Ini Saran PKS soal Polemik MPR Vs Sri Mulyani Gegara Anggaran Turun

  

Jakarta - MPR RI meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Sri MulyaniIndrawati dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu). Ketua DPP PKS, Mardani Ali menilai Menkeu Sri Mulyani tak perlu dicopot.

"Kalau melakukan kesalahan fatal wajar ada tuntutan mundur. Tapi jika pemangkasan anggaran dan ada alasannya baiknya duduk bareng," kata Mardani saat dihubungi, Rabu (1/12/2021).

Mardani beralasan pencopotan Menkeu Sri Mulyani belum perlu lantaran kondisi negara saat ini memang sedang mengalami kesulitan. Meski begitu, menurutnya Sri Mulyanni harus lebih cermat lagi mengatur anggaran.

"Kondisi negara memang sedang berat keuangannya. Bu Sri Mulyani sebagai bendahara negara dan penanggungjawab penerimaan negara memang perlu cermat mengatur anggaran," ucapnya.

Selain itu, Mardani menyebut lebih baik jika MPR dan Menkeu membicarakan terkait persoalan anggaran tersebut. Namun di sisi lain, dia kembali mengingatkan kondisi keuangan saat ini yang memang sedang berat.

"Jika anggarannya untuk keperluan substansial mesti didukung. Bagus disampaikan saja apa anggaran MPR yang tidak dipenuhi. Semua pihak memang perlu menyadari beratnya kondisi penerimaan negara. Efisiensi dan sinergi bisa dilakukan semua pihak," ujarnya.

Permintaan agar Sri Mulyani dicopot sebagai Menkeu awalnya disampaikan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad. Permintaan tersebut berkaitan dengan pengalokasian anggaran MPR.

"Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus," kata Fadel di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11).

Selain soal anggaran, menurut Fadel, Sri Mulyani tak menepati janji. Fadel menyebut Sri Mulyani pernah berjanji akan mengalokasikan anggaran untuk 6 kali kegiatan Sosialisasi 4 (empat) pilar.

"Kemudian kita rapat dengan Menteri Keuangan. Saya ingat, sosialisasi MPR empat pilar. Dia (Sri Mulyani) janji 6 kali, tahunya cuma 4 kali," ujar Fadel.

Fadel mengaku sudah membicarakan tentang anggaran MPR yang terus turun kepada Presiden Jokowi. Namun Sri Mulyani disebut tetap tidak menggubris.

"Kita dengan Presiden Jokowi berbicara di Bogor, kita minta Presiden, 'Di anggaran kami terbatas sekarang. Dulu pimpinan cuma 4 orang, sekarang kok sudah 10 orang malah lebih turun'," kata Fadel.

Presiden dan Mensesneg, saya ini Wakil Ketua MPR bidang anggaran, dengan Bapak Bambang bicara dengan Mensesneg, bilang ke Menteri Keuangan, tetapi dia (Sri Mulyani) acuhkan," imbunya.

Lebih lanjut Fadel juga mengeluhkan sikap Sri Mulyani ketika diundang rapat membahas anggaran MPR. Menurut pimpinan MPR dari unsur DPD itu, Sri Mulyani pernah beberapa kali batal menghadiri rapat yang sudah diagendakan ulang.

"Pimpinan MPR rapat dengan Menteri Keuangan. Kita undang dia, sudah atur waktu, semuanya, tiba-tiba dia batalin. Dua hari kemudian atur lagi, dia batalin," kata dia

Tak sampai di situ, Fadel juga mengaku mendengar konflik Sri Mulyani dengan menteri lainnya sudah runcing. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menyebut para pimpinan partai koalisi pemerintah juga mengetahui kondisi tersebut.

"Ada beberapa teman-teman juga menyampaikan konflik, konflik antara menteri dengan Menteri Keuangan sangat tajam di kabinet saat ini. Mereka semua menyampaikan dan semua yang hadir di situ pimpinan-pimpinan partai politik," kata Fadel.

Karena beberapa alasan di atas, MPR meminta Presiden Jokowi mencopot Sri Mulyani dari jabatan Menkeu. Fadel menyebut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak becus mengatur kebijakan pemerintah.

"Hanya ini, kita minta agar Presiden memberhentikan, mencopot Menteri Keuangan, karena tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan yang ada," kata Fadel.