Pemprov DKI Tunggu Pusat soal Kelanjutan Penyaluran BST

  

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait kelanjutan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat.

Kepala Seksi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Dinsos DKI Jakarta Rizka Okie mengatakan Pemprov DKI menyalurkan BST untuk masyarakat di Ibu Kota yang tidak ditanggung oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, penyaluran pun menunggu kebijakan dari pusat.

"Kita kan support ya sebagian dari pusat sebagian dari kita. Jadi dari pusat pun belum ada keputusan lebih lanjut, kita masih menunggu," kata Rizka saat dihubungi, Jumat (17/9).

Dia menjelaskan Pemprov DKI juga juga belum mengajukan anggaran untuk BST karena belum adanya keputusan dari pemerintah pusat.

"Kalau pemerintah pusat keluarkan BST tahap berikutnya, ya kita ikut, nanti anggarannya baru kita siapin," katanya.

Terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan hal serupa. Ia mengatakan jika pemerintah pusat telah memutuskan untuk melanjutkan BST, Pemprov DKI bakal mengalokasikan anggaran.

Kalau anggaran itu tugas pemerintah. Ada tidak ada, kalau sudah menjadi keputusan harus dicari," ujar Riza.

Diketahui, Pemprov DKI sebelumnya menyalurkan BST untuk bulan Mei dan Juni atau tahap ke-5 dan 6. Besaran yang diberikan adalah Rp300 ribu per bulan. Total sasaran sekitar 1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan anggaran dari APBD.

Sementara Kemensos juga menyalurkan BST dengan besaran yang sama untuk 738.139 KPM.