PKS Gelar Diskusi Pembangunan IKN, Ekonom: Yang Membiayai Pembangunan Ujung-ujungnya Rakyat

  

Jakarta-- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Bidang Ekonomi dan Keuangan menggelar acara Bincang Oposisi dengan tajuk “Dikejar saat Pandemi & Beban Utang Membengkak Ibu Kota Baru Untuk Siapa?” Senin, (20/12/2021) dengan narasumber Anggota Komisi V DPR RI FPKS Suryadi Jaya Purnama, Pengamat Ekonomi Bima Yudhistira, dan Wakil Ketua Bidang Keuangan DPP PKS Handi Riza.

Pengamat ekonomi Bima Yudhistira dalam kesempatannya menyampaikan perlu pembahasan mendalam dalam rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dengan berbsagai aspek teruntama aspek keuangan, peningkatan ekonomi dan kesiapan daerah.

“Kalau kita bicara IKN dari perspektif keuangan, yang perlu dibahas apa perlunya pemindahan Ibu Kota Negara dan apa yang didapat dari peningkatan ekonomi, pindah ibu kota negara bukan sekedar pindah kos kosan, pemindahan ibu kota negara menyiapkan infratsurktur menyiapkan rumah untuk ASN dan penunjangnya,” tutur Bima.

Ia juga menyoroti ketertarikan investor dalam membiayai pembangunan IKN, menurutnya investor hanya tertarik dengan pembangunan yang memiliki nilai aset dan keuntungan besar.

“Pemindahan ibu kota baru adalah pemindahan gedung pemerintahan, investor belum tentu akan tertarik dalam pembangunanya, inilah yang menjadi batu sandungan IKN, investor mana yang tertarik, karena investor lebih tertarik aset aset yang mendapatlan keuntungan komersil,” terang Bima.

Bima menuturkan, pembangunan IKN juga tidak memungkinkan keuangan negara yang hanya dialokasikan sebesar 19 persen dari APBN, dan rakyat akan terkena imbas dari pembangunan IKN dengen diterapkannya pajak khsusu IKN.

“Dari segi keuangan negara kalau hanya mengandalkan investasi maka ini hal yang mustahil, kalau mengandalkan keuangan negara dari 19 persen dari 466 triliun tu merupakan yang berat bagi APBN kita, apalagi ada bahasan soal pajak khusus IKN, ini maksudnya apa ada tarikan pajak khusus yang lebih mahal, semua rakyat Indonesia membiayai IKN, kalau ini dipaksakan yang membiayai pembangungan IKN ujung-ujungnya 270 juta rakyat Indonesia,” terang Bhima.

Lebih lanjut, ia mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara tidak tepat dilakukan saat ini, menurutnya lebih baik menyelamatkan Jakarta keyimbang harus pindah dan membangun tempat yang baru.

“Ini tidak tepat dilakukan, bukan hanya sekarang baik di 2024 atau seterusnya lebih baik menyelamatkan Jakarta, bukan lari dari masalah,” tutup Bhima.