Evaluasi Kinerja Pemerintahan 2021, Aleg PKS : APBN Tak Sehat, Publik Harus Tahu!

  

Jakarta (29/12) — Wakil Ketua Fraksi Bidang Ekonomi dan Keuangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Ecky Awal Mucharam menyampaikan Evaluasi Kinerja Pemerintahan dan Kebijakan Pemulihan Ekonomi.

Ecky menyampaikan hal tersebut dalam Acara Kaleidoskop dan Evaluasi Akhir Tahun Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 2021 pada Selasa (20/12/2021).

“Perjuangan fraksi di bidang ekonomi dan keuangan dapat dilihat melalui PERPU 2021, Penolakan UU Perpajakan, HKPD. Hal tersebut perlu diketahui oleh publik meskipun tidak mudah” ujar Ecky.

Sejak awal 2021, Indonesia telah mengalami berbagai masalah perekonomian, hal tersebut juga tidak dipungkiri dapat terjadi karena dampak dari Pandemi Covid-19.

“Kebijakan fiskal, ekonomi dan sektoral perlu untuk diperhatikan kembali oleh pemerintah guna menjamin tujuan bernegara yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat,” pungkas Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.

Tidak hanya itu, Ecky menyampaikan bahwa dalam konteks APBN, utang negara yang mencapai 41,38% PDB yang sudah melebihi porsinya menimbulkan berbagai pertanyaan seperti apakah sumber dana, postur APBN dan belanja negara benar-benar sehat ?

“Bagaimana mungkin APBN negara sehat sedangkan tidak memberikan dampak yang signifikan untuk kesejahteraan rakyat” pungkas Ecky.

Perlu diketahui bahwa kebijakan APBN harus mampu menopang perekonomian negara ini, dimana setiap pengeluaran yang dikeluarkan harus efektif dan efisien sekaligus juga mampu memberikan multi efek terhadap sektor lainnya.

“Sedangkan, perekonomian negara saat ini seperti besar pasak daripada tiang, dimana banyak BUMN yang tidak sehat dan perlu diselamatkan oleh APBN melalui Pajak Rakyat dan Utang yang berujung pada kekhawatiran,” tutur Ecky.

Selanjutnya Ecky menyampaikan bahwa Program Pemulihan Nasional ini juga menimbulkan pertanyaan yang besar yang perlu diketahui oleh publik mengingat fakta di lapangan membuktikan bahwa angka pengangguran kaum milenial mencapai 19,55%

“Program Pemulihan Nasional harus dibedah kembali mengingat pemerintah hingga saat ini belum menyampaikan secara terang-terangan terkait dengan kebijakan fiskal secara sektor riil,” ujar Ecky

Di momen Kaleidoskop dan Evaluasi Akhir Tahun Fraksi PKS DPR RI tahun 2021 menjadi perhatian khusus bagi kita semua mengingat Indonesia sedang ditengah Kondisi Ekonomi yang mengkhawatirkan.

“Masyarakat tengah mengalami kondisi yang menyulitkan, seperti terjebak pinjaman online illegal, lalu RUU IKN yang sedang dibahas ditengah Kesulitan Ekonomi Rakyat. Dengan demikian, Fraksi PKS melihat bahwa perlu ada perbaikan dari Hulu terkait dengan kebijakan yang ada” Tegas Ecky.