Tol Pulogebang – Sunter Diresmikan, Muhayar Soroti Lahan Warga Yang Belum Dibayarkan

  

Jakarta – Peresemian jalan tol Pulogebang – Sunter yang dilakukan Presiden Joko Widodo, Senin (23/8/2021) mendapat apresiasi dari jagat maya. Netizen mengelu-elukan pembangunan cepat di era pemerintahan Jokowi yang pro pertumbuhan ekonomi dengan pecepatan akses jalan dan mobilisasi angkutan. Namun, anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D yang membidangi Pembangunan, Muhayar RM, masih merasakan ketidakpuasan. Pasalnya akibat dari pembangunan jalan tol tersebut ada dampak lingkungan dan sosial yang belum terselesaikan.

Politisi senior PKS ini menyebutkan banyak lahan yang akan dibeli atau bebaskan oleh pemerintah tapi belum terbayarkan. Selain itu, masyarakat sering komplain ke developer jalan tol, karena tertutupnya saluran masyarakat sekitar akibat pembangunan jalan tol. Belum lagi banyaknya rumah disekitar pembangunan yang rusak akibat guncangan alat berat disana.

“Sebelum diresmikan, harusnya apa yang terjadi dilapangan dievaluasi dan selesaikan terlebih dahulu,” pinta Muhayar.

“Banyak bidang tanah yang ditawar dan dijanjikan di beli pemerintah, surat-suratnya udah di bawa dari tahun 2018, sampai saat ini bekum dibayarkan juga. Belum lagi permasalahan di tawarnya lahan warga di bawah NJOP, ini ga layak. Pak presiden harus tahu ini, pembangunan jalan tol masih banyak PR nya di masyarakat,” kata Muhayar lagi, saat mendapatkan aduan masyarakat di kediamannya, Selasa (24/8/2021).

Proyek pembangunan jalan tol merupakan proyek strategis nasional, dan inisiasi pembangunan jalan tol dipimpin oleh Kementrian PUPR. Namun untuk pembebasan lahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat lewat kementrian PUPR dan ada juga tanggung jawab Dinas Bina Marga.

“Sedangkan hampir keseluruhan infrastuktur jalan tol menjadi kewenangan kementrian PUPR,” jelasnya.

Muhayar melihat proyek pembangunan yang tujuannya baik tapi tidak dilaksanakan dengan profesional oleh Dinas Bina Marga menjadi preseden yang buruk, dan yang terdampak adalah masyarakat.

“Coba kemarin pas diresmikan, main juga keliling kampungnya, rumah dan jalannya jadi rusak, salurannya berkali kali dibetulin tidak benar juga, mereka pada kebingungan, karena ketidakjelasan dan kurangnya komunikasi kepada mereka. Yang terpenting selesaikan dan penuhi hak masyarakat secara pantas, lahan-lahan yang belum terbayarkan segera selesaikan,” tutup Muhayar.