Jakarta (13/11) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayatullah mengomentari pencurian 111 ton besi pada proyek Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) menurutnya tidak masuk akal karena proyek kereta cepat sudah di Perpreskan sebagai proyek strategis nasional (PSN).
“Tapi seolah bukan proyek strategis nasional mudah dibobol begitu saja, apa status itu karena tujuannya hanya untuk mendapatkan kucuran modal negara dari APBN saja?”, tanya Hidayatullah, Jumat, (12/11).
Legislator PKS ini juga mengkritisi pengunaaan uang negara untuk KCIC melalui PMN 2021 yang dialokasikan sebesar Rp 4.3 triliun untuk PT Kereta Api Indonesia.
“Padahal presiden di awal pembangunan proyek ini menegaskan tidak akan menggunakan APBN tapi murni bisnis to bisnis antara BUMN dan swasta, serta tidak akan ada jaminan dari negara, nyatanya janji tersebut dianulir sendiri,” ujarnya.
Menurut Hidayatullah, kasus pencurian besi 111 ton pada proyek KCIC mengindikasikan ada ketidakberesan sejak awal proyek ini dilaksanakan.
“Mulai dari membengkaknya biaya, dampak lingkungan berefek banjirnya tol, hingga membebani keuangan negara, maka solusinya harus audit secara total sehingga terbuka semua kepada rakyat,” katanya.
Anggota Komisi XI menyebut gelontoran modal negara untuk penyelesaian proyek KCIC baru awal.
“Karena pemerintah sudah menjadikan KCIC sebagai proyek strategis nasional, nantinya akan keluar banyak uang, belum beroperasi, belum perawatan, biaya operasi nanti berpotensi bertambah lagi,” katanya.
Padahal, menurutnya, ruang fiskal kita di tahun 2022 semakin menyusut dan kian sempit, karena sebanyak Rp 405,9 triliun digunakan untuk membayar bunga utang saja.
No comments:
Post a Comment