GALAJABAR - Polemik hasil PCR negatif yang dijadikan syarat untuk naik pesawat masih menjadi perbincangan di publik.
Bahkan anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani pun turut meminta pemerintah untuk menjelaskan dasar penetapan kebijakan tersebut.
Netty Prasetiyani pun mempertanyakan apakah sudah dilakukan penelitian terkait mobilitas masyarakat melalui udara.
Apakah sudah dilakukan penelitian sampling terkait mobilitas masyarakat melalui udara dengan peningkatan kasus positif?” tanya Netty.
“Ini penting agar masyarakat tahu bahwa kebijakan tersebut dibuat berdasarkan hasil penelitian ilmiah,” kata Netty dalam keterangannya dikutip galajabar dari PKS.
Sementara itu, Netty pun mengatakan bahwa kebijakan ini memang selaras dengan ide pelonggran mobilitas.
Lantaran, pemerintah ingin tetap menjaga dan memantau agar tidak kebobolan. Namun demikian, harga tes PCR sendiri mahal dan malah akan memberatkan masyarakat.
“Saat ini angka kasus sudah menurun, PPKM sudah dilonggarkan, namun tetap harus dipantau agar tidak bablas. Nah, bagaimana caranya? Mengapa harus dengan tes PCR yang berbiaya tinggi?” tanya Netty lagi.
Netty juga mengingatkan bahwa kebijakan tersebut jangan sampai diskriminatif, karena esensi setiap kendaraan sama.
Mengapa hanya transportasi udara sementara transportasi lainnya juga menimbulkan kerumunan. Perlu konsistensi antara prasyarat angkutan darat, laut dan udara terkait screening method karena esensinya sama dan seharusnya tidak berbeda alat, ” katanya.
Kemudian, politikus PKS itu meminta pemerintah untuk tidak membebani masyarakat karena harga PCR saat ini masih sangat tinggi.
“Bila transportasi udara dianggap memiliki risiko lebih, harus ada afirmasi harga tes PCR yang terjangkau oleh semua kalangan. Prinsipnya jangan sampai membebani masyarakat, karena saat ini tes PCR masih tinggi," kata Netty.
Kimia Farma sebagai BUMN saja mematok harga Rp495 ribu. Angka ini jauh lebih mahal ketimbang harga tiket ekonomi pesawat Jakarta-Surabaya,” katanya.
Oleh karena itu, Netty pun menganggap bahwa wajar jika kebijakan ini menimbulkan polemik pro kontra di kalangan masyarakat.
Anggota DPR RI itu lalu mengusulkan harga PCRturun ke angka Rp150 ribu tidak seperti sebelumnya, yaitu Rp495 ribu.
Kebijakan ini akan diterima oleh masyarakat jika pemerintah memiliki solusi terkait pembiayaannya. Apakah pemerintah dapat memberikan subsidi biaya tes PCR agar terjangkau?” kata Netty.
Jika pemerintah dapat menekan harga tes hingga di angka Rp150 ribu, tentu akan sangat membantu masyarakat,” ungkapnya.
No comments:
Post a Comment