PKS Soroti Belum Tersedianya Anggaran Pembangunan IKN

  

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suryadi Jaya Purnama, menyoroti belum ada rencana penganggaran yang jelas terkait pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Menurutnya kejelasan terkait anggaran dan pendanaan IKN ini diperlukan agar publik mengetahui biaya sebenarnya yang dikeluarkan untuk membangun IKN, kemudian darimana uang untuk membangun IKN tersebut.

"Dahulu, ketika awal rencana pemindahan IKN ini digulirkan, Pemerintah gembar gembor bahwa pendanaan IKN tidak akan membebani APBN, dan akan banyak melibatkan swasta serta investor. Namun kini setelah terdengar kabar ada investor kakap yang mundur, maka isu terkait pendanaan IKN ini menjadi semakin tidak jelas," kata Suryadi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/4/2022).

Suryadi mengungkapkan, dulu pemerintah menyebut dari total Rp 466,9 triliun dana yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN, hanya 20 persen yang merupakan porsi APBN. Namun belakangan diketahui bahwa porsi APBN berubah menjadi 53,5 persen. Fraksi PKS menolak penggunaan APBN yang besar untuk pembangunan IKN. 

"Sebab dana sebesar itu akan lebih bermanfaat untuk pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, dimana menurut data BPS jumlah kemiskinan meningkat sebanyak 2,7 juta orang selama pandemi," ujarnya.

Ia mengusulkan agar dana tersebut digunakan untuk membiayai proyek-proyek padat karya di KemenPUPR yang jumlahnya pada TA 2022 ini justru mengecil dibandingkan TA 2021. Dimana pada TA 2021 anggaran program padat karya di KemenPUPR adalah sebesar Rp 24,27T, sedangkan di TA 2022 ini menyusut sekitar 41,3 persen menjadi hanya Rp 13,64T. 

"Hal ini tentunya membawa dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja padat karya dimana pada TA 2021 ditargetkan bisa menyerap 1,23 juta orang, di tahun ini targetnya menyusut menjadi hanya sekitar 665 ribu orang saja," jelasnya.

Fraksi PKS berharap Pemerintah mewujudkan janjinya bahwa pembangunan IKN tidak akan  memberatkan APBN. FPKS juga memandang perlu adanya raker antara DPR dengan para Menteri terkait agar masalah anggaran pembangunan IKN ini segera menjadi jelas. Dirinya juga mengajak masyarakat termasuk mahasiswa yang demo kemarin untuk tolak IKN ini, karena hal ini menjadi suatu kemubaziran yang besar. 

"Sebab pembangunan IKN ini adalah sebuah megaproyek yang kurang bermanfaat untuk pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan bahkan  cenderung menjadi beban negara untuk saat ini," tuturnya.