Jabatan Anies Baswedan Berakhir Tahun Ini, PKS Minta Janji Kampanye Dituntaskan

  

TEMPO.CO, Jakarta - Masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta bakal berakhir di tahun ini. Melihat masa jabatan Anies yang tinggal 10 bulan lagi, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD DKI Jakarta memintanya untuk menuntaskan janji kampanye yang belum sempat terealisasi dan tertunda akibat revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Kami tentu berharap meskipun RPJMD dilakukan perubahan, namun Pemprov DKI Jakarta mampu melakukan pemulihan ekonomi serta mencapai target-target yang ditetapkan,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani dalam keterangannya, Sabtu, 1 Januari 2022.

Yani menerangkan RPJMD yang berangkat dari janji kampanye Anies berubah, akibat pandemi Covid-19 yang melanda Jakarta. Adapun beberapa janji kampanye Anies yang PKS minta untuk selesaikan, antara lain program rumah DP 0, revitalisasi kampung melalui kampung susun dan kampung deret, peningkatan kualitas pelayanan air bersih, pemberdayaan perempuan terutama dalam bidang ekonomi, mengendalikan harga kebutuhan pokok, membangun Taman Pintar, dan lainnya.

PKS mendorong Anies membersihkan jajarannya dari praktik korupsi seperti yang terjadi pada program rumah DP 0. Dalam kasus ini, KPK menangkap Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan. 

Menurut PKS, tertangkapnya Yoory membuat para PNS enggan mengikuti lelang jabatan untuk mengisi kursi Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya. “PKS mendukung Gubernur DKI menuntaskan kasus korupsi pengadaan lahan DP 0 kepada semua yang terlibat. Kemudian dalam proses promosi jabatan, memastikan proses yang lebih fair dan transparan sehingga tidak ada lagi cara-cara yang tidak fair yang membuat kekhawatiran calon pejabat ini akan tersisih,” kata Yani.

Yani meminta agar Anies mulai menyiapkan masa transisi untuk pejabat yang bakal menggantikannya. Sebab setelah Anies lengser, jabatannya bakal diisi oleh pelaksana tugas Gubernur sampai tahun 2024.

Dengan persiapan masa transisi yang baik, Yani berharap program yang berjalan saat Anies Baswedan menjabat dapat tetap dilanjutkan. 

“Pelaksana tugas gubernur yang akan menggantikan dapat melanjutkan program-program yang sudah baik terutama dalam penataan ibu kota, peningkatan ruang publik, mewujudkan keadilan bagi warga masyarakat dan kesejateraannya terutama di lapisan bawah,” kata Yani.

Dinas Bina Marga DKI Resmikan Tiga Jembatan di Matraman, Jaktim

  

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho meresmikan pembangunan tiga jembatan penghubung antarkampung di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur (Jaktim), Kamis (30/12). "Jembatan penghubung yang menghubungkan Galur Sari ini manfaatnya sangat dirasakan warga," kata Hari saat meresmikan jembatan di Jaktim, Kamis.

Hadir pada kegiatan tersebut, antara lain, Kepala Suku Dinas (Sudin) Bina Marga Jaktim Benhard Hutajulu dan warga sekitar. Menurut Hari,ketiga jembatan penghubung yang dibangun, dua di antaranya berada di Jalan Balai Rakyat RW 07 Utan Kayu Utara, sedangkan satu jembatan lainnya berada di Jalan Galur Sari Timur, RW 01 Utan Kayu Selatan.

Menurut Hari, pembangunan tiga jembatan penghubung itu juga didesain dengan estetika indah dan menarik sehingga menjadi salah satu ikon Kecamatan Matraman. "Tidak hanya satu jembatan ini. Kita akan cek lagi jembatan antarkampung mana yang perlu direnovasi juga. Kita tidak berhenti di satu jembatan," ujar Hari.

Ketua DPW PKS Jakarta Apresiasi Training Orientasi Partai untuk Tokoh Perempuan Jakarta Timur

 

” Saya memberikan apresiasi kepada PKS Jakarta Timur khususnya Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) yang telah melaksanakan Training Orientasi Partai (TOP) untuk para tokoh perempuan yang memiliki ketertarikan untuk bergabung dengan PKS “ ucap Khoirudin Ketua Umum DPW PKS Jakarta dalam sambutannya pada Training Orientasi Partai Tokoh Perempuan yang dilaksanakan oleh BPKK PKS Jakarta Timur pada tanggal 26 Desember 2021.

Selanjutnya Khoirudin mengajak para tokoh perempuan yang hadir untuk bersama-sama dengan PKS memajukan bangsa dengan mengusung semangat “Amar Ma’ruf Nahi Munkar” dan menyajikan Islam yang Rahmatan Lil ’Alamiin. Agar hal itu bisa kita lakukan, salah satu cara yang ada dalam negara demokrasi ini adalah dengan membentuk partai untuk meraih kekuasaan secara legal. PKS adalah alat/sarana untuk mendapatkan kekuasaan agar kekuasaan digunakan untuk melakukan amar maruf nahi munkar, dan melakukan kebaikan lepada seluruh umat manusia agar kita menjadi hamba terbaik di mata Allah.

Sementara itu, Ketua Bidang Kaderisasi PKS Jakarta Timur Buchori Jawahir yang bertanggung jawab terhadap penambahan anggota PKS di Jakarta Timur mengungkapkan bahwa acara TOP untuk Tokoh Perempuan Jakarta Timur dilaksanakan secara hybrid, dihadiri 25 tokoh perempuan secara luring (offline) di Kantor DPD PKS Jakarta Timur dan diikuti sekitar 200 tokoh perempuan melalui daring dengan fasilitas zoom meeting.

Pada acara TOP ini para peserta mendapatkan pembekalan materi dengan tujuan para peserta bisa mengenal lebih dekat tentang PKS, dan nilai-nilai keumatan dan kebangsaan.  Materi Kebangsaan diberikan oleh DR. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si, anggota DPR RI dan materi kepartaian yang disampaikan oleh Tedy Ramadanus, Sekteraris Umum DPD PKS Jakarta Timur.

Total Penerima 4,345 Orang, Anies Luncurkan Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta

  

IDXChannel - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta. 

Hal ini sebagai wujud upaya mengurangi beban warga, terutama anak-anak yatim/piatu/yatim piatu yang orang tuanya wafat akibat pandemi COVID-19. 

Peluncuran tersebut dilakukan dengan pemberian kartu secara simbolis oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, kepada 10 penerima manfaat.

Adapun total penerima manfaat kartu ini sebanyak 4.345 orang. Untuk kriteria penerima manfaat, yaitu usia anak di bawah 18 tahun dan remaja berusia antara 18-22 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 di seluruh wilayah DKI Jakarta. 

Gubernur Anies mengatakan, melalui program ini, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat membantu menjaga kualitas nutrisi anak dan remaja Jakarta yang kehilangan salah satu ataupun kedua orang tuanya akibat COVID-19. Hal ini lantaran, dengan nutrisi yang baik, diharapkan daya tahan tubuh dan kesehatan mereka dapat tetap terjaga. 

Sehingga, mereka dapat menjalani kegiatan sehari-hari dengan lancar, termasuk dalam kegiatan belajar. Program ini akan dilaksanakan berkelanjutan di tahun 2022, dengan dilakukan pemutakhiran data kembali sesuai kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Gubernur Anies di Balai Kota Jakarta, pada Rabu (29/12/2021).

Gubernur Anies juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua jajaran Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan PT Bank DKI atas segala dukungan sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Ia juga berharap, bantuan ini bisa menjadi pelipur lara bagi para penerima manfaat.

Kepada anak-anak dan remaja, semoga bantuan ini dapat memberi sedikit penghiburan bagi kalian. Saya menitipkan pesan kepada para orang tua/wali yang mengasuh anak-anak dan remaja ini, apa yang Bapak/Ibu lakukan merupakan tindakan mulia. Semoga rasa kasih dan sayang Bapak/Ibu dapat menjadi pelipur lara bagi anak dan remaja yang orang tua/walinya meninggal akibat pandemi," pungkas Gubernur Anies. 

Perlu diketahui, dasar hukum Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta adalah Pergub No. 107 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial bagi Anak dan Remaja yang Orang Tua atau Wali Meninggal karena Terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019. Sementara, besaran bantuan yang diberikan melalui kartu tersebut sebanyak Rp 300.000 per orang pada bulan Desember 2021.

Kegiatan peluncuran Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari, Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto, serta perwakilan Bank DKI.

Serikat Buruh: UU Cilaka Omnibus Law Beri Keleluasan Tenaga Kerja Asing di Berbagai Sektor

 

Jakarta-- Aktivis Buruh yang juga menjabat sebagai Vice Presiden FSPMI & SPSI Iswan Abdullah hadir sebagai salah satu narasumber dalam diskusi bertajuk Catatan Akhir Tahun  Ketenagakerjaan PKS Bersama Buruh, yang digelar di aula DPTP PKS di Jakarta, Kamis (30/12/2021).

Dalam kesempatannya Iswan mengatakan dampak UU Omnibus Law membuat meningkatnya angka pengangguran dan diperparah dengan pandemic yang melanda Indonesia.

“Kalau kita perhatikan awal 2020 jumlah angka pekerja di Indonesia 56 juta orang, dan di tahun 2021 jumlah angka pekerja 52 juta orang, artinya ada empat juta orang yang menjadi pengangguran akibat UU Omnibus Law dan diperparah dengan kondisi pandemi,” tutur Iswan.

Ia menjelaskan UU Omnibus Law memberi keleluasan bagi pekerja asing untuk masuk di berbagai sektor pekerjaan yang pada peraturan sebelumnya hanya boleh diisi beberapa pos pekerjaan oleh tenaga kerja asing.

"Ditambah UU Omnibus Law yang saya bilang tadi itu memberikan keleluasaan tenaga kerja asing di berbagai seckor pekerjaan, padahal di regulasi sebelumnya hanya dibolehkan di beberapa di seg seperti direksi dan semacamnya, dan itupun dibatasi,” tegas Iswan melanjutkan.

"UU Omnibus law Alhamdulillah hanya PKS yang kosnsiten dari awal yang menentang UU celaka dunia akhirat ini,” lanjutnya.

Tidak hanya berdampak pada meningkatnya angka pengangguran, masih menurut Iswan, UU Cipta Kerja juga membuat upah tenaga kerja di Indonesia menjadi jauh ebih rendah dengan upah tenaga kerja di negara lain di Asia Tenggara.

“Dari sisi global upah kita hanya lebih unggul sedikit dari Laos dan Kamboja, kenaikan upah rata-rata di Indonesia tidak jauh signifikan, artinya jika PP 78 berlaku ditambah Omnibus Law upah Indonesia akan paling rendah di Asia Tenggara,” ujar Iswan.

Ia kemudian menyoroti jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang masih minim kepeesertaan dari para pekerja.

Kemudian Jamsos tenaga kerja dari 52 juta pekerja di tahun 2021, baru 17 juta pekerja yang terdfrat di BPJS Kesehatan, kemudian BPJS Ketenagakerjaan juga sama ,dan ini sekaligus masukan buat PKS, kepesertaan bpjs ketenagakerjaan baru 34 juta, artinya juga masih banyak yang belum didaftakan dari BPJS ketenagakerjaan, tentunya ini masih menjadi tanggung jawab dari pemerintah,” kata Iswan.

“ Terakhir saya sebagai aktivis buruh mendorong PKS agar terus bersama buruh, terus bersama rakyat, dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.

Malam Tahun Baru, 1.260 Petugas Kebersihan Disiagakan di Jakarta

 

 JAKARTA – Sebanyak 1.260 personel kebersihan pada malam pergantian tahun 2022 disiagakan di DKI Jakarta. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah menyiagakan petugas yang terdiri dari supir truk sampah, kru, dan regu comot.

Personel ini tidak sebanyak saat pergantian tahun sebelum pandemi mengingat pemerintah membatasi pesta perayaan di area publik, taman umum, dan tempat wisata umum yang berpotensi menciptakan kerumunan.

Ketika diperlukan, Pasukan Orange yang bersiaga bisa cepat dikerahkan ke lapangan,” kata Kepala Dinas Lingkungan DKI Jakarta, Asep Kuswanto, Kamis (30/12/2021).

Di setiap Kecamatan kami mengerahkan minimal 30 petugas, mereka bersiaga. Selain personel dari Sudin Kota Administrasi dan Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan, kami juga menyiagakan petugas dari UPK Badan Air untuk membantu dan bekerjasama dengan PPSU Kelurahan di wilayahnya masing-masing,” kata Asep.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tidak menurunkan petugas sebanyak pada saat malam pergantian tahun sebelum pandemi.

Karena membatasi kerumunan, kami tidak menurunkan banyak petugas seperti sebelum pandemi Covid-19. Sebelumnya pandemi, kami bisa menurunkan hingga 7.000 petugas saat malam tahun baru. Namun untuk tahun ini, kami hanya menurunkan 1.260 petugas saja mengingat keramaian malam tahun baru dibatasi dana agar tidak menimbulkan kerumunan,”ungkap Asep.

Dinas Lingkungan Hidup, ungkap Asep, juga membuka kanal-kanal dan hotline pengaduan penanganan sampah. Selain melalui CRM di Aplikasi JAKI, masyarakat juga bisa menyampaikan melalui sosial media Dinas Lingkungan Hidup maupun Pemprov DKI Jakarta.

Berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) No. 1473 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Covid-19. Keputusan ini mengatur pelaksanaan Pembatasan khusus selama Natal dan Tahun Baru itu diberlakukan selama 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Pemprov DKI Jakarta juga mematasi pesta perayaan di area publik, taman umum, dan tempat wisata umum yang berpotensi menciptakan kerumunan, pada periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 untuk mencegah dan menanggulangi Covid-19.

Premium dan Pertalite akan Dihapus, PKS: Pemerintah Jangan Berbisnis dengan Rakyat

  

JAKARTA, KOMPAS TV - Pemerintah mewacanakan akan menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan pertalite pada tahun 2022. Salah satu dalihnya karena kedua jenis BBM itu disebut tidak ramah lingkungan.

Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri menyayangkan, pemerintah melakukan pendekatan bisnis ke rakyat dalam sebuah kebijakan. 

Alih-alih menggunakan relasi rakyat dan pemerintah yang melayani, kebijakan itu lebih kental memaksa rakyat menjadi konsumen dan pemerintah sebagai juragan.

BBM itu kebutuhan dasar energi seluruh rakyat. Kebutuhan dasar mestinya memakai logika konstitusi, bukan logika bisnis. Pemerintah sebagai juragan ingin mendapatkan keuntungan lebih demi menutupi ketidakmampuan mengelola keuangan negara dan itu didapat dari memaksa rakyat membeli barang dagangannya yang lebih mahal dengan menghapus premium dan pertalite," kata Salim dalam keterangan tertulis, Rabu (29/12/2021).

Menurut dia, memaksa rakyat membeli BBM lebih mahal pada saat proses bangkit dari kesulitan pandemi adalah tindakan yang tidak berempati. 

Bahkan, kini jelang pergantian tahun, banyak kebutuhan pokok terkerek naik tak karuan.

"Bahan pokok seperti telur, cabai, minyak goreng yang jadi kebutuhan pokok melonjak naik. Kini BBM subsidi akan dihapus dan masyarakat dipaksa membeli BBM yang lebih mahal." 

"Rakyat ini sudah susah saat pandemi, mau bangkit perlahan, tapi diberi beban berat. Di mana hati nurani pemerintah," ujarnya.

Ia mengimbau kepada pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dengan tidak menambah beban baru pengeluaran rumah tangga dengan memaksa publik hanya membeli BBM jenis Pertamax yang harganya jauh lebih mahal.

Pemerintah memakai formulasi UU Cipta Kerja pada penetapan UMP yang berimbas pada kenaikan tak lebih dari 1 persen dengan dalih menyesuaikan pertumbuhan ekonomi yang masih sulit." 

"Tapi logika terbalik dipakai untuk memaksa pengeluaran rumah tangga lebih tergerus dengan menghapus premium dan pertalite dengan dalih lingkungan. Rakyat bisa melihat pemerintah kita menjadikan masyarakat sebagai sapi perah menutup defisit neraca keuangan negara," katanya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kembali mengemukakan rencana penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) Ron 88 alias premium.

Banyak pihak menilai akan dilakukan di tahun 2022 mendatang, tak hanya premium, pertalite juga akan dihapus.

Seperti dilansir Kompas.com, nantinya bensin dengan Ron 90, yakni pertalite akan menjadi pengganti premium selama masa transisi.

Kendati begitu, pertalite juga akan dihapus setelah masa transisi selesai.

Dengan dihapusnya BBM jenis pertalite dan premium, nantinya hanya akan ada bensin dengan kadar oktan di atas Ron 91 yang diklaim lebih ramah lingkungan, seperti BBB jenis pertamax.
 
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM menyatakan, "Kita memasuki masa transisi, di mana premium Ron 88 akan digantikan dengan pertalite Ron 90. Dengan roadmap ini, ada tata waktu di mana nantinya kita akan menggunakan BBM ramah lingkungan. Ada masa di mana pertalite harus dry, harus shifting dari pertalite ke pertamax.”

Anies Kumpulkan Lurah dan Camat se-Jakarta, Minta Tuntaskan Janji Kampanye

  

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumpulkan seluruh lurah dan camat dan kepala perangkat daerah di DKI Jakarta di Ancol, Jakarta Utara.

Dalam acara tersebut, Anies mengingatkan kembali agar seluruh jajaran Pemprov DKI bisa menuntaskan janji kampanyenya dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022.

Anies juga meminta agar jajarannya memegang prinsip keadilan dan kolaborasi.

Harapannya ketiga hal ini dipegang untuk tahun depan, yakni prinsip keadilan sosial, kolaborasi, dan segera tuntaskan semua program (RPJMD) untuk tahun 2022," kata Anies dalam keterangan tertulis, Selasa (28/12/2021).

Anies juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan perangkat wilayah yang menjadi garda terdepan melayani warga Jakarta.

Begitu juga dengan kinerja luran dan camat di Jakarta yang patut dijadikan contoh khususnya dalam perjalanan pandemi Covid-19 dua tahun terakhir.

"Apalagi lurah-camat dekat sekali dengan warga. Bila menjalankan tugas dengan baik terlihat, begitu juga sebaliknya. Selama masa pandemi kemarin ini semua ujian kepemimpinan Ibu Bapak semua, Insya Allah lulus," ujar dia.

Anies mengatakan, tidak semua lurah dan camat di Jakarta dia kenal secara personal.

Namun, ia yakin, apa yang dikerjakan lurah dan camat di Jakarta menjadi salah satu unsur penting bagi kemajuan Jakarta.

"Tidak semua pernah berinteraksi secara langsung. Tapi saya selalu lihat datanya, saya selalu lihat kegiatannya dalam laporan, dan saya membayangkan ada kerja besar di balik setiap prestasi yang kita peroleh di Jakarta ini," kata Anies.

Evaluasi Kinerja Pemerintahan 2021, Aleg PKS : APBN Tak Sehat, Publik Harus Tahu!

  

Jakarta (29/12) — Wakil Ketua Fraksi Bidang Ekonomi dan Keuangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Ecky Awal Mucharam menyampaikan Evaluasi Kinerja Pemerintahan dan Kebijakan Pemulihan Ekonomi.

Ecky menyampaikan hal tersebut dalam Acara Kaleidoskop dan Evaluasi Akhir Tahun Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 2021 pada Selasa (20/12/2021).

“Perjuangan fraksi di bidang ekonomi dan keuangan dapat dilihat melalui PERPU 2021, Penolakan UU Perpajakan, HKPD. Hal tersebut perlu diketahui oleh publik meskipun tidak mudah” ujar Ecky.

Sejak awal 2021, Indonesia telah mengalami berbagai masalah perekonomian, hal tersebut juga tidak dipungkiri dapat terjadi karena dampak dari Pandemi Covid-19.

“Kebijakan fiskal, ekonomi dan sektoral perlu untuk diperhatikan kembali oleh pemerintah guna menjamin tujuan bernegara yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat,” pungkas Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.

Tidak hanya itu, Ecky menyampaikan bahwa dalam konteks APBN, utang negara yang mencapai 41,38% PDB yang sudah melebihi porsinya menimbulkan berbagai pertanyaan seperti apakah sumber dana, postur APBN dan belanja negara benar-benar sehat ?

“Bagaimana mungkin APBN negara sehat sedangkan tidak memberikan dampak yang signifikan untuk kesejahteraan rakyat” pungkas Ecky.

Perlu diketahui bahwa kebijakan APBN harus mampu menopang perekonomian negara ini, dimana setiap pengeluaran yang dikeluarkan harus efektif dan efisien sekaligus juga mampu memberikan multi efek terhadap sektor lainnya.

“Sedangkan, perekonomian negara saat ini seperti besar pasak daripada tiang, dimana banyak BUMN yang tidak sehat dan perlu diselamatkan oleh APBN melalui Pajak Rakyat dan Utang yang berujung pada kekhawatiran,” tutur Ecky.

Selanjutnya Ecky menyampaikan bahwa Program Pemulihan Nasional ini juga menimbulkan pertanyaan yang besar yang perlu diketahui oleh publik mengingat fakta di lapangan membuktikan bahwa angka pengangguran kaum milenial mencapai 19,55%

“Program Pemulihan Nasional harus dibedah kembali mengingat pemerintah hingga saat ini belum menyampaikan secara terang-terangan terkait dengan kebijakan fiskal secara sektor riil,” ujar Ecky

Di momen Kaleidoskop dan Evaluasi Akhir Tahun Fraksi PKS DPR RI tahun 2021 menjadi perhatian khusus bagi kita semua mengingat Indonesia sedang ditengah Kondisi Ekonomi yang mengkhawatirkan.

“Masyarakat tengah mengalami kondisi yang menyulitkan, seperti terjebak pinjaman online illegal, lalu RUU IKN yang sedang dibahas ditengah Kesulitan Ekonomi Rakyat. Dengan demikian, Fraksi PKS melihat bahwa perlu ada perbaikan dari Hulu terkait dengan kebijakan yang ada” Tegas Ecky.

Anies Ganti Direktur Operasional PT Transportasi Jakarta

 

Merdeka.com - Gubernur DKI  Jakarta Anies Baswedan mengganti Direktur Operasional PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Prasetia Budi dari jabatannya. Hal tersebut dibenarkan oleh Plt Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta Riyadi.

"Iya betul diganti," kata Riyadi saat dihubungi, Selasa (28/12).

Nantinya jabatan Prasetia akan diisi oleh M Indrayana yaitu mantan Direktur Operasi Hutama Karya. Lanjut Riyadi pergantian jabatan tersebut tidak ada kaitannya dengan sejumlah peristiwa kecelakaan yang dialami bus Transjakarta.

"Ini hasil evaluasi panjang ya, setelah melalui evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja dan kualitas layanan perlu ada penyegaran," jelas dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga melakukan pergantian jabatan di salah satu BUMD DKI. Yaitu jabatan Direktur Utama Perusahaan Air Minum Daerah DKI Jakarta (PAM JAYA), Priyatno Bambang Hernowo diganti.

Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1494 Tentang Penghentian dan Pengangkatan Direktur Utama, Direktur Umum dan Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta.

Dalam pergantian tersebut, Syamsul Bachri Yusuf dan Tedy Jiwantara Sitepu diangkat masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur Umum PAM JAYA.

Yakni, Syamsul Bachri Yusuf menggantikan Priyatno Bambang Hernowo sebagai Direktur Utama, Tedy Jiwantara Sitepu menggantikan Sutan Maizon Rusdy sebagai Direktur Umum. Lalu, Sementara Yanto menggantikan Agustino Darmawan sebagai Sekretaris Badan Pengawas PAM JAYA.

Suara Lantang PKS: Kalau Ingin Hapus Premium, Turunkan Harga Pertalite

  

WE Online, Jakarta -Rencana Kebijakan Pemerintah yang akan menghapus BBMjenis premium harus diikuti dengan menurunkan harga BBM jenis Pertalite. Hal ini perlu dilakukan sebagai bukti alasan Pemerintah menghapus premium benar-benar karena faktor lingkungan dan bukan karena faktor komersil. 

Kalau hanya menghapus premium sama saja melepas tanggungjawab Pemerintah dalam menyediakan bahan bakar minyak yang terjangkau untuk rakyat dengan dalih lingkungan. 

Harusnya keinginan Pemerintah memperbaiki lingkungan tidak serta merta menghapus kewajiban Pemerintah menyediakan BBM murah bagi rakyat. 

Jadi kalau premium akan dihapus, karena logika lingkungan, maka Pemerintah harus menugaskan Pertamina menjual pertalite seharga premium," tegas anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto kepada media, Selasa (28/12/2021). 

Mulyanto minta Pemerintah mengubah cara pandang penyediaan BBM bagi rakyat.  BBM jangan sekedar dipandang sebagai komoditas komersil yang dijual dengan harga pasar. 

Pemerintah punya tanggung jawab melayani rakyat untuk mendapatkan bahan bakar minyak yang terjangkau dalam rangka mensejahteraka mereka.  

Mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah amanat konstitusi bagi Pemerintah.

"Jadi silakan saja Pemerintah menggunakan BBM jenis apapun yang lebih baik bagi lingkungan, asalkan harganya terjangkau bagi rakyat," ujar Mulyanto. 

Mulyanto menambahkan masyarakat bukannya tidak ingin menggunakan BBM bersih, namun di tengah kondisi ekonomi yang masih lemah akibat pandemi, mereka lebih memilih BBM murah yang terjangkau. 

Pemerintah jangan sekedar membebek standar global untuk mengurangi emisi karbon, tanpa memperhatikan kemampuan masyarakat. 

Pemerintah harusnya dapat menyelaraskan antara kepentingan global dengan kepentingan masyarakat. 

Jangan sampai untuk menjaga agenda global masyarakat yang dikorbankan.  

"Saya miris melihat argumentasi tipu-tipu yang dibangun Pemerintah. Distribusi dan barang di lapangan dikurangi, sehingga langka, namun logika yang dibangun adalah penggunaan premium turun," kata Mulyanto. 

Untuk mengatasi masalah tersebut Mulyanto minta Pemerintah fokus memperbaiki sektor hulu dan membangun kilang-kilang minyak, sehingga impor BBM dapat dikurangi dan mampu menyediakan BBM terjangkau untuk kesejahteraan rakyat.

Percepat Penanganan Banjir di Jakarta, Pemprov DKI Datangkan 26 Unit Pompa Mobile

  

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) unit Peralatan dan Perbekalan (ALKAL) mengadakan 26 unit pompa mobile selama 2021. Hal itu bertujuan untuk mempercepat penanganan genangan di Ibu Kota.

"Pada 2021 unit ALKAL Dinas SDA mengadakan pompa mobile sebanyak 26 unit diantaranya dengan kapasitas 1000 Liter/detik 4 unit, 500 liter/detik 13 unit, dan 250 liter/detik 9 unit. Selanjutnya disebar ke 5 wilayah administrasi Jakarta," kata Kepala unit ALKAL Dinas SDA Yose Rizal dalam laman Instagram @dkijakarta dikutip, Selasa (28/12/2021).

Fungsi pompa mobile ini adalah mempercepat penanganan genangan yang ada di kawasan Ibu Kota. Kami berharap dengan adanya pompa mobile ini dapat berguna," imbuhnya.

Sementara itu, Kasubbag ALKAL Dinas SDA Boris Karlop percepatan penanganan genangan juga agar tidak mengganggu masyarakat dalam kegiatan sehari-hari.

"Pompa mobile ini akan difungsikan untuk mengatasi genangan yang selama ini DKI mengalami banyak titik titik genangan. Dengan harapan pengadaan pompa mobile ini titik genangan yang tadinya lama surut dapat mempercepat surutnya. Sehingga masyarakat tidak terganggu mobilisasi dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari," tutur Boris.

Buntut Polemik Kenaikan UMP DKI Jadi 5,1%, DPRD Bakal Panggil Disnakertrans

 

 Jakarta – Komisi B DPRD DKI Jakarta akan memanggil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta besok hari. Pemanggilan dilakukan terkait revisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI jadi 5,1% yang menuai pro dan kontra di kalangan buruh maupun pengusaha.

“Iya, besok jam 10.00 ya,” kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz saat dikonfirmasi, Minggu (26/12/2021).

Dalam rapat itu, Aziz akan mempertanyakan rumusan atau perhitungan Pemprov DKI sampai mendapat angka kenaikan UMP sebesar 5,1%. Tak hanya itu, dia juga ingin mengetahui analisis dampak ekonomi terhadap buruh maupun pengusaha apabila UMP jadi dinaikkan.

“Analisis Risiko terhadap Pemda DKI, pekerja dan pengusaha bila tidak naik atau naik seperti apa,” jelas Aziz.

“Proses, prosedurnya dan perhitungannya mengapa 5,1% dan kompensasi lain untuk pekerja dan buruh. Dan prediksi dampak ekonomi ke depan atas kenaikan ini seperti apa,” sambung Aziz.

Sebagaimana diketahui, Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta menuai protes di kalangan pengusaha. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta seluruh pihak dapat objektif melihat situasi perekonomian saat ini yang semakin membaik dalam menentukan besaran UMP.

“Jadi saya ingin sampaikan ke semua cobalah objektif, tahun lalu yang sulit saja itu 3,3%. Tahun ini ekonomi sudah bergerak, masa kita masih mengatakan 0,8 itu sebagai angka yang pas. Ini akal sehat aja nih, kan common sense,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Seni (20/12/2021).

Anies awalnya mengatakan kenaikan UMP hanya sebesar 0,8 persen jika mengacu pada formula UMP yang diatur pemerintah. Sedangkan pada 2020, kenaikan UMP mencapai 3,3%. Padahal saat itu kondisi ekonomi sedang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Atas hal ini Pemprov DKI memutuskan untuk merevisi UMP DKI.

“Karena itulah kita putuskan 5,1 persen dan kami harap ini bisa dilihat secara bijaksana demi kebaikan semuanya,” jelasnya.

Malam Tahun Baru, Kawasan KBT Ditutup Total

  

Pemerintah Kota Jakarta Timur akan membatasi mobilitas kendaraan dan pejalan kaki di awasan Kanal Banjir Timur (KBT), saat malam pergantian tahun pada Sabtu (31/12) nanti. Hal ini berkaitan dengan penetapan area crowd free night (CFN) di kawasan tersebut.

Kasatpol PP Kota Jakarta Timur, Budi Novian mengatakan, kebijakan CFN di KBT ini dilakukan untuk mencegah adanya kerumunan orang saat perayaan malam pergantian tahun nanti. Serta mengantisipasi penyebaran COVID-19 varian baru Omicron. 

"Kita kerahkan 120 personel gabungan untuk menjaga kawasan KBT saat diberlakukan CFN. Petugas gabungan akan melakukan sterilisasi mulai pukul 16.00 di kawasan KBT," kata Budi, Senin (27/11).

Saat malam tahun baru nanti, jelas Budi, total ada enam lokasi yang menjadi perhatian khusus untuk dilakukan pengawasan. Yakni kawasan KBT, kawasan Pasar Ikan Jatinegara, Pasar Loak Jembatan Item. Kemudian kawasan Jl Mayjen Sutoyo, Jl Raya Bogor dan Jl KRT  Radjiman.

"Aktivitas perdagangan di enam lokasi itu dibatasi waktunya sampai pukul 22.00.Kecuali di kawasan KBT ditutup total karena masuk kawasan CFN," lanjut Budi.

Menurutnya, di lima lokasi yang menjadi perhatian saat malam tahun baru nanti, pihaknya menyiapkan 25 personel gabungan untuk melakukan penjagaan. Mereka akan menghalau PKl yang nekad berjualan. Namun pihaknya juga sudah melakukan koordinasi pada para camat agar sebelumnya melakukan pemberitahuan dan  imbauan pada para PKL soal pembatasan waktu operasional sampai pukul 22.00.

Soal Normalisasi Indonesia-Israel, PKS Minta Pemerintah Taat Konstitusi

  

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Syahrul Aidi Maazat mengingatkan pemerintah agar tak melakukan normalisasi Indonesia-Israel. Ia mengatakan jika dibiarkan, hal ini akan menimbulkan polemik baru.

Pemerintah, khususnya Kemenlu jangan membuka celah untuk menambah polemik dalam negeri dengan cara memulai pembicaraan normalisasi hubungan dengan Israel," kata Syahrul dalam keterangan tertulis, Ahad, 26 Desember 2021.

Isu normalisasi hubungan Indonesia-Israel kembali muncul pascapertemuan antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Jakarta pekan lalu.

Syahrul yang merupakan Ketua Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI untuk Palestina, mengingatkan bahwa Indonesia tak akan mengakui kedaulatan Israel selama Palestina masih dijajah. Hal ini juga tercatat dalam Alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebut bahwa 'Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan'.

Maka, selama dalam pembukaan konstitusi Indonesia masih tertera kalimat penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, maka sebelum Palestina merdeka tidak mungkin bagi Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel yang menjajah bangsa Palestina. Jika dipaksa sudah jelas pemerintah melanggar konstitusi," kata Syahrul.

Ia mengatakan saat ini, seharusnya semua energi bangsa dicurahkan untuk keluar dari krisis ekonomi oleh pandemi Covid-19. Jangan ada hal-hal lain mengganggu hal tersebut.

Syahrul juga menegaskan posisi Indonesia harusnya diperkuat di mata dunia internasional agar mendorong rekonsiliasi dan pengakuan atas negara Palestina.

"Indonesia harus mendukung upaya pengembalian tanah Palestina yang dicaplok oleh Israel selama ini," kata Syahrul.

Revitalisasi Trotoar di 10 Ruas Jalan di Jakarta Rampung

  

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI telah menuntaskan proyek revitalisasi trotoar di 10 ruas jalan di Ibu Kota. Revitalisasi jalur pedestrian itu tersebar di 5 wilayah kota. 

Dikutip dari akuninstagram Pemprov DKI Jakarta, Jumat, 24 Desember 2021, Salah satu jalur pedestrian yang telah selesai proses revitalisasinya adalah tiga jalan utama di kawasan Kebayoran Baru. Yakni  Jalan Senopati, Jalan Suryo dan Jalan WolterMonginsidi.

Dalam proyeksinya Maret 2021 lalu, Dinas Bina Marga DKI Jakarta mentargetkan revitalisasi trotoar sepanjang 26 kilometer. Target ini berkurang bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya lantaran keuangan Pemerintah DKI terdampak pandemi Covid-19.

Untuk pengerjaan revitalisasi trotoar ini, Pemprov DKI tak hanya mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tapi juga menggunakan dana yang berasal dari sistem KoefisienLantai Bangunan (KLB) seperti yang sudah diterapkan di Kota Tua, Jakarta Utara. 

Revitalisasi trotoar ini telah berjalan sejak 2016. Pada tahun itu, tercatat ada revitalisasi trotoar sepanjang 48 kilometer, kemudian pada 2017 sepanjang 79 kilometer, 2018 sepanjang 92 kilometer, dan 99 kilometer pada tahun 2019.

Proyek ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta yang menyebutkan revitalisasi trotoar sepanjang 2.600 kilometer.

Revitalisasi trotoar di kawasan Kebayoran baru yang mencakup tiga ruas jalan sepanjang 4,6 kilometer. Proyek revitalisasi jalur pedestrian di kawasan strategis ini menelan anggaran sebesar Rp 70 miliar. 

Berikut daftar revitalisasi trotoar di 10 ruas jalan yang sudah tuntas:

Jalan Senopati - Kebayoran Baru
Jalan Suryo - Kebayoran Baru
Jalan Wolter Monginsidi - Kebayoran Baru
Jalan Duri Kosambi Raya Jakarta Barat
Jalan tebet Raya - Jakarta Selatan
Jalan raden Saleh - Jakarta Pusat
Jalan Puri Wangi Kawasan Sentra Primer Barat Jakarta Barat
Jalan Pesanggrahan 
Jalan layur Jakarta Tmur
Kawasan taman Segitiga Gorontalo 

PKS Sependapat dengan NU: Tanah Tak Boleh Dikuasai oleh Sedikit Orang!

  

Jakarta - Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) mendesak pemerintah untuk membuat regulasi mengenai pembatasan kepemilikan tanah bagi pejabat negara. Anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS, Mardali Ali Sera setuju dengan pembatasan kepemilikan tanah itu.

"Dukung keputusan Muktamar NU membatasi kepemilikan tanah. Bukan hanya untuk pejabat, tapi untuk semua mesti dibatasi," kata Mardani kepada wartawan, Sabtu (25/12/2021).

Mengenai kepemilikan tanah, kata Mardani harus ada aturannya. Dia menekankan bahwa tanah tidak boleh dikuasi oleh segelintir orang.

Tanah perlu diatur. Dan tidak boleh dikuasai oleh sedikit orang," ujar dia.

Lebih lanjut, Ketua DPP PKS itu menekankan bahwa distribusi tanah harus dilakukan secara mereta kepada warga. Dia mendorong adar reformasi tanah dilakukan secara substansial.

"Tanah dikuasai negara dan didistribusikan untuk masyarakat. Saatnya reformasi pertanahan yang substansial," ungkap Mardani.

Muktamar ke-34 NU di Lampung sebelumnya mengeluarkan sejumlah rekomendasi ke pemerintah, salah satunya terkait kedaulatan rakyat atas tanah. Muktamar NU mendesak pemerintah untuk menerbitkan regulasi yang membatasi kepemilikan tanah oleh pejabat negara.

Selain itu, negara atau pemerintah juga dinilai perlu memperkuat perlindungan terhadap kepemilikan dan daulat rakyat atas tanahnya. Sebab titik tekan kebijakan pembangunan yang lebih menitikberatkan pada industri dianggap menjadikan rakyat sebagai kelompok lemah dan rentan ditindas atas nama pembangunan.

"Negara perlu memberikan afirmasi dan fasilitasi yang diperlukan untuk melindungi kepentingan rakyat," ujar Ketua Komisi Rekomendasi Alissa Wahid seperti dikutip dari keterangan tertulis panitia Muktamar NU, Jumat (24/12).