Jadi Pembicara di Forum Dunia, Anies Tampil Memukau saat Jelaskan tentang Sistem Perkotaan

  

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memproyeksikan 60,4 persen populasi dunia bakal bermukim di kota pada tahun 2030.

Angkanya bakal terus naik, hingga pada tahun 2050, totalnya menjadi 68 persen.

Hal itu dikatakan Anies saat menjadi pembicara dalam forum internasional Climate Heroes yang diselenggarakan secara online oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Kedutaan Besar Amerika Serikat pada Kamis (30/9/2021) malam.

Dalam forum tersebut, Anies mengawali dengan menjelaskan fenomena urbanisasi besar yang membuat sebagian besar penduduk akan tinggal di kota.

Dengan fasih dan sistematis, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini menjelaskan bahwa tingginya populasi masyarakat di kota bakal mempengaruhi iklim.

Untuk itu, kota bertanggung jawab mengurangi emisi karbon yang menjadi penyebab terjadinya perubahan iklim di dunia, sehingga bumi nantinya dapat secara layak ditinggali oleh generasi selanjutnya.

Peran sistem perkotaan dan pemimpin kota menjadi sangat penting, terutama ketika kota ditantang oleh tantangan besar seperti pandemi Covid-19 dan perubahan iklim,” kata Anies berdasarkan keterangan yang diterima pada Jumat (1/10/2021).

Anies menilai, kehadiran komunitas internasional juga memberikan perhatian yang signifikan pada kota-kota di dunia.

Sebagai contoh dalam kesepakatan global Perjanjian Paris dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, pemerintah kota diakui sebagai sekutu penting dalam mendorong masa depan yang lebih hijau, tangguh dan berkelanjutan.

Kota juga bertanggung jawab untuk mengurangi emisi karbon global dengan melakukan tindakan di tingkat lokal,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Anies mengungkapkan Jakarta akan menjalankan perannya dalam ikut menanggulangi dampak perubahan iklim.

Apalagi Jakarta akan menjadi tuan rumah Urban20 pada tahun 2022 yang membahas isu potensial di era pascapandemi Covid-19.

Kota memiliki ritme kehidupan yang dinamis, selalu berubah, dan berkembang. Dalam pengukuhan Jakarta sebagai tuan rumah Urban20 (U20) berikutnya, saya menyoroti enam fenomena kota pascapandemi yang harus diwaspadai,” ucapnya.

Anies memaparkan enam fenomena itu di antaranya perumahan produktif yang terjangkau; masa depan industri properti; mobilitas berkelanjutan dan aksesibilitas inklusif terhadap mobilitas; kelangkaan pekerjaan dan masa depan pekerjaan; keterbatasan interaksi sosial; dan perhatian untuk peningkatan jumlah anak yatim akibat kematian orang tuanya karena Covid-19.

“Ini harus kita perhatikan dan kita usahakan solusinya,” imbuhnya.

Presiden PKS Instruksikan Kadernya Nonton Film Pengkhianatan G30S/PKI

  

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menginstruksikan anggota dan struktur partai untuk menonton film Pengkhianatan G30S/PKI.

Instruksi ini dikeluarkan Syaikhu dalam surat resmi yang dikeluarkan DPP PKS dengan nomor surat 12:D/INT/PRES-PKS/2021.

“Sebagai bentuk kontribusi untuk memberikan penyadaran sejarah kepada seluruh elemen bangsa, dengan ini menginstruksikan struktur partai, anggota partai untuk menyaksikan film pengkhianatan G30S,” kata Syaikhu dalam surat instruksinya, Kamis, 30 September 2021.

Syaikhu mengatakan, bangsa yang besar tidak pernah melupakan sejarahnya. Terlebih sejarah tersebut menjadi tragedi kelam dalam episode perjalanan bangsa. Sejarah bangsa, kata dia, telah membuktikan bahwa ideologi komunismesangat berbahaya, sehingga harus terus diwaspadai kemunculannya di masa kini dan yang akan datang.

Selain menyaksikan film G30S, Syaikhu menginstruksikan kadernya untuk mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang pada hari ini, dan satu tiang penuh pada 1 Oktober 2021.

Menurut Syaikhu, kegiatan tersebut bisa dilakukan di rumah atau tempat lain dengan tetap memenuhi protokol keseharan.

Cegah Banjir, Jakarta Menggencarkan Program Gerebek Lumpur

  

Jakarta: Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta menggencarkan kembali program Gerebek Lumpur. Program itu merupakan pengerukan sedimen lumpur dan sampah di sejumlah sungai dan waduk sebagai antisipasi banjir.

"Kita targetkan kegiatan ini selesai hingga Desember 2021," kata Kepala Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta, Yusmada Faizal, melalui keterangan tertulis, Kamis, 30 September 2021.

Yusmada menyebut pengerukan lumpur menggunakan alat berat serentak di lima wilayah administrasi Jakarta. Kegiatan Gerebek Lumpur ini telah digelar sejak 24 Maret 2021 untuk wilayah Jakarta Timur.

Kemudian, dilanjutkan empat wilayah kota lainnya secara bertahap mulai September 2021 hingga Desember 2021," ucap Yusmada.

Sebanyak 408 personel dari lima wilayah dikerahkan. Total 46 alat berat berjenis excavator amphibi dan 123 dump truck diterjunkan.

Yusmada menuturkan program itu sebagai upaya mengurangi volume air pada musim penghujan di sungai dan waduk. Lalu, melancarkan aliran air yang kerap tersumbat sampah.

"Peran dan kerja sama warga untuk disiplin membuang sampah pada tempatnya juga dibutuhkan, serta menjaga kebersihan lingkungan juga sangat kita perlukan untuk mencegah terjadinya genangan saat musim penghujan," kata Yusmada.

Berikut rincian jadwal dan lokasi pelaksanaan Gerebek Lumpur di tiap wilayah Jakarta:

1. Jakarta Pusat

Lokasi: Kali Krukut-Segmen Jalan Bendungan Hilir-Menara Batavia
Pengerjaan: 21 September-31 Desember 2021
Target hasil pengerukan: 12.060 m3
Dumping Site di daerah Ancol

2. Jakarta Selatan

Lokasi: Kali Krukut-Segmen Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Gatot Subroto
Pengerjaan: 9 September 2021-15 Desember 2021
Target hasil pengerukan: 5.338 m3 dengan panjang 1,2 km
Dumping Site di Rawa Minyak

3. Jakarta Utara

Lokasi: Kali Sunter Segmen Depan Pompa Rawa Badak dan Segmen Depan Mall Artha Gading
Pengerjaan: Sudah berjalan dan selesai Desember 2021
Target hasil pengerukan: segmen Rawa Badak dari luas 11.200 m2 dengan volume 17.920 m3, segmen Artha Gading 8.400 m3
Dumping Site lumpur dari segmen rawa badak di kawasan Beting Dumping site lumpur dari segmen depan Artha Gading di Ancol

4. Jakarta Barat

Lokasi: Kali Mookervart Segmen Semanan-Rawa Buaya
Pengerjaan: 13 September 2021 dan ditargetkan selesai Desember 2021
Target hasil pengerukan: 36.000 m3
Dumping site di daerah Ancol

5. Jakarta Timur

Lokasi: Waduk Munjul
Pengerjaan: 24 Maret 2021 sampai Desember 2021
Target hasil pengerukan: Pengerukan Waduk Munjul 44.197 m3
Dumping site di daerah TPU Bambu Apus.

Dewan Apresiasi Petugas Damkar Selamatkan Satu Keluarga Yang Terjebak Kebakaran

  

Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Israyani mengapresiasi petugas pemadam kebakaran yang telah menyelamatkan satu keluarga dan 10 orang karyawan yang terjebak musibah kebakaran di Jl. Keting RT 007 RW 012, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (29/9/2021).

“Saya sangat memberikan apresiasi kepada petugas pemadam kebakaran khususnya di Jakarta Utara yang telah menyelamatkan nyawa warga Penjaringan,” kata Israyani yang duduk di Komisi A DPRD DKI.

Dirinya juga mengatakan, perlu perhatian khusus juga untuk kesejahteraan dan kesalamatan petugas damkar yang tugasnya luar biasa dilapangan, terlebih bagi mereka yang masih berstatus Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat).

“Anggaran yang sudah ada perlu ditingkatkan demi keluarga yang menunggu dirumah,” tandasnya.

Disisi lainnya, masih menurut Israyani, warga yang menjadi korban agar dibantu oleh BPBD dan Dinas Sosial agar tidak timbul trauma. Selain itu, untuk kasus kebakaran di Penjaringan ini adalah rumah yang dijadikan industri dan tidak memiliki proteksi kebakaran, akibatnya keluarga yang mendiami rumah tersebut bingung mengantisipasi saat terjadi kebakaran.

“Kami mengimbau kepada seluruh warga untuk memperhatikan keselamatan didalam rumah, terlebih rumah tersebut dijadikan rumah industri,” pungkasnya.

Integrasi Transportasi, Anies Siapkan Tarif Murah untuk Pensiunan hingga Pelajar

  

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan bahwa pengembangan tiket integrasi transportasi masih terus dikembangkan melalui PT Jaklingko Indonesia.

Anies Baswedan menuturkan, pihaknya akan mengupayakan tarif khusus untuk beberapa kalangan, seperti pensiunan, guru, hingga pelajar.

Jika sudah tuntas proses integrasinya, sistem ini memungkinkan ada price differentiation. Kita akan bisa memberikan harga berbeda untuk penumpang berbeda," kata Anies di Stasiun Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (29/9/2021).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyatakan bahwa sistem tarif tersebut telah lebih dulu diterapkan di sejumlah negara. Hal tersebut merupakan bentuk terobosan baru dalam hal subsidi.

"Kita berharap dengan ada sistem baru ini, nantinya differentiation price akan dilakukan. Ini diharapkan menjadi inovasi karena mengonversikan subsidi barang menjadi orang," jelas dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meresmikan stasiun terintegrasi di Stasiun Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (29/9/2021).

Terdapat dua stasiun yang diresmikan yakni Tebet, Jakarta Selatan dan Palmerah, Jakarta Pusat.

Saat sambutan, Anies menyatakan peresmian tersebut merupakan hasil dari kolaborasi dengan sejumlah pihak. Mulai dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT MITJ, hingga PT MRT Jakarta.

"April tahun lalu kita resmikan Stasiun Tanah Abang, dan saat lihat Tanah Abang, banyak yang melihat perubahan jika turun dari kereta api. Dan integrasi antar transportasinya juga berlangsung amat smooth," kata Anies.

Lanjut dia, secara penampilan Stasiun Tebet sudah sangat berbeda jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengharapkan nantinya banyak masyarakat Jabodetabek yang akan menggunakan transportasi umum.

Selain itu, Anies mengatakan nantinya tarif tiket akan berbeda untuk penumpang tertentu saat sistem integrasi tersebut telah selesai.

Ini Sikap Fraksi PKS Soal RUU KUP

  

TRIBUNJAKARTA.COM - Pembahasan RUU KUP telah berlangsung selama dua minggu terakhir.

Berbagai dinamika pembahasan telah terjadi, terutama terkait beberapa isu yang dipandang PKS sangat krusial karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Untuk itu, Fraksi PKS Menolak kenaikan tarif PPN dan mendorong agar tarif Pajak Pertambahan Nilai Setinggi-tingginya 10% (persen).

Kenaikkan tarif PPN akan kontraproduktif dengan rencana pemulihan ekonomi nasional.

Sumber PPN terbesar berasal PPN dalam negeri, berupa konsumsi masyarakat, dan PPN impor, yang merupakan konsumsj bahan modal dan bahan baku bagi industri. Artinya, kenaikkan tarif PPN tidak hanya melemahkan daya beli masyarakat, tetapi juga akan meningkatkan tekanan bagi industri," kata Anggota Komisi IX DPR Ecky Awal Mucharam di ruang Fraksi PKS DPR, Selasa (28/9/2021).

Selain itu, lanjut Ecky, Fraksi PKS menolak rencana pemerintah tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada draf RUU KUP pada sejumlah barang/jasa. Seperti Barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa keagamaan, jasa keuangan Syariah, jasa asuransi jiwa dan jasa kesenian.

Pengenaan PPN pada sejumlah barang/jasa tersebut akan semakin memberatkan masyarakat berpendapatan rendah. Riset dari World Bank (2020) menunjukkan apabila barang/jasa pada list Pasal 4A dikenakan PPN, maka masyarakat pada tingkat pendapatan terendah (desil 1), akan mengalami peningkatan beban PPN dari 3,4% menjadi 5,7% dari pendapatan sebelum pajaknya Artinya, pengenaan PPN pada barang/jasa tersebut berpotensi menambah beban masyarakat berpendapatan rendah.

"Fraksi PKS juga menolak pasal-pasal terkait dengan “tax amnesty “jilid kedua dan/atau sunset policy. Adanya tax amnesty jilid kedua dan/atau sunset policy tidak akan efisien dan hanya akan membuka ruang ketidakpatuhan bagi wajib pajak. Pelaksanaan Tax Amnesty yang pertama, tidak terbukti dapat meningkatkan penerimaan negara jangka panjang. TerbuPkti, pada periode 2018 sampai 2020, rasio pajak terus menurun hingga mencapai 8,3%. Berarti ada yang tidak beres dengan tax amnesty," ujarnya.

Menurutnya, Tax amnesty yang berulang berpotensi besar menimbulkan ketidakadilan bagi para wajib pajak (WP).

Ketidakadilan ini akan sangat dirasakan oleh wajib pajak yang taat dan jujur dalam melaporkan aset kekayaan selama ini dan membayarkan pajaknya, sementara Tax Amnesty jelas-jelas memberikan ampunan bagi yang tidak patuh dan tidak jujur.

Tax amnesty yang dilakukan berulang juga sangat berpotensi pada penurunan pajak, penurunan kesadaran melaporkan pajak, dan yang cenderung mengarah pada sikap meremehkan atau menyepelekan," katanya.

Lebih jauh, Ecky menyatakan Fraksi PKS engusulkan dan memperjuangkan kebijakan tentang omset atau penghasilan bruto wajib pajak pelaku UMKM yang tidak dikenakan pajak penghasilan final ditingkatkan hingga Mencapaj Rp 1 Miliar.

"Di tengah kondisi pandemi, resesi dan ketidakpastian ekonomi global seperti saat ini, UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional perlu mendapatkan insentif dan dukungan yang optimal. Peningkatan penghasilan final yang tidak kena pajak tersebut dapat meringankan beban UMKM, sehingga diharapkan dapat mendorong perkembangan UMKM ke depannya," tuturnya.

Tak hanya itu, Fraksi PKS mengajukan dan memperjuangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) hingga Rp 8 juta serta mendorong Peningkatan nominal di tarif pajak 5% dari yang awalnya di penghasilan “sampai dengan” Rp 50 juta menjadi “sampai dengan” Rp 100 juta.

Kedua hal tersebut diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat berpendapatan menengah bawah, serta meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dan juga mendukung SDG antara lain dengan upaya menurunkan tingkat emisi melalui usulan pajak karbon kepada perusahaan yang tidak ramah lingkungan. Namun menolak pemberlakuan untuk Wajib Pajak Orang Pribadinya," ujarnya.

"Mengingat saat ini Indonesia masih dalam masa pemulihan ekonomi sehingga pajak karbon jangan sampai semakin dirasakan terutama oleh perorangan yang akan berdampak pada daya beli masyarakat. Namun mengingat adanya dampak negatif dari emisi karbon Fraksi PKS mendukung perlunya dicarikan solusi agar tidak berakibat lebih buruk terhadap lingkungan hidup," tambahnya.

Fraksi PKS juga menolak, lanjut Ecky, berbagai usaha perluasan cukai yang dapat menambah beban rakyat dan belum ada skema yang jelas. Contohnya, cukai untuk kantong plastik, minuman soda, dan pemanis. Saat ini belum ada skema yang konkrit dari Pemerintah.

Sehingga, dikhawatirkan bahwa justru masyarakat menengah bawah yang akan menanggung beban terbesarnya. Fraksi PKS juga menyoroti ketidakjelasan dana hasil program plastik berbayar yang dibebankan kepada konsumen akhir sejak tahun 2016 dan kembali digalakkan di tahun 2019, ternyata dikelola langsung oleh masing-masing pengusaha ritel.

"Kami menolak penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 20%, sehingga dikembalikan menjadi 2594 144) ini untuk keadilan perpajakan agar ketimpangan fiskal yang selama ini terjadi bisa semakin dikurangi. Selama ini masyarakat perpendapatan tinggi banyak diuntungkan dengan berbagai kebijakan perpajakan pemerintah, dengan berbagai bentuk insentif dan pengecualian perpajakan," ungkapnya.

"Fraksi PKS mendukung Pemerintah untuk melakukan perlawanan kepada perusahaan/ Wajib Pajak Badan yang melakukan transfer pricing," ujarnya.

Anies Baswedan Targetkan Jakarta Jadi Kota Ramah Hewan

Merdeka.com - Gubernur DKI  Jakarta Anies Baswedan menargetkan wilayahnya menjadi kota ramah terhadap hewan guna memaknai Hari Rabies Sedunia setiap 28 September.

"Jakarta sudah 17 tahun dideklarasikan sebagai kota bebas rabies tapi targetnya Jakarta menjadi kota yang ramah hewan," katanya pada puncak peringatan Hari Rabies Sedunia di Ancol, Jakarta, Selasa (28/9).

Untuk mendukung target tersebut, Anies menekankan tiga hal yakni vaksinasi, sterilisasi dan adopsi. Hingga 27 September 2021, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan vaksinasi sebanyak 36.700 hewan di antaranya anjing dan kucing. Jumlah tersebut sudah 110 persen dari target vaksinasi rabies bagi hewan di DKI Jakarta.

Adapun kucing dan anjing termasuk hewan yang berpotensi menularkan rabies (HPR) dengan jumlah populasi yang banyak di masyarakat. Selain kucing dan anjing, hewan yang berpotensi menularkan penyakit rabies adalah monyet.

Vaksinasi itu diadakan bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia bersama klinik hewan dan komunitas penyayang hewan serta daerah penyangga Jakarta.

Dari 110 persen hewan yang divaksin rabies itu, 10 persen di antaranya dilakukan oleh di daerah penyangga Jakarta yakni di Depok, Cibinong, Bogor, Tangerang dan Bekasi.

Seperti dilansir dari Antara, DKI juga melakukan sterilisasi kucing tak berpemilik atau kucing liar dan kucing berpemilik sebanyak 4.300 ekor atau 155 persen dari target. Sterilisasi dilakukan sebagai bagian pengendalian populasi kucing.

Program bulan adopsi hewan sebanyak 30 ekor kepada pecinta satwa sehingga perawatan dan keberlangsungan hidup hewan itu bisa terjaga dan dapat terhindar dari penularan rabies.

Pada puncak peringatan Hari Rabies Sedunia itu, Pemprov DKI juga mengadakan vaksinasi rabies serentak di lima wilayah yang diakomodasi Suku Dinas KPKP dengan layanan tanpa turun atau "drive thru".

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta rutin melakukan vaksinasi salah satunya dengan mendatangi permukiman warga di tingkat RW untuk vaksinasi rabies.

Masyarakat dapat memantau kegiatan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan melalui akun Instagram Dinas KPKP DKI yakni @dkpkp. jakarta.

Tak Hadiri Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Ketua Fraksi PKS: Itu Ilegal

  

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan rapat paripurna pembahasan hak interpelasi terkait Formula E merupakan rapat ilegal.

Sembari melengos melewati ruang rapat paripurna, Achmad Yani mengatakan apa pun keputusan dari rapat itu tidak sah.

"Itu rapat dalam tandatangan ketua tidak diparaf oleh pimpinan yang lain, berarti dengan kata lain bahwa rapat tersebut ilegal," kata Achmad Yani di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih Jakarta Pusat, Selasa (28/9/2021).

Achmad Yani mengatakan para Wakil Ketua DPRD dan tujuh fraksi penolak hak interpelasi (PAN, PKS, Gerindra, Golkar, PPP-PKB, Nasdem, dan Demokrat) akan melaporkan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi ke Badan Kehormatan Dewan

InsyaAllah pada hari ini para pimpinan dan juga para anggota fraksi (penolak interpelasi) seluruh anggota dewan yang menolak rapur yang ilegal itu segera mungkin (melaporkan ke BK) sebelum sekitar dzuhur lah," ucap dia.

Hingga pukul 11.30 WIB rapat paripurna pembahasan hak interpelasi Formula E masih belum mencapai kuorum.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengajak anggota Dewan yang belum hadir bisa ikut bergabung dalam rapat tersebut.

"Masih belum kuorum, saya minta kepada teman-teman yang masih di luar, kami masih menunggu untuk hadir dalam pengesahan paripurna interpelasi," tulis dia.

Karena belum mencapai kuorum, rapat kembali diskors selama 10 menit.

Ramai Mahasiswa Daerah ke Jakarta Demi Kepedulian pada KPK

  

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai daerah jauh-jauh datang ke Jakarta. Mereka ingin ikut demonstrasi menyuarakan nasib pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan dipecat pada Senin kemarin (27/9).

Presiden mahasiswa (Presma) Politeknik Negeri Samarinda, Teguh Pramono mengaku secara sukarela terbang ke Jakarta bersama kedua rekannya untuk mengikuti aksi penolakan tersebut.

Teguh gusar. Tidak bisa berdiam diri ketika melihat ada upaya pelemahan yang sedang dilakukan kepada KPK secara sistematis oleh pihak-pihak tertentu.

Ada beban moril untuk ikut memberikan dukungan agar KPK tidak dilemahkan. Ketika masyarakat saat ini sedang membutuhkan integritas dari KPK yang harusnya mampu memberantas korupsi secara luas," ujar dia kepada CNNIndonesia.com, di sekitar Gedung KPK, Jakarta.

Tak jauh berbeda, Presma Universitas Mataram Yusril Ashfahani mengatakan pihaknya memang sengaja mengikuti aksi nasional yang dihelat di Jakarta.

Yusril menaruh harapan agar para pemimpin KPK dapat terketuk hatinya untuk membatalkan pemecatan pegawai melalui hasil tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Karena KPK seharusnya dapat menjadi penjaga gerbang pemberantasan kasus korupsi di Indonesia. Tetapi yang kita lihat saat ini justru ada pelemahan dalam penegakannya, baik dari upaya pemberantasan maupun upaya hukum," ujarnya.

Alih-alih menguatkan KPK seperti yang sering digembar-gemborkan pemerintah, menurut Yusril TWK justru melemahkan KPK. Dia tak yakin KPK masih memiliki taring setajam sebelumnya.

Mengingat mereka yang disingkirkan memiliki rekam jejak yang jelas dalam pemberantasan kasus korupsi di Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan memegang kasus-kasus besar yang menyeret sejumlah elite politik tanah air.

"Jujur saja enggak ada bayangan akan seperti apa KPK nanti. Selain kasus-kasus besar yang bakan terbengkalai, KPK juga boleh jadi tidak akan mengungkapkan kasus-kasus yang berkaitan dengan pejabat publik," tuturnya.

Presma Universitas Sriwijaya Dwiki Sanjaya mengungkapkan hal yang serupa. Dia sengaja datang ke Jakarta bersama teman-temannya lantaran kecewa dengan KPK saat ini.

"Sebagai bentuk sikap dari masyarakat bahwa kita ingin melawan segala bentuk upaya pelemahan KPK. Kami ingin agar KPK benar-benar menjadi lembaga independen dan benar-benar memberantas korupsi," terangnya.

Aks demonstrasi dilakukan di sekitar Gedung KPK. Akan tetapi, para mahasiswa yang datang dari luar Jakarta itu diadang petugas. Mereka tidak bisa menyuarakan aspirasinya di halaman Gedung Merah Putih.

Selain itu, Ketua KPK Firli Bahuri pun tengah berada di Jambi, sehingga tidak menemui demonstran. Apa yang menjadi harapan mahasiswa masih belum membuahkan hasil konkret.

Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Gerakan Selamatkan KPK (GASAK) memutuskan untuk membubarkan diri dari aksi penyampaian pendapat pada pukul 15.22 WIB.

Kini baik Teguh, Yusril, dan Dwiki masih harus menunggu keputusan aliansi ihwal aksi lanjutan penolakan hasil TWK tersebut.

"Kita bakal menindaklanjuti aksi ini. Kalaupun tidak memungkinkan untuk kembali dilakukan secara nasional, kami siap untuk melanjutkan di daerah kami masing-masing," ungkap mereka kompak.

Survei Kepuasan Kinerja Jokowi Turun, PKS: Ini Lampu Kuning

  

JAKARTA, KOMPAS TV - Sebanyak 58,1 persen warga menyatakan puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. 

Hasil ini diketahui dari survei Indikator Politik tentang persepsi publik atas isu-isu terkini yang diselenggarakan pada 17-21 September 2021. 

Meski di atas 50 persen, namun angka tersebut menunjukkan adanya penurunan dari hasil survei yang dilakukan sebelumnya. 

Menanggapi hal itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai, hasil survei tersebut harus dijadikan bahan evaluasi  pemerintah untuk terus memperbaiki kinerjanya. 

Sebab, mengingat ini memasuki tahun ketujuh Presiden Jokowi memimpin Indonesia, seharusnya kepuasan publik terus meningkat. 

"Ini lampu kuning. Sudah 7 tahun pak Jokowi memimpin negeri. Mestinya tiap tahun tingkat kepuasan publik meningkat," kata Mardani kepada wartawan, Senin (27/9/2021). 

Selain itu, kata dia, hasil itu juga sama dengan turunnya indeks demokrasi dan persepsi korupsi Indonesia. Oleh sebab itu, diharapkan pemerintah segera memperbaiki seluruh aspek yang mengalami penurunan. 

"Penurunan ini juga seiring dengan turunnya indeks demokrasi dan indeks persepsi korupsi. Sekali lagi lampu kuning bagi kesehatan kita sebagai bangsa," ujarnya.

Seperti diketahui, survei Indikator Politik ini diselenggarakan dengan melakukan wawancara terhadap 1.200 responden. 

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode simple random sampling. Margin of errorsekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. 

Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Beri Beasiswa Yatim Piatu Akibat Covid-19, Anies: Membantu Mereka Ladang Pahala

 

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan memberikan beasiswa kepada sejumlah anak-anak yang jadi yatim piatu karena orangtuanya meninggal akibat Covid-19. Kegiatan dilaksanakan di SMPN 289 Cilincing, Jakarta Utara, Minggu (26/9/2021).

"Kemarin menghadiri vaksinasi dan menyerahkan beasiswa untuk anak-anak yatim piatu karena Covid-19," ujar Anies Baswedan, Senin (27/9/2021) dalam akun Instagram-nya.

Mantan Mendikbud tersebut mengapresiasi semua pihak yang mendukung proses penyembuhan warga terpapar Covid-19 maupun yang meninggal akibat virus tersebut.

Kami mengapresiasi seluruh pihak dari mulai karang taruna, organisasi kemasyarakatan, BUMD, swasta dan masih banyak lagi. Kita semua menyadari bahwa pandemi ini di satu sisi membuat mereka yang terpapar sembuh dan memiliki imunitas, tetapi ada juga mereka yang wafat menitipkan kepada kita untuk berpahala," tambah Anies.

Anies mengungkapkan, memberikan perhatian kepada anak-anak yang ditinggal orangtuanya wafat karena Covid-19 merupakan ladang pahala. Pandang mereka sebagai jalan kita mendekatkan diri kepada Allah.

Buat adik-adik penerima beasiswa, tetap semangat, dan siap menghadapi masa depan dengan berbekal belajar sungguh-sungguh dan bekerja keras. Dan ingat bahwa orangtua yang kemarin wafat adalah seorang sahid dan sahida. Doakan mereka karena hanya doa anak saleh yang akan mengalir kepada mereka," ucap Anies Baswedan.

Ia berharap anak-anak yang mendapatkan beasiswa tersebut bisa sukses kelak. "Manfaatkan bekal ini sebaik-baiknya, gunakan untuk kebutuhan belajar dan menambah ilmu adik-adik semua. Insya Allah, adik-adik sukses di masa depan, dan suatu saat nanti giliran adik-adik yang memberikan beasiswa bagi mereka yang membutuhkan," pungkas Anies.

Anggota DPR dari PKS Ingatkan Penyerangan Tokoh Agama Tidak Boleh Diremehkan

  

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi menegaskan tindakan penyerangan kepada ustaz maupun tokoh agama tidak boleh dianggap remeh. Peristiwa juga sampai sampai terulang lagi.

"Perlunya langkah preventif yang dilakukan untuk mengantisipasi jangan sampai terulang kembali," kata Aboe Bakar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, seperti dikutip Antara.

Hal itu ia sampaikan Aboe Bakar dalam sosialisasi empat pilar MPR RI di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Anggota Komisi III DPR itu juga itu menjelaskan sosialisasi empat pilar itu dapat meningkatkan toleransi, rasa saling menghormati atas kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di tengah masyarakat.

"Ini menjadi salah satu upaya preventif yang cukup bagus," ujarnya.

Aboe Bakar juga meminta pihak  berwajib untuk lebih meningkatkan keamanan setiap kegiatan, apalagi kegiatan keagamaan. Ia meminta pihak berwajib bersama panitia kegiataan keagamaan nantinya memberikan SOP yang bagus terkait upaya preventif biar tokoh agama atau ustaz ketika ceramah lebih aman.

"(Pengamanan) Ini perlu menjadi bagian dari SOP penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang menghadirkan ustad, kyai, tuan guru atau tokoh agama lainnya," kata Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI tersebut.

Ajak Warga Jakarta Antisipasi Banjir, Anies: Sedia JAKI Sebelum Hujan

  

Jakarta kini sedang memasuki musim pancaroba dimana cuaca tidak menentu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedanmengajak masyarakat agar mengunduh aplikasi JAKI, sebagai antisipasi dini banjir.

Dalam akun Instagramnya Minggu (26/9/2021), Anies membagikan tips-tips mengantisipasi banjir melalui aplikasi JAKI.

"Sedia JAKI sebelum hujan," tulis Anes. "Smartcitizen, sudah tahu apa itu Sistem Sensor Ketinggian Muka Air?" sambung Anies.

Anies menjelaskan, Sistem Sensor Ketinggian Muka Air membantu masyarakat memantau tinggi muka air agar lebih antisipatif terhadap banjir di musim penghujan. Sistem tersebut bisa dirasakan pada fitur JakPantau di aplikasi JAKI.

Anies lalu menyisipkan sebuah link agar netizen atau masyarakat dapat segera mengunduh aplikasi JAKI. "Yuk, siaga sedari sekarang melalui JakPantau dengan unduh aplikasi JAKI melalui tautan qrco.de/appsjaki," tutupnya.

Luhut Polisikan Dua Aktivis, PKS: Logika Demokrasi, Pejabat Mestinya Takut pada Masyarakatnya

  

JAKARTA - Perseteruan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dengan aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti disorot banyak pihak.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengaku prihatin dengan kasus tersebut. Dia mengimbau, LBP agar mengutamakan pendekatan dialog ketimbang mengambil jalur hukum.

Bukhori mengatakan, tindakan kriminalisasi masyarakat oleh pejabat lantaran menyampaikan kritik merupakan hal yang tidak wajar.

Pasalnya, masyarakat memiliki hak konstitusional. Yakni dalam melakukan diseminasi informasi hingga menyampaikan saran dan pendapat terhadap kebijakan penyelenggaraan negara dalam rangka pengawasan.

“Tidak hanya itu, undang-undang juga memberikan ruang bagi penyelenggara negara untuk menggunakan hak jawab atas kritik masyarakat,” terang Bukhori dikutip Sabtu (25/9).

Dalam Pasal 4 ayat (2) terkait Hak Penyelenggara Negara disebutkan: ‘Setiap penyelenggara negara berhak untuk menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukuman, dan kritik masyarakat’

“Tindakan kriminalisasi masyarakat oleh pejabat bertentangan dengan amanat dari UU ini karena sama saja melemahkan upaya demokratisasi penyelenggaraan negara. Selain itu, hal ini juga akan menjauhkan cita-cita penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN,” tegas Bukhori.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini menganjurkan, alih-alih memolisikan para aktivis, seyogyanya LBP bisa bertindak elegan. Salah satunya dengan mengadakan debat terbuka sebagai sarana untuk menggunakan hak jawab dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara negara.

Sebab, para aktivis ini mengklaim apa yang dialamatkan kepada LBP berdasarkan data hasil riset yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Jika dirasa ada poin yang tidak tepat, maka LBP bisa sampaikan klarifikasi. Bukan kriminalisasi. Sebaliknya, jika apa yang disampaikan para aktivis ini tidak sesuai fakta, maka mereka harus minta maaf kepada LBP dan publik serta menyesali perbuatannya. Cukup fair, bukan? Dengan begitu, masyarakat memiliki kesempatan untuk menilai,” imbuhnya.

Politisi PKS ini mengatakan, apabila LBP bersikukuh menggunakan jalur hukum, dirinya khawatir cara tersebut kian menimbulkan tanda tanya besar di kepala publik.

Upaya kriminalisasi menunjukan gestur panik, sehingga berpotensi memperkuat kecurigaan publik terhadap LBP,” ujarnya.

Ia melanjutkan, bila upaya pemolisian ini diteruskan, di sisi lain akan menjadi pertanda yang semakin mengonfirmasi temuan lembaga riset Indikator Politik Indonesia (IPI) dan LP3ES soal merosotnya indeks demokrasi di Indonesia.

“Kriminalisasi aktivis akan berdampak pada menguatnya sikap apatis dan sinisme publik. Akibatnya, masyarakat akan semakin permisif membiarkan pelanggaran oleh kekuasaan lantaran khawatir dikriminalisasi. Padahal, dalam logika demokrasi, pejabat itu semestinya takut dengan masyarakat, bukan sebaliknya,” tandasnya.