Politikus PKS Kritik Pemerintah yang Terkesan Memaksakan Pembangunan Infrastruktur di Tengah Pandemi

  

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota DPR RI Bukhori menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan memaksakan pembangunan infrastruktur di tengah Indonesia sedang dilanda krisis akibat adanya pandemi Covid-19. 

Politikus PKS itu mencontohkan seperti kini pemerintah bersikukuh tetap akan melanjutkan pembangunan sepur cepat Jakarta-Bandung dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan di tengah kondisi pandemi. 

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) selama pandemi merupakan langkah pemborosan dan bukan prioritas yang dibutuhkan rakyat," kata Bukhori dalam keterangan tertulis, Senin (25/10/2021). 

Ia menilai nasib proyek IKN akan sama seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang akhirnya menguras anggaran negara. 
 
“Walaupun alokasi APBN bagi pembangunan IKN hanya 19,2 persen dari total biaya keseluruhan yang mencapai Rp466,9 triliun, siapa yang bisa menjamin bahwa anggaran negara tidak lagi terkuras?" ujarnya. 

Menurut dia, pandemi telah membuat lesunya permintaan dan lemahnya minat investasi. Sehingga, sangat berisiko dan tidak realistis berharap ada pihak swasta yang berkenan menutupi 81 persen sisa kebutuhan biaya IKN tersebut. 

Ia meminta pemerintah mengerem pembangunan infrastruktur yang bukan prioritas, tidak produktif, apalagi yang dibiayai oleh utang.
 
"Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sudah menembus lebih dari 40 persen atau nyaris mendekati ambang batas yang telah diatur UU Keuangan Negara, yakni 60 persen," katanya. 

Bahkan, Lembaga riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) memperkirakan utang pemerintah di akhir periode pemerintahan Jokowi-Ma’ruf akan membengkak menjadi Rp9.800 triliun. Indikator ini terlihat pada Maret 2020, jumlah utang pemerintah tercatat sebesar Rp5.000 triliun. 
 
"Seiring bertambahnya kebutuhan untuk komponen penangangan pandemi, utang tersebut meningkat menjadi Rp6.500 triliun per Juni 2021. Artinya, jumlah utang pemerintah rata-rata bertambah Rp102 triliun per bulan selama satu setengah tahun pandemi," katanya.

Pemerintah tidak boleh meninggalkan generasi setelahnya dalam keadaan lemah. Maka itu, saya meminta agar sejumlah megaproyek yang tidak prioritas bagi rakyat dibatalkan saja hingga kondisi fiskal kita membaik,” kata dia.