Harga Kebutuhan Pokok Belum Terkendali, Aleg PKS Minta Operasi Pasar Tepat Sasaran

  

Jakarta (10/01) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina memperhatikan kenaikan harga kebutuhan pokok yang hingga saat ini belum juga terkendali padahal sudah lebih satu pekan tahun baru telah usai.

Melihat kondisi tersebut, Nevi meminta agar operasi pasar yang dilakukan mesti tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan sama sekali.

Nevi mengatakan, beberapa harga kebutuhan pokok terpantau mengalami kenaikan sejak menjelang Nataru.

Menurut data PIHPS (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis) Nasional, beberapa kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan saat menjelang Nataru diantaranya adalah minyak goreng, telur ayam, cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.

“Saya mendengar Pemerintah hendak menggelontorkan anggaran cukup besar untuk menstabilkan harga Minyak Goreng. Saya harap jangan hanya minyak goreng, akan tetapi seluruh bahan pangan utama mesti juga stabil seperti beras, gula pasir, daging sapi atau daging ayam, telur ayam, garam, susu, bawang merah dan bawang putih. Memang yang sangat drastis kenaikannya adalah minyak goreng akibat situasi global dan ditambah dengan moment NATARU. Untuk itu, operasi pasar ini mesti tepat sasaran dan zero mistake”, tutur Nevi.

Politisi PKS ini mengkritisi, kenaikan harga kebutuhan pokok telah menambah beban masyarakat di saat pandemi COVID-19 belum berakhir. Terlebih lagi banyak masyarakat yang terkena PHK selama pandemi sehingga penurunan daya beli masyarakat semakin lebar.

Nevi juga sangat prihatin terhadap situasi PHK di masyarakat semakin besar. Mengutip dari Kementerian Tenaga Kerja, tren klaim JHT (Jaminan Hari Tua) ke BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 7 Agustus 2021, ada 538.305 orang pekerja sudah mengklaim JHT yang artinya sudah ter-PHK. Prediksi akhir tahun 2021 ada sekitar 894.579 orang, atau hampir sebanyak 895 ribu orang kehilangan pekerjaan.

“Dengan semakin besarnya orang-orang yang kehilangan pekerjaan, stabilisasi komoditas pangan ini sangat berarti untuk bertahan hidup. Pangan yang dikonsumsi setiap hari yang berarti pengeluaran tiap hari. Jika terlalu besar, akan sangat mengganggu keuangan keluarga. Bila tidak terpenuhi, akan berpengaruh terhadap ketercukupan gizi”, ucap Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini mengusulkan kepada pemerintah agar memperhatikan upaya menjamin tersedianya pasokan stok komoditas agar terjadi stabilitas harga kebutuhan pokok.

“Kementerian Perdagangan mesti melakukan pemeriksaan gudang-gudang yang menyimpan komoditas kebutuhan pokok untuk memastikan tidak terjadi penimbunan. Selain itu Pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas jika ada yang terbukti melakukan penimbunan,” ungkapnya.

Nevi menambahkan, pemerintah juga harus memastikan distribusi komoditas kebutuhan pokok berjalan lancar, jangan sampai ada penimbunan, dan lakukan koordinasi yang baik antar Kementerian dan Lembaga terkait. Data yang berbeda antar Kementerian dan Lembaga harus tepat karena menjadi penyebab munculnya kebijakan yang merugikan rakyat.

“Saya berharap, Pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok agar tidak merugikan pihak-pihak terkait seperti petani, nelayan, pedagang, dan juga rakyat selaku konsumen. Memastikan operasi pasar pada sasaran yang tepat dan tidak ada penyimpangan sedikitpun menjadi kunci suksesnya tindakan pemerintah dalam langkah stabilisasi komoditas pangan di masyarakat”, tutup Nevi Zuairina.