selasa (12/7/2022).

Anies pun diwajibkan untuk merevisi Kepgub tersebut sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

Sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupah DKI Nomor : I/Depeprov/XI/2021 yang diterbitkan 15 November 2021 lalu, Anies diminta menurunkan UMP DKI 2022 menjadi Rp 4.573.845.

Dan menghukum tergugat dan para tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 642 ribu," ucapnya

Sedari awal, keputusan Gubernur Anies Baswedan menetapkan kenaikan UMP DKI 2022 sebesar 5,1 persen memang menuai polemik.

Pasalnya, kebijakan itu dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan justru melanggar aturan.

Walau demikian, Anies tetap ngotot menaikan UMP sebesar 5,1 persen. Ada tiga dasar hukum yang kemudian dipakai eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Pertama, UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia.

Kemudian, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diubah dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Terakhir, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang diubah dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Alhasil, putusan ini pun mengundang reaksi buruh dan mereka sempat menggeruduk kantor Anies di Balai Kota DKI pada Rabu (20/7/2022) lalu.

Para buruh mendesak eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu untuk segera melakukan banding atas putusan PTUN.

Bahkan, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh sempat mengancam bakal kembali melakukan demo di Balai Kota Jakarta bila Anies tak mengajukan banding soal UMP 2022.

Hal ini diungkapkan Presiden KSPI Said Iqbal yang mengaku sudah berkomunikasi dengan Gubernur Anies Baswedan.

Dalam komunikasi tersebut, ia menyebut Gubernur Anies Baswedan cenderung tidak akan melakukan banding.

"Walaupun belum diumumkan secara resmi, KSPI dan Partai Buruh mengecam sikap Gubernur DKI yang kecenderungannya tidak melakukan banding," ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/7/2022).

Buruh apresiasi konsistensi Anies Baswedan

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, pihaknya sangat mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang memutuskan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022.

Kami sangat setuju dan mendukung sikap konsisten Gubernur (Anies Baswedan) yang menginginkan buruh DKI mendapatkan upah layak dengan mengajukan banding atas hasil putusan PTUN," kata Said, yang juga merupakan Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dalam keterangannya, Rabu (27/7/2022).

Said Iqbal menjelaskan, besaran UMP DKI Jakarta Rp 4,6 juta sudah berjalan tujuh bulan belakangan dan tidak ada satu pun surat keberatan dari pengusaha.

"Untuk itu, KSPI dan Partai Buruh meminta pengusaha tetap menjalankan UMP DKI yang sudah berjalan yaitu sebesar Rp 4,6 juta dan tidak boleh diturunkan," ujar Said.

Buronan KPK era Firli Semakin Banyak, PKS Desak Evaluasi Internal

 

tirto.id - Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengkritik KPK era kepemimpinan Firli Bahuri karena jumlah buronan atau DPO (Daftar Pencarian Orang) terbanyak dibanding masa pimpinan KPK sebelumnya. DPO KPK saat ini, dua di antaranya adalah kader PDIP, yaitu Mardani H. Maming dan Harun Masiku.

Mardani sebut pimpinan KPK saat ini tidak serius dengan jabatan yang diemban. “Tidak boleh KPK bermain-main dengan kewenangannya. Kian mudahnya KPK 'kecolongan'. Sehingga sejumlah tersangka semakin banyak yang menjadi DPO," kata Mardani dalam keterangan tertulis, Kamis (28/7/2022).

Mardani mengingatkan bahwa hal tersebut berpotensi membuat komisi antirasuah semakin buruk citranya di mata masyarakat.

“Hal ini merupakan tren buruk bagi KPK. Tidak salah jika publik selama ini mempertanyakan mengenai tren buruk KPK selama ini," kata politikus PKS itu.

Mardani mencurigai KPK memiliki masalah internal sehingga melemahkan daya kinerja mereka. “Timbul berbagai pertanyaan, seperti apakah ada masalah di internal KPK yang justru memberikan kesempatan tersangka untuk kabur atau melarikan diri," kata dia.

Mardani menambahkan, “Bahkan dahulu sempat ada kasus bocornya informasi sampai penyidik meminta suap kepada pihak yang berperkara."

Ia menekankan bahwa wajib untuk mengevaluasi diri. Salah satunya dengan memperketat pengawasan internal.

“Jika ini benar, KPK wajib memperketat pengawasan internal dan mereka yang terbukti membocorkan informasi ke pihak berperkara, mesti ditindak secara etik dan pidana," terangnya.

Politikus PDIP, Masinton Pasaribu mengungkapkan partainya telah menyerahkan sepenuhnya penanganan Harun Masiku dan Mardani Maming ke KPK. Sehingga pihaknya menjamin tidak ada intervensi dan meminta publik untuk tidak mengaitkannya dengan PDIP.

Sudin SDA Jaktim akan Bangun 14 Saluran Air Baru Tahap Kedua

 

 Sudin Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur akan membangun saluran air baru tahap kedua di 14 lokasi berbeda pada 10 wilayah kecamatan, awal Agustus nanti.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Kota Jakarta Timur, Kusmanto mengatakan, sebelum melakukan pembangunan, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi pada para lurah, camat dan Sudin SDA. 

Sosialisasi ini akan diteruskan di tingkat kelurahan dengan menghadirkan pengurus RT/RW, LMK, FKDM dan masyarakat yang rumahnya akan dilintasi proyek saluran air baru.

Sebelumnya pada tahap pertama membangun di 20 titik saluran air baru. Ini untuk mengatasi genangan saat musim hujan di lokasi tersebut," kata Kusmanto, Kamis  (28/7).

Sementara, Kasi Pembangunan dan Peningkatan Drainase Sudin Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur, Tengku Saugi Zikri menjelaskan, pembangunan saluran air   dan kelengkapannya melalui e katalog tahap kedua ini,  diawali dengan tandatangan kontrak dan sosialisasi pada para lurah dan camat. Kemudian, dilanjutkan ke warga.

"Sosialisasi pada masyarakat akan dimulai pekan ini juga. Jadwalnya menyesuaikan kesediaan waktunya para lurah," ucap Saugi

Dia menjabarkan,, 14 lokasi usulan pembangunan saluran air baru ini masing-masing di Jalan SMAN 102 Kelurahan Cakung Timur, Cakung sepanjang 461 meter. 

Kemudian, di Jalan Pengarengan, Kelurahan Jatinegara, sepanjang 598 meter; Jalan Ali Raya, Kelurahan Cipayung, sepanjang 803 meter; dan di Jalan Bhexman, Kelurahan Cipayung, sepanjang 819 meter.

Selanjutnya, di Jalan Kavling DKI, Kelurahan Cipayung sepanjang 776 meter; Jalan Abdul Rahman, RT 01 dan RT 02, RW 14, Kelurahan Cibubur sepanjang 775 meter; Jalan Kesadaran, RW 01, Kelurahan Cipinang Muara sepanjang 849 meter; serta di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Kebon Manggis sepanjang 742 meter. 

Lalu di Jalan Pulo Nangka Barat II, RT 02/16, Kelurahan Kayu Putih, sepanjang 519 meter; dan di Jalan Waru kelurahan Rawamangun, sepanjang 548 meter.

Selain itu,  pembuatan sodetan Waduk di Jalan H. Dogol Pondok Bambu sepanjang 298 meter; dan pembuatan sodetan di Jalan Statistik menuju Teluk Mandar Kelurahan Pondok Bambu sepanjang 221 meter. 

Selanjutnya, pembuatan saluran air di Jalan lingkungan Mabes TNI, Kelurahan Cilangkap sepanjang 1.369 meter; serta saluran Jalan Makmur menuju Waduk Munjul sepanjang 251 meter

PKS Sambut Baik Wacana Perizinan Kampanye Politik di Kampus, Ini Alasannya

  

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut baik wacana kampanye politik di kampus.

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan bahwa kampus jadi tempat ideal untuk membedah gagasan setiap calon pemimpin bangsa. Apalagi, menurutnya, kampus harus menjamin kebebasan menyampaikan pendapat.

"Saya pikir kampus itu tempat yang bagus untuk membuka atau melihat gagasan setiap pemimpin ya. Kan di kampus [menjamin] kebebasan berekspresi, kebebasan akademik, kebebasan untuk saling bertukar pandangan," ujar Kholid kepada awak media di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (26/7/2022).

Menurut Kholid, tak ada masalah jika calon presiden, wakil presiden, ataupun legislator mengungkapkan pemikiran dan program-programnya untuk mahasiswa sebagai lumbung masukan dan saran.

Meski begitu, dia mengingatkan kampanye di kampus harus mengikuti kode etik yang ada di universitas tersebut. Tujuannya, kampanye di lingkungan akademik dapat lebih beradab dan tidak menyalahi aturan.

"Saya kira wacana yang bagus untuk bagaimana membawa kampanye di kampus dengan cara akademik-ilmiah," tutup Kholid.

Sebelumnya, banyak yang berpendapat kampanye di kampus dilarang. Sebab, dalam UU No. 7/2017 Pasal 280 ayat (1) huruf h diatur larangan kampanye menggunakan fasilitas tempat pendidikan.

Meski begitu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan yang dilarang dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h bukan kampanye di kampus, melainkan menggunakan fasilitas kampus untuk kampanye.

Menurutnya, peserta pemilu dapat kampanye di kampus asal tak memakai atribut kampanye dan dilakukan berdasar undangan dari pihak kampus.

Pemrov DKI Jakarta Akan Tertibkan Para Pria Kemayu di Kawasan Citayam Fashion Week, Berikut Alasannya.

  

JemberNetwork.com - Citayam Fashion Week memang saat ini sangat digandrungi masyarakat Indonesia.

Masyarakat Jakarta dari berbagai kalangan turut ikut andil dalam ajang Citayam Fashion Week ini.

Sebelumnya di Citayam Fashion Week sempat muncul konten tentang pria pria kemayu yang menjadi sorotan. 

Ada pro kontra di kalangan masyarakat tentang kehadiran para pria kemayu tersebut.

Hal ini menyebabkan Pemerintah Provinsi, Pemrov DKI Jakarta mulai mengeluarkan aturan keramaian di kawasan Dukuh Atas, Sudirman, Jakarta Pusat.

Dikutip JemberNetwork.com dari PMJNews pada tanggal 26 Juli 2022, Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat Abdul Salam mengungkapkan kebijakan tersebut akibat buntut dari banyaknya pria berpenampilan kemayu dalam perhelatan Citayam Fashion Week di Dukuh Atas.

Abdul menjelaskan bahwa para pria ini berpenampilan kemayu itu adalah masyarakat kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Pihaknya juga akan menertibkan pria-pria kemayu tersebut ke Panti Kedoya.

Mereka (pria penampilan kemayu, red) itu akan dimasukin ke Panti Kedoya nanti mereka di-assessment nanti akan dirujuk ke panti-panti yang memang sesuai dengan jenis PMKS-nya," ungkap Abdul.

Tentunya penindakan penertiban di kawasan Dukuh Atas ini memerlukan koordinasi dengan Satpol PP.

Suku Dinas Sosial juga telah menerjunkan personelnya untuk berjaga di kawasan Dukuh Atas.

Hingga saat ini kami juga sudah menurunkan petugas standby baik di terowongan Kendal maupun di SCBD (Sudirman Citayam Bojonggede Depok)," ujarnya.

Upaya yang dilakukan Suku Dinas Sosial bersama Satpol PP tersebut merupakan buntut dari saran Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengenai Citayam Fashion Week.

Ahmad Riza mengatakan agar kegiatan di Citayam Fashion Week sesuai dengan norma yang berlaku, dan tidak menimbulkan kecenderungan homoseksual atau LGBT.

PKS Minta Pemprov DKI Jakarta Awasi Kegiatan di Dukuh Atas Agar Tak Disusupi Hal Negatif

 

Liputan6.com, Jakarta - Politisi PKSsekaligus Anggota DPRD DKI, Suhud Alynudin meminta Pemprov DKI Jakarta secara ketat mengawasi kegiatan di kawasan Dukuh Atas, Sudirman, yang belakangan menjadi pusat kegiatan warga menggelar fashion show dadakan.

"Yang harus dijaga oleh pihak-pihak terkait, terutama Pemda DKI adalah menjaga ada ruang ekspresi ini tidak disusupi unsur-unsur negatif, seperti peredaran narkoba, minuman keras, tawuran dan perilaku LGBT," ujar Suhud, Selasa (26/7/2022).

Akan tetapi, Suhud menekankan, imbauannya kepada Pemprov untuk mengawasi kegiatan di kawasan Dukuh Atas tidak berkonotasi sebagai upaya pembatasan aktivitas warga di lokasi tersebut. Selama kegiatan itu bermuatan positif dan memantik para warga untuk kreatif, maka sudah sepatutnya menurut Suhud kegiatan tersebut didukung oleh Pemprov DKI.

"Selama ruang ekspresi ini dimanfaatkan secara positif, Pemda DKI harus mendukung dan mendorongnya agar berdampak baik bagi kemajuan Jakarta," ungkapnya.

Dia juga meminta pihak-pihak yang ingin mengklaim kepemilikan "Citayam Fashion Week" untuk sadar diri dan tidak serakah.

"Biarkan Citayam Fashion Week tetap menjadi milik rakyat untuk mengekspresikan diri," ujar Suhud.

Pernyataan ini disampaikan adanya pihak-pihak yang ingin mengklaim "Citayam Fashion Week" dengan cara mendaftarkan ke HAKI.

"Citayam Fashion Week adalah ruang ekspresi rakyat. Biarkan rakyat yang menentukan," lanjut Suhud.

Diketahui, Citayam Fashion Week trending di mesin pencarian Google. Musabahnya, langkah artis Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven mendaftarkan Citayam Fashion Week ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual atau PDKI.

Mengutip situs resmi pdki-indonesia.dgip.go.id, merek Citayam Fashion Week didaftarkan pada 20 Juli 2022 oleh perusahaan Baim Wong, yakni PT Tiger Wong Entertainment.

Adapun dalam permohonan tersebut, dijelaskan bahwa Citayam Fashion Week adalah jenis hiburan dalam sifat peragaan busana.

Jika permohonan itu dikabulkan, nantinya perusahaan milik Baim Wong dan Paula Verhoeven akan memiliki dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

Dari penelusuran di situs tersebut, selain Baim Wong ada juga pihak lain yang mendaftarkan Citayam Fashion Week sebagai merek, yaitu Indigo Aditya Nugroho. Ssi permohonannya pun tidak jauh berbeda dari perusahaan milik Baim Wong.

Fraksi PKS Apresiasi dan Mendorong Penataan Kawasan RW Kumuh di DKI

  

Jakarta – Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mengapresiasi dan mendorong kegiatan penataan 90 RW kumuh di Jakarta Selatan. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani, Ahad (24/7/2022).

Dirinya mengungkapkan, Fraksi PKS sangat concern terhadap kegiatan penataan wilayah ini, dan ini menjadi bagian dukungan PKS kepada rakyat melalui kebijakan yang diwujudkan Pemprov DKI Jakarta.

“Dalam kegiatan tersebut, Fraksi PKS akan mengawasi dan memonitor pelaksananaanya agar berjalan sesuai dengan rencana yang ditargetkan selesai pada akhir 2022,” kata pria yang karib disapa Bang Yani ini.

Masih menurut Yani, masyarakat sangat bersyukur adanya penataan RW yang pastinya bermanfaat untuk masyarakat.

“PKS mengapresiasi kegiatan penataan yang dilakukan di seluruh Jakarta ini, agar betul-betul dirasakan manfaatnya dan tepat sasaran dengan data yang didukung Biro Pusat Statistik (BPS),” pungkasnya.

Diketahui, kegiatan penataan 90 RW kumuh di 10 kecamatan Jakarta Selatan mulai dilaksanakan setelah BPS selesai melakukan proses seleksi. Beberapa RW kumuh itu bahkan sudah mulai ditata.

Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Selatan Imam Bahri mengatakan sudah meninjau sejumlah lokasi dari puluhan RW kumuh di wilayahnya itu.

Beberapa daerah yang sudah mulai dikerjakan adalah Lenteng Atas, Manggarai, Pasar Manggis dan Pela Mampang.

Anies Baswedan Sebut JIS Jadi Homebase Persija Masih Terkendala Masalah Administrasi

  

Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan Jakarta International Stadium (JIS) dibangun untuk menjadi homebase atau kandang Persija Jakarta. Namun, dalam prosesnya masih terkendala masalah administrasi.

"Pertama ini JIS dibangun untuk menjadi homebasenya Persija. Karena itu kita fasilitasi, untuk menjadi homebasenya," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (23/7/2022).

Secara prinsip sudah selesai tinggal masalah administrasi Insyaallah nanti dituntaskan," lanjut dia.

Anies menjelaskan untuk dapat menggunakan JIS sebagai homebase, maka segala proses administrasi seperti verifikasi harus diselesaikan terlebih dahulu.

"Termasuk ketika sekarang ini atau proses verifikasi, hal-hal yang administrasi harus dibereskan agar bisa digunakan. Jadi secara prinsip begitu," jelas Anies.

Anies menyampaikan masalah administrasi itu berkaitan dengan persyaratan yang menjadi ketentuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Masalah admistrasi ini akan ditangani oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

"Jadi ada persyaratan-persyaratan administrasi yg harus diselesaikan oleh Jakpro yg dipersyaratkan oleh PSSI, itu yang harus kita lengkapi," kata Anies.

Direktur Utama (Dirut) Persija Jakarta Ambono Januarianto menambahkan bahwa saat ini yang menjadi home base resmi Persija Jakarta ialah Gelora Bung Karno (GBK). Namun, Ambono menjelaskan tidak menutup kemungkinan Persija Jakarta akan main di GBK, JIS, dan Patriot.

"Tiga stadion itu yg kita daftarkan. Kenapa demikian perlu diketahui pendaftaran homebase hanya boleh 1 tapi majnnya boleh di mana-mana," jelas Ambono.

Kendati mengalami kendala administratif, Ambono optimistis Jakarta Propertindo (Jakpro) dapat menyelesaikannya dalam waktu yang singkat. Sehingga, Persija Jakarta dapat menggunakan JIS.

"Jadi itu mungkin dalam waktu dekat harusnya bisa diselesaikan sehingga pada periode-periode berikutnya kita bisa menggunakan JIS," ujar Ambono.

Hari Anak Nasional, Anak Indonesia Harus Bebas Perundungan

  

JAKARTA -- Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Dr Kurniasih Mufidayati mengingatkan momentum Hari Anak Nasional 2022 sebagai momentum anak Indonesia untuk bebas perundungan (bullying) dan bebas dari konten pornografi.

Kasus perundungan anak kembali memprihatinkan setelah seorang pelajar SD di Tasikmalaya harus meninggal dunia akibat perundungan fisik, seksual dan mental dari teman-teman sebayanya. Dari keterangan kepolisian didapatkan terduga pelaku mendapatkan paparan konten pornografi sehingga perlu penanganan khusus.

Kurniasih menyebut kasus perundungan yang menyebabkan hilangnya nyawa anak sama sekali tidak boleh terulang. Negara berkewajiban melindungi segenap tumpah darah dan nyawa setiap warga termasuk anak-anak.

"Nyawa anak-anak teramat sangat berharga. Ini adalah kasus terakhir dari perundungan anak yang menyebabkan hilangnya nyawa generasi. Ini tamparan keras bagi kita semua, alarm darurat perundungan anak telah dibunyikan lantang. Jangan lagi terulang peristiwa perundungan baik fisik, mental, ucapan!" tegas Kurniasih dalam keterangannya, Sabtu (23/7/2022).

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS ini menyebut, selain perundungan, anak Indonesia juga sudah mulai masuk darurat konten pornografi. Serangan konten pornografi terbukti telah merusak bukan hanya orang yang terpapar tapi juga memakan korban orang lain yang tidak bersalah.

"Setelah kita dikejutkan dengan berbagai kasus pelecehan seksual kini yang terjadi pelakunya juga masih anak-anak dan mereka terpapar konten pornografi. Perilaku terpapar pornografi dengan kasus perundungan saling terkait dan menimbulkan dampak serius," sebut Kurniasih.

Kurniasih meminta agar seluruh stakeholder benar-benar menciptakan tata aturan yang tegas. Kemudian kembali menghidupkan forum bersama antara sekolah, orang tua dan pemerintah untuk membahas dan memantau tumbuh kembang anak dan dampak lingkungan.

"Rumah harus ramah anak, sekolah harus ramah anak, lingkungan juga harus ramah anak. Tapi tidak hanya berhenti di slogan ramah anak, implementasinya yang terpenting sebab anak bukan hanya tanggung jawab satu pihak tapi semua pihak dimana anak banyak beraktivitas," sebut Kurniasih.

Perundungan memang sudah menjadi darurat yang perlu penyelesaikan luar biasa. Kurniasih meminta perlu dibentuk tim khusus yang berisi lintas sektor untuk mulai memetakan pencegahan hingga proses penanganan jika kasus perundungan terjadi.

Ia menyitir survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 2018 yang menyebut 2 dari 3 anak perempuan atau laki-laki berusia 13-17 tahun pernah mengalami
setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya.

Sementara data lain, 3 dari 4 anak-anak dan remaja yang pernah mengalami salah satu jenis kekerasan atau lebih melaporkan
bahwa pelaku kekerasan adalah teman atau sebayanya.

Kasus kekerasan fisik anak juga banyak terjadi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima pengaduan masyarakat terkait kasus perlindungan khusus anak tahun 2021 sebanyak 2.982 kasus. Dari jumlah tersebut, paling banyak atau 1.138 kasus anak yang dilaporkan sebagai korban kekerasan fisik dan atau psikis.

"Data-data ini sudah mengindikasikan darurat terhadap perundungan anak, belum lagi kita bicara soal bahaya pornografi. Situasi darurat tidak bisa diatasi dengan penanganan normatif, harus ada tindakan luar biasa dan upaya ekstra dan semua ini bisa dimulai dari inisitaif pemerintah," kata dia.