Musrenbang selalu menjadi ajang bagi elemen pemerintahan dan masyarakat DKI Jakarta membicarakan arah pembangunan daerahnya masing-masing. Senin, 14 Februari 2022, Kecamatan Pulogadung mengadakan Musrenbang dan mengakomodasi 888 usulan yang tersebar di seluruh SKPD.
Dalam acara ini, hadir Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli. Politisi yang akrab disapa MTZ ini menggarisbawahi permasalahan yang menghambat realisasi usulan musrenbang.
Masalah itu, adalah sulitnya pembangunan karena tanah yang dilalui proyek bukanlah milik Pemda secara langsung, tapi merupakan aset BUMD, sedang disewakan, atau milik swasta yang urung diserahkan ke Pemda. Penyerahan hak tanah ini sudah diatur oleh undang-undang.
“Sebenarnya ini membuat pembangunan jadi tidak efektif. Pembangunan sodetan, gang, trotoar, atau taman jangan sampai tak terealisasi karena alasan tanah bukan milik Pemda.”
MTZ menggarisbawahi, lambatnya proses penyerahan ini harus diperiksa, apa yang jadi alasannya. “Apakah masih ada hambatan hukum? Atau tanah itu masih dipakai oleh pemilik sebelumnya dan menunda karena kita kurang tegas saja? Itu harus diawasi.”
“Tahun 2022 ini kita harus bebenah tanah. Kepemilikan harus dirapikan. Apalagi, di Pulogadung cukup banyak aset tanah yang menjadi milik BUMD namun juga sengketa dengan masyarakat,” tegasnya lagi.
Dalam rincian ajuan, Kecamatan Pulogadung mengajukan dana 193,6 miliar Rupiah. Ajuan terbesar ada pada Sudin Sumber Daya Air, yang mencapai 173 miliar Rupiah.
MTZ berharap, musrenbang ini juga menjadi sarana untuk melihat tingkat partisipasi masyakarat sampai tingkat RT dan RW, serta kualitas transparansi anggaran yang dilakukan oleh SKPD di wilayah Jakarta Timur.
Dalam acara ini, hadir Walikota Jakarta Timur, Anwar beserta jajaran; Camat Pulogadung, Bambang Pangestu beserta jajaran; dan segenap tenaga ahli DPRD DKI Jakarta Dapil 4 tim dari M Taufik Zoelkifli.
No comments:
Post a Comment